Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas 12.12 ditargetkan meraup Rp 25 triliun selama tiga hari penyelenggaraan, 10-12 Desember 2023. Sebanyak 70 % dari nilai transaksi tersebut ditargetkan merupakan produk lokal. ”Kami targetkan 70 % dari transaksi Harbolnas itu produk lokal,” ujar Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga pada konferensi pers di Summarecon Mall Serpong, Tangerang, Banten, Sabtu (9/12). Pada dua hari pertama, menurut Bima, sejumlah bentuk promosi ditawarkan, di antaranya potongan harga untuk produk-produk UMKM. Metode pembayaran yang paling banyak digunakan berupa dompet elektronik. Cara pembayaran lain adalah melalui akun virtual dan transfer bank serta transaksi dengan pembayaran tunai langsung di tempat.

Produk yang banyak digandrungi konsumen masih berkisar fashion dan perawatan diri, hanya saja alas kaki kini turut menyumbang proporsi besar dalam produk-produk yang terjual di lokapasar. Chief Marketing Officer Lazada Indonesia Intan Ayu Kartika mengatakan, produk-produk impor masih lebih diminati konsumen, terbukti dari persentase nilai penjualan produk lokal dibandingkan dengan total penjualan. Data yang diolah tim Litbang Kompas menunjukkan, proporsi nilai produk dalam negeri berkisar 45,1 % hingga 48,3 % pada 2018-2021. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan, ”Diprioritaskan (pengawasan) produk-produk (impor) komestik, fashion, tekstil dan produk tekstil, serta aksesori yang membanjiri Indonesia. Utamanya barang-barang yang sifatnya konsumtif sedang dialihkan dari post border menjadi border,” tutur Isy. (Yoga)

Jumlah restriksi atau pembatasan ekspor dan impor di negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) semakin meningkat. Kondisi itu memperburuk perdagangan global tahun ini dan berpotensi menghambat laju pertumbuhan sektor tersebut tahun depan. WTO, Kamis (7/12) waktu setempat, melaporkan, dalam periode 16 Oktober 2022-15 Oktober 2023, terdapat 193 pembatasan perdagangan barang. Dari total tersebut, dua di antaranya berupa restriksi ekspor sebanyak 99 pembatasan (51 %) dan impor 93 pembatasan (48 %). Total nilai pembatasan barang ekspor dan impor itu 337,1 miliar USD, meningkat dibandingkan medio Oktober 2021-medio Oktober 2022 yang mencapai 278 miliar USD. Pembatasan ekspor dilakukan untuk mengamankan stok dan kebutuhan dalam negeri, sedangkan pembatasan impor terutama guna melindungi produk dan industri domestik. Restriksi ekspor pangan, pakan, dan pupuk juga masih banyak, yakni 75 pembatasan dari 122 tindakan serupa yang muncul sejak perang Rusia-Ukraina pada Februari 2022.

Negara-negara yang membatasi ekspor komoditas-komoditas itu, antara lain, Rusia dan Ukraina (pupuk dan gandum); India, Mesir, dan Kirgistan (beras); serta Maroko (bawang, tomat, dan kentang). Sementara itu, dalam periode yang sama, langkah-langkah fasilitasi perdagangan justru turun dari 406 upaya menjadi 303 upaya. Total nilai barang yang diurai hambatan perdagangannya juga turun dari 1.160,5 miliar USD menjadi 977,2 miliar USD. Dirjen WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan, di tengah upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global pascapandemi Covid-19, fasilitasi perdagangan sangat penting dilakukan. Melalui fasilitasi dagang itu, semua negara dapat mengakses berbagai jenis komoditas global, terutama pangan, pakan, dan pupuk. Fasilitasi perdagangan juga dapat menekan biaya ekspor dan impor serta menjadi alat berharga melawan tekanan inflasi. Oleh karena itu, restriksi ekspor komoditas-komoditas penting, termasuk pangan, perlu dihapus. (Yoga)

Mantan Mendag Mari Elka Pangestu dalam Annual International Forum of Economic Development and Public Policy atau AIFED ke-12 mengatakan, tren proteksionisme hijau oleh negara maju akan semakin intens. Tidak hanya dilakukan oleh Uni Eropa dan AS, tetapi juga negara maju lainnya. ”Jangan harap tensi perdagangan global akan mereda dalam waktu dekat. Selain fragmentasi geoekonomi, kita juga  menghadapi restriksi karena komoditas kita dianggap menghasilkan karbon tinggi. Ke depan akan lebih kompleks. Kita harus belajar hidup dengan situasi ini dan mencari strategi baru untuk bertahan di rantai pasok,” katanya, Kamis (7/12), di Nusa Dua, Bali.

Menurut dia, tren tersebut tidak bisa dihindari. Agar bisa kompetitif, suatu negara harus jadi bagian dari rantai pasok yang berkelanjutan. Untuk itu, Indonesia mesti konsisten dengan komitmennya melakukan dekarbonisasi. Saat ini 25 % ekonomi Indonesia masih menghasilkan karbon yang cukup tinggi, seperti pertambangan (14,07 %), agrikultur (9,22 %), perikanan (2,58 %), dan kehutanan (0,6 %). Namun, bukan berarti Indonesia hanya diam. Menurut Mari, lobi-lobi perlu lebih digencarkan agar standar ”kehijauan” yang diterapkan negara maju itu bisa diturunkan sesuai kapasitas negara berkembang. (Yoga)

Di saat sejumlah negara maju mengurangi ketergantungan dagang kepada China, Indonesia justru semakin bergantung kepada negara itu. Ada keuntungan sekaligus risiko bagi Indonesia semakin bergantung kepada ”Negeri Tirai Bambu” itu. AS pelan-pelan meninggalkan China sejak Donald Trump memulai perang dagang dengan negara itu pada tahun 2018. Sejumlah langkah terkait dengan sektor perdagangan dan industri telah dan sedang ditempuh. Hal itu mulai dari merelokasi industri yang dilakukan ke sejumlah negara di Asia dan Eropa Timur. AS juga menggulirkan kebijakan rendah karbon yang salah satu tujuannya adalah mengurangi kekuatan China atas bahan baku kunci kendaraan dan baterai listrik, seperti litium, kobalt, nikel, dan magnesium. AS bahkan membuat UU Cip dan Ilmu Pengetahuan untuk meningkatkan daya saing AS terhadap China dengan mengalokasikan anggaran miliaran USD untuk produksi semikonduktor, riset, dan sumber daya manusia.

Berdasarkan data Survei Geologi AS (USGS), pada 2022, China menyumbang 44 juta ton dari 115,82 juta ton atau 62,01 % produksi tambang logam tanah jarang (rare earth) dunia. Dominasi China itu memunculkan kekhawatiran. Beijing akan membatasi ekspor untuk merusak saingan ekonomi atau politiknya. ”Semula ancaman itu hanya tersirat selama beberapa waktu terakhir. Kini, ancaman itu sudah terjadi,” kata Robert Dujarric, Co-Director Institute of Contemporary Asian Studies di Temple University, Tokyo. Sejak menggulirkan hilirisasi di sektor besi-baja dan nikel, ekspor Indonesia ke China semakin meningkat. Diversifikasi produk ekspor juga makin beragam dengan semakin menguatnya produk olahan berbasis bijih logam. China in the World mencatat, tingkat pengaruh China terhadap Indonesia cukup tinggi. Indonesia menempati peringkat ke-16 dari 82 negara. Sektor di Indonesia yang paling terpengaruh China adalah kebijakan luar negeri dengan indeks 41 %, teknologi (40,38 %), kebijakan dalam negeri (37,2 %), dan ekonomi (33,6 %). Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Minggu (26/11) menuturkan, proporsi nilai ekspor Indonesia ke China pada 2012 sebesar 11 % dari total nilai ekspor Indonesia. Hingga Juli 2023, proporsi nilai ekspor itu meningkat menjadi 24 persen. Nilai ekspor besi-baja RI ke China terus meningkat sejak 2016 hingga Juli 2023. Begitu juga dengan nilai ekspor nikel dan produk turunannya yang mulai tumbuh pada 2022 hingga Juli 2023. (Yoga)

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti efektivitas Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional menyusul berlanjutnya penurunan nilai ekspor di Indonesia. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Darmadi Durianto menyatakan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Ekspor Nasional justru berbanding terbalik dengan nilai ekspor. Dia juga bingung dengan banyaknya satgas yang dibentuk pemerintah. “Saya bingung dengan Satgas Peningkatan Ekspor ini, tugasnya nanti seperti apa supaya efektif,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Kementerian Perdagangan di DPR, Senin (27/11). Selain Satgas Peningkatan Ekspor Nasional, pemerintah juga membentuk Satgas Penertiban Impor. Darmadi menekankan agar peran satgas tersebut perlu diperjelas kerjanya agar efektif dalam meningkatkan kinerja perdagangan Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor sepanjang Ja­nua­ri—Oktober 2023 sebesar US$214,41 miliar atau mengalami penurunan 12% (year-on-year/YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai US$244,06 miliar. (Lihat infografik) Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Harris Turino juga menyoroti masih lemahnya upaya Kementerian Perdagangan menggarap pasar ekspor nontradisional terutama di Eropa. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Nasdem Subardi justru melihat ada tren kenaikan impor bahan pangan dan bahan pokok di tengah penurunan ekspor. Menurutnya, komoditas bahan pangan yang paling banyak impor adalah gula. “Saya melihat kalau ini didiamkan terus bisa taka da perubah­an,” kata Subardi. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan penurunan volume dan nilai ekspor sepanjang Januari—Oktober 2023 disebabkan perlambatan ekspor dan penurunan harga komoditas di pasar global. Zulkifli menegaskan perlambatan ekspor juga terjadi lantaran adanya perlambatan ekonomi di negara mitra utama seperti China dan Uni Eropa. Oleh karena itu, Mendag mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan upaya untuk menekan perlambatan ekspor tersebut yakni melalui pembentukan satgas percepatan ekspor melalui Keputusan Presiden No. 24/2023 tentang Satgas Peningkatan Ekspor Nasional pada September 2023. Zulkifli juga mengungkapkan pemerintah tidak mendukung aksi boikot produk diduga pro-Israel secara masif terjadi di masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak pernah membuat daftar produk untuk diboikot oleh masyarakat terkait dengan konflik Israel-Palestina. Namun, Mendag membiarkan sikap masyarakat yang memang ingin menghindari produk-produk yang diduga pro-Israel tersebut.

Beberapa perusahaan tekstil dalam negeri yang terdaftar di pasar modal kritis. Kondisi keuangan membuat mereka tersegel, bahkan nyaris didepak dari daftar perusahaan terbuka. Fundamental industri tekstil tertekan ketidakpastian global dan banjirnya produk impor ilegal. Menjelang akhir 2023, beberapa perusahaan tekstil masuk dalam papan pemantauan khusus. Salah satunya PT Sri Rejeki Isman Tbk. Emiten berkode SRIL itu masuk dalam kategori ekuitas negatif dan likuiditas rendah. Efek SRIL sudah disuspensi atau tidak diperdagangkan selama 30 bulan sejak 18 Mei 2021. Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna, dalam keterangannya yang dikutip Kamis (23/11) mengatakan, dalam melakukan pemantauan atas perusahaan tercatat, bursa melakukan beberapa upaya perlindungan investor ritel, salah satunya melalui pengenaan notasi khusus dan penempatan pada papan pemantauan khusus.

Dalam laporan keuangan SRIL periode sembilan bulan pada 2023, penjualan neto perusahaan merosot 47,6 % dibandingkan penjualan per September 2022, dari angka 474,17 juta USD menjadi 248,50 juta USD. Perusahaan itu menanggung rugi operasional senilai 105,14 juta USD. Kerugian itu menurun 27,39 % dari kerugian tahun lalu 144,80 juta USD. PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT) juga masuk pemantauan khusus karena tidak ada pendapatan usaha dalam laporan keuangan terakhir. Efek SBAT tidak lagi ditransak- sikan sejak pertengahan 2021. Melihat laporan keuangan terakhir mereka di semester I-2023, keuntungan anjlok 82,25 % secara tahunan menjadi Rp 11,09 miliar. Penurunan kinerja juga dialami PT Asia Pacific Fibers Tbk. Emiten berkode POLY itu kini dipantau khusus karena laporan keuangan terakhirnya menunjukkan ekuitas negatif.

Sampai 30 September 2023, pendapatan POLY turun 27,72 % secara tahunan ke angka 228,49 juta USD, dibandingkan dengan 316,14 juta USD pada tahun lalu. Mereka juga mengalami kerugian komprehensif tahun berjalan sebesar 16,05 juta USD dan defisiensi modal sebesar 960,49 juta USD. ”Industri poliester terus menghadapi ketidakpastian dan volatilitas selama Januari hing ga 23 September karena ketegangan geopolitik yang berkepanjangan, perang Rusia dan Ukraina, perlambatan pertumbuhan ekonomi global, inflasi yang tinggi, dan kenaikan biaya bunga,” kata perusahaan dalam laporan keuangannya. Seluruh rantai poliester berada di bawah tekanan berat dengan permintaan yang lesu dan tantangan pasokan yang berlebihan. Banyak produsen yang mengurangi produksi dan beberapa di antaranya tutup karena tren penurunan ini. (Yoga)

Harga rumah primer dan sekunder alias seken di Indonesia hingga Oktober 2023 naik. Memasuki tahun politik 2024, kontraksi di pasar properti diprediksi akan relatif ringan, terutama jika dibandingkan masa pandemi. Berdasarkan indeks harga rumah seken yang diterbitkan platform properti 99.co Indonesia dan Rumah123.com, harga rumah seken di 11 kota dari 13 kota naik. Harga rumah seken sejak Oktober 2022 hingga Oktober 2023 rata-rata naik 2,5 %. Adapun tiga kota mengalami pertumbuhan harga tertinggi di atas inflasi tahunan, yakni Makassar 7,5 %, Denpasar (6,7 %), dan Medan (5,9 %). Country Manager 99 Group Indonesia Maria Herawati Manik mengatakan, kenaikan harga rumah seken menandakan indikasi positif karena peluang nilai investasi properti di kota-kota tersebut dapat meningkat seiring waktu. ”Ini menjadi peluang bagi masyarakat maupun investor yang ingin mendiversifikasi portofolio mereka atau mencari investasi jangka panjang yang stabil,” kata Maria dalam keterangan tertulis, Selasa (21/11).

Kenaikan harga rumah hingga Oktober 2023 juga terlihat pada pasar primer. Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia mencatat, perkembangan harga properti residensial di pasar primer secara tahunan meningkat pada triwulan III (Juli-Oktober) 2023. Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) triwulan III-2023 tumbuh 1,96 % secara tahunan, lebih tinggi dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 1,92 %, terutama ditopang oleh kenaikan harga rumah tipe besar, yaitu 1,7 % secara tahunan, lebih tinggi dari kenaikan pada triwulan II-2023 sebesar 1,49 %. Watch Ali Tranghanda menilai, kenaikan harga pasar perumahan terjadi, namun tidak signifikan. Sebagian transaksi tertahan karena pembeli menunggu realisasi insentif PPN untuk pembelian rumah yang dijanjikan pemerintah. Pemerintah berencana menanggung 100 % PPN untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar. (Yoga)

JAKARTA,ID-Surplus neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2023 sebesar US$ 3,48 miliar memberikan  sentimen positif terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menerbitkan intrusmen Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI) guna memperkuat kebijakan dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia tersebut berada dalam kondisi surplus selama 42 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus perdagangan Oktober 2023 tercatat naik US$ 0,07 miliar dibandingkan  capaian pada September 2023 (month to month/mtm), namun turun US$ 2,12 miliar dibandingkan capaian pada periode yang sama 2022 (year on year/yoy). "Disisi lain, rupiah akan menguat karena dipengaruhi faktor eksternal dari laju inflasi Amerika Serikat (AS) Oktober 2023 yang melambat, yakni 0% dengan perkiraan sebelumnya 0,1% (mtm), dan year on year 3,2% dengan ekspektasi 3,3%. Adapun data klaim pengangguran AS meningkatkan 13 ribu menjadi 231 ribu meningkat 220 ribu," jelas dia. (Yetede)

Sejak eskalasi konflik antara Hamas dan Israel di wilayah Gaza menjelma menjadi tragedi kemanusiaan, seruan boikot dari konsumen dalam negeri terhadap produk atau merek yang terafiliasi dengan negara Israel semakin mengemuka. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan telah mengeluarkan Fatwa MUI No 28 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina, dimana MUI mengimbau masyarakat Muslim untuk menghindari transaksi dan penggunaan produk pendukung Israel. Fatwa MUI sejalan dengan fenomena gerakan sosial global bernama Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) yang bermakna boikot, divestasi, dan sanksi yang muncul sejak 2005. Gerakan ini tidak hanya mengarah pada produk barang atau jasa, tetapi juga ranah budaya dengan tujuan menekan Israel dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Lambat laun, gerakan sosial BDS menyebar dan menarik simpati beragam pihak dari sejumlah negara. Pada konflik Israel-Hamas kali ini, para aktivis BDS dari sejumlah negara, termasuk Indonesia, kembali menghidupkan kampanye boikot melalui kanal-kanal media sosial.

Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia Edy Misero memahami rasa solidaritas dan kemanusiaan mendorong masyarakat Indonesia memboikot produk yang disinyalir terafiliasi dengan Israel. Namun, aksi boikot perlu dilakukan secara proporsional agar upaya menekan Pemerintah Israel tidak berdampak pada pelaku usaha lokal. Menurut dia, aksi boikot akan berdampak secara efektif jika penolakan dilakukan terhadap produk impor yang memang didatangkan langsung dari Israel. Namun, aksi boikot yang dilakukan untuk sektor jasa atau restoran yang beroperasi di Indonesia punya potensi menghambat pertumbuhan kinerja pengusaha lokal. ”UMKM yang menyalurkan daging ayam, bubuk kopi, kentang, cabai, dan lain sebagainya untuk merek restoran yang dianggap terafiliasi dengan Israel akan ikut terkena imbas boikot. Artinya, dampak boikot juga dirasakan pelaku ekonomi lokal,” ujarnya, Rabu (15/11). (Yoga)