Beragam insentif maupun subsidi yang diberikan pemerintah untuk sektor hulu hingga hilir industri kendaraan listrik digadang-gadang dapat menjadi magnet kuat untuk menggaet investor. Apalagi, bagi industri baterai kendaraan listrik yang belakangan masih seret akselerasinya. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan telah berkomitmen untuk membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk barang tambang, termasuk bijih nikel kadar rendah sebagai bahan baku utama pembentuk baterai listrik. Pembebasan PPN itu juga menyasar pada impor dan perolehan barang modal mesin, serta peralatan pabrik untuk industri kendaraan bermotor setrum nantinya. Tak ayal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun optimistis paket insentif yang diberikan pemerintah tersebut bakal direspons positif oleh investor. “Saya kira itu yang penting sekali, karena itu jadi ongkos untuk pembuatan baterai di rantai pasok lainnya,” kata Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Pengembangan Industri Sektor ESDM Agus Tjahajana saat ditemui, Selasa (7/3). Apalagi, kata Agus, pemerintah sudah memberi potongan harga untuk nikel kadar rendah lewat pengurangan tarif royalti ke level 2%. Adapun, tarif royalti untuk nikel kadar tinggi dipatok sebesar 10%.

Di sisi lain, dia berharap, paket insentif itu dapat menjadi daya pikat yang kuat untuk calon investor. Alasannya, daya tawar yang diberikan pemerintah sudah relatif kompetitif jika dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand dan Vietnam. Gayung bersambut, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membeberkan sejumlah pabrikan multinasional mulai serius menjajaki peluang investasi di sisi hulu hingga hilir ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Deputi Promosi Penanaman Modal BKPM Nurul Ichwan mengatakan sejumlah perusahaan yang sudah beberapa kali melakukan pembicaraan dengan Indonesia antara lain berasal dari Jepang, Korea Selatan, Eropa, dan China. Sementara itu, subsidi atas pembelian setiap unit kendaraan listrik di hilir pun diyakini bakal menambah keyakinan investor untuk berinvestasi di industri baterai listrik. Pasalnya, insentif tersebut bakal menumbuhkan penggunaan kendaraan listrik yang bisa menjadi jaminan market bagi investor yang ingin masuk ke Indonesia. Heri Yusuf, SVP Corporate Secretary MIND ID, menilai pertumbuhan permintaan kendaraan listrik menjadi faktor penting bagi keberlanjutan industri baterai listrik.

Mesin industri otomotif di dalam negeri berpotensi menderu kencang, setelah pemerintah mengumumkan beragam insentif untuk kendaraan listrik yang berlaku mulai 20 Maret mendatang. Penjualan ritel kendaraan listrik berbasis baterai pun siap melambung menyusul keputusan pemerintah memberikan insentif khusus untuk pembelian kendaraan jenis tersebut. Apalagi, penjualan mobil listrik tengah melaju. Buktinya, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) pada 2022 sudah meningkat hingga 1.407,5% daripada 2021 atau menjadi 10.327 unit. Hal yang sama juga terjadi untuk kategori sepeda motor listrik. Sejumlah insentif yang ditebar pemerintah guna menggairahkan penjualan kendaraan listrik antara lain subsidi pembelian sepeda motor listrik sebesar Rp7 juta yang produksinya dilakukan di domestik, serta subsidi konversi sepeda motor konvensional ke listrik senilai Rp7 juta per unit. Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Marves) Luhut B. Pandjaitan mengatakan bahwa kebijakan itu sebagai langkah awal Indonesia menjadi produsen kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di dunia.

Selain untuk sepeda motor listrik, pemerintah juga mengalokasikan insentif khusus untuk mobil listrik dengan kuota 35.900 unit. Namun, Luhut masih enggan menyebutkan bentuk insentif mobil listrik itu. Jika dirunut ke belakang, pemerintah mewacanakan insentif pemangkasan PPN dari 11% menjadi 1% untuk pembelian mobil listrik agar setara dengan Thailand. Kendati demikian, pemerintah sejatinya tak mengobral insentif begitu saja tanpa ada syarat yang harus dipenuhi. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kendaraan listrik yang berhak mendapatkan insentif harus memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40%. Saat ini, terdapat lima merek kendaraan listrik yang memiliki TKDN 40% yaitu Hyundai dengan Ioniq 5 dan Wuling dengan produk Air ev, sedangkan sepeda motor listrik adalah Gesit, Volta, dan Selis. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana mengatakan penggunaan KBLBB memungkinkan penurunan 0,03 juta ton efek gas rumah kaca, dan peningkatan lapangan kerja.

Pemerintah akan mulai mengucurkan subsidi pembelian kendaraan listrik pada 20 Maret 2023. Tapi, subsidi pembelian motor listrik tak efektif mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jika tak diimbangi dengan pembatasan penjualan kendaraan bermotor. Tahap awal, pemerintah akan mengalokasikan subsidi motor listrik sebesar Rp 1,75 triliun. Anggaran itu dialokasikan untuk subsidi pembelian 200.000 unit sepeda motor listrik, serta biaya konversi sepeda motor konvensional menjadi motor listrik yang menyasar 50.000 unit. Nilai subsidi pembelian maupun konversi ditetapkan sama, yakni Rp 7 juta per unit. Alhasil, Rp 1,4 triliun untuk subsidi pembelian motor listrik dan Rp 350 miliar untuk konversi motor listrik. "Kami berharap bantuan ini bisa mulai diberikan pada 20 Maret 2023," ungkap Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Senin (6/3). Subsidi pembelian motor listrik akan diprioritaskan bagi pelaku UMKM, terutama penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Pelanggan listrik 450 VA-900 VA juga menjadi target subsidi ini. Selain motor listrik, pemerintah akan memberi subsidi untuk 39.500 unit mobil listrik dan 138 unit bus listrik. Namun, besaran subsidi pembelian mobil dan bus listrik masih digodok. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, subsidi ini hanya diberikan bagi kendaraan listrik yang diproduksi di dalam negeri atau memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40% atau lebih. Saat ini baru dua merek mobil listrik yang memenuhi syarat TKDN, yakni Hyundai dan Wuling. "Untuk kendaraan roda dua, ada tiga produsen motor yang memenuhi syarat TKDN, yaitu Gesits, Volta dan Selis," kata Agus.

Sejumlah perusahaan leasing berebut kue pembiayaan kendaraan listrik dalam ajang pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 dengan menebar berbagai program promo. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance, misalnya, menawarkan program uang muka alias down payment (DP) 5% dan bunga kredit 1,68% untuk pembelian mobil listrik secara kredit. Adira juga menawarkan subsidi khusus motor listrik. Direktur Kepala Layanan Penjualan & Distribusi Adira Finance Niko Kurniawan optimistis program DP 5% dapat memikat calon konsumen membeli kendaraan listrik. Namun, Adira belum dapat menyampaikan berapa jumlah penjualan mobil dan motor listrik di IIMS 2023, mengingat permintaannya akan terus bertambah hingga penutupan IIMS 2023 pada Minggu (26/2). “Tapi, kami optimistis akan lebih banyak dari IIMS tahun lalu karena banyaknya program yang kami berikan ke konsumen,” kata Niko kepada Bisnis, Kamis (23/2). PT Mandiri Tunas Finance (MTF) juga memberi promo untuk pembiayaan kendaraan listrik dan konvesional. Emiten pembiayaan itu menawarkan pinjaman dana tunai dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan bunga 0,56%per bulan (tenor 1 tahun), serta cashback Rp1 juta. MTF juga menawarkan pembiayaan kendaraan baru dengan biaya admin Rp14, bunga mulai 3,55% (tenor 3 tahun), voucher e-Wallet Rp1,4 juta, dan biaya provisi 0%. “Dari total 515 SPK, 1,9% merupakan kendaraan listrik,” kata Direktur Utama Mandiri Tunas Finance Pinohadi G. Sumardi.

Pemerintah melakukan segala upaya, termasuk memperbanyak populasi kendaraan listrik di Tanah Air untuk memastikan penghiliran sumber daya mineral yang menjadi kekayaan Indonesia bisa berujung pada baterai EV. Setelah mengambil sikap tegas terkait dengan penghiliran sejumlah sumber daya mineral yang menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), pemerintah kini berupaya memastikan Indonesia memiliki pasar yang menarik agar investor mau membangun fasilitasnya di dalam negeri. Upaya pemerintah meningkatkan populasi EV di dalam negeri didorong dengan sejumlah insentif yang telah disiapkan. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan insentif kendaraan listrik yang disiapkan bakal jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan sejumlah negara di Asean, seperti Thailand dan Vietnam. Pemerintah berencana untuk menyisipkan sejumlah insentif tambahan yang tidak ditawarkan Thailand untuk mendorong investasi, serta penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri, seperti pemotongan pajak pertambahan nilai (PPN) dari semula 11% menjadi hanya 1%. Selain itu, ada subsidi pembelian sepeda motor listrik sebesar Rp7 juta per unit, dan Rp5 juta untuk konversi sepeda motor konvensional menjadi berbasis setrum. Deputi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan bahwa pemerintah juga mempertimbangkan untuk memberikan diskon bea masuk impor EV completely built up (CBU). “Izin CBU bisa diberikan kalau mereka berkomitmen untuk investasi pabrik di dalam negeri. Jadi mereka bisa impor CBU ketika periode konstruksi pabrik,” katanya, Selasa (21/2)

Geliat perekonomian Indonesia terus memperlihatkan harapan kebangkitan seiring dengan perbaikan sejumlah indikator yang kali ini berasal dari mulai pulihnya penjualan kendaraan roda empat. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kamis (12/1), menunjukkan penjualan kendaraan roda empat sepanjang 2022 mencapai 1,013 juta unit atau tumbuh 17,4% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Kinerja tersebut kian mendekati kondisi prapandemi sebanyak 1,1 juta unit pada 2019, sekaligus menepis angka pesimistis sebelumnya yang diperkirakan sebesar 900.000 unit. Menurut data Gaikindo, total penjualan ritel tahun lalu itu melonjak 150.224 unit dibandingkan 863.358 unit pada periode 2021. Adapun dari sisi wholesales, penjualan mobil ikut memperlihatkan pertumbuhan. Selain akibat dari mulai pulihnya aktivitas masyarakat, efektivitas insentif perpajakan juga diyakini menjadi katalis moncer­nya kinerja penjualan. Insentif yang digelontorkan pemerintah tersebut berhasil membangun gairah pasar dan mendorong tingginya permintaan. Insentif PPnBM itu tak hanya memberi benefit kepada industri otomotif tetapi juga industri penunjang lain seperti baja, komponen, ban, hingga pembiayaan. Di samping itu, peningkatan penjualan juga dirasakan untuk mobil listrik dan hybrid yang mengalami sengatan elektrifikasi permintaan pada tahun lalu. Penjualan mobil listrik Januari—November sebesar 7.923 unit dan perkiraan sepanjang 2022 bisa mencapai 8.500 unit. Data Gaikindo untuk electric vehicle yang terjual tahun lalu hanya 687 unit. Kendati begitu, prospek bisnis 2023 yang tetap bersinar ini harus dibarengi dengan upaya sungguh-sungguh untuk dapat memenuhi suplai sesuai dengan minat masyarakat. Masih banyak tantangan yang harus direspons pemerintah, salah satunya dari kendala kelangkaan semikonduktor (cip) global. Bila dibiarkan tanpa solusi jangka menengah dan panjang, isu kelangkaan semikonduktor ini akan senantiasa memengaruhi lamanya pelanggan untuk bisa mendapatkan mobil.

Pemerintah akan mengguyur insentif pembelian kendaraan listrik. Jika tak ada aral melintang, aturan insentif pembelian mobil dan sepeda motor listrik ini berlaku mulai Maret 2023. "Rencananya aturan insentif pembelian kendaraan listrik sudah berjalan Maret 2023," ungkap Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Senin (20/2) malam. Subsidi yang dimaksud menyasar motor listrik maupun mobil listrik. Belum ketahuan berapa total anggaran yang disiapkan untuk program ini. Pemerintah berencana menyediakan subsidi Rp 7 juta per unit untuk pembelian motor listrik maupun konversi motor listrik. Target pemerintah, realisasi subsidi konversi bisa mencapai 50.000 unit pada tahun ini, sementara volume penyaluran subsidi untuk pembelian motor listrik kurang lebih serupa. Dengan kata lain, alokasi dana subsidi pembelian baru dan konversi sepeda motor listrik mencapai Rp 700 miliar. Namun, tidak semua pembelian kendaraan listrik bisa mendapatkan subsidi. Arifin bilang, penyaluran subsidi diprioritaskan bagi kendaraan listrik yang diproduksi di dalam negeri. Saat ini, pemerintah masih membahas batas minimum Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk penyaluran subsidi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) penyaluran subsidi listrik diharapkan bisa terbit di awal Maret 2023.

KARAWANG, ID – PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mencetak sejarah dengan melakukan ekspor perdana kendaraan elektrifikasi buatan Indonesia, Kijang Innova Zenix hybrid, pada Selasa (21/02/2023). Tahun ini, sebanyak 2.000 unit kendaraan listrik  dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) mencapai 70% tersebut, akan diekspor ke 27 negara. Ekspor kendaraan yang diproduksi di pabrik Toyota di Karawang, Jawa Barat itu menandai peningkatan level kapabilitas dan keunggulan industri manufaktur otomotif nasional melalui produk berteknologi tinggi ke level berikutnya. Ekspor Kijang Innova Zenix Hybrid juga memperkuat posisi Toyota Indonesia sebagai basis produksi dan ekspor global Toyota di kawasan Asia-Pasifik. “Ekspor perdana kendaraan elektrifikasi ini merupakan bagian dari upaya Toyota Indonesia untuk turut serta dalam mencapai target pemerintah yaitu dekarbonisasi. Ekspor mobil utuh ini juga tentunya termasuk baterai elektrifikasi yang dirakit lokal di pabrik kami di Karawang,” ujar Presiden Direktur TMMIN Warih Andang Tjahjono pada acara pelepasan ekspor perdana Kijang Innova Zenix di Toyota Plant 3, Karawang, Jawa Barat, Selasa (21/02/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID – Ekspor kendaraan dalam bentuk utuh (completey build up/CBU) diperkirakan menembus 500 ribu unit tahun ini, sejalan dengan rencana produsen otomotif di dalam negeri yang akan terus menambah jumlah pengiriman dan negara-negara tujuan baru. Ekspor tersebut akan menjadi tertinggi sepanjang sejarah industri otomotif Tanah Air, naik 5,7% dibanding tahun lalu sebanyak 473 ribu unit. “Kita mengupayakan (tembus 500 ribu unit), karena potensi ada. Australia memiliki potensi besar untuk menjadi negara tujuan ekspor baru, Jepang juga masih potensial,” kata Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (20/02/2023). Kukuh melihat, potensi peningkatan ekspor masih sangat terbuka, terlebih dari Australia yang pasarnya sangat besar. Sejak 2017, tidak ada prinsipal yang memproduksi kendaraan di Australia, sehingga negara tersebut saat ini mengimpor 100% kendaraan dari luar negeri. “Ada brand-brand tertentu yang sudah beroperasi di Indonesia, rutin mengirim mobil ke sana dengan rentang 30-50 ribu unit per tahun dari pabrik di negara lain. Kalau jumlah tersebut produksinya bisa dipindahkan ke Indonesia untuk dikirim ke Australia, tentunya dapat menambah volume ekspor,” ucap Kukuh. (Yetede)

Industri otomotif nasional diharapkan mampu meraup pangsa pasar global lebih besar dan menjadi penyumbang devisa penting bagi negara. Presiden Jokowi pada pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 di JIExpo, Jakarta, Kamis (16/2) mendorong dilakukannya ekspor lebih besar oleh industri otomotif nasional yang beberapa tahun terakhir berkinerja impresif dan memiliki prospek  cerah pada 2023 meski ekonomi global dalam bayang-bayang resesi. Indonesia mungkin belum menjadi pemain menonjol di dunia, tetapi perkembangan industri otomotif Indonesia beberapa tahun terakhir dinilai pengamat mulai mengusik dominasi tak terbantahkan Thailand sebagai manufacturing hub otomotif yang kompetitif di Asia setelah Jepang dan Korea Selatan; China, India. Keunggulan Thailand adalah biaya produksi lebih rendah, infrastruktur yang baik, serta kebijakan pemerintah yang mendukung.

Industri otomotif kita mulai unjuk gigi pada 2014, terutama karena didukung kekuatan daya serap di pasar domestik. Dengan meningkatnya produksi, skala ekonomi bisa dicapai sehingga cukup kompetitif saat memasuki pasar ekspor. Status Indonesia berubah menjadi eksportir neto kendaraan pada 2013 dengan ekspor terus meningkat, mencapai 600.000 unit saat ini, dan volume produksi kian mengejar Thailand. Ekspor otomotif Indonesia juga merambah puluhan negara. Untuk lebih merebut pangsa pasar ekspor perlu dukungan insentif, kebijakan fiskal, perbaikan infrastruktur, dan kemudahan investasi agar biaya  produksi kian bisa ditekan dan harga jual ekspor lebih kompetitif lagi. (Yoga)