Pemprov Kalimantan Utara membentuk tim khusus untuk mempersiapkan mekanisme perdagangan karbon. Tim tersebut akan melakukan sejumlah kajian agar 1,3 juta hektar hutan potensial di provinsi ini bisa dikelola dan dijaga untuk memitigasi perubahan iklim sekaligus memberi dampak ekonomi berkelanjutan. Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Padan, Minggu (18/12), mengatakan, tim tersebut sudah dibentuk pada rapat koordinasi yang dilakukan pada 15 Desember 2022. Ini, kata Yansen, merupakan tindak lanjut dari Perpres No 98 Tahun 2021. (Yoga)

Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan, RI resmi mengajukan banding ke Badan Banding Organisasi Perdagangan Dunia atau AB WTO pada 8 Desember 2022. Dalam surat pengajuan banding itu, RI menilai kesimpulan panel Badan Penyelesaian Sengketa atau DSB WTO keliru. ”Indonesia tidak sependapat dengan pandangan dan keputusan panel DSBWTO,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (14/12). Djatmiko juga menegaskan, RI hanya akan menempuh banding melalui AB WTO dan tidak akan menempuh jalur lain. Selama ini, RI mendukung penuh mekanisme penyelesaian sengketa (DSM) WTO. Bukan salah RI jika sampai saat ini AB WTO masih vakum. WTO harus mempertanyakan dan menyelesaikan persoalan itu dengan pihak yang menghambat berfungsinya AB WTO. ”Kebijakan larangan ekspor bijih nikel RI dan hilirisasinya masih akan berjalan. Sebab, masih belum ada keputusan yang mengikat/inkrah sampai panel AB WTO mengeluarkan keputusan,” katanya. Pada 12 Desember 2022, WTO resmi mengumumkan pengajuan keberatan RI atas kesimpulan final DSB WTO kepada para anggota melalui dokumen nomor WT/DS592/6. Sebelumnya, hasil laporan final panel 30 November 2022, DSB WTO memutuskan RI melanggar Pasal XI Ayat (1) Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT) WTO Tahun 1994.

Kebijakan RI itu juga tidak dapat dijustifikasi atau  dikecualikan dengan Pasal XI Ayat (2a) dan XX (d) GATT 1994. Dalam surat permohonan banding yang diajukan ke Sekretariat AB WTO 8 Desember 2022 itu, RI menilai kesimpulan panel DSB WTO atas larangan ekspor bijih besi dan pengolahan bijih ekspor untuk kebutuhan di dalam negeri yang dilakukan RI keliru. RI berargumen bahwa DSB keliru menafsirkan dan menerapkan pasal-pasal GATT 1994 tersebut. RI melarang ekspor bijih nikel benar-benar untuk diolah guna memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri. Pengolahan bijih nikel di dalam negeri itu tidak dapat dikategorikan sebagai larangan atau pembatasan sementara untuk mencegah atau meringankan kekurangan kritis bahan esensial bagi  Indonesia. RI juga berpendapat, kesimpulan panel tidak menemukan tindakan alternatif, seperti diusulkan UE tentang sistem otorisasi ekspor dalam rangka membangun tata kelola nikel berkelanjutan, keliru. RI sudah mengatur syarat untuk memastikan kepatuhan terhadap tata kelola nikel berkelanjutan dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam raket dengan Komisi VI DPR, Rabu, Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menuturkan, hilirisasi nikel Indonesia merupakan harga mati karena memberikan nilai tambah, karena itu, Indonesia harus banding ke WTO dalam sengketa nikel melawan UE. (Yoga)

Pertumbuhan perdagangan barang global akan turun menjadi 3 % pada 2022 dan 1 % pada 2023. Penurunan juga diperkirakan terjadi pada aliran masuk investasi asing langsung global. Kenaikan suku bunga global menjadi penyebab utamanya. Akan tetapi, posisi ekspor dan aliran investasi asing ke Indonesia diperkirakan relatif aman. Berdasarkan laporan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) per 23 Agustus 2022, nilai perdagangan global saat puncak pandemi turun 7,18 %, dari 19 triliun USD pada 2019 menjadi 17,65 triliun USD pada 2020. Nilai perdagangan global berangsur pulih menjadi 22,33 triliun USD pada 2021 atau naik 26,52 % dari 2020. Namun pada 2022 dan 2023, pertumbuhan perdagangan global kembali menurun walau tak terkontraksi. Selain karena kenaikan suku bunga global, penurunan perdagangan global pada 2022 terjadi akibat efek invasi Rusia ke Ukraina dan hambatan ekspor. Hingga pertengahan Oktober 2022, hambatan ekspor yang diterapkan G20 berkurang 77 % dan tinggal 17 jenis larangan ekspor. Namun hambatan yang masih ada telah menahan perdagangan barang global senilai 122 miliar USD. Hambatan itu termasuk perdagangan pangan dan pupuk, tetapi ada optimisme. Seperti diberitakan Xinhua, 23 November 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin siap memulai pasokan pupuk.

Penyebab lainnya adalah efek fragmentasi dan keterpecahan dalam perdagangan global, seperti dikatakan Dirjen Perdagangan WTO Ngozi Okonjo-Iweala di Sydney, Australia, Kamis (24/11). ”Fragmentasi mengancam perdagangan multilateral,” katanya. Semua faktor itu membuat perdagangan global pada 2023 diperkirakan hanya tumbuh 1 %. Akan tetapi, Indonesia tidak akan terpukul keras. Meski ada dampak, efeknya tidak signifikan. ”Efek ke Indonesia bersifat mild,” kata Agustinus Prasetyantoko, ekonom Universitas Atma Jaya Jakarta. Direktur Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk Indonesia Jiro Tominaga, Rabu (21/9), di Jakarta. ”Ekspor komoditas Indonesia mengalami booming,” katanya. Permintaan terhadap ekspor komoditas mendukung pertumbuhan dan mendorong penerimaan negara. Namun, masalah dihadapi perusahaan-perusahaan eksportir dengan tujuan ke negara-negara bermasalah. Ekspor nonmigas terlihat menurun ke Pakistan, Sri Lanka, dan sejumlah negara yang bermasalah dengan utang luar negeri. Masalah juga muncul bagi eksportir tekstil dan alas kaki ke pasar AS dan Eropa. Ada masalah bagi perusahaan dengan konsekuensi PHK. ”Khusus bagi perusahaan eksportir manufaktur, ada penurunan tajam,” kata Yose Rizal Damuri, ekonom dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta. Meski demikian, secara makro ekspor Indonesia tidak terpengaruh besar. Ekonom ADB, Albert Park, berpendapat Asia tak akan didera masalah moneter. Setelah mobilitas pulih, ekonomi Asia kembali mengalami pemulihan permintaan. Program-program ekonomi yang tertunda akan kembali berjalan. (Yoga)

Sudah diberondong produk impor, masih harus memenuhi persyaratan produk hijau atau ramah lingkungan negara lain. Itulah potret sejumlah produk hijau Indonesia ”menjaga matahari”. Menyelamatkan pasar ekspor agar tak meredup. Agar diterima di pasar AS dan Uni Eropa (UE), pelaku usaha mebel dan kerajinan Indonesia harus menggunakan kayu legal dan tersertifikasi. Bahkan, demi syarat hijau negara lain, mereka rela ”kehilangan” 1 % pendapatan ekspor untuk dana penanaman pohon. Ketua Presidium Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur, mengatakan, Pemerintah Indonesia mewajibkan pelaku industri mebel dan kerajinan bisa memenuhi persyaratan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK). Untuk bisa menembus pasar AS, pelaku industri mebel perlu memenuhi persyaratan Lacey Act. Sementara itu, agar bisa menembus pasar Eropa, mereka harus memenuhi persyaratan Forest Stewardship Council (FSC). ”Suka tidak suka, anggota HIMKI yang berjumlah 2.500 pelaku usaha harus memenuhi sistem itu karena itu sifatnya mandatori.  Kami menjamin kayu itu betul-betul tersertifikasi dari lembaga tepercaya,” ujar Sobur, saat dihubungi, Senin (21/11). HIMKI bahkan sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk menerbitkan Kepres mengenai Penanaman Kayu Perkakas. Tujuannya adalah demi bisa menjalankan usaha berkelanjutan, serta menjamin keberlangsungan bahan baku dan bisnis sejalan dengan pelestarian alam.

Dengan peraturan itu, 1 % dari kinerja ekspor industri mebel bisa dikembalikan kepada negara sebagai dana penanaman dan pelestarian kayu perkakas. Menurut rencana, pepohonan itu bisa ditanam di sepanjang jalan tol atau ditanam di sejumlah wilayah di Indonesia. Pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) juga berupaya menghasilkan produk hijau. Melalui Rantai Tekstil Lestari, Indonesia saat ini tengah mengembangkan serat selulosa untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri TPT di dalam negeri. Salah satunya adalah serat viskosa yang berasal dari akasia. Benang sintetis dari serat kayu ini memudahkan produk TPT terurai. Ketua Umum Rantai Tekstil Lestari (RTL) Basrie Kamba menuturkan, RTL akan menjembatani kepentingan negara-negara pengusung kebijakan nol karbon dengan pemerintah dan pelaku industri TPT di Indonesia. Salah satunya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang  digulirkan atau akan digulirkan. Langkah serupa dilakukan ID Food, Holding BUMN Pangan. Salah satunya turut serta dalam pengembangan blue economy dan blue food Ocean20 (O20) melalui bisnis perikanan yang dikelola PT Perikanan Indonesia. Dirut lD Food Frans Marganda Tambunan menyatakan, untuk mewujudkan misi itu, ID Food akan memberdayakan nelayan tidak hanya dalam peningkatan produksi. Kelompok-kelompok nelayan juga akan diarahkan menjaga pasokan ikan dan pemanfaatan sumber daya laut yang ramah lingkungan. (Yoga)

Sakit perdagangan dunia tak kunjung reda. Pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina masih menjadi penyebabnya. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melaporkan, per September 2022, indeks atau barometer perdagangan barang dunia berada di level 96,2. Angka itu berada di bawah tren normal atau ambang batas 100. Barometer itu menunjukkan perdagangan tumbuh lebih lambat pada bulan-bulan terakhir tahun ini, sejalan dengan perkiraan WTO bahwa perdagangan global pada 2022 bakal tumbuh 3,5 % dan 1 % pada 2023. Rendahnya barometer perdagangan barang itu dipengaruhi oleh rendahnya subindeks permintaan ekspor dan perdagangan bahan mentah. Juga tecermin pada subindeks angkutan udara dan pengapalan kontainer. Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) bahkan menyebutkan, gangguan pengiriman barang masih terjadi karena karantina wilayah (lockdown) dan perang. Meski tarif angkutan kontainer telah turun sejak pertengahan 2022, tarif itu masih di atas level pra-Covid-19.

Dalam laporannya, ”Review of Maritime Transport 2022: Navigating Stormy Waters”, UNCTAD menyimulasikan, kenaikan harga komoditas biji-bijian dan tarif pengiriman curah kering menyebabkan kenaikan harga pangan di tingkat konsumen sebesar 1,27 % di negara-negara berpenghasilan menengah, 1,06 % di negara berpenghasilan rendah, dan 0,8 persen di negara berpenghasilan tinggi. UNCTAD juga memperkirakan perdagangan maritim global tumbuh lambat menjadi 1,4 % pada 2022, dibarengi kenaikan inflasi dan biaya hidup yang menggerus pendapatan konsumen pada akhir 2022 dan 2023. Pada periode 2023-2027, perdagangan maritim diproyeksikan tumbuh 2,1 % per tahun, lebih lambat dari rata-rata pertumbuhan tiga dekade terakhir sebesar 3,3 %. ”Demam” perdagangan dunia itu sudah menular ke Indonesia. Harga komoditas yang diimpor Indonesia, seperti kedelai, gandum, dan pupuk, melonjak. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, harga kedelai impor per 24 Februari 2022 sebesar Rp 13.300 per kg dan per 29 November 2022 naik jadi Rp 14.900 per kg. Pada periode sama, harga tepung terigu naik dari Rp 10.800 per kg jadi Rp 13.100 per kg. (Yoga)

Pelaku usaha di Jabar yang terbiasa mengekspor komoditasnya diharapkan mulai melirik ceruk pasar domestik. Hal ini diharapkan bisa ikut menekan potensi pelambatan laju ekonomi hingga anjloknya nilai ekspor akibat berbagai masalah yang membelit dunia. Hal itu dikatakan Deputi Direktur Kantor Perwakilan BI Wilayah Jabar Taufik Saleh dalam Pertemuan Tahunan BI 2022 di Jabar, Rabu (30/11). (Yoga)

Kemendag memperkuat perdagangan antarpulau dan perbatasan antarnegara untuk menggeliatkan ekonomi nasional. Salah satunya melalui promosi produk khas daerah dan nasional. Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Didi Sumedi mengatakan, pemerintah tengah menggelar Sail Tidore Expo 2022 di Tidore, Maluku Utara. Pameran itu diikuti 90 UKM yang berasal dari luar pulau dan Kota Tidore. (Yoga)

Indonesia bersama dengan negara-negara anggota ASEAN lain menyepakati peningkatan perjanjian perdagangan bebas dengan sejumlah negara. ASEAN bahkan semakin meningkatkan ikatan kerja sama komprehensif dengan India di luar perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP. Peningkatan perjanjian perdagangan bebas (FTA) itu disepakati dalam KTT Ke-40 ASEAN yang digelar di  Phnom Penh, Kamboja, 10-13 November 2022. Perjanjian yang ditingkatkan itu, antara lain, perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) dan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru (AANZFTA). Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono, Senin (14/11) mengatakan, peningkatan FTA diperlukan agar semakin relevan bagi bisnis dan responsif terhadap tantangan global.

Peningkatan FTA itu juga mengakomodasi ekonomi hijau dan perdagangan berkelanjutan dalam rangka mengatasi perubahan iklim. Menurut Djatmiko, peningkatan perjanjian AANZFTA telah menghasilkan kesimpulan substansial negosiasi dengan menambahkan tiga bab baru, menyangkut pembangunan perdagangan berkelanjutan; UMKM; serta pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, terdapat sejumlah komitmen ASEAN- Australia-Selandia Baru untuk menjamin kelancaran arus perdagangan di kawasan perdagangan bebas, penggunaan teknologi perdagangan, dan aturan-aturan yang ramah bisnis. Perjanjian itu akan didesain agar lebih responsif terhadap tantangan dan krisis. (Yoga)

Jumlah pedagang kaki lima di sekitar Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, saat hari bebas kendaraan bermotor semakin bertambah sejak pandemi mereda. Meski begitu, sebagian pedagang mengaku omzet mereka belum pulih. Ria (58), penjual es jeruk dan cilok, Minggu (13/11) mengatakan, saat ini omzetnya Rp 500.000. Padahal, sebelum pandemi, omzet dia bisa Rp 1,5 juta. (Yoga)

Setiap negara dan lembaga internasional terus bergerak menghijaukan perdagangan global. Yang tak mengikuti, bisa tertinggal. Negara maju, seperti AS, dan kawasan Eropa sudah beberapa langkah ke depan menerapkan kebijakan perdagangan hijau. AS telah meluncurkan strategi perdagangan hijau di kawasan bea cukai dan perbatasan serta menggulirkan kebijakan energi baru terbarukan dalam UU Pengurangan Inflasi (Inflation Reduction Act). Uni Eropa (UE) tidak hanya punya Arah Energi Terbarukan (RED II), tetapi juga bakal memiliki skema tarif preferensi umum plus (GSP+) dan Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon (CBAM). UE juga mematangkan regulasi produk bebas deforestasi UE. Regulasi itu mensyaratkan verifikasi atau uji tuntas untuk memastikan produk yang dijual di UE tidak berasal dari lahan yang terdeforestasi.

Regulasi-regulasi itu merupakan bentuk komitmen UE terhadap implementasi Perjanjian Paris 2015. Sementara itu, banyak negara berkembang dan tertinggal tertatih mengatasi ketertinggalan. Untuk membangun atau membenahi industri produk hijau, negara-negara tersebut butuh investasi dan biaya tinggi. Tanpa ditopang sistem perdagangan hijau yang memadai, kesenjangan antarnegara bisa semakin melebar. Karena itu, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) meminta setiap negara saling membantu penciptaan produk-produk ramah lingkungan dengan mendorong investasi serta mempermudah perdagangan dan transfer teknologi penopang industri produk ramah lingkungan, seperti panel surya, turbin air dan angin, serta alat pereduksi emisi karbon dan limbah air. Kemudian, langkah itu dapat diikuti dengan mempermudah perdagangan produk hijau atau ramah lingkungan. Salah satunya melalui penghapusan tarif dan pengurangan tindakan non-tarif pada produk tersebut. (Yoga)