Pemerintah terus mendorong pengembangan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di dalam negeri. Salah satunya dengan memberi insentif pembelian unit kendaraan listrik. Ini menjadi angin segar bagi perusahaan kontraktor yang bergelut di sektor tambang nikel seperti PT Hillcon Tbk (HILL). Direktur HILL Jaya Angdika menyebut, insentif kendaraan listrik ini akan berdampak secara jangka panjang terhadap kinerja HILL. Sebab dalam jangka panjang akan ada kenaikan produksi nikel dari smelter, yang tentunya akan berdampak pada kenaikan kinerja HILL. "Secara jangka panjang kemungkinan berpengaruh pada permintaan, sehingga volume produksi juga akan meningkat," kata Jaya, Jumat (24/3). Direktur Utama HILL Hersan Qiu menilai, secara bisnis, pengelolaan bisnis nikel di Indonesia sangat efisien, sehingga prospek bisnis nikel ke depannya cukup cerah. Apalagi, hasil produksi nikel digunakan sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik. Hersan menambahkan, dengan biaya produksi hasil turunan nikel yang murah, maka industri nikel tetap bisa melakukan produksi meski harga nikel sedang dalam tren menurun. Menurut Hersan, ini karena kebijakan pemerintah Indonesia melakukan hilirisasi produk nikel. HILL tetap diminta memproduksi semaksimal mungkin, baik saat tren harga nikel sedang turun maupun tren harga nikel sedang naik. Ini karena pertumbuhan kapasitas smelter nikel di Indonesia yang terus bertumbuh, sehingga permintaan atas nikel ore terus meningkat.

Pemerintah sah mengguyur insentif pembelian kendaraan listrik. Insentif sepeda motor listrik Rp 7 juta per unit berlaku mulai 20 Maret 2023. Adapun subsidi pembelian mobil dan bus listrik baru bergulir 1 April 2023. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, kebijakan ini untuk meningkatkan akses kendaraan listrik bagi masyarakat. Pemerintah juga ingin mendorong investasi kendaraan listrik di dalam negeri. "Kebijakan ini bisa menarik produsen kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) untuk memperkuat industri dan pabrik," tegas Menteri Luhut, Senin (20/3). Nilai bantuan Rp 7 juta per unit juga menyasar konversi motor listrik. Secara total, program ini menyasar 1 juta unit motor listrik baru dan konversi motor listrik dengan anggaran Rp 7 triliun. "Tahun ini diperkirakan 200.000 unit motor listrik baru dan 50.000 motor konversi. Anggarannya Rp 1,75 triliun," imbuh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebagai catatan, program ini hanya berlaku selama dua tahun, yakni 2023 hingga 2024. Agar subsidi kendaraan listrik efektif, pemerintah berjanji menerapkan kebijakan lain, termasuk mengurangi kendaraan konvensional. "Kami bertahap (akan mengurangi industri kendaraan non-listrik). Kami akan evaluasi dan melakukan perbaikan di sana-sini," ujar Luhut.

Pemerintah mendorong produsen otomotif lebih berorientasi ekspor mengingat performa mumpuni industri belum diimbangi oleh pertumbuhan infrastruktur di dalam negeri. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan industri otomotif di Indonesia tumbuh cukup baik. Pasar mobil pada tahun lalu bertumbuh 18,1% menjadi 1.048.040 unit dan ekspor CBU meningkat 60,7% menjadi 473.602 unit, sementara ekspor CKD bertumbuh 5% menjadi 96.541 unit. Performa penjualan di pasar domestik maupun mancanegara ini ditopang oleh produksi mobil yang pada tahun lalu mencapai 1.470.146 unit atau tumbuh 31,0%. Karena itu, Indonesia dinilai berpeluang memacu lagi performa produksi mobilnya mengingat kapasitas terpakai pabrik baru sekitar 58%. “Kami mendorong agar pameran otomotif yang digabungkan dengan lifestyle ini dapat menumbuhkan industri otomotif secara signifikan," katanya dalam sambutannya pada acara GJAW 2023 di Jakarta, Jumat (10/03). Jakarta Auto Week (JAW) adalah pameran ketiga Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo), setelah GIIAS, dan GIICOMVEC. JAW 2023 digelar di Jakarta Convention Center (JCC), 10 - 19 Maret. Pameran selama 11 hari ini diikuti oleh 19 merek pabrikan mobil. JAW 2023 menjadi arena unjuk beragam inovasi kalangan pabrikan mobil di Indonesia. 

Di Asean, Indonesia merupakan negara dengan angka penjualan mobil terbanyak. Akan tetapi, dalam soal produksi masih kalah dengan Thailand. Hal ini lantaran Negeri Gajah Putih berhasil memacu pengapalan produknya ke pasar mancanegara. Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta kepada pabrikan mobil di Indonesia agar meningkatkan ekspor. Jokowi mengapresiasi peningkatan ekspor mobil pada tahun lalu, namun volume pengapalan ke pasar mancanegara masih kalah dari Thailand. Gaikindo optimistis ekspor mobil CBU Indonesia akan terus bertumbuh. Setelah pada tahun ini diproyeksikan mencapai 500.000 unit, angka pengapalan akan mencapai dua kali lipatnya atau tembus 1 juta unit pada 2026. Sepanjang tahun lalu Indonesia telah mengekspor mobilnya ke 107 negara. Indonesia juga mulai mengirimkan mobilnya ke Australia dengan volume pasar mobil lebih dari sejuta unit per tahun. Ekspor ke Australia sejauh ini baru dilakukan oleh Toyota. Setelah mengapalkan model SUV Fortuner, Toyota juga mulai mengekspor kendaraan elektrifikasi Kijang Innova Zenix Hybrid.

Pelaku industri sepeda motor listrik percaya diri menaikkan penjualan hingga 2 juta unit pada 2024 seiring dengan pengumuman pemerintah memberikan insentif pembelian kendaraan listrik roda dua mulai 20 Maret 2023. Keyakinan itu juga ditopang terobosan oleh regulator di sektor jasa keuangan yang memberikan insentif bagi bank agar mendorong kredit ke industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi mengatakan bahwa keyakinan itu merujuk pada penjualan motor listrik bakal lebih pesat pada tahun depan. "Asosiasi berharap bisa menjual 2 juta unit pada tahun depan," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (8/3). Sekretaris Jenderal Aismoli Hanggoro Ananta Khrisna menambahkan asosiasi juga membantu industri kendaraan listrik khususnya sepeda motor untuk mencapai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) 40% seperti disyaratkan pemerintah pada tahun ini. "Untuk kendaraan yang belum mencapai itu kita tanyakan industrinya kita kerja bersama antara pelaku industri dan pemerintah kita bisa dorong 40 % TKDN yang lain bisa menikmati sehingga konsumen memiliki pilihan yang banyak untuk mendapatkan kendaraan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah," katanya. Pada 2024, Hanggoro melanjutkan asosiasi juga akan membantu meningkatkan TKDN produk sepeda motor listrik hingga pada level 60%. Dia menegaskan produsen sepeda motor listrik mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan TKDN secara bertahap. Sementara itu, General Manager Corporate Communication PT Astra Honda Motor (AHM) Ahmad Muhibbuddin mengatakan pengumuman insentif sepeda motor listrik Rp7 juta per unit tidak akan memengaruhi investasi AHM dalam hal elektrifikasi sepeda motor di Indonesia. Dia menyatakan pengumuman insentif tersebut tidak lantas mengubah rencana motor setrum milik AHM. Alasannya, pabrikan sepeda motor Jepang itu sudah lama berinvestasi untuk motor listrik jauh sebelum insentif itu diumumkan pemerintah.

Pemerintah menjamin alokasi anggaran untuk program bantuan subsidi motor listrik sudah disiapkan. Anggaran tersebut salah satunya bisa berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). "Masalah dananya (anggaran motor listrik) ada atau tidak, dananya ada kok dari bulan lalu, kita masih ada SiLPA," kata Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Isa Rachmatarwata dalam Media Briefing: PP Nomor 6/2023, Dorong Penganggaran Optimal Untuk Pembangunan Nasional, Selasa (7/3). Kendati bisa bersumber dari SiLPA, tapi Kemkeu tetap harus harus berhati-hati karena prinsipnya tak boleh menyediakan dana tanpa ada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Nantinya, anggaran tersebut akan disiapkan dan ditambahkan pada pagu Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian. Tentunya tidak asal menambahkan, Kemkeu akan membuat perkiraan estimasi anggaran yang pas. Jangan sampai anggarannya terlampau besar, sehingga tidak termanfaatkan karena itu bentuk inefisiensi. Yang jelas, menurutnya, anggaran motor listrik yang akan disalurkan pada dua kementerian tersebut akan berasal dari anggaran Bendahara Umum Negara (BUN), dalam hal ini Menteri Keuangan.

Beragam insentif maupun subsidi yang diberikan pemerintah untuk sektor hulu hingga hilir industri kendaraan listrik digadang-gadang dapat menjadi magnet kuat untuk menggaet investor. Apalagi, bagi industri baterai kendaraan listrik yang belakangan masih seret akselerasinya. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan telah berkomitmen untuk membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk barang tambang, termasuk bijih nikel kadar rendah sebagai bahan baku utama pembentuk baterai listrik. Pembebasan PPN itu juga menyasar pada impor dan perolehan barang modal mesin, serta peralatan pabrik untuk industri kendaraan bermotor setrum nantinya. Tak ayal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun optimistis paket insentif yang diberikan pemerintah tersebut bakal direspons positif oleh investor. “Saya kira itu yang penting sekali, karena itu jadi ongkos untuk pembuatan baterai di rantai pasok lainnya,” kata Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Pengembangan Industri Sektor ESDM Agus Tjahajana saat ditemui, Selasa (7/3). Apalagi, kata Agus, pemerintah sudah memberi potongan harga untuk nikel kadar rendah lewat pengurangan tarif royalti ke level 2%. Adapun, tarif royalti untuk nikel kadar tinggi dipatok sebesar 10%.

Di sisi lain, dia berharap, paket insentif itu dapat menjadi daya pikat yang kuat untuk calon investor. Alasannya, daya tawar yang diberikan pemerintah sudah relatif kompetitif jika dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand dan Vietnam. Gayung bersambut, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membeberkan sejumlah pabrikan multinasional mulai serius menjajaki peluang investasi di sisi hulu hingga hilir ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Deputi Promosi Penanaman Modal BKPM Nurul Ichwan mengatakan sejumlah perusahaan yang sudah beberapa kali melakukan pembicaraan dengan Indonesia antara lain berasal dari Jepang, Korea Selatan, Eropa, dan China. Sementara itu, subsidi atas pembelian setiap unit kendaraan listrik di hilir pun diyakini bakal menambah keyakinan investor untuk berinvestasi di industri baterai listrik. Pasalnya, insentif tersebut bakal menumbuhkan penggunaan kendaraan listrik yang bisa menjadi jaminan market bagi investor yang ingin masuk ke Indonesia. Heri Yusuf, SVP Corporate Secretary MIND ID, menilai pertumbuhan permintaan kendaraan listrik menjadi faktor penting bagi keberlanjutan industri baterai listrik.

Mesin industri otomotif di dalam negeri berpotensi menderu kencang, setelah pemerintah mengumumkan beragam insentif untuk kendaraan listrik yang berlaku mulai 20 Maret mendatang. Penjualan ritel kendaraan listrik berbasis baterai pun siap melambung menyusul keputusan pemerintah memberikan insentif khusus untuk pembelian kendaraan jenis tersebut. Apalagi, penjualan mobil listrik tengah melaju. Buktinya, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) pada 2022 sudah meningkat hingga 1.407,5% daripada 2021 atau menjadi 10.327 unit. Hal yang sama juga terjadi untuk kategori sepeda motor listrik. Sejumlah insentif yang ditebar pemerintah guna menggairahkan penjualan kendaraan listrik antara lain subsidi pembelian sepeda motor listrik sebesar Rp7 juta yang produksinya dilakukan di domestik, serta subsidi konversi sepeda motor konvensional ke listrik senilai Rp7 juta per unit. Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Marves) Luhut B. Pandjaitan mengatakan bahwa kebijakan itu sebagai langkah awal Indonesia menjadi produsen kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di dunia.

Selain untuk sepeda motor listrik, pemerintah juga mengalokasikan insentif khusus untuk mobil listrik dengan kuota 35.900 unit. Namun, Luhut masih enggan menyebutkan bentuk insentif mobil listrik itu. Jika dirunut ke belakang, pemerintah mewacanakan insentif pemangkasan PPN dari 11% menjadi 1% untuk pembelian mobil listrik agar setara dengan Thailand. Kendati demikian, pemerintah sejatinya tak mengobral insentif begitu saja tanpa ada syarat yang harus dipenuhi. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kendaraan listrik yang berhak mendapatkan insentif harus memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40%. Saat ini, terdapat lima merek kendaraan listrik yang memiliki TKDN 40% yaitu Hyundai dengan Ioniq 5 dan Wuling dengan produk Air ev, sedangkan sepeda motor listrik adalah Gesit, Volta, dan Selis. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana mengatakan penggunaan KBLBB memungkinkan penurunan 0,03 juta ton efek gas rumah kaca, dan peningkatan lapangan kerja.

Pemerintah akan mulai mengucurkan subsidi pembelian kendaraan listrik pada 20 Maret 2023. Tapi, subsidi pembelian motor listrik tak efektif mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jika tak diimbangi dengan pembatasan penjualan kendaraan bermotor. Tahap awal, pemerintah akan mengalokasikan subsidi motor listrik sebesar Rp 1,75 triliun. Anggaran itu dialokasikan untuk subsidi pembelian 200.000 unit sepeda motor listrik, serta biaya konversi sepeda motor konvensional menjadi motor listrik yang menyasar 50.000 unit. Nilai subsidi pembelian maupun konversi ditetapkan sama, yakni Rp 7 juta per unit. Alhasil, Rp 1,4 triliun untuk subsidi pembelian motor listrik dan Rp 350 miliar untuk konversi motor listrik. "Kami berharap bantuan ini bisa mulai diberikan pada 20 Maret 2023," ungkap Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Senin (6/3). Subsidi pembelian motor listrik akan diprioritaskan bagi pelaku UMKM, terutama penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Pelanggan listrik 450 VA-900 VA juga menjadi target subsidi ini. Selain motor listrik, pemerintah akan memberi subsidi untuk 39.500 unit mobil listrik dan 138 unit bus listrik. Namun, besaran subsidi pembelian mobil dan bus listrik masih digodok. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, subsidi ini hanya diberikan bagi kendaraan listrik yang diproduksi di dalam negeri atau memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40% atau lebih. Saat ini baru dua merek mobil listrik yang memenuhi syarat TKDN, yakni Hyundai dan Wuling. "Untuk kendaraan roda dua, ada tiga produsen motor yang memenuhi syarat TKDN, yaitu Gesits, Volta dan Selis," kata Agus.

Sejumlah perusahaan leasing berebut kue pembiayaan kendaraan listrik dalam ajang pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 dengan menebar berbagai program promo. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance, misalnya, menawarkan program uang muka alias down payment (DP) 5% dan bunga kredit 1,68% untuk pembelian mobil listrik secara kredit. Adira juga menawarkan subsidi khusus motor listrik. Direktur Kepala Layanan Penjualan & Distribusi Adira Finance Niko Kurniawan optimistis program DP 5% dapat memikat calon konsumen membeli kendaraan listrik. Namun, Adira belum dapat menyampaikan berapa jumlah penjualan mobil dan motor listrik di IIMS 2023, mengingat permintaannya akan terus bertambah hingga penutupan IIMS 2023 pada Minggu (26/2). “Tapi, kami optimistis akan lebih banyak dari IIMS tahun lalu karena banyaknya program yang kami berikan ke konsumen,” kata Niko kepada Bisnis, Kamis (23/2). PT Mandiri Tunas Finance (MTF) juga memberi promo untuk pembiayaan kendaraan listrik dan konvesional. Emiten pembiayaan itu menawarkan pinjaman dana tunai dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan bunga 0,56%per bulan (tenor 1 tahun), serta cashback Rp1 juta. MTF juga menawarkan pembiayaan kendaraan baru dengan biaya admin Rp14, bunga mulai 3,55% (tenor 3 tahun), voucher e-Wallet Rp1,4 juta, dan biaya provisi 0%. “Dari total 515 SPK, 1,9% merupakan kendaraan listrik,” kata Direktur Utama Mandiri Tunas Finance Pinohadi G. Sumardi.

Pemerintah melakukan segala upaya, termasuk memperbanyak populasi kendaraan listrik di Tanah Air untuk memastikan penghiliran sumber daya mineral yang menjadi kekayaan Indonesia bisa berujung pada baterai EV. Setelah mengambil sikap tegas terkait dengan penghiliran sejumlah sumber daya mineral yang menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), pemerintah kini berupaya memastikan Indonesia memiliki pasar yang menarik agar investor mau membangun fasilitasnya di dalam negeri. Upaya pemerintah meningkatkan populasi EV di dalam negeri didorong dengan sejumlah insentif yang telah disiapkan. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan insentif kendaraan listrik yang disiapkan bakal jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan sejumlah negara di Asean, seperti Thailand dan Vietnam. Pemerintah berencana untuk menyisipkan sejumlah insentif tambahan yang tidak ditawarkan Thailand untuk mendorong investasi, serta penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri, seperti pemotongan pajak pertambahan nilai (PPN) dari semula 11% menjadi hanya 1%. Selain itu, ada subsidi pembelian sepeda motor listrik sebesar Rp7 juta per unit, dan Rp5 juta untuk konversi sepeda motor konvensional menjadi berbasis setrum. Deputi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan bahwa pemerintah juga mempertimbangkan untuk memberikan diskon bea masuk impor EV completely built up (CBU). “Izin CBU bisa diberikan kalau mereka berkomitmen untuk investasi pabrik di dalam negeri. Jadi mereka bisa impor CBU ketika periode konstruksi pabrik,” katanya, Selasa (21/2)