Industri Otomotif Indonesia: Peran Penting dan Dukungan Pemerintah

Industri otomotif Indonesia telah berkembang selama 55 tahun, berawal dari kebijakan tahun 1969 yang mewajibkan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) membangun fasilitas perakitan di dalam negeri. Kini, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-11 produsen otomotif terbesar dunia.

Peta Jalan dan Insentif Pemerintah

Pemerintah berperan aktif dalam pengembangan sektor ini melalui peta jalan yang ditetapkan sejak 2013, berfokus pada kendaraan rendah emisi karbon dalam dua tahap.

Tahap pertama (2013-2017) mendukung pengembangan low-cost green car (LCGC) atau kendaraan hemat bahan bakar terjangkau. Pemberian insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang lebih rendah, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013, terbukti berhasil mendorong pertumbuhan penjualan otomotif melalui segmen LCGC.

Tahap kedua (2017-2035) mengarah pada pengembangan kendaraan berbasis listrik. Pemerintah menargetkan 20% penjualan mobil pada 2025 adalah kendaraan listrik (baterai atau hybrid). Berbagai insentif pajak digulirkan, seperti PPnBM untuk kendaraan listrik dan hybrid (PP Nomor 74 Tahun 2021) serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik ber-TKDN minimal 40% (PMK Nomor 38 Tahun 2023). Relaksasi syarat TKDN melalui Perpres Nomor 79 Tahun 2023 bahkan memungkinkan kendaraan listrik CBU dan CKD impor mendapat insentif.

Dukungan Fiskal dan Dampaknya

Insentif fiskal tidak hanya mendorong segmen tertentu, tetapi juga menjadi penolong industri saat terpuruk, seperti saat pandemi Covid-19. Kebijakan PPnBM DTP kala itu berhasil mendongkrak penjualan otomotif pada 2021-2022.

Sektor otomotif menerima belanja perpajakan () yang signifikan. Laporan tax expenditureTax Expenditure Report 2022 dari Badan Kebijakan Fiskal menunjukkan nilai belanja perpajakan untuk tiga jenis insentif di PP Nomor 74 Tahun 2021 mencapai Rp2,78 triliun pada 2022. Angka ini diproyeksikan melonjak hingga Rp9,5 triliun pada 2025, atau meningkat 341% dari 2022. Proyeksi ini belum termasuk insentif dari PMK Nomor 38 Tahun 2023, Perpres Nomor 79 Tahun 2023, dan rencana perluasan insentif PPnBM DTP 3% untuk kendaraan hybrid di akhir 2024.

Rasionalitas di Balik Insentif

Ada tiga alasan utama mengapa pemerintah memperluas dukungan insentif fiskal untuk sektor otomotif:

Pertama, tekanan pada produksi dan penjualan. Produksi otomotif 2024 turun signifikan (-14,2% dari 2023, dan -18,6% dari 2022), dengan tren penurunan selama 24 bulan terakhir. Penjualan retail 2024 (889.680 unit) juga menjadi yang terendah ketiga sejak 2012 (di luar masa pandemi), menunjukkan sektor ini sedang dalam tekanan berat dan butuh intervensi.

Kedua, kontribusi vital terhadap perekonomian. Sektor otomotif sangat strategis, melibatkan 550 perusahaan pendukung utama, 1.000 perusahaan pendukung lainnya, 14.000 diler/bengkel resmi, dan sekitar 42.000 diler/bengkel tidak resmi. Keseluruhan rantai ini menyerap setidaknya 1,5 juta tenaga kerja. Penurunan di sektor ini berpotensi menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang luas, sehingga pemerintah perlu merespons untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Ketiga, konsistensi dengan peta jalan industri. Perluasan insentif fiskal ini selaras dengan peta jalan pengembangan industri otomotif, yang saat ini hingga 2035 fokus pada dukungan kendaraan berbasis listrik, termasuk hybrid. Ini menunjukkan konsistensi kebijakan pemerintah dalam membangun industri yang lebih hijau.

Bukan Sekadar Insentif, Melainkan Sinyal Kepercayaan

Insentif fiskal bukan satu-satunya solusi, namun berfungsi merangsang permintaan produk dan menjadi sinyal dukungan politis kuat dari pemerintah. Di tengah kelesuan, sinyal ini dapat meningkatkan kepercayaan pelaku pasar terhadap masa depan sektor otomotif. Pada akhirnya, pertumbuhan berkelanjutan sektor ini akan membawa dampak positif bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.

Penjualan mobil pada 5 bulan ini masih lesu, membuat target penjualan sebesar 900 ribu unit tampaknya sulit tercapai. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaran Bermotor Indonesia (Gaikindo) penjualan mobil secara wholesales periode Januari-Mei 2025 tercatat 316.981 unit atau turun 5,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni 335.405 unit. Sementara itu, dari sisi penjualan mobil secara ritel periode Januari-Mei 2025 tercatat sebesar 328.852 unit atau turun 9,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 362.163 unit. Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menerangkan, untuk mencapai target unit di sisa tujuh bulan. Pada hal angka ini jauh melampaui rata-rata penjualan per bulan sejauh ini yang hanya sekitar 63.400 unit. "Tanpa adanya perbaikan fundamental pada daya beli masyarakat dan stimulus kebijakan yang signifikan dari pemerintah, penjualan wholesales untuk 2025 tampaknya akan ada di kisaran 825.000-850.000 unit. Selain itu, belum terlihat gambaran bahwa pemulihan tahun ekonomi akan terjadi tahun ini," ucap dia. (Yetede)

Sektor otomotif nasional masih menghadapi tekanan berat akibat kondisi makroekonomi domestik dan global yang belum stabil. Sepanjang kuartal I-2025, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penurunan penjualan mobil sebesar 4,8% dan roda dua sebesar 3% secara tahunan. Analis Jason Sebastian dari Samuel Sekuritas Indonesia menilai, prospek sektor ini hingga akhir 2025 masih suram, utamanya karena lemahnya daya beli masyarakat dan pertumbuhan PDB yang rendah.

Kompetisi pasar otomotif di Tanah Air kian sengit dengan menjamurnya mobil listrik. Bukan hanya BYD ataupun Denza, yang kini menjadi penantang kuat. Tapi, kendaraan listrik asal pabrikan China, Xiaopeng Motors-Xpeng yang menggandeng  unit bisnis Erajaya Group juga akan memanas persaingan. Pelan tapi pasti, landskap pasar otomotif telah mengalami pergeseran sejak kendaraan listrik (electric vehicle/EV) resmi menggelinding di jalanan industri otomotif Indonesia. Data teranyar menunjukan, mobil listrik seperti BYD dan Denza menjadi dua jenama yang berhasil mendobrak pasar otomotif yang selama ini didominasi nama besar seperti PT Astra International Tbk (ASII). Tak mengherankan, sepanjang empat bulan pertama tahun ini, penjualan mobil Astra mengalami penyusutan sebanyak 6% dengan pangsa pasar sebesar 54%. Sebaliknya, penjualan mobol non-Astra justru tumbuh 10%, yang salah satunya disitribusikan oleh penjualan BYD-Denza sebanyak 4.307 unit. Posisi mobil listrik Xpeng sendiri dalam peta persaingan otomotif tersebut akan menyasar ceruk pasar yang berbeda dengan menjanjikan value proposition mobil listrik premium dan keunggulan fitur  teknologi yang canggih. (Yetede)

PT Suzuki Motor (SIM) menggelontorkan investasi sedikitnya Rp 1 triliun untuk mengembangkan model terbarunya, Suzuki Fronx di Indonesia. SUV ringkas yang hadir dalam varian bensin maupin mild hybrid ini telah dirakit secara lokal dan memiliki kandungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang disebut sekitar 60%. Suzuki Fronx hadir dalam beberapa varian, yakni GL, seharga Rp 259 juta MT (transmisi manual) dan Rp271 juta AT (transmisi otomatis), GX seharga Rp271 juta (MT) dan Rp293,3 juta (AT), serta GSX seharga Rp 319,9 juta (AT). "Komponen saja investasi yang telah kita keluarkan lebih dari Rp1 triliun untuk pengadaan komponen (fronx) untuk produksi tidak hanya supplier tapi tentunya di pabrik perlu ada investasi, sehingga bisa dipastikan jumlahnya lebih dari Ro 1 triliun untuk mengembangkan Fronx," ujar Direktur Pelaksana  PT SIM Shodiq Wicaksono. PT SIM mendapatkan kepercayaan dari Suzuki Motor Corporation (SMC) Japan untuk memproduksi Suzuki Fronx secara lokal di Indonesia. Proses manufaktur keseluruhan model ini berlangsung di fasilitas Suzuki Cikarang Plant, Jawa Barat, yang telah memenuhi standar global dan didukung oleh berbagai pelaku industri lokal. (Yetede)

Indonesia semakin memantapkan langkahnya untuk menjadi pusat koneksi global dalam industri kendaraan listrik (EV), dengan dukungan penuh dari pemerintah dan sektor investasi strategis seperti BPI Danantara. Pandu Sjahrir, selaku Chief Investment Officer BPI Danantara, menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengekspor kendaraan listrik yang diproduksi di dalam negeri dan menjadi central hub dunia untuk ekosistem EV, tidak hanya untuk pasar domestik tetapi juga internasional.

Indonesia saat ini menghadapi dua pilihan kritis, antara mengejar ambisi industrialisasi-khususnya sebagai produsen dan pusat manufaktur baterai kendaraan listrik (lectric vehicle atau EV) di pasar dunia. Sebagai produsen nikel terbesar dengan cadangan mencapai 55 juta metrik ton, posisi Indonesia memang sangat strategis dalam rantai pasok baterai EV global. Pemerintah menargetkan untuk menjadi salah satu dari tiga produsen baterai EV terbesar di dunia pada tahun 2027, dengan kapasitas produksi mencapai 2030 guna memenuhi hingga 9% dari permintaan global. Langkah strategis seperti larangan ekspor bijih nikel sejak 2020 bertujuan untuk mendorong hilirisasi dan menarik investasi asing guna mewujudkan ambisi ini. Oleh karena itu, pemerintah aktif mengundang masuknya perusahaan-perusahaan besar seperti Hyundai-LG, CATL, Faxconn, Ford, BASF, dan LG Solution. Kawasan industri seperti Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tenggara juga berkembang pesat sebagai pusat pengolahan nikel. (Yetede)

Di tengah tantangan penjualan otomotif saat ini, OJK mendorong industri pembiayaan (multifinance) untuk melakukan diversifikasi ke sektor produktif. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan, per maret 2025 mencatatkan pertumbuhan piutang  pembiayaan sebesar 4,6% secara year on year (yoy) menjadi Rp510,97 triliun. "Untuk menghadapi tantangan industri multifinance didorong untuk melakukan diversifikasi ke sektor produktif antara lain seperti alat berat, energi terbarukan, dan kendaraan listrik," kata Agusman. Agusman menilai prospek industri multifinance masih terbuka lebar dengan diversifikasi produk. Mengingat, pembiayaan kendaraaan listrik saat ini cukup menjanjikan. Di mana, penyaluran pembiayaan kendaraan listrk per Maret 2025 meningkat 5,66% secara bulanan (month to month/mtm) menjadi besar Rp16,63 triliun dibandingkan bulan sebelumnya Rp15,74 triliun, dengan porsi sebesar 3,08% dari total pembiayaan multifinance. "Secara umum, potensi pembiayaan atas kendaraan bermotor lisitrik di Indonesia masih cukup terbuka lebar seiring dengan rencana pembukaan investasi dalam bentuk pabrik dari manufaktur kendaraan bermotor lustirk di Indonesia," tutur Agusman. (Yetede) 

Pemerintah diharapkan dapat memperbanyak insentif untuk industri otomotif daripada menambah pajak. Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menerangkan, pemberian insentif pajak mobil bisa menjadi obat mujarab untuk menaikkan penjualan mobil dalam jangka pendek, Ini sudah dibuktikan pada 2021. Dia mengakui, saat memberikan insentif, penerimaan negara bisa berkurang. Tetapi, ini akan ternormalisasi, begitu pasar mobil pulih. "Kami tidak minta utang atau subsidi, melainkan penundaan penyetoran pajak pada periode tertentu. Begitu ekonomi bangkit, penerimaan pemerintah akan kembali," kata Kukuh saat dalam diskusi "Menakar Efetivitas Insentif otomotif," yang digelar Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta. Dia mengatakan, pajak kendaraan di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan di Malaysia. Di Malaysia pajak tahunan Avanza 1.5L Rp330.000, kemudian biaya balik nama hanya Rp7.000, tidak ada mutasi daerah dan tidak ada perpanjangan 5 tahunan. Sedangkan di Indonesia pajak tahunan mobil yang sama mencapai Rp4.000.000, ada wajib perpanjangan 5 tahunan serta biaya balik nama Rp.300.000-500.000. "Mohon maaf saya sebut jenama supaya gampang, Di sana pajak tahunannya engga lebih dari Rp 1 juta. Di sini Rp 6 juta, jadi bisa dibayangkan. Kalau ini dikurangikan  lumayan," kata Kukuh. (Yetede)

Pertumbuhan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum belum seimbang dengan pertumbuhan electric vehicle (EV). Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil Battery Electric Vehicle (BEV) di 2024 mencapai 43.188 unit untuk menguasai  5% pangsa pasar. Sedangkan, hingga April 2025, Indonesia baru mempunyai sekitar 3.772 SPKLU. Pengamat otomotif dari Institut Teknologi  Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu mengatakan, rasio SPKLU untuk 17-20 EV, sementara populasi mobil listrik terus meningkat pesat melebihi  kecepatan pertumbuhan SPKLU. "Distribusi SPKLU masih timpang, dengan 80% berlokasi di Pulau Jawa. Banyak SPKLU hanya mendukung pengisian lambat (AC) dan belum dilengkapi teknologi fast charging," ucap dia kepada Investor Daily. Yannes melihat setidaknya ada beberapa faktor yang membuat kondisi timpang tersebut. Hal itu seperti biaya pembangunan yanga tinggi, distribusi SPKLU yang terkonsentrasi di beberapa kota besar saja di Pulau Jawa (khususnya Jabodetabek), serta perizinan yang rumit membuat ekspansi terhambat. (Yetede)