Perkembangan kredit perbankan di tahun ini berbeda dari kebiasaan. Jika tahun-tahun sebelumnya, laju pertumbuhan kredit di bulan-bulan awal lebih lambat dan kemudian melaju memasuki kuartal kedua, tahun ini justru kebalikannya. Di dua bulan pertama tahun ini, penyaluran kredit langsung melaju dua digit. Pada Januari tercatat tumbuh 10,53% secara tahunan, lalu pada Februari meningkat 10,64% secara tahunan. Namun, pada Maret lajunya melambat menjadi hanya satu digit, yakni 9,93%. Perlambatan kembali berlanjut pada April. Bank Indonesia (BI) melaporkan kredit di April hanya naik 8,08%. BI juga tengah menyoroti kondisi anomali tersebut. Pasalnya, tren penawaran maupun permintaan kredit sejauh ini masih oke. "Penurunan kredit ini menjadi salah satu yang kami diskusikan dalam rapat dewan gubernur. Akhir Desember ke Januari tumbuh tinggi, tapi makin ke sini, kok, turun," kata Gubernur BI Perry Warjiyo, Kamis (25/5). Perry mengatakan, ada kemungkinan perlambatan disebabkan karena perusahaan-perusahaan yang mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba memilih melunasi kreditnya ke perbankan terlebih dulu, sembari menyusun rencana bisnis berikutnya. Kendati demikian, BI masih optimistis pertumbuhan kredit di akhir tahun akan tetap membaik. Ini seiring permintaan maupun penawaran yang masih dalam kondisi positif.

Langkah Bank Indonesia (BI) yang kembali menahan suku bunga acuan menjadi katalis positif bagi industri perbankan untuk mengerek penyaluran kredit. Apalagi, belakangan penyaluran kredit sempat melandai. Kemarin, Kamis (25/5), Rapat Dewan Gubernur BI memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%, suku bunga deposit facility 5%, dan suku bunga lending facility 6,5%.Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan fokus kebijakan moneter kali ini diarahkan untuk mendukung ruang pertumbuhan ekonomi. Hal itu juga ditunjang dengan kebijakan likuiditas dan makroprudensial yang longgar. Salah satu impak yang diharapkan adalah penyaluran kredit dan pembiayaan bakal terus mengalir. Menurut Perry, perlambatan laju kredit perbankan telah menjadi pembahasan bank sentral. BI menilai ada kemungkinan sejumlah korporasi menahan diri untuk mengambil pembiayaan baru dan memilih untuk melunasi utang sebelum menentukan langkah ekspansi selanjutnya. Kewaspadaan BI memang beralasan. Musababnya, pertumbuhan kredit pada April 2023 hanya tercatat 8,08% secara tahunan, atau lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yakni 9,93%. Kendati demikian, Perry optimistis bahwa performa kredit perbankan terus membaik seiring dengan perbaikan ekonomi nasional. Kondisi likuiditas perbankan juga masih mumpuni. Demikian pula suku bunga yang kondusif serta lending standard yang tetap longgar. 

Optimisme memang masih menjalari industri perbankan. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaatmadja mengatakan langkah BI mempertahankan suku bunga acuan sudah tepat karena perbankan memiliki ruang untuk berkembang. Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. Lani Darmawan menilai kendati penyaluran kredit sempat melandai, minat terhadap penarikan kredit masih tinggi. Alhasil, pada periode berikutnya masih ada peluang untuk memperbesar penyaluran kredit.Sejumlah bank juga terus memacu strategi untuk mengakselerasi penyaluran kredit. PT Bank Sahabat Sampoerna (Bank Sampoerna) misalnya, menggandeng institusi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperlebar kredit. Financial Institutions Head Bank Sampoerna Mike Bani Riza menuturkan bahwa portofolio penyaluran pinjaman langsung ke UMKM menembus Rp1,4 triliun dari total pinjaman yang telah disalurkan perseroan yang tercatat sebesar Rp2,9 triliun per kuartal I/2023.

JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyatakan akan membenahi tata kelola sistem informasi dan layanan yang dimiliki pasca-dugaan peretasan dan serangan siber yang menimpa perseroan pada 8 Mei lalu. Salah satu fokus utama perusahaan saat ini adalah melakukan audit dan pemeriksaan digital forensik untuk mengkonfirmasi serangan yang terjadi, menganalisis dampaknya, serta mengetahui titik kelemahan yang berpotensi dijebol penjahat siber.

Direktur Penjualan dan Distribusi BSI, Anton Sukarna, menuturkan proses pemeriksaan forensik hingga kini masih terus berjalan di lingkup internal perseroan sehingga belum dapat ditarik kesimpulan mengenai gangguan siber yang melumpuhkan sistem dan layanan secara serentak. “Pemeriksaannya membutuhkan waktu sehingga kami harus menunggu dulu, lalu nanti pasti secara transparan kami sampaikan juga hasilnya,” ujar dia kepada Tempo, kemarin.

Sebelumnya, pada Sabtu, 13 Mei lalu, grup peretas asal Rusia, LockBit, menyatakan bertanggung jawab akan serangan ramsomware yang mengganggu sistem dan layanan perbankan BSI. LockBit kemudian mengancam akan menyebarkan data sebesar 1,5 TB (terabita) dan memberi tenggat selama 72 jam kepada manajemen BSI untuk menghubungi kontak yang diberikan dan bernegosiasi. LockBit akhirnya mengunggah seluruh data yang diklaim sebagai data pribadi nasabah BSI di situs gelap pada Selasa, 16 Mei lalu, sekitar pukul 07.00 WIB, dengan berisikan 24 tautan data. (Yetede)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) merombak jajaran direksi dan komisarisnya, termasuk Direktur Information Technology dan Direktur Risk Management. Adapun, langkah pencopotan direksi ini merupakan buntut dari gangguan layanan perbankan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu akibat serangan siber.Dalam khasanah asuransi tersedia proteksi untuk kasus semacam ini yang dikenal dengan siber risk insurance atau perlindungan terhadap risiko siber. Siber Risk Insurance atau Siber Liability Insurance Coverage (CLIC) dirancang untuk membantu institusi atau organisasi laba maupun nirlaba mengurangi risiko-risiko dengan mengganti biaya yang terlibat dengan pemulihan setelah serangan siber atau peristiwa serupa. Dengan berakar pada Asuransi Errors and Omission (E&O Insurance), asuransi siber mulai meningkat pada tahun 2005, dengan total nilai premi diperkirakan mencapai US$7,5 miliar pada 2020. Menurut PwC (Price Warter house Coopers), sekitar sepertiga dari perusahaan AS saat ini membeli beberapa jenis asuransi siber.Ada tiga alasan mengapa semua jenis bisnis harus mempertimbangkan cakupan asuransi siber. Pertama, penjahat siber mengincar semua jenis data. Kedua, biaya perbaikan akibat serangan siber sangat mahal. Menurut studi klaim siber, biaya pemulihan akibat insiden cyber security bisa mencapai ratusan hingga jutaan dolar A. Diperlukan respons insiden dan analisis forensik untuk menemukan data apa yang hilang. Ketiga, hampir semua industri berisiko terkena kejahatan dunia maya. Ketika membicarakan kejahatan siber, usaha kecil dan besar dari semua jenis industri berisiko. Penjahat dunia maya mengincar nilai yang sama dalam menyerang perusahaan kecil dengan nilai ribuan dolar AS, sama seperti yang mereka lakukan dalam menembus menuntut perusahaan besar dengan bernilai jutaan dolar. Bahkan, menurut studi klaim siber, 49% dari target utama adalah bisnis dengan pendapatan tahunan di bawah US$50 juta.

Perry Warjiyo resmi menjabat kembali sebagai Gubernur BI periode 2023-2028, melanjutkan kepemimpinannya pada 2018-2023. Ia dituntut tak hanya optimal menakhodai BI menjalankan tugas tradisionalnya mengendalikan inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah, tetapi juga mengantisipasi tantangan digitalisasi pada sector moneter. Sumpah jabatan Perry sebagai Gubernur BI dilakukan di Gedung MA, Jakarta, Rabu (24/5). Sumpah jabatan disampaikan Perry di hadapan Ketua MA Muhammad Syarifuddin. ”Saya bersumpah bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur BI sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada negara, konstitusi, dan haluan negara,” ujar Perry saat mengucapkan sumpah jabatan.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, kinerja Perry pada periode pertama cukup bagus. Perry dikenal kerap menelurkan ide dan inovasi instrument moneter untuk menjawab kebutuhan perekonomian dalam negeri. Menurut dia, kapabilitas Perry dalam urusan moneter dan kebanksentralan sangat mumpuni dan sulit dicari tandingannya di Tanah Air. Ke depan, lanjut Faisal, Perry dihadapkan pada pengembangan mata uang digital bank sentral (central bank digital currency / CBDC) yang akan diinisiasi dalam bentuk rupiah digital untuk mengantisipasi berkembangnya dunia digital dan pasar aset kripto. Selain itu, BI perlu terus memanfaatkan digitalisasi untuk mendukung pengembangan sistem pembayaran lintas negara (cross border payment) dengan metode QRIS untuk mempermudah warga negara Indonesia bertransaksi di luar negeri dengan metode pembayaran lintas batas negara. (Yoga)

JAKARTA, ID – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa dalam lima tahun kedepan pihaknya akan menjalankan tujuh kebijakan untuk memperkuat ketahanan dan kebangkitan perekonomian nasional. Hal itu diungkapkan Perry usai dilantik Mahkamah Agung sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode kedua 2023-2028 pada Rabu (24/05/2023). Perry resmi menjalankan jabatan Gubernur BI selama dua periode setelah sebelumnya menjabat pada periode 2018-2023. Perry Warjiyo menguraikan, kebijakan pertama yang akan dijalankan adalah penguatan kebijakan dan kelembagaan BI sesuai Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Kebijakan kedua adalah penguatan bauran kebijakan BI untuk mendukung ketahanan dari dampak gejolak global dan kebangkitan ekonomi nasional. Sedangkan kebijakan ketiga menyangkut akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk integrasi ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) dan penerbitan digital rupiah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, kebijakan keempat adalah pendalaman pasar uang untuk efektivitas kebijakan BI serta pembiayaan perekonomian berkelanjutan (green and sustainable finance). “Area fokus akan dilaksanakan melalui 12 program strategis yang selama ini sudah ada. (Yetede)

JAKARTA — Serangan siber yang melumpuhkan layanan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 8 Mei lalu membuat publik mendesak dikembalikannya operasional bank konvensional ke Aceh. Sebagaimana diketahui, sejak penerbitan Qanun atau Peraturan Daerah Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), seluruh perbankan konvensional kala itu berhenti beroperasi, menyisakan hanya perbankan dan unit usaha syariah yang dapat melayani transaksi keuangan masyarakat hingga saat ini.

Lumpuhnya sistem dan layanan BSI yang selama ini menjadi andalan masyarakat Aceh dinilai cukup membuat kewalahan dan mengganggu aktivitas perekonomian. Terlebih, gangguan itu terjadi selama lima hari dan pemulihannya dilakukan bertahap. Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas wilayah Aceh, Nahrawi Noerdin, menuturkan BSI sebagai bank syariah pelat merah juga banyak dipercaya oleh masyarakat umum ataupun pelaku usaha di Aceh. Maka, ketika terjadi gangguan, dampaknya cukup besar. Di sisi lain, pilihan masyarakat terbatas.

Akses dan layanan keuangan yang luas tak bisa dinikmati di Aceh sehingga pengaruhnya cukup besar pada perekonomian,” ujar Nahrawi, kemarin. Setidaknya saat ini ada dua bank syariah besar  yang beroperasi dan banyak digunakan masyarakat ataupun pelaku usaha di Aceh. Selain BSI, ada Bank Aceh Syariah. Adapun pilihan lainnya adalah BCA Syariah serta unit usaha syariah milik Bank BTN, yaitu BTN Syariah, tapi dengan lokasi kantor cabang yang terbatas. (Yetede)

DI INDONESIA, terdapat dua sistem operasional perbankan yang dikenal masyarakat, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Keduanya menjadi lembaga keuangan yang melayani kebutuhan perbankan masyarakat. Namun terdapat perbedaan signifikan di antara dua jenis bank tersebut dari beberapa aspek. Lantas, apa itu bank syariah dan bank konvensional?

Secara definisi, bank konvensional merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip perbankan tradisional atau konvensional. Bank konvensional umumnya diatur oleh otoritas keuangan nasional dan berlandaskan hukum formal negara.

Sedangkan bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam atau prinsip hukum Islam. Dasar hukum bank syariah adalah ajaran agama Islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis, serta aturan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. (Yetede)

JAKARTA, ID - Bank Mandiri menerbitkan penawaran umum berkelanjutan (PUB) Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan (Green Bond) I Tahap I Tahun 2023 dengan target indikatif Rp 5 Triliun. Penerbitan Green Bond ini adalah bagian dari PUB Green Bond I Bank Mandiri dengan total sebesar Rp 10 triliun yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL). Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, penerbitan obligasi ini merupakan salah satu inisiatif strategis untuk memperkuat struktur dalam mendukung rencana ekspansi bisnis dalam kerangka implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Bank Mandiri pada pilar sustainable banking. “Penerbitan Green Bond merupakan salah satu inisiatif yang mempertegas konsistensi Bank Mandiri dalam penerapan keuangan berkelanjutan melalui pengembangan produk dan jasa keuangan berkelanjutan serta peningkatan portfolio green financing. Hal ini juga menjadi komitmen kami dalam mendukung pencapaian target net zero emission (NZE) Indonesia pada 2060,” ujar Darmawan di Jakarta, Selasa (23/5/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID - Bank Indonesia (BI) mencatat Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) surplus US$ 6,5 miliar pada kuartal I-2023, meningkat dari kuartal IV-2022 yang sebesar US$ 4,7 miliar. Kinerja NPI tersebut ditopang oleh berlanjutnya surplus transaksi berjalan serta diiringi oleh kenaikan signifikan surplus transaksi modal dan finansial. “Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2023 meningkat dari sebelumnya US$ 137,2 miliar pada akhir Desember 2022 menjadi US$ 145,2 miliar, atau setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” jelas Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam pernyataan resmi, Selasa (23/5/2023). Data BI menunjukkan, transaksi berjalan kembali mencatat surplus didukung oleh surplus neraca perdagangan barang yang tetap tinggi. Pada kuartal I-2023, transaksi berjalan membukukan surplus sebesar US$ 3 miliar (0,9% dari PDB), melanjutkan capaian surplus pada kuartal IV-2022 sebesar US$ 4,2 miliar (1,3% dari PDB). Erwin menjelaskan, surplus neraca perdagangan barang tetap tinggi didukung oleh permintaan dari mitra dagang utama yang tetap baik terhadap komoditas ekspor nonmigas, dan penurunan defisit migas seiring penurunan harga minyak dunia. Defisit neraca jasa mengalami penurunan, ditopang oleh kinerja jasa perjalanan (travel) yang terus menguat seiring dengan mobilitas yang meningkat dan dampak positif dari pembukaan ekonomi Tiongkok, sehingga mendorong kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara. (Yetede)