Sejumlah bank kecil masih melihat perlambatan laju pertumbuhan kredit pada paruh kedua tahun 2023. Selain persaingan dengan bank besar, faktor bisnis debitur yang belum semua pulih dan tensi politik yang semakin panas menjelang pemilu membuat bankir lebih realistis memasang target bisnis. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada awal tahun ini menargetkan kredit perbankan bisa tumbuh 10%-12%. Nyatanya, penyaluran kredit di Mei 2023 baru tumbuh 9,39% year on year (yoy). Corporate Secretary Bank Bumi Arta Tbk (BNBA) Lyvina Sari memproyeksikan penyaluran kredit di tahun ini hanya sekitar 8%. "Angka ini memang target sejak awal tahun," ujarnya, Kamis (29/6). Bank Sahabat Sampoerna justru merevisi proyeksi pertumbuhan kreditnya. Sebelumnya, manajemen menargetkan pertumbuhan kredit di semester I 2023 bisa sampai di atas 20%. Namun Direktur Keuangan dan Perencanaan Bisnis Bank Sampoerna Henky Suryaputra mengungkapkan, pertumbuhan kredit tidak akan di atas 20% meski masih akan naik dua digit. Di sisi lain, bank besar seperti Bank Mandiri justru masih optimistis penyaluran kredit sesuai target awal tahun sebesar 10% hingga 12%.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah satu dari kuartet Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Kemekeu, BI, dan OJK. Berkat fungsinya dalam menjamin simpanan, stabilitas sistem keuangan di dalam negeri dapat terjaga. Ketua Dewan KomisionerLPS Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa (27/6) di Jakarta menjelaskan, dalam ikut serta menjaga kestabilan sistem keuangan, LPS sebagai bagian dari KSSK turut serta bersinergi dengan lembaga anggota KSSK lain untuk menjaga KSSK dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, yang hadir dalam sistem perbankan di Indonesia dan berperan sebagai institusi yang menjamin simpanan. Program penjaminan simpanan ada untuk mencegah risiko terjadinya rush terhadap perbankan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

Dengan adanya LPS, masyarakat yang memiliki uang di bank tidak perlu khawatir apabila terjadi permasalahan pada bank tempat menyimpan uang tersebut karena simpanan tersebut tetap aman dijamin oleh LPS. Agar sebuah simpanan bisa termasuk layak bayar, ada tiga syarat kriteria yang harus di penuhi, yaitu 3T. T yang pertama adalah tercatat pada pembukuan bank. T yang kedua adalah tingkat bunga yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. T yang ketiga adalah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, misalnya melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan atau membahayakan kelangsungan usaha bank. (Yoga)

JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) menyatakan, infrastruktur digital yang akan menghasilkan peluang  disediakan bagi publik berperan penting dalam pendukung produk finansial yang bermanfaat bagi peningkatan inklusi keuangan. Dalam hal ini mempercepat ekonomi dan keuangan  digital yang inklusi akan menghasilkan peluang agar partisipasi ekonomi dapat  diakses secara setara. Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, jika inovasi digital dikelola dengan baik maka akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sebab potensi Indonesia untuk mendapatkan keuntungan  dari digitalisasi sangat  besar. Dari sisi usai 70% penduduk Indonesia berusia antara 15 hingga 64 tahun. Indonesia memiliki jumlah pengguna internet keempat terbanyak di dunia dan dalam lima tahun terakhir, terutama di masa pandemi, preferensi digitalisasi semakin menguat. "Jumlah konsumen digital meningkat sebesar 21 juta sejak pandemi Covid-19 dan pertumbuhan penetrasi internet  populasi menjadi 74%. Sementara itu, 98% merchant di Indonesia telah mengadopsi metode pembayaran digital bahkan 59% diantaranya menggunakan pembiayaan digital," kata Filianingsih dalam acara Global Partnertship for Financial Inclusion Symposium pada Sabtu (25/06/2023). (Yetede)                            

JAKARTA,ID-PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan penawaran berlanjut obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan I tahap I dengan target Rp 5 triliun. Hasil dana dari aksi korporasi tersebut akan digunakan untuk mendukung ekpansi perseroan untuk penyaluran pembiayaan berkelanjutan. Merujuk prospektus ringkas yang dirilis Bank Mandiri pada Kamis (22/06/2023), obligasi berwawasan lingkungan ini terdiri dari seri, yaitu Seri A dengan nilai Rp1,95 triliun dan tingkat bunga tetap sebesar 5,8% per tahun, berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi. Kmeudian, Seri B dengan nilai Rp3,05 triliun ditawarkan tingkat bunga tetap sebesar 6,1 per tahun, dan berjangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi. Tanggal efektif green bond pada 21 Juni 2023 dengan masa penawaran umum 23-36 juni 2023. Untuk tanggal penjatahan pada 27 Juni 2023, tanggal distribusi green bond secara elektronik pada 4 Juli 2023 dan pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 5 Juli 2023. Adapun, berdasarkan hasil pemeringkatan dari Pefindo atas obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan 1 Tahun 2023 Bank Mandiri adalah idAAA (triple A). Hasil pemeringkatan berlaku untuk periode 17 Februari 2023 sampai dengan 1 Februari 2024. (Yetede)

Efek Beragun Aset Syariah (EBAS) pertama di Indonesia, yakni EBAS-SP SMF-BRIS01 hasil kerjasama antara PT Bank Syariah Indonesia Tbk (IDX: BRIS) dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI)  pada Senin (19/6). Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin meresmikan pencatatan perdana EBAS-SP SMF-BRIS01 di BEI sekaligus peluncuran produk terbaru di pasar keuangan nasional ini. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama BSI Hery Gunardi, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo, Direktur Utama BEI Iman Rahman serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi. Wapres Ma'ruf Amin dalam sambutannya mengatakan kehadiran EBAS-SP SMF-BRIS01 diharapkan bermanfaat bagi kemaslahatan umat secara menyeluruh, karena dapat menjadi pilihan instrumen investasi syariah baru bagi masyarakat selain saham, sukuk, dan reksadana. Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan penerbitan EBAS-SP SMF-BRIS01 mendukung program-program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahana bagi masyarakat, sekaligus dapat memperdalam instrumen investasi industri keuangan syariah di Indonesia. 

Efek Beragun Aset syariah (EBAS) hasil kerja sama antara PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) telah resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia, Senin (19/6).Wapres Ma’ruf Amin, dalam seremoni pencatatan perdana di BEI, berharap EBAS-SP SMF-BRIS01 dapat bermanfaat untuk kemaslahatan umat secara menyeluruh.“Semoga kehadiran EBAS-SP SMF-BRIS01 yang menjadi produk terbaru sekaligus yang pertama di Indonesia ini dapat memberikan multiplier effect yang positif terhadap perekonomian dan keuangan syariah di Tanah Air,” ujarnya.Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan EBAS-SP SMF-BRIS01 diterbitkan untuk mendukung pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat, sekaligus dapat memperdalam instrumen investasi di industri keuangan syariah di Indonesia. EBAS-SP SMF-BRIS01 merupakan efek hasil proses transaksi sekuritisasi aset dan mengantongi peringkat AAA dari Pefindo dengan imbal hasil yang kompetitif yaitu 7%. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan hal ini menjadi bukti tingginya animo investor dan pelaku keuangan syariah terhadap diversifikasi investasi syariah. Apalagi, imbal hasil yang ditawarkan lebih tinggi di atas rata-rata investasi seperti deposito, sukuk maupun reksa dana. Sementara itu, Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan penerbitan EBA Syariah perdana ini merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan pasar keuangan syariah, sehingga dapat meningkatkan pangsa pasarnya di Indonesia.

Pembenahan sektor keuangan terus dilakukan guna menangkal potensi risiko dan krisis yang bisa sewaktu-waktu muncul. Termutakhir, pemerintah merilis aturan premi anyar bagi industri perbankan yang selama ini menjadi motor utama jasa keuangan. Langkah mitigasi risiko di industri perbankan itu terwujud dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2023 tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan. Beleid anyar itu resmi diundangkan pada 16 Juni 2023. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Sebelum lahirnya UU PPSK itu, ketentuan terkait dengan program restrukturisasi perbankan itu sempat diatur dalam UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Jika merujuk pada awal digulirkannya pendanaan program restrukturisasi perbankan, pemerintah berpendapat bahwa penguatan bank baik di level individu maupun industri merupakan prasyarat agar penanganan permasalahan perbankan tidak menggunakan pendanaan melalaui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kewajiban pembayaran premi ditetapkan dua kali dalam satu tahun. Periode pembayaran premi itu, ketentuannya sama dengan pembayaran premi untuk program penjaminan.

Beberapa bankir yang dihubungi Bisnis juga belum banyak berkomentar perihal regulasi PP No. 34/2023 itu. “Sebaiknya direspons oleh Perbanas [Perhimpunan Bank Nasional] yang mewakili perbankan,” kata Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaatmadja. Senada, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. Lani Darmawan juga menanggapi singkat terkait dengan hadirnya aturan tersebut. Ekonom dari Universitas Bina Nusantara Doddy Arifieanto mengatakan bahwa regulasi terkait dengan program restrukturisasi perbankan sudah digulirkan sejak lama dengan melibatkan para stakeholder terkait.   Dengan return on asset (RoA) di industri perbankan saat ini, katanya persentase premi itu tidak akan mengganggu kinerja bisnis bank secara umum. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai dengan Maret 2023, industri bank nasional mencatat RoA sebesar 2,8%. Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR Puteri A. Komaruddin mengimbau agar LPS segera melakukan sosialisasi ke industri perbankan mengingat kondisi yang dihadapi setiap bank berbeda-beda.

JAKARTA,ID-Efek Beragun Asset syariah (EBAS) yang pertama di Indonesia, yakni EBAS-SP SMF-BRIS01 hasil kerja sama antara PT Bank Syariah Indonesia Tbk (IDX:BRIS) dan PT sarana Multigriya Finansial (SMF) telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia Hadirnya EBAS dengan skema Surat partisipasi ini menjadi gebrakan baru dalam investasi syariah  dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Wapres Ma'ruf Amin dalam sambutannya mengatakan kehadiran  EBAS-SP SMF-BRIS01 ini diharapkan bermanfaat  untuk kemaslahatan umat secara keseluruhan, karena dapat menjadi pilihan instrumen investasi syariah baru bagi masyarakat selain saham, sukuk, dan reksadana. "Semoga kehadiran EBAS-SP SMF-BRI01 yang menjadi produk terbaru sekaligus yang pertama  di Indonesia ini dapat memberikan multiplier effect yang positif terhadap perekonomian dan keuangan syariah di Tanah Air. Selain itu mendukung langkah Pemerintah dalam pengembangan industri halal, di mana BSI diharapkan  terus menjadi lokomotif yang mendorong kemajuan bagi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia," ujar Wapres Ma'ruf Amin. (Yetede)

Nama Dato Sri tahir termasyur di dunia filantropi. Pria 71 tahun itu pernah menyumbang US$ 75 juta untk The Global Fund dalam upaya melawan penyakit tuberkulosis, human immunodeficiency virus, dan malaria di Indonesia pada 2013. Ia juga bermitra dengan Bill and Melinda gates Foundation, yayasan sosial milik milarder dunia Bill Gates, untuk berdonasi. Presiden Joko Widodo mengangkat Tahir sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada Desember 2019. Ia mendapat gelar Dato Sri dari Kesultanan Pahang Malaysia. Salah satu rekan bisnis Tahir adalah Ted Sioeng, Ted sepanjang 2014-2021 menerima kucuran kredit dari Bank Mayapada lewat empat perusahaan dan kredit pribadinya senilai Rp 1,3 triliun. Belakangan, Ted menuduh tahir menerima sebagian uang kredit itu lewat orang kepercayaannya. Sebelumnya, Bank Mayapada melaporkan Ted dan putrinya, Jessica Gatot Elnitiarta, ke Kepolisian Daerah Metropolitan  Jakarta Raya atas tuduhan penipuan, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang. Lewat keterangan tertulis, pengacar Tahir, Yusril Ihza Mehendra, menganggap tuduhan Ted tidak relevan dijawab karena kliennya tidak lagi mencampuri kegiatan operasional bank. (Yetede)

Perbankan di Tanah Air masih punya pekerjaan rumah besar untuk mencapai rasio kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ditetapkan pemerintah 30% pada 2024. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), kredit UMKM per April 2023 mencapai Rp 1.274,8 triliun, tumbuh 6,6% secara tahunan. Rasionya terhadap total kredit perbankan baru mencapai 19,76%. Pertumbuhan kredit UMKM semakin melandai sejak akhir tahun lalu. Pada Desember 2022, kredit UMKM tercatat tumbuh 10,2% secara tahunan dan pada Maret 2023 tumbuh 8,5%. BI telah merilis aturan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) guna mendorong perbankan berpartisipasi dalam pembiayaan inklusif, yaitu UMKM, masyarakat berpenghasilan rendah, dan pembiayaan inklusif lainnya. Kewajiban pemenuhan RPIM dilakukan minimal 20% pada 2022, lalu 25% pada 2023, dan 30% pada 2024. Direktur Retail Banking BNI Putrama Wahju Setiawan mengatakan, pencapaian bank ini hingga pertengahan tahun sudah 28,05%. "Kredit UMKM BNI telah mencapai Rp 123 triliun. Tahun ini, segmen ini ditargetkan tumbuh 8%," kata dia dalam keterangannya ke KONTAN, Selasa (13/6). Bank Central Asia (BCA) telah mencatat RPIM 22,1% per Maret 2023. Bank ini optimistis bisa mencapai ketentuan RPIM, sejalan kondisi likuditas bank yang memadai.