Penjualan sepeda motor listrik di Indonesia masih bergerak lamban, kendati program subsidi pembelian kendaraan listrik roda dua sudah bergulir hampir 2 bulan. Ibarat siput, program subsidi pembelian sepeda motor listrik bergerak lambat. Program pemerintah dalam bentuk subsidi pembelian kendaraan listrik roda dua sebesar Rp7 juta per unit baru terealisasi 106 unit dari target 200.000 unit pada tahun ini. Padahal, program pemerintah tersebut sudah bergulir sejak 20 Maret 2023. Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan bahwa realisasi subsidi sepeda motor listrik itu sangat rendah. Dia menilai respons masyarakat atas program itu belum baik. Padahal menurutnya, pemerintah berharap program bantuan itu bisa mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Dia menyatakan, pemerintah telah melakukan evaluasi mengenai lambatnya penjualan sepeda motor listrik, meskipun ada program subsidi pembelian. Rapat itu juga melibatkan Kementerian Keuangan dan instansi lain guna mencari solusi lambatnya penyaluran subsidi. Direktur Keuangan SLIS Wilson Ng mengatakan bahwa sepeda motor listrik Selis telah mengemas order sebanyak 400 unit dari calon pembeli yang memanfaatkan subsidi. Jumlah tersebut seluruhnya sudah lolos verifikasi berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan semua pesanan masih dikantongi oleh sepeda motor listrik Selis dengan model E-Max. “Total pengajuan berdasarkan NIK yang sudah lolos verifikasi adalah hampir 400 ,” kata Wilson kepada Bisnis. Selain Selis, entitas Grup MCAS, PT NFC Indonesia Tbk. (NFCX) yang merupakan produsen sepeda motor listrik dengan merek Volta juga telah mengemas ribun unit pesanan yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Vice President & Group Head of Investor Relations Grup MCAS Zefanya Angeline Halim mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan sertifikasi subsidi sepeda motor listrik dari pemerintah. “Sudah ada 6.000 applicants, so far yang sudah mendaftar program subsidi ini,” kata Zefanya kepada Bisnis.

Perbankan semakin aktif mendorong pembiayaan hijau. Salah satu caranya dengan mendukung penyaluran kredit kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), melalui anak usaha CIMB Niaga Finance (CNAF), telah mencatat kenaikan pembiayaan kendaraan ramah lingkungan. Per kuartal I-2023, pembiayaan kendaraan listrik CNAF mencapai Rp 22,8 miliar, tumbuh tiga kali lipat dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya, yang sebesar Rp 7,6 miliar. Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman optimistis pembiayaan kendaraan listrik di kuartal selanjutnya akan terus bertumbuh. CNAF menerapkan suku bunga kurang lebih 100 basis poin (bps) lebih murah dari pembiayaan konvensional. Sementara pembiayaan kendaraan listrik yang diberikan oleh Bank KB Bukopin melalui skema dealer financing hingga April 2023 mencapai Rp 584 miliar, dengan kendaraan sebanyak 753 unit. Head of Asset Management & Procurement KB Bukopin I Putu Adi Saputra menjelaskan, porsi pembiayaan kendaraan listrik dari total penyaluran Kredit Kendaraan (KKB) dan dealer financing sekitar 20%. “Saat ini masih belum terdapat insentif bunga yang diberikan khusus untuk pembiayaan kendaraan listrik, namun secara produk bunganya lebih rendah dibandingkan bunga kredit secara umum,” katanya. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) telah menyalurkan pembiayaan konsumsi kendaraan motor listrik berbasis baterai mencapai Rp 327 miliar per Maret 2023, tumbuh 19 kali lipat secara tahunan. Hera F. Haryn, EVP Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan BCA menyampaikan, ini merupakan bentuk komitmen BCA untuk turut mendorong perkembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Pengembangan industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Tanah Air mendapat secercah harapan setelah Presiden Joko Widodo menemui delegasi Korea Selatan kemarin. Investasi LG Energy Solution yang sempat tersendat pun dipastikan bakal rampung pada tahun ini. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa kegiatan investasi pengembangan baterai kendaraan listrik terintegrasi bakal berjalan tahun ini. Hal tersebut nantinya diharapkan bakal menjadi pemicu dari kerja sama lainnya untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain utama baterai kendaraan listrik. Dia menjelaskan, konsorsium LG Energy Solution (LGES) dan Indonesia Battery Corporation atau IBC juga bakal segera menyelesaikan negosiasi terkait dengan kerja sama di sisi hulu tambang untuk kebutuhan baterai listrik secara paralel. Harapannya, upaya yang dilakukan pemerintah saat ini bisa mempercepat realisasi investasi baterai kendaraan listrik LGES di Tanah Air, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asean yang mampu memproduksi mobil listrik beserta baterainya pada tahun depan. Sementara itu, PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID mengaku belum ada perjanjian lebih lanjut perihal rencana penghiliran bijih nikel sebagai salah satu komponen penting baterai kendaraan listrik.   Heri Yusuf, SVP Corporate Secretary MIND ID, mengatakan bahwa LGES sebelumnya memutuskan bakal melakukan perubahan konsorsium yang bakal bekerja sama dengan IBC. Hanya saja hingga kini belum ada keputusan pasti mengenai perubahan komposisi konsorsium tersebut. Pemerintah Korea Selatan sendiri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencari solusi atas paket insentif mineral kritis dan energi baru terbarukan (EBT) yang diatur dalam IRA dan telah mengubah peta investasi global saat ini. Bahlil menuturkan bahwa kekhawatiran Korea Selatan itu relatif beralasan menyusul kebijakan Amerika Serikat (AS) yang belakangan cukup agresif untuk mengimbangi persaingan dagang, investasi penghiliran mineral kritis, serta pengembangan EBT dari beberapa negara kompetitor, seperti China dan Uni Eropa.

Penjualan mobil listrik bakal tancap gas di tahun depan. Tak cuma memberi subsidi ke masyarakat, pemerintah menganggarkan dana hingga triliunan rupiah untuk pengadaan mobil listrik bagi pejabat aparatur sipil negara (ASN). Bagi masyarakat, pemerintah lewat Kementerian Perindustrian mengalokasikan Rp 4,9 triliun di 2024 untuk insentif mobil listrik. Anggaran itu naik dari alokasi di 2023 sebesar Rp 1,6 triliun. Pemerintah juga mendorong penggunaan mobil listrik di kementerian/lembaga (K/L). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas berbasis baterai untuk pejabat eselon I ditetapkan Rp 966,80 juta per unit dan untuk pejabat eselon II senilai Rp 746,11 juta per unit. Mengacu ke data Bank Dunia tahun 2018, jumlah pejabat eselon I dan II di Indonesia masing-masing sebanyak 286 dan 9.398. Jika berpatokan pada PMK Nomor 49/2023, maka tahun depan pemerintah menyiapkan anggaran setidaknya Rp 276,51 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas berbasis baterai bagi pejabat eselon I dan Rp 7,01 triliun bagi pejabat eselon II. Jadi total dananya mencapai Rp 7,28 triliun. Angka ini lebih tinggi ketimbang subsidi kendaraan listrik bagi mayarakat Rp 4,9 triliun. Kementerian Keuangan (Kemkeu) enggan membeberkan alokasi anggaran secara detail. Menurut Amnu Fuady, Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Standar Biaya Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kemkeu, anggaran pengadaan kendaraan operasional ASN ditanggung masing-masing K/L. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, standar biaya biaya kendaraan dinas berbasis listrik masih terlalu tinggi. Menurut dia, pemerintah perlu mempertimbangkan kesesuaian antara mendorong penjualan kendaraan listrik dan menjaga agar defisit APBN tidak melebar. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal juga menilai, pengadaan kendaraan listrik untuk pejabat ASN belum mendesak. Sebab, ruang fiskal pemerintah tahun depan masih terbatas lantaran defisit anggaran harus kembali ke bawah 3% PDB sesuai aturan.

Sebagai salah satu sektor andalan, kinerja industri otomotif nasional sepanjang empat bulan pertama tahun ini semakin bergairah didorong oleh konsumsi masyarakat diikuti dengan mobilitas yang kian tinggi pascapenurunan kasus positif Covid-19.n Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil sepanjang Januari-April 2023 mencapai 339.962 unit atau naik 6,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/YoY) sebanyak 320.120 unit. Sementara itu, data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menyebutkan secara akumulatif penjualan Januari – April 2023 telah mencapai 2,178 juta unit, atau tumbuh 27,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Meski penjualan kurang memuaskan pada April karena libur Lebaran yang panjang, pencapaian secara total sepanjang empat bulan ini terbilang cukup menggembirakan. Sektor otomotif sebagai salah satu indikator pergerakan perekonomian, secara langsung menggambarkan tingkat konsumsi masyarakat yang terus membaik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Asian Development Bank (ADB) pada awal April 2023, perekonomian Indonesia pada tahun ini kembali akan ditopang oleh konsumsi masyarakat di tengah kurang baiknya ekspor akibat perekonomian sejumlah negara tujuan yang belum kembali pulih. Tekanan global pada 2023 diperkirakan dapat memangkas ekspor, meskipun transaksi berjalan tetap bisa mendekati seimbang. Namun, karena pengeluaran rumah tangga merupakan bagian besar dari perekonomian Indonesia, kembali normalnya belanja konsumen dan penurunan inflasi akan menopang pertumbuhan. Kalau ini terjadi, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan naik dan sektor usaha yang dekat dengan konsumsi diyakini ikut bergairah salah satunya kendaraan bermotor. Sektor otomotif sebagai bidang usaha padat modal mampu menyerap tenaga kerja langsung dalam jumlah besar. Sampai saat ini telah mencapai 38.000 orang.

Beberapa produsen sepeda motor listrik di Indonesia melaporkan tengah memasuki tahap pengetesan subsidi pembelian kendaraan listrik roda dua, meskipun kebijakan itu berlaku sejak 20 Maret 2023. Co Founder PT Smoot Motor Indonesia (Smoot) Kevin Phang mengatakan bahwa perusahaannya tengah menjalani prosedur pengetesan Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (Sisapira) “Sudah lolos tapi belum mulai ini Sisapiranya, masih testing,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (4/5). Pada tahun ini, dia menargetkan bisa menjual 100.000 unit atau 50% dari target subsidi kendaraan listrik pemerintah.Kevin optimistis target itu bisa tercapai apabila bantuan relaksasi pembelian motor listrik pemerintah berjalan lancar. Bahkan, menurutnya, jumlah subsidi yang menyasar 200.000 unit bisa ludes dengan cepat. Smoot memiliki dua model motor listrik yang sudah lolos verifikasi pemerintah yaitu Smoot Elektrik Tempur dan Zuzu. Dalam kesempatan berbeda, produsen motor listrik merek Selis, PT Gaya Abadi Sempurna Tbk. (SLIS) melalui anak usahanya, PT Juara Bike, juga tengah menjalani prosedur dalam memanfaatkan subsidi pembelian sepeda motor listrik. Direktur Keuangan SLIS Wilson Ng menyatakan SLIS sudah lulus verifikasi dari Kemenperin. “Kami sudah mendapatkan surat penetapan dari Kemenperin dan saat ini kami telah masuk dalam proses verifikasi dealer,” kata Wilson. Sementara itu, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI) Riyanto Umar mengatakan realisasi subsidi kendaraan listrik yang menyasar 200.000 unit motor tak kunjung terjual. Setidaknya, dia menyatakan pada sisa 8 bulan tahun ini sepeda motor listrik harus terjual sebanyak 25.000 unit per bulan. Riyanto mengatakan bahwa implementasi subsidi penjualan motor listrik di lapangan itu tidak mudah.

Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia bakal berdiskusi lagi dengan pemerintah untuk mendorong perkembangan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Hanggoro Ananta menyampaikan bahwa diskusi itu guna merealisasikan penyaluran subsidi sepeda motor listrik yang tahun ini ditargetkan sebanyak 250.000 unit. Perinciannya, sebanyak 200.000 unit untuk pembelian sepeda motor listrik baru dan 50.000 unit konversi motor konvensional ke listrik. Saat ini, menurutnya, Aismoli akan melakukan evaluasi mengenai dampak subsidi motor listrik yang disebut-sebut bakal menggairahkan pasar. “Nanti dalam beberapa bulan ke depan akan berdiskusi dengan Kementerian Perindustrian. Kami lakukan evaluasi apakah yang ditargetkan pemerintah dan industri bisa tercapai,” katanya, Senin (1/5). Bila subsidi motor listrik belum cukup menggairahkan pasar motor listrik di Indonesia, dia menegaskan asosiasi dan pelaku usaha siap mendukung pemerintah dalam mendorong ekosistem kendaraan ramah lingkungan itu.

PT Astra Otoparts Tbk (AOP/AUTO) mencatatkan laba bersih konsolidasi Rp 432,9 miliar kuartal I-2023, melambung 92,1% dibandingkan periode sama tahun 2022 sebesar Rp 225,3 miliar. Hal tersebut sejalan dengan kenaikan pendapatan perseroan sebesar 8,6% menjadi Rp 5 triliun dari Rp4,6 triliun. Dari sisi neraca, perseroan membukukan pertumbuhan aset sebesar 3,9% menjadi Rp 19,2 triliun pada akhir Maret 2023, dibandingkan Rp 18,5  triliun pada akhir Desember 2022. Seiring dengan itu, jumlah liabilitas naik 4,7% menjadi Rp 5,7 triliun pada akhir Maret 2023, dari sebelumnya Rp5,5 triliun pada akhir Desember 2022. Di segmen usaha manufaktur, perseroan menjalin kerja sama dengan mitra bisnis ternama dunia untuk memproduksi berbagai macam produk suku cadang yang melayani hampir seluruh pabrikan otomotif dan pasar suku cadang pengganti di Indonesia, baik untuk kendaraan roda dua, roda empat, komersial, dan lainnya.

Sepanjang kuartal I-2023, segmen usaha manufaktur perseroan  membukukan pertumbuhan pendapatan bersih sebesar 18,7% menjadi Rp 2,9 triliun, dibandingkan periode sama 2022 sebesar Rp2,5 triliun.  “Meningkatnya target penjualan dari asosiasi, baik roda empat maupun roda dua, merupakan tolak ukur  positif bagi bisnis perseroan,” tulis manajemen AOP dalam keterangan resmi, Senin (17/4). Direktur AOP Wanny Wijaya menerangkan, tahun 2023, perseroan akan berfokus pada strategi jualan suku cadang original equipment manufacturer (OEM). Selain itu, perseroan menyiapkan belanja modal berkisar Rp 400-500 miliar untuk peningkatan otomatisasi dan digitalisasi. Sampai saat ini, dia menilai, euforia  kendaraan listrik belum berpengaruh signifikan terhadap bisnis otomotif dikarenakan volume penjualan kendaraan listrik juga masih sangat kecil dibandingkan kendaraan mesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE). Selain itu, infrastruktur pendukung kendaraan listrik masih terbatas. (Yetede)

Pemerintah terus mendorong pengembangan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di dalam negeri. Salah satunya dengan memberi insentif pembelian unit kendaraan listrik. Ini menjadi angin segar bagi perusahaan kontraktor yang bergelut di sektor tambang nikel seperti PT Hillcon Tbk (HILL). Direktur HILL Jaya Angdika menyebut, insentif kendaraan listrik ini akan berdampak secara jangka panjang terhadap kinerja HILL. Sebab dalam jangka panjang akan ada kenaikan produksi nikel dari smelter, yang tentunya akan berdampak pada kenaikan kinerja HILL. "Secara jangka panjang kemungkinan berpengaruh pada permintaan, sehingga volume produksi juga akan meningkat," kata Jaya, Jumat (24/3). Direktur Utama HILL Hersan Qiu menilai, secara bisnis, pengelolaan bisnis nikel di Indonesia sangat efisien, sehingga prospek bisnis nikel ke depannya cukup cerah. Apalagi, hasil produksi nikel digunakan sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik. Hersan menambahkan, dengan biaya produksi hasil turunan nikel yang murah, maka industri nikel tetap bisa melakukan produksi meski harga nikel sedang dalam tren menurun. Menurut Hersan, ini karena kebijakan pemerintah Indonesia melakukan hilirisasi produk nikel. HILL tetap diminta memproduksi semaksimal mungkin, baik saat tren harga nikel sedang turun maupun tren harga nikel sedang naik. Ini karena pertumbuhan kapasitas smelter nikel di Indonesia yang terus bertumbuh, sehingga permintaan atas nikel ore terus meningkat.

Pemerintah sah mengguyur insentif pembelian kendaraan listrik. Insentif sepeda motor listrik Rp 7 juta per unit berlaku mulai 20 Maret 2023. Adapun subsidi pembelian mobil dan bus listrik baru bergulir 1 April 2023. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, kebijakan ini untuk meningkatkan akses kendaraan listrik bagi masyarakat. Pemerintah juga ingin mendorong investasi kendaraan listrik di dalam negeri. "Kebijakan ini bisa menarik produsen kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) untuk memperkuat industri dan pabrik," tegas Menteri Luhut, Senin (20/3). Nilai bantuan Rp 7 juta per unit juga menyasar konversi motor listrik. Secara total, program ini menyasar 1 juta unit motor listrik baru dan konversi motor listrik dengan anggaran Rp 7 triliun. "Tahun ini diperkirakan 200.000 unit motor listrik baru dan 50.000 motor konversi. Anggarannya Rp 1,75 triliun," imbuh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebagai catatan, program ini hanya berlaku selama dua tahun, yakni 2023 hingga 2024. Agar subsidi kendaraan listrik efektif, pemerintah berjanji menerapkan kebijakan lain, termasuk mengurangi kendaraan konvensional. "Kami bertahap (akan mengurangi industri kendaraan non-listrik). Kami akan evaluasi dan melakukan perbaikan di sana-sini," ujar Luhut.