PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. melaksanakan penawaran umum berkelanjutan (PUB) surat utang atau obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan (green bond) I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023 dengan target indikatif Rp5 triliun.Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen Bank Mandiri dalam mendukung tercapainya sustainable development goals (SDGs) dan target enhanced nationally determined contribution (ENDC) menuju net zero emission (NZE) yang digagas Pemerintah Indonesia. Penerbitan obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan ini adalah bagian dari PUB Green Bond I Bank Mandiri dengan nilai total Rp10 triliun yang akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond). Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan penerbitan obligasi ini merupakan salah satu inisiatif strategis untuk memperkuat struktur pendanaan dalam mendukung rencana ekspansi bisnis dalam kerangka implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Bank Mandiri pada pilar Sustainable Banking. Bank Mandiri juga terus mengembangkan produk-produk pembiayaan berbasis keberlanjutan seperti sustainable linked loan dan green loan yang menunjukkan bahwa Bank Mandiri secara aktif mendorong nasabahnya untuk menerapkan prinsip berkelanjutan.

Kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat ke arah digital memaksa semua bisnis untuk menggunakan teknologi digital. Demikian pula dengan dunia keuangan, khususnya perbankan. Digitalisasi perbankan merupakan keniscayaan. Nasabah zaman sekarang menganggap kanal digital sebagai suatu keharusan. Bank-bank yang tidak dapat melakukan pembukaan rekening secara online dianggap ketinggalan zaman. Bank-bank yang mobile banking-nya lelet, sulit digunakan, dan tidak andal akan ditinggalkan. Semakin jarang orang datang ke cabang. Setahun belum tentu sekali. ATM pun semakin jarang digunakan. Semua layanan nontunai dapat dengan mudah dilakukan melalui mobile banking. Transaksi tarik tunai makin berkurang sejalan dengan makin banyaknya tempat yang menerima kartu dan QRIS sebagai metode pembayaran.

Di sisi lain, perbankan sebagai institusi penyimpan dana merupakan sasaran yang menarik bagi penjahat. Mereka merampok bank tidak lagi menggunakan senjata api, tetapi teknologi informasi (TI). Untuk itu, mereka berani melakukan investasi dengan merekrut dan mendidik orang-orang yang jago TI. Tidak jarang mereka membayar orang dalam dan bahkan tidak mustahil mereka menempatkan beberapa insider di dalam bank yang diincar. Intinya, sebagai penjahat, mereka berusaha untuk satu-dua langkah di depan calon korbannya. Guna mengantisipasi risiko serangan digital dengan efektif, perbankan harus melakukan beberapa langkah pencegahan yang penting. Pertama, mereka harus melakukan edukasi terhadap risiko keamanan TI (IT security awareness) kepada karyawan. Mitigasi serangan TI tidak hanya menjadi tanggung jawab unit TI, tetapi tanggung jawab semua karyawan.

Beberapa informasi, seperti PIN atau password, adalah ”informasi sangat rahasia” yang tidak boleh diketahui orang lain.  Kedua, bank harus menerapkan ”kontrol proses” yang kuat. Setiap proses manual harus dilakukan minimal dengan control ganda, yaitu ada orang yang melakukan transaksi dan ada orang yang mengotorisasinya. Semua proses yang penting harus memiliki log atau catatannya sehingga jika terjadi permasalahan, bank bisa melakukan audit forensik dengan mudah. Bank juga harus mau berinvestasi yang memadai untuk sistem keamanan TI. Sebagai best practices, bank juga harus melakukan  penetration testing, yakni bank membayar white hacker untuk mencari kelemahan sistem. Bank juga perlu   memiliki SOC (security operation center) yang bertugas memonitor, memitimasi, serta  menanggulangi setiap serangan TI. Regulator seperti OJK dan BI pun sangat berperan dalam hal  keamanan TI perbankan. Peraturan yang dikeluarkan harus mengarah pada standardisasi keamanan TI perbankan yang semakin baik. Ibaratnya, menunggang macan bisa membuat kita menjadi hebat, tetapi jika kita tak merawatnya dengan baik, macan bisa berbalik menerkam kita. (Yoga)

JAKARTA, ID- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) digelar di Jakarta, Senin (22/5/2023). Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengapresiasi hasil keputusan RUPST karena mengindikasikan dukungan yang kuat dari pemegang saham kepada managemen untuk mengakselerasi  rencana ekspansi  bisnis perusahaan kedepananya, melalui transformasi digital dan culture. "Sejalan dengan dukungan pemegang saham dan momentum pertumbuhan ekonomi, kami meyakini kinerja BSI akan terus membaik. Kedepan, kami akan terus memacu pengembangan bisnis dan layanan agar dapat memenuhi ekspektasi nasabah dab seluruh stakjeholder perseroan," kata Hery. RUSPT BSI menghasilkan keputusan  sejumlah agenda lainnya, yaitu persetujuan dan pengesahan laporan tahunan keuangan perseroan tahun buku akhir Desember 2022, persetujuan penggunaaan laba bersih tahun 2022, penunjukkan kantor akuntan publik, remunerasi direksi, komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, Laporan Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD)I), persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) perseroan, serta persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan. (Yetede)

Kasus ransomware yang menimpa Bank Syariah Indonesia (BSI) di minggu lalu menjadi kejadian serangan siber pertama yang tercatat berpengaruh cukup signifikan terhadap operasional perbankan di Indonesia. Transaksi di salah satu bank terbesar di Indonesia tersebut mengalami gangguan selama 5 hari dan berpotensi mengikis kepercayaan nasabah terhadap keamanan industri perbankan. Kejadian tersebut pun mendapatkan atensi cukup luas dari pemerhati perbankan dan keamanan siber di berbagai forum. Meskipun layanan BSI pada akhirnya pulih sepenuhnya, tetapi kejadian ini menjadi pengingat adanya risiko besar serangan siber terutama di industri keuangan. Secara global, laporan dari Chainalysis menyebutkan bahwa kejahatan siber menggunakan ransomware pada 2022 telah menghasilkan kerugian senilai hampir Rp7 triliun rupiah pada berbagai industri termasuk perbankan. Jumlah ini belum memperhitungkan kejadian yang tidak dilapokan. Beberapa kejadian besar ransomware baru-baru ini antara lain serangan terhadap bank terbesar di Venezuela yaitu Banco de Venezuela sekitar seminggu sebelum serangan terhadap BSI dan serangan ke Medibank, salah satu asuransi terbesar di Australia, yang berdampak terbukanya akses ke data pribadi 9,7 juta nasabahnya. Di Indonesia, serangan serupa juga pernah dialami Bank Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak pada 2022 lalu yang untungnya tidak menyebabkan permasalahan yang serius. Dengan melihat risiko tersebut, industri perbankan dituntut untuk terus menerus melakukan pengamanan sistem elektroniknya. OJK sebagai regulator turut mendorong peningkatan resiliensi siber industri perbankan antara lain dengan mengeluarkan pedoman pengamanan siber bagi bank umum melalui Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum. 

Secara umum bank juga telah diwajibkan untuk melakukan mitigasi risiko operasional dari serangan siber. Hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan melakukan pencadangan data secara teratur, memasang firewall berlapis, menerapkan akses kontrol yang kuat dan disiplin, serta menutup celah keamanan dengan melakukan pembaruan perangkat lunak dan antimalware secara periodik. Selain itu, disamping bank harus memiliki sumber daya manusia dengan keahlian keamanan siber yang mumpuni dan terus-menerus dikembangkan, seluruh pegawai bank juga harus diberikan pemahaman atas mitigasi risiko keamanan siber contohnya dengan menghindari email yang mencurigakan, tidak membuka website yang tidak tersertifikasi, serta tidak melakukan koneksi yang berisiko ke jaringan internal bank.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI menetapkan komitmen untuk memperkuat transformasi digital dan budaya perusahaan guna merealisasikan visi sebagai Top Ten Global Islamic Bank pada 2025.Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengapresiasi hasil keputusan RUPST karena mengindikasikan dukungan kuat pemegang saham kepada manajemen untuk mengakselerasi rencana ekspansi bisnis perusahaan ke depan melalui transformasi digital dan culture.BSI berharap perbankan syariah ke depan akan berkembang menjadi prioritas pilihan masyarakat dan menjadi institusi yang kompetitif, bukan hanya sebagai alternatif layanan perbankan yang dipilih masyarakat. “Ke depan, kami akan terus memacu pengembangan bisnis dan layanan agar dapat memenuhi ekspektasi nasabah dan seluruh stakeholder perseroan,” kata Hery di Jakarta, Senin (22/5/2023).

JAKARTA, ID – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) sampai dengan April 2023 mencatatkan jumlah transaksi digital khusus nasabah institusi BNIDirect meningkat 22% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 2.153,07 triliun. Hal ini semakin mengokohkan posisinya sebagai bank terkemuka dalam layanan perbankan digital di Indonesia. Adapun, jumlah transaksi BNIDirect tercatat mencapai 260,94 juta transaksi, meningkat 17% dibandingkan dengan transaksi pada bulan yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 222,88 juta transaksi. Kinerja positif tersebut sejalan dengan pertumbuhan user BNIDirect yang mencapai 36% (yoy). Jumlah pengguna BNIDirect pada April 2023 mencapai 105.382, dibandingkan dengan 77.659 pengguna pada April 2022. Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyatakan, pertumbuhan jumlah transaksi dan pengguna BNIDIrect menunjukkan adopsi yang kuat dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap kemudahan dan keamanan layanan perbankan digital yang disediakan oleh BNI. “Pertumbuhan yang kuat dalam jumlah transaksi dan pengguna adalah bukti bahwa strategi kami dalam menghadirkan layanan perbankan digital yang unggul dan inovatif telah membuahkan hasil yang positif,” kata Okki. (Yetede)

JAKARTA – PT Bank CIMB Niaga Tbk terus memperkuat sistem keamanan information technology (IT), salah satunya dengan menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) IT sekitar Rp 1 triliun. Jumlah tersebut untuk pemeliharaan sistem IT yang menjadi salah satu komponen yang menghabiskan biaya paling besar dalam belanja modal. Presiden Direktur Bank CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan, pemeliharaan IT menjadi sangat penting untuk menjaga data dan dana nasabah supaya aman, serta mencegah serangan siber yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab. "Biaya capex IT sekitar Rp 1 triliun, jumlahnya stabil di angka tersebut tiap tahunnya, salah satunya untuk sistem keamanan kami,” jelas Lani, di Jakarta, Jumat (19/5/2023). Menurut Lani, serangan siber memang menjadi tantangan besar yang dihadapi semua industri, tak terkecuali perbankan. Pihaknya pun terus memperkuat fondasi sistem IT untuk mencegah serangan siber. “Dari sisi keamanan perbankan, kami selalu melakukan pemeriksaan rutin apakah sistem pertahanan kami termutakhir,” papar dia. Pada kesempatan yang sama, CIMB Niaga juga secara resmi membuka penyelenggaraan XTRA XPO 2023 yang berlangsung tiga hari, 19-21 Mei 2023 serentak di Jakarta (Senayan City), Surabaya (Pakuwon Mall), dan Medan (DeliPark). (Yetede)

Di bawah pengawasan dan asistensi Bank Indonesia (BI) selaku otoritas sistem pembayaran nasional, PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah memulihkan koneksi dengan BI  sehingga layanan BI Real Time Gross Settlement (RTGS),Sistem Kliring Nasional BI, dan BI Fast kembali beroperasi normal untuk melayani kebutuhan masyarakat. Demikian disampaikan Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Rabu (17/5/2023). (Yoga)

JAKARTA, 18 Mei 2023 - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) telah selesai melakukan pelunasan 161.455 calon jemaah ibadah haji 1444 H atau 100 persen dari kuota haji yang diberikan pada BSI. Ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan para calon jemaah haji kepada BSI. Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran pelunasan biaya haji. Anton menegaskan BSI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan haji baik dari sisi pelunasan biaya haji, keberangkatan, saat melakukan ibadah haji, hingga Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) telah selesai melakukan pelunasan 161.455 calon jemaahibadah haji 1444 H atau 100 persen dari kuota haji yang diberikan pada BSI. Ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan para calon jemaah haji kepada BSI. Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran pelunasan biaya haji. Anton menegaskan BSI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan haji baik dari sisi pelunasan biaya haji, keberangkatan, saat melakukan ibadah haji, hingga pulang kembali ke tanah air. “Alhamdulillah, seluruh proses pelunasan biaya haji sudah selesai 100 persen. Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu proses ini hingga selesai. Kami siap bekerja sama dengan Kementerian Agama guna mendukung peningkatan layanan ibadah haji,” kata Anton. Sementara itu, Kementerian Agama merilis Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh RI No. 195 tahun 2023 yang memperpanjang masa pelunasan biaya haji reguler hingga 19 Mei 2023, sekaligus menambah kuota calon jemaah haji yang berhak lunas tahun 2023. “Terdapat penambahan jemaah haji cadangan BSI sebanyak 21.625 jemaah baru,” jelas Anton. (Yetede)

Perbankan semakin aktif mendorong pembiayaan hijau. Salah satu caranya dengan mendukung penyaluran kredit kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), melalui anak usaha CIMB Niaga Finance (CNAF), telah mencatat kenaikan pembiayaan kendaraan ramah lingkungan. Per kuartal I-2023, pembiayaan kendaraan listrik CNAF mencapai Rp 22,8 miliar, tumbuh tiga kali lipat dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya, yang sebesar Rp 7,6 miliar. Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman optimistis pembiayaan kendaraan listrik di kuartal selanjutnya akan terus bertumbuh. CNAF menerapkan suku bunga kurang lebih 100 basis poin (bps) lebih murah dari pembiayaan konvensional. Sementara pembiayaan kendaraan listrik yang diberikan oleh Bank KB Bukopin melalui skema dealer financing hingga April 2023 mencapai Rp 584 miliar, dengan kendaraan sebanyak 753 unit. Head of Asset Management & Procurement KB Bukopin I Putu Adi Saputra menjelaskan, porsi pembiayaan kendaraan listrik dari total penyaluran Kredit Kendaraan (KKB) dan dealer financing sekitar 20%. “Saat ini masih belum terdapat insentif bunga yang diberikan khusus untuk pembiayaan kendaraan listrik, namun secara produk bunganya lebih rendah dibandingkan bunga kredit secara umum,” katanya. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) telah menyalurkan pembiayaan konsumsi kendaraan motor listrik berbasis baterai mencapai Rp 327 miliar per Maret 2023, tumbuh 19 kali lipat secara tahunan. Hera F. Haryn, EVP Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan BCA menyampaikan, ini merupakan bentuk komitmen BCA untuk turut mendorong perkembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.