Musim pembagian dividen  akan mulai, sejumlah bank berkomitmen  untuk memberikan dividen kepada para pemegang saham lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Komitmen tersebut lantaran pencapaian kinerja perbankan di 2023 yang positif.  Seperti pada PT Bank mandiri (Persero) Tbk yang sepanjang tahun  buku 2023 membukukan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik senilai Rp 55,06  triliun, tumbuh tinggi 33,74% secara tahunan (year on year/yoy) Melihat tahun sebelumnya, bank bersandi saham BMRI ini sepakat untuk membagikan  dividen payout ratio (DPR)  60% dari laba bersih  tahun buku 2022 atau sekitar Rp 24,7 triliun sebagai dividen, sehingga pemegang saham memperoleh Rp 529,34 per lembar saham. "Dividen belum final, mungkin enggak berubah  seperti tahun lalu, mungkin ya," ujar Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi ketika ditemui Investor Daily. (Yetede)

Perbankan optimistis biaya kredit tahun ini akan melanjutkan tren penurunan. Meski outstanding kredit restrukturisasi Covid-19 masih terbilang besar, namun para bankir yakin akan terjadi soft landing saat relaksasi restrukturisasi berakhir pada 31 Maret 2024. Optimisme tersebut seiring dengan semakin berkurangnya jumlah kredit berisiko alias loan at risk (LAR). Berdasarkan data OJK, jumlah restrukturisasi Covid-19 pada akhir 2023 masih ada Rp 265,7 triliun, tetapi sudah berkurang signifikan dari Rp 469 triliun pada 2022. Adapun LAR industri perbankan menyusut ke level 10,94% di 2023 dari 14,05% pada 2022. Tahun lalu, bank-bank menengah dan besar kompak mencatat penurunan biaya kredit. BCA misalnya mencatat penurunan dari 0,7% pada 2022 jadi 0,3% pada 2023. Lalu Bank Mandiri susut dari 1,4% ke 0,85%, BNI turun dari 1,9% jadi 1,4%, BRI turun dari 2,55% jadi 2,38%, BTN susut dari 1,4% ke 1,2%, dan CIMB Niaga turun dari 1,85% jadi 1,03%. Direktur Manajemen Risiko Bank BTN Setiyo Wibowo mengatakan, penurunan biaya kredit terjadi karena kualitas kredit baru lebih baik, jumlah kredit restrukturisasi Covid-19 turun, serta rasio LAR dan non performing loan (NPL) susut. "Kami akan menjaga biaya kredit bertahan di level 1,1%-1,2% tahun ini," ucap Setiyo, Rabu (21/2). Sekretaris Perusahaan BRI Agusta Hendy Bernadi mengatakan, pihaknya terus berupaya menurunkan LAR sebelum berubah jadi NPL. Sementara mengantisipasi berakhirnya relaksasi, BRI sudah melakukan downgrade terhadap kredit yang dinilai tak dapat diselamatkan sebagai bagian dari strategi soft landing. Restrukturisasi Covid-19 Bank CIMB Niaga juga tersisa kecil dan diperkirakan tak akan memberatkan NPL. Bank ini menargetkan biaya kredit di 1,0%-1,1%. “Sejak tahun lalu, kami fokus pada perbaikan kualitas aset sebagai persiapan pertumbuhan kredit,” kata Lani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga. OJK juga memandang perbankan sudah siap menghadapi berakhirnya relaksasi restrukturisasi Covid-19, tercermin dari tingkat pencadangan masing-masing bank. “Jadi seharusnya tak ada isu lagi terkait itu,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

Menyambut positivisme tahun ini, Bank Mandiri bersama anak perusahaan Mandiri Sekuritas akan kembali menggelar Mandiri Investment Forum (MIF) 2024. Forum investasi tahunan terbesar ini akan berlangsung 5 hari, 4-8 Maret 2024. Rangkaian acaranya terdiri atas: Macro Day, Investmen Day, Site Visit dan Corporate Day. Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Eka Fitria menjelaskan, MIF 2024 menjadi penyelenggaraan ke 13 dari wujud konsistensi Bank Mandiri mendorong keran investasi di Indonesia dengan melibatkan ragam investor dan pembicara terkemuka dari dalam dan luar negeri.

Mengusung tema  "Thriving Through Transition," Forum investasi bertaraf internasional ini membahas isu-isu strategis terkait proyek ekonomi Indonesia di tengah tahun pemilu global (superelection year). "MIF kali ini membahas sumber-sumber pertumbuhan penting bagi Indonesia, diantaranya sektor manufaktur dan pertanian," kata Eka di Jakarta, Rabu (21/2). Untuk MIF 2024, Mandiri Sekuritas melalui Site Visit dan Corporate Day akan menghadirkan 200 investor dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Hongkong, negara-negara Eropa dan AS. (Yoga)

Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan yang tinggi pada kredit perbankan nasional di Januari 2024 sebesar 11,83% secara year on year (yoy). Pencapaian tersebut menjadi salah satu katalis bank sentral yang optimistis secara keseluruhan tahun ini kredit bisa tumbuh 10-12% (yoy). Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, keyakinannya memasang target 10-12% disebabkan karena likuiditas dan permodalan bang yang lebih dari cukup, untuk turut menopang peningkatan kredit. Ketersediaan likuiditas perbankan tercermin pada tingginya rasio alat liquid/ dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 27,79 pada Januari 2024. "Selain itu didukung pula oleh kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) Bank Indonesia, khususnya bagi bank-bank yang menyalurkan kredit pada  sektor-sketor prioritas," tutur Perry. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) mencatat, lelang instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mencapai hingga Rp 391,82 triliun per 20 Februari 2024 menurut BI, instrumen ini turut meningkatkan masuknya dana asing ke pasar keuangan dalam negeri. "Perkembangan ini tercermin dari kepemilikan nonresiden pada instrumen SRBI yang mencapai Rp 88,55 triliun," ucap Gubernur BI Perry Warjiyo. Ia menuturkan  SRBI, SVBI, dan SUVBI,  terus dioptimalkan untuk  menggantikan instrumen moneter sebelum reserve repo yang tidak bisa  diperdagangkan dalam  pasar uang dan pasar valas. Respons kebijakan moneter  dan inovasi instrumen untuk meningkatkan efektivitas  kebijakan terus diperkuat  guna  memastikan inflasi  tetap terkendali dan nilai tukar rupiah tetap stabil. (Yetede)

Kinerja bank-bank besar seperti Himbara dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) kian berkibar. Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) bahkan menyentuh rekor tertinggi atau all time high (ATH)  pada perdagangan Selasa (20/2/2024) di level Rp 6.300. Dividen menggiurkan dan potensi gain yang masih cukup besar juga menjadi magnet tersendiri bagi investor untuk  memburu saham bank-bank tersebut. Daya tarik bank-bank  besar makin menjadi ditengah memudarnya sentimen ketidakpastian sejalan dengan transisi pemerintah yang dinilai kalangan analis akan berjalan smooth. Para pelaku pasar tak lagi bersikap wait and see dibayangi ketidakpastian. Hal ini didorong aliran dana investor asing yang turut mendongkrak performa saham-saham bank besar. Selain BBRI yang naik 3,28%, saham PT Bank  Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan PT Bank Tabungan  Negara Tbk (BBTN) pada perdagangan Selasa (20/202024) juga kompak bertengger di zona hijau. (Yetede)

Industri perbankan syariah Tanah Air akan banyak diwarnai aksi konsolidasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, sejumlah bank akan melakukan merger sehingga menghasilkan bank syariah besar. Selain rencana merger unit usaha syariah (UUS) Bank Tabungan Negara Tbk atau BTN Syariah dengan Bank Muamalat, ada tiga hingga empat bank syariah yang akan digabungkan. Upaya ini sebagai bagian dari implementasi POJK Nomor 12 tahun 2023 terkait spin off UUS. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan, rencana merger itu akan dipimpin oleh bank swasta. Prosesnya saat ini masih dalam awal. "Sebagai bagian implementasi dari POJK terkait spin off, ada beberapa calon yang akan menjadi merger besar. Tapi masih dalam tahap pendahuluan," kata Dian, Selasa (20/2). Namun, Dian enggan memberi bocoran nama bank dan rincian aset mereka. Ia hanya menekankan bahwa penggabungan mereka bisa menghasilkan bank syariah dengan aset minimal Rp 200 triliun. Sama seperti langkah BTN Syariah menjajaki merger dengan Bank Muamalat, rencana merger yang melibatkan bank-bank swasta itu juga bagian dari spin off. Sebagai gambaran, baru ada dua UUS yang wajib spin off karena asetnya sudah tembus Rp 50 triliun, yakni BTN Syariah dan CIMB Niaga Syariah. Sesuai ketentuan, UUS wajib disapih menjadi BUS paling lama dua tahun sejak mencapai aset di atas Rp 50 triliun. Bank-bank syariah saat ini tidak besar, sehingga tidak akan memberi dempak besar. "OJK menginginkan adanya bank syariah sekelas BSI yang bisa terbentuk melalui merger. Hal ini sesuai dengan mandat UU P2SK kalau spin-off bisa dimintakan sekaligus konsolidasi," kata Dian. Dari data OJK, kini ada 14 BUS dan 19 UUS. Satu BUS merupakan hasil spin off, yakni Bank Nano Syariah. Adapun UUS besar lainnya adalah Permata Syariah dan Maybank Syariah dengan nilai aset masing-masing rp 38,3 triliun dan Rp 42 triliun. 

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) membukukan laba sebelum pajak konsolidasi (audited) senilai Rp8,4 triliun pada 2023. Perolehan ini menjadi yang tertinggi sepanjang operasional bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia ini. Perolehan laba sebelum pajak konsolidasi ini juga melonjak 27% secara tahunan (year-on-year/YOY) dan menghasilkan earnings per share Rp259,45. Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan kinerja tersebut mencerminkan konsistensi perusahaan dalam menjaga ketahanan, agility, dan pendekatan yang berorientasi pada nasabah. “Kami senantiasa mempertahankan pertumbuhan yang baik, seperti yang terlihat pada peningkatan laba sebelum pajak yang mencapai Rp8,4 triliun atau tertinggi hingga saat ini,” jelasnya. Sepanjang tahun lalu, CIMB Niaga juga menjaga posisi permodalan dan likuiditas dengan capital adequacy ratio(CAR) dan loan to deposit ratio (LDR) masing-masing sebesar 24% dan 89,3%. Kemudian, total aset konsolidasian adalah sebesar Rp334,4 triliun, atau naik 9% y-o-y per 31 Desember 2023. Total Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp235,9 triliun (naik 3,8% y-o-y), menunjukkan rasio current account and savings account (CASA) yang baik sebesar 63,9%. Dengan kinerja dan pencapaian tersebut, Perseroan berhasil meraih sejumlah penghargaan sepanjang tahun lalu, baik berbasis kinerja maupun kualitas layanan. Salah satunya sebagai Juara Umum Annual Report Award (ARA) 2022. Sementara itu, sebagai bagian dari corporate citizenship, Lani menjelaskan bahwa perusahaan berkolaborasi dengan United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam program strategis tiga tahun untuk mengatasi masalah gizi buruk dan mencegah stunting, dengan fokus di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ekonomi Indonesia selama 2023 masih sangat resilen ditengah berbagai gejolak yang terjadi. Ekonomi global saat itu terkendala  inflasi dan suku bunga tinggi di tengah meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Namun, ekonomi Indonesia sepanjang 2023 masih tumbuh 5,05%. Lalu bagaimana out look kedepan? Chieft Economic Bank Mandiri Andry Asmoro berpendapat, selama 2023 perekonomian Indonesia masih tumbuh di atas 5% didukung stabilnya permintaan domestik, meski harus berjuang ditengah risiko global. Namun dampak perlambatan kinerja perdagangan dan konsusmi rumah tangga tak terelakkan. Meski menjadi tulang punggung  perekonomian, konsumsi domestik setahun terakhir tumbuh lebih rendah dibanding 2022. "Ini mencerminkan tertahannya konsumsi masyarakat, terutama pada kelas menengah ke bawah. Menurut Mandiri Spending Index (MSI), tabungan masyarakat berpendapatan rendah terus menurun sehingga  menegurangi aktivitas ekonomi," ujar Andry. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin gencar melakukan bersih-bersih terhadap Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Di awal tahun ini saja, sudah ada empat BPR tak sehat yang ditutup atau izinnya dicabut. Terbaru, BPR yang dilikuidasi adalah PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Pasar Bhakti. Izin bank ini resmi dicabut sejak 16 Februari 2024. Sedangkan tiga BPR yang sudah lebih dulu ditutup adalah BPR Wijaya Kusumadi Madiun, BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto dan BPR Usaha Madani Karya Mulia di Solo. Kepala Eksekutif OJK Bidang Perbankan Dian Ediana Rae mengungkapkan, tak tertutup kemungkinan jumlah BPR yang ditutup tahun ini lebih banyak dari biasanya. Rata-rata BPR dicabut izin usahanya per tahun hanya tujuh. "Mungkin saja lebih banyak. Saya ingin secepatnya membereskan BPR yang masih bermasalah,” ujar Dian ke KONTAN, Jumat (16/2). Dian menegaskan, upaya penyelamatan selalu diupayakan terlebih dahulu sebelum BPR diputuskan ditutup. "Jika ada yang masih bisa diperbaiki, pasti akan diselamatkan," kata dia. Dian bilang, OJK akan memastikan seluruh BPR dalam kondisi sehat, dengan rasio permodalan dan rasio keuangan lainnya sesuai ketentuan. Harapannya, BPR bisa jadi bank andalan rakyat yang bisa dipercaya dan memberi kontribusi ke perekonomian. Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Didik Madiyono menambahkan, pencabutan izin usaha BPR tak perlu dikhawatirkan. Mengingat, simpanan nasabah dari BPR yang dicabut izin usahanya segera dilakukan pembayaran klaim penjaminan oleh LPS. Di sisi lain, OJK menargetkan jumlah BPR berkurang menjadi 1.000 pada 2027. Selain menutup bank-bank bermasalah, OJK akan mendorong BPR melakukan konsolidasi, dengan mewajibkan memiliki modal inti minimum Rp 6 miliar paling lambat pada akhir 2024. Bank yang dimiliki satu pemegang saham diminta untuk segera merger.