Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mengatakan, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah berdampak ke sektor perhotelan. "Pasti terdampak di sektor perhotelan karena biasa pemerintah melakukan kegiatan di hotel," kata dia, Senin (24/3/2025). Menurut Esther, budget realokasi (bukan efisiensi anggaran karena total anggaran tak berkurang) harus diperuntukkan untuk program yang produktif dan bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi untuk mencegah PHK di sektor perhotelan. "Juga menjaga daya beli masyarakat karena masyarakat bisa berlibur dan menggunakan hotel kalaupunya uang," kata dia. Tahun lalu pemerintah resmi melakukan pemotongan anggaran, industri perhotelan dan restoran mengalami penurunan yang signifikan.

Ketua bidang Litbang dan IT BPP Perhimpunan Hoten dan Restoran Indonesia (PHRI) Christy Megawati memaparkan kinerja pasar mengalami penurunan sejak kebijakan penghematan anggaran pemerintah diterapkan pada November 2024, tercermin dari survei PHRI beberapa bulan terakhir yang melibatkan 726 pelaku industri perhotelan dari 30 provinsi. "Dalam grafik ini kita bisa lihat November, market masih optimis bahwa kinerja pasar tahun2024 dibanding tahun sebelumnya masih positif. Tapi di bulan Desember, semenjak adanya pengumuman kebijakan anggaran, market mulai shifting," jelas Christy dalam Konferensi Pers PHRI di Jakarta belum lama ini. Dari Januari, industri mulai merasakan pesimis karena market mengalami penurunan. (Yetede)

Sejak pemerintah melakukan pemotongan anggaran, industri perhotelan dan restoran mengalami penurunan yang signifikan. Jika ini terus berlanjut, bukan tak mungkin badai PHK akan mengetuk industri tersebut. Ketua bidang Litbang dan IT BPP Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Christy Megawati memaparkan kinerja pasar mengalami penurunan sejak kebijakan penghematan anggaran pemerintah diterapkan pada November 2024, tercermin dari survei PHRI dalam beberapa bulan terakhir yang melibatkan 726 pelaku industri perhotelan dari 30 provinsi.

"Dalam grafik kita bisa lihat November, market memang masih optimis bahwa kinerja pasar 2024 dibanding tahun sebelumnya masih positif. Tapi di bulan Desember, semenjak adanya pengumuman kebijakan anggaran, market mulai shifting," jelas dia dalam Konferensi Pers PHRI di Jakarta belum lama ini. Chisty melihat, lebih dari 50% responden yang khawatir dampak negatif kebijakan pemerintah ini akan berlangsung setidaknya 6 bulan atau lebih. Tanpa penyesuaian kebijakan, sebanyak 88% responden menyatakan akan menghadapi PHK masal, serta gangguan rantai-rantai pasok. "Setelah ini berlangsung lebih lama bukan tak mungkin, hotel akan mengalami defisit dan harus melakukan keputusan penutupan hotel," tegas dia.

Dari Januari, industri mulai pesimistis karena market secara kinerja pasar mengalami penurunan. “83 responden melaporkan, awal tahun 2025 ini memang kurang menguntungkan, terutama permintaan dari sektor pemerintah yang biasanya menyumbang 5-7% bisnis hotel serta sektor mice yang mencapai 6-21% mengalami penurunan drastis," jelas dia. Hal Ini menunjukkan, pengurangan anggaran perjalanan dinas pemerintah dan melemahnya aktivitas MICE telah mengganggu dinamika pasar secara keseluruhan. Untuk mendorong Industri hotel danrestoran, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani menekankan pemerintah perlu merelaksasi atau menjalankan kembali anggarannya. (Yetede)

Memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru 2025, rata-rata tingkat okupansi hotel di wilayah tujuan liburan masih di bawah 80 persen. Masyarakat ditengarai belum memutuskan untuk berlibur terutama di luar kota karena potensi cuaca buruk. Keterisian hotel justru didukung oleh kecenderungan masyarakat untuk berlibur di dalam kota. Periode libur Natal dan Tahun Baru 2025 dimulai seiring dengan akhir pekan, masa libur sekolah, sekaligus puncak arus liburan hari pertama, Sabtu (21/12/2024). Kendati demikian, mengacu data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), tingkat okupansi hotel di mayoritas daerah belum mencapai 80 persen. Dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, hanya hotel-hotel di Lampung yang okupansinya mencapai angka yang menjadi target PHRI selama masa libur akhir tahun itu. ”Faktor cuaca ini menjadi masalah, ya. Kami lihat cuaca yang cukup ekstrem ini menghambat pergerakan warga,” ungkap Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran, Jumat (20/12/2024). Kalaupun ada mobilitas, lanjutnya, masyarakat cenderung untuk menggunakan kendaraan pribadi. Hal itu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan memilih destinasi wisata yang dilakukan secara mendadak. Begitu juga dalam menentukan hotel untuk menginap. ”Dengan adanya online travel agent (OTA), sekarang orang lebih mudah memesan hotel. Pemesanan pun dilakukan dimenit-menit akhir,” kata Maulana.

Selain itu, menurut Maulana, ada kecenderungan masyarakat sudah berlibur sebelum masa liburan Natal dan Tahun Baru. Hal itu dilakukan untuk menghindari kepadatan mobilitas diakhir tahun. Tidak hanya itu, berlibur lebih awal juga membantu mereka untuk mendapatkan harga kamar hotel yang lebih murah. Public Relations Senior Manager Tiket.com Sandra Darmosumarto mengatakan, pemesanan hotel melalui platform tiket.com melonjak signifikan. Meski tidak menjelaskan secara rinci, ia menyebut transaksi akomodasi naik lebih dari 51 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. ”Minat destinasi akomodasi tertinggi terdapat di area Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” ungkapnya. Tingginya minat masyarakat untuk berlibur di hotel salah satunya terlihat di Surabaya, Jawa Timur. PHRI Jawa Timur mencatat, rata-rata tingkat keterisian hotel mencapai 70 persen. Angka itu meningkat dibandingkan dengan rata-rata okupansi kamar pada November 2024 sebesar 60 persen. Menurut Ketua PHRI Jawa Timur Dwi Cahyono, kecenderungan positif pada tahun ini terkait dengan minat masyarakat untuk staycation di dalam kota. Berkaca pada tahun lalu, masyarakat diduga lebih memilih berlibur di luar kota. Sebab, tingkat okupansi hotel di Surabaya saat itu paling rendah dibandingkan kota tujuan liburan lain, seperti Malang dan Batu. (Yoga)

Industri perhotelan dan restoran menghadapi tantangan besar akibat kebijakan penghematan anggaran perjalanan dinas serta rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 2025. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyatakan bahwa sektor perhotelan dan restoran kini harus menerapkan "mode survival" untuk mengelola pengeluaran mereka, terutama di daerah dengan kunjungan wisatawan mancanegara yang rendah. Strategi bertahan ini termasuk mengurangi tenaga kerja harian (daily worker), yang sangat bergantung pada omzet penjualan hotel dan restoran.

Hariyadi juga memperkirakan bahwa kebijakan penghematan anggaran perjalanan dinas pemerintah yang memotong setidaknya 50% anggaran pada 2024 dapat menyebabkan industri perhotelan kehilangan pendapatan hingga Rp8,3 triliun. Di sisi lain, kenaikan tarif PPN dapat memperburuk kondisi ini dengan menambah beban biaya bagi konsumen dan pelaku usaha. Selain itu, dia juga mengingatkan bahwa dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh sektor usaha, tetapi juga oleh pemerintah daerah yang mengandalkan pajak dari hotel dan restoran.

Hariyadi berharap agar Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan kembali kebijakan penghematan anggaran perjalanan dinas kementerian dan lembaga serta rencana kenaikan PPN, agar tidak memperburuk situasi yang sudah sulit bagi industri perhotelan. Sementara itu, beberapa kementerian dan lembaga, termasuk Badan Pangan Nasional (Bapanas), sudah mulai mengimplementasikan penghematan anggaran perjalanan dinas, sesuai dengan instruksi Kementerian Keuangan.

Industri perhotelan di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan, seperti moratorium pembangunan hotel baru, akses permodalan yang sulit, serta lesunya industri pariwisata pasca-pandemi. Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengusulkan moratorium pembangunan hotel di beberapa kawasan Bali untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan serta menghindari persaingan harga yang merugikan. Namun, Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum PHRI, mengkritik kebijakan ini, karena dianggap menghambat investasi dan tidak berpihak pada pemulihan sektor perhotelan yang masih terdampak pandemi. Pelaku usaha, seperti Wahyudi Eko Sutoro dari PT Eastparc Hotel Tbk dan Harun Hajadi dari PT Ciputra Development Tbk, menekankan pentingnya fokus pada wisatawan domestik untuk menjaga okupansi hotel.

Fenomena penipuan berkedok akun bisnis hotel palsu di Google terjadi masif di sejumlah daerah. Pelaku mengubah informasi data profil akun bisnis di Google atau Google Business Profile demi memperdaya konsumen yang hendak memesan kamar hotel. Pemalsuan data profil akun bisnis di Google terjadi terhadap ratusan hotel anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Peristiwa ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Singapura. Selama ini, akun bisnis hotel berada pada platform terbuka yang bisa diakses siapa saja dan belum ada verifikasi. Alhasil, celah ini dimanfaatkan pelaku untuk mengubah data akun bisnis guna menjebak korban.

”(Ada) Pihak tertentu melakukan perubahan nomor kontak, nomor telepon (hotel), yang jadi semacam phishing,” ujar Ketua PHRI Hariyadi Sukamdani, Senin (12/8). Ketika mencari rujukan hotel melalui mesin pencari Google, konsumen akan menemukan informasi, seperti foto, nomor telepon, alamat, dan ulasan. Pelaku merubah nomor kontak hotel serta alamat ke kontak pelaku. Saat konsumen menghubungi untuk pemesanan kamar, pelaku akan mengarahkan transaksi via platform Whatsapp (WA) dengan nomor rekening atas nama pribadi. Alih-alih pemesanan hotel berhasil, uang tersebut justru akan masuk ke rekening milik pribadi. Hingga Senin, data PHRI menunjukkan, penipuan itu berimbas pada 156 hotel di Jateng, Jatim (92), Sumbar (60), Sulteng (18), dan Lampung (8).

Di DIY, sejumlah 120 hotel, penginapan, dan homestay juga dilaporkan terdampak pemalsuan. Perwakilan PHRI Jateng, Yantie Yulianti, mengatakan, dari 156 hotel yang terdampak, ada 10 hotel yang melaporkan bahwa konsumen telah mengirimkan sejumlah uang. Meski jumlah kerugian dinilai tak besar, kejahatan ini telah memakan korban. Beragam cara pengumuman serta peringatan perihal kasus ini juga disebarkan melalui akun media sosial tiap hotel. Harapannya, masyarakat dapat lebih sadar dan berhati-hati dalam bertransaksi. Masyarakat juga dapat memesan kamar hotel melalui agen perjalanan daring atau online travel agent (OTA). Perubahan informasi pada akun Google hotel tak berpengaruh pada pelayanan di OTA. (Yoga)

Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi digelar selaras dengan kearifan lokal dan kekhasan masyarakat adat setempat. Karena itu, di kawasan ini tak akan dibangun hotel-hotel modern. Para pengunjung bisa merasakan suasana keheningan di pusat pendidikan Buddhis peninggalan abad ke-6 ini dengan menginap di rumah-rumah adat dan tempat penginapan khas Jambi. Kepala Balai Pelestarian Ke- budayaan Wilayah V Jambi Agus Widiatmoko mengatakan, KCBN Muarajambi hanya berjarak 15 km dari Kota Jambi dan bisa dijangkau dengan mudah karena terhubung oleh jalan nasional.

”Pembangunan hotel atau penginapan modern di kota saja. Jangan sampai investor membangun hotel dengan membeli lahan-lahan di desa sehingga delapan desa penyangga KCBN Muarajambi tetap memiliki kekhasan dengan rumah-rumah adat panggung mereka dan penginapan-penginapan khas Jambi yang dikelola bumdes (badan usaha milik desa) setempat,” ucap Agus, Kamis (6/6/2024), di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Menurut Agus, rata-rata luas permukiman masyarakat desa di sekitar KCBN Muarajambi hanya sepertiga dari total luasan desa. Dengan demikian, masyarakat atau bumdes masih bisa memanfaatkan lahan mereka untuk membangun tempat penginapan bernuansa adat Jambi. (Yoga)

Kalangan dunia usaha pariwisata masih mencermati langkah pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara ke Nusantara dan Jakarta menuju kota global. Mereka membutuhkan kepastian arah atau peta jalan pemindahan dan perubahan Jakarta untuk keberlanjutan usaha yang mulai pulih setelah dua tahun dihantam pandemi Covid-19. Hal itu tergambar dalam laporan BPS DKI Jakarta tentang Perkembangan Pariwisata DKI Jakarta April 2024, Selasa (4/6). Hotel bintang dua paling banyak dipilih (50,70 %), disusul hotel bintang empat dan bintang tiga, masing-masing 47,05 % dan 44,23 %, serta hotel bintang lima (33,03 %). Dari keterisian kamar itu, rata-rata lama menginap di hotel berbintang mencapai 1,71 hari.

Lama menginap di hotel non bintang 1,28 hari. ”Dibandingkan tahun 2020-2022 sudah ada kenaikan, tetapi tidak merata,” ujar Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia DKI Jakarta Sutrisno Iwantono, Selasa (4/6). Selama ini banyak ASN datang ke Jakarta untuk urusan pemerintahan. Begitu juga pebisnis yang datang karena banyak kantor pusat terletak di Jakarta. Mereka ini paling banyak menginap di hotel bintang tiga ke bawah dan non-bintang. Menurut Iwantono, semenjak pandemi Covid-19, banyak hotel banting harga dan kegiatan berlangsung secara daring (online) sehingga ASN dan pebisnis tidak perlu ke Jakarta.

Alhasil, keterisian hotel bintang tiga ke bawah dan non-bintang berkurang dalam kondisi harga belum kembali normal, ditambah pindahnya ibu kota ke Nusantara pasti terdampak karena tadinya Jakarta pusat pemerintahan dan bisnis. Iwantono dan pelaku usaha masih menanti langkah konkret pemerintah terkait pindahnya ibu kota negara ke Nusantara di Kalimantan Timur dan Jakarta menuju kota global yang memberikan kepastian tentang masa depan Jakarta. (Yoga)

Dua hotel di Ibu Kota Nusantara (IKN) diyakini dapat beroperasi pada Agustus 2024. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan terdapat dua hotel yang rampung Hotel Nusantara yang tengah digarap oleh Konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh Sugianto Kusuma (Aguan). Selanjutnya, yakni fasilitas hotel bintang tiga yakni Hotel Qubika yang merupakan proyek investasi garapan PT Karya BSH Mandiri. Perusahaan juga tergabung dalam BSH Community Hub IKN. “Yang siap dioperasikan terutama Hotel Nusantara dan juga ada hotel-hotel lain yang disebut Hotel Qubika,” katanya. Sentra ekonomi tersebut nantinya dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM yang telah dikurasi dan mendapatkan pelatihan khusus untuk mendukung perputaran roda ekonomi di IKN saat beroperasi.

Dua hotel mewah di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur diprediksi siap beroperasi pada Agustus tahun ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan kedua hotel di Ibu Kota Nusantara (IKN) itu semua dibangun oleh swasta. “Setelah kita meninjau tadi beberapa fasilitas Parekraf [pariwisata dan ekonomi kreatif] bisa kita pastikan Insyaallah di akhir bulan Juli hingga awal Agustus sejumlah hotel siap dioperasikan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (1/5). Kedua hotel itu yakni Hotel Nusantara yang tengah digarap oleh Konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh Sugianto Kusumo atau Aguan. 

Sandiaga juga menyebut pada Agustus 2024 akan terdapat sentra ekonomi kreatif yang rampung dibangun di IKN. Nantinya, sentra ekonomi itu akan dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM yang telah dikurasi dan mendapatkan pelatihan khusus guna mendukung perputaran roda ekonomi di IKN. Sandiaga juga menyatakan siap untuk pindah ke IKN susai meninjau rumah tapak jabatan menteri (RTJM). Pada kesempatan yang sama, Sandiaga juga turut menanggapi desain rumah menteri di IKN. Dia puas dengan sejumlah fasilitas yang tersedia. Sandiaga juga menyebut tidak menemukan masalah dari segi ukuran. Dia menilai luas rumah tapak menteri di IKN itu telah cukup dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.