Ditengah pandemi dan keterbatasan anggaran untuk penanganan dampak Covid-19, desakan meniadakan kelas-kelas pelatihan daring yang tidak relevan kian menguat apalagi perusahaan platform digital selaku mitra diketahui boleh mendapat komisi dari biaya pelatihan program berdasarkan Pasal 52 Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020. Hal ini turut dikonfirmasi Direktur Kemitraan dan Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji W Ruky yang dikonfirmasi, Senin (27/4/2020), Dari anggaran Rp 20 triliun Kartu Prakerja, sebanyak Rp 5,6 triliun dialokasikan untuk biaya pelatihan daring. Ada delapan perusahaan platform digital yang menjadi mitra Program Kartu Prakerja, Delapan mitra itu adalah Tokopedia, Ruangguru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) Kementerian Ketenagakerjaan.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, sumber persoalan Kartu Prakerja adalah kelas-kelas pelatihan daring yang tidak efektif dan tidak relevan di tengah pandemi Covid-19 dan cara terbaik untuk menyudahi polemik Kartu Prakerja adalah menghapus kelas-kelas pelatihan itu. Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia Andi W Sinaga setuju dengan pendapat tersebut dan mengatakan Kartu Prakerja terbukti tidak membantu perekonomian, ia berpendapat bantuan tunai lebih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja

Muchammad Romzi, Direktur Sistem Informasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) kepada KONTAN, Senin (27/4) mengatakan saat pihaknya ini sedang mendata dampak sosial ekonomi dari krisis akibat pandemi Covid-19 namun belum bisa dipublikasikan karena belum final dan rencananya akan rilis awal Mei mendatang. Berdasarkan saat ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2019 sebesar 5,28% dari angkatan kerja. Versi skenario berat, TPT tahun ini naik menjadi 7,33% dan dalam skenario sangat berat naik menjadi 9,02% dari angkatan kerja. Hal yang serupa juga turut diperkirakan pemerintah melalui estimasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jumlah pengangguran 2020 bisa bertambah 2,9 juta orang untuk skenario berat. Dan bisa bertambah 5,23 juta orang untuk skenario sangat berat.

Ekonom Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira juga menyarankan agar pemerintah mengalihkan anggaran untuk program Kartu Prakerja menjadi BLT. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy menambahkan, efektivitas program prakerja bergantung pada kesesuaian antara kurikulum dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, terutama oleh industri manufaktur.

Pandemi Covid-19 membuat industri manufaktur melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Contohnya, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) telah merumahkan 80% karyawan atau 2,1 juta orang dari total tenaga kerja 2,6 juta orang, sedangkan industri makanan dan minuman (mamin) olahan hanya bisa bertahan 1-5 bulan. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa mengatakan, sejak minggu lalu, banyak order TPT dibatalkan, pada saat yang sama, pasar dalam negeri sebagai contoh di Tanah Abang tutup, sehingga pasar baik ekspor maupun local habis. Rata-rata perusahaan tekstil akan kehabisan arus kas pada Juni, ditambah pembayaran dari departement store yang mundur sejak Maret sampai saat ini. Untuk itu, Jemmy meminta pemerintah dapat membantu arus kas pengusaha TPT dengan membebaskan biaya listrik dan gas saat tidak digunakan, pembayaran PPN April yang harus dibayar Mei bisa diberikan kelonggaran.

Jemmy mengingatkan, jika pasca-pandemi, industri TPT tidak diproteksi pemerintah, pasar garmen dalam negeri akan dibanjiri produk impor dari Bangladesh, India, dan Vietnam. Untuk itu, API sudah usulkan ke pemerintah agar garmen bisa dikenakan safeguard sehingga barang impor tidak mudah masuk ke Indonesia dan TPT yang tadinya orientasi ekspor bisa memenuhi permintaan local. Ketua Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu) Dwi Ranny Pertiwi mengatakan, saat ini sudah 30% industri jamu yang merumahkan karyawan. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) membuat distribusi dan pemasaran barang ke wilayah ikut terdampak, khususnya di wilayah Kalimantan dan Indonesia timur, yang pada ujungnya membuat penurunan penjualan.

Sementara, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan berdasarkan hasil survei yang dilakukan pihaknya, para pelaku industri makanan dan minuman hanya mampu bertahan antara 1-5 bulan jika tidak ada pertolongan dari pemerintah. Pelaku industri mamin mengaku penjualan mereka turun 20-40% akibat pandemi Covid-19 dan menyatakan ragu dan tak yakin dalam menjamin pembayaran upah karyawan dan tunjangan hari raya (THR) secara utuh. Dilain tempat, Ketua Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi Vincent Harjanto mengingatkan, harga obat dapat terus meningkat yang dipicu kenaikan harga bahan baku ditambah dengan ongkos angkut bahan obat-obatan yang juga terkerek naik selama merebaknya virus corona. 

Pandemi korona berdampak langsung pada permintaan ekspor. Pemerintah diharapkan membagikan ikan tuna kalengan dalam skema bantuan sosial dan dapur umum. Produk ikan tuna kalengan Sulawesi Utara mencari pasar dalam negeri, seiring anjloknya permintaan ekspor saat pandemi Covid-19. Pemerintah provinsi berupaya mendorong peningkatan konsumsi demi menghindari bertambahnya pengangguran.

Kepala Dinas Perikanan Sulawesi UtaraTienneke Adam, Minggu (26/4/2020) menjelaskan, Tujuh dari 14 pabrik ikan kaleng terbesar di Indonesia berlokasi di Bitung,  banyak pelanggan dari negara tujuan ekspor membatalkan pembelian. Akibatnya, ada overstock (kelebihan pasokan) di Bitung Kendati demikian, kata Tienneke, Pemprov Suluttelah minta pengusaha tidak menghentikan produksi. Setiap pabrik mempekerjakan rata-rata 500 orang. Jika produksi terhenti, beban pengangguran di Sulut akan bertambah. Saat ini saja, lebih dari 250.000 orang tercatat sebagai warga miskin dan warga miskin baru.

Disisi lain, kemampuan perusahaan ada batasnya. Bisa saja pengangguran makin banyak kalau produk ikan kaleng tidak terserap terus. Sebagai alternatif, Tienneke meminta Pemprov Sulut, pemerintah daerah lain, dan pemerintah pusat memasukkan ikan kaleng dalam negeri dalam paket-paket bantuan sosial atau di dapur-dapur umum. Menurutnya, Kebijakan itu tidak hanya akan mencegah bertambahnya pengangguran, tetapi juga menjaga kualitas gizi masyarakat.

Vice President PT Samudra Mandiri Sentosa (SMS), Abrizal Ang, mengatakan produksi susut jadi 20-30 ton per hari. Dari jumlah itu, 95 persen produksi dibeli Uni Eropa dan AS memenuhi kebutuhan hotel dan restoran yang bisnisnya mati, tidak bisa bayar distributor di negaranya sehingga banyak pesanan dibatalkan sehingga stok menumpuk di gudang di Jakarta. Dampaknya, dari total 800-1.000 karyawan, 400-600 pekerja yang masih aktif bekerja. Sebagian besar pekerja harian lepas dirumahkan untuk sementara. Abrizal melanjutkan, Kendati permintaan tuna kaleng besar dari restoran dan hotel di negara lain turun, permintaan tuna kaleng kemasan 200 gram justru meningkat dua kali lipat, baik di dalam maupun di luar negeri. Ia menduga terkait penerapan bekerja dari rumah (WFH) dan pesanan dari Kementerian Sosial dan dinas sosial dari beberapa daerah.

Sementara itu, perusahaan pengalengan ikan yang tak berorientasi ekspor, seperti PT DehoCanningCompany,tidak terimbas Covid-19. Achmad Ichsan, kepala bagian pengalengan perusahaan itu mengatakan perusahaannya konstan memproduksi 3 ton per ikan kaleng ukuran 200 gram per hari. Meski demikian, jumlah pegawai tetap dikurangi dari sekitar 100 jadi 60 orang dan menerapkan berbagai anjuran pemerintah agar menjaga jarak dan mempertahankan kebersihan diri di tempat kerja

Ditempat lain, perusahaan perikanan tangkap turut terdampak penurunan ekspor perusahaan pengalengan ikan. Tedy, pemilik PT Arta SamuderaPasifik yang memasok ikan ke beberapa perusahaan pengalengan ikan tuna mengatakan banyak bahan baku yang tak terserap, bahkan beberapa perusahaan pengalengan ikan terpaksa berutang dalam membeli ikan tuna darinya.

Menurut Kepala Ekonom PT Bank CIMB Niaga Tbk Adrian Panggabean dan Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan, krisis ekonomi tahun ini berbeda dengan krisis yang dihadapi Indonesia tahun 1998 dan 2008. Krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 saat ini memiliki tiga dimensi, yaitu virus korona, pengendalian penyebaran virus, dan dampak ekonominya.

Sejumlah analisis menunjukkan, vaksin Covid-19 diperkirakan butuh waktu 12-18 bulan untuk dapat diterapkan ke manusia. Artinya, kemungkinan pandemi Covid-19 baru selesai semester I-2021. Semakin lama PSBB, pemulihan ekonomi perlu waktu yang lebih lama. Disisi lain, pemulihan ekonomi bisa berlangsung lebih cepat jika ada kerja sama global yang dilakukan banyak negara. Sayangnya, penuntasan krisis kali ini tampak lebih sulit lantaran timbulnya polarisasi, seperti Rusia dengan negara anggota OPEC (Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak), persaingan China dengan Amerika Serikat, ataupun kelompok negara kaya dengan negara miskin

Pandemi virus corona (Covid-19) terus mengalami peningkatan di Indonesia. Kondisi ini berpotensi mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran skala besar, hal ini sebagaimana disampaikan Center of Reform on Economics (Core) Indonesia dalam pernyataan tertulis yang diterima KONTAN, Rabu (15/4), tambahan jumlah pengangguran terbuka terjadi diproyeksi terutama di Jawa mencapai 6,94 juta orang dengan skenario berat. Disisi lain, pemerintah memperkirakan, jumlah pengangguran 2020 bisa bertambah 2,9 juta orang untuk skenario berat. Dan bisa bertambah 5,2 juta orang untuk skenario sangat berat.

Pandemi Covid-19 semakin menekan perekonomian dalam negeri. Bahkan, ekonomi Indonesia berpotensi besar memasuki resesi mulai periode kuartal II-2020 berdasarkan proyeksi Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri dalam dialog daringnya, Rabu (15/4). Tanda-tanda resesi terlihat dari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), efisiensi tenaga kerja maupun ketidak mampuan banyak perusahaan membayar utang bank maupun bunganya. Menurutnya Produk Domestik Bruto (PDB) akan jatuh ke level negative disebabkan aktivitas konsumsi yang menjadi penyumbang terbesar dalam tren melemah. Begitu pula dengan investasi, tengah turun dalam meski periode April-Juni merupakan momentum high season, Ramadan dan Idul Fitri yang biasanya membuat konsumsi rumah tangga paling tinggi.

Perekonomian global terus berada dalam situasi sulit selama vaksin Covid-19 belum ditemukan. Lalu saat anti virus sudah ada, aktivitas bisnis butuh waktu untuk recovery dari dampak pandemi. "Butuh enam bulan sampai satu tahun untuk konsolidasi dari tahap normal ketika vaksinnya ketemu," tambah dia. Meskipun demikian, Chatib melihat situasi ekonomi saat ini berbeda dengan krisis ekonomi 1998 yang diakibatkan situasi ekonomi domestik yang rapuh serta korupsi yang merajalela. Sementara saat ini, resesi dialami secara global akibat adanya pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengamini adanya potensi resesi Indonesia tahun ini. Perkiraannya, tekanan ekonomi paking berat terjadi di kuartal kedua, "Kalau kondisi berat cukup panjang atau bahkan resesi dua kuartal berturut-turut, GDP (gross domestic product) Indonesia bisa negatif. Tapi kami upayakan tidak terjadi," tandas Menkeu. Di kuartal ketiga nanti ekonomi diperkirakan tumbuh lebih baik di kisaran 1,5%-2,8% dalam skenario berat.

Sejak ditetapkan sebagai salah satu Negara episentrum wabah COVID-19 pada 2 Maret lalu oleh Presiden Joko Widodo, pemerintah segera melakukan upaya mitigasi melalui pembatasan sosial, tes massal, penutupan sekolah, universitas, dan fasilitas umum serta pengurangan kegiatan perkantoran. Namun langkah tersebut mengakibatkan perekonomian nasional “tersungkur”, Menteri Keuangan mengestimasi perekonomian nasional hanya akan tumbuh sampai dengan 2,5% jika wabah COVID-19 tidak dapat tertangani dalam waktu 6 bulan dan terjadi total lockdown. Namun, apabila lebih cepat, perekonomian masih dapat tumbuh sebesar 4%.

Pierre-Olivier Gourinchas (2020), profesor ekonomi dari Princeton University, dalam studinya menghadapi wabah COVID-19, memberikan rekomendasi beberapa tujuan kebijakan ekonomi makro untuk mencegah krisis kesehatan berkembang menjadi krisis Ekonomi melalui beberapa metode antara lain :

1. kebijakan fiscal dan moneter harus mendukung program kesehatan dalam menangain covid-19;
2. Menjaga daya beli masyarakat;
3. Mencegah kebangkruta usaha;
4. menjaga fungsi intermediasi lembaga keuangan, terutama dalam mengantisipasi melonjaknya non-performing loans akibat turunnya kinerja dunia usaha.

Paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah telah sesuai dengan rekomendasi Gourinchas (2020), tetapi ruang lingkupnya masih terbatas pada mencegah kebangkrutan usaha serta menjaga likuiditas dan fungsi intermediasi lembaga keuangan.dengan menyesuaikan kondisi yang dapat dipenuhi terlebih dahulu.

Di sisil lain, pemerintah nampaknya memanfaatkan sense of crisis penanganan pandemi untuk melakukan reformasi yang fundamental antara lain:

1. Pengenaan pajak atas kegiatan PMSE atau anti tax-avoidance rule yang telah diimplementasikan oleh banyak negara demi menjaga basis pemajakannya dari ‘erosi’ ekonomi digital.
2. Penggunaan akad syariah dalam penerbitan recovery bonds dan skema pinjaman likuiditas merupakan momentum bagi sistem keuangan syariah untuk, sekali lagi, menjadi penyelamat perekonomian dari resesi

Pandemi virus corona atau Covid-19 akhirnya memakan korban dari kalangan pekerja. Berdasarkan data laman Instagram resmi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, hingga data penutupan 4 April 2020, sebanyak 30.137 pekerja dari 3.348 perusahaan mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sementara 132.279 pekerja dari 14.697 perusahaan dirumahkan tanpa menerima upah (unpaid leave). Banyak perusahaan tidak bisa beroperasi lantaran terdampak corona.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjornga mengakui bahwa untuk sektor industri tertentu memang sudah terjadi PHK. Misalnya sektor usaha pariwisata dan turunannya, termasuk perhotelan, restoran, kafe, katering, travel yang sejak 1,5 bulan lalu sudah mengalami keterpurukan. Bahkan berbagai pusat hiburan tutup sampai 19 April 2020 dan berlanjut selama bulan puasa. Praktis selama bulan ini, industri hiburan tidak ada pemasukan. Pekerja sektor perdagangan juga terdampak akibat tak beroperasinya sejumlah pusat perbelanjaan. Dia menyatakan, sejauh ini pengusaha mencoba sekuat tenaga tidak melakukan PHK.

Sarman menambahkan, kalangan pengusaha sudah berusaha supaya roda bisnis tetap berjalan. Salah satu terobosan yang dilakukan misalnya dengan menggencarkan penjualan secara daring (online). Pemanfaatan penjualan daring ini utamanya ditempuh oleh peritel pakaian dan peralatan rumah tangga, serta pebisnis sembako. Konveksi rumah tangga yang selama ini memproduksi pakaian juga berbenah. Mereka memproduksi masker, hingga beralih haluan terjun ke bisnis penjualan bahan pangan pokok via online. Untuk itu ia meminta agar pemerintah bisa memperluas insentif bagi pengusaha untuk mengurangi beban operasional pengusaha. Salah satu permintaannya adalah meminta pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaaan, BPJS Kesehatan dan lainnya bisa digratiskan selama tiga bulan sampai empat bulan. Insentif ini melengkapi sejumlah insentif dan pengurangan pajak yang sudah dirancang oleh pemerintah.