Penjualan tekstil dan garmen domestik terancam anjlok di tengah kelesuan aktivitas jual-beli setelah Indonesia terserang wabah corona (Covid-19). Jika pemerintah tak menyuntik insentif di industri ini, maka ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya ini bukan hal yang mustahil. Sekretaris Jenderal Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma G Wiraswasta, memperkirakan permintaan garmen dan produk tekstil jadi pada tahun ini hanya 1,7 juta ton. Jumlah itu melorot 20% dibandingkan konsumsi tahun lalu yang mencapai 2,1 juta ton.

Kondisi kelabu juga dialami pasar tekstil ekspor. Wakil Direktur Utama PT Pan Brothers Tbk (PBRX), Anne Patricia Sutanto menyatakan pasar mancanegara terdampak kebijakan lockdown negara tujuan ekspor. Industri tekstil secara umum sebelumnya membidik pertumbuhan ekspor di kisaran 10%. Namun di tengah kondisi ini bisa flat seperti tahun lalu saja sudah bagus.

Meski penjualan merosot, industri tekstil tak mengendorkan produksi karena mesin pabrik harus berjalan nonstop untuk tetap efisien. Hal ini menyebabkan arus kas (cashflow) terganggu. Ravi Shankar, Ketua Umum APSyFI dan Presiden Direktur PT Asia Pacific Fibers Tbk (POLY) mengakui banyak perusahaan yang menjalankan bisnis dengan cashflow pas-pasan. Jika kondisi ini belum berubah, bukan tak mungkin perusahaan mengurangi tenaga kerjanya. Untuk itu, pelaku industri berharap ada relaksasi bagi industri untuk keadaan darurat ini, salah satunya berupa perlindungan tarif (safeguard) untuk produk pakaian jadi. Pelaku industri tekstil juga mengharapkan stimulus, seperti relaksasi penurunan bunga kredit pinjaman serta keringanan PPh Badan 50% pada tahun ini.

Pemerintah harus waspada menghadapi ancaman krisis. Tak satu pun bisa meramal kapan sebaran virus korona (Covid-19) akan berakhir. Yang nampak adalah efek lanjut dari sebaran virus corona.  Virus corona sukses menghantui pasar keuangan dan pasar modal di seluruh dunia. Tak hanya di pasar keuangan, tapi juga surat utang serta harga komoditas energi. Paparan efek lanjut Covid-19 juga menghantam Indonesia. Indeks jatuh di level 3.989 di penutupan Senin (23/3). Kurs rupiah terkapar menjadi Rp 16. 575 per dollar AS.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira melihat, year to date (ytd), rupiah telah terdepresiasi 19,3% terhadap dollar AS. Hal ini sudah masuk pra kondisi sebelum krisis keuangan. IHSG sejak awal tahun telah jatuh 36,6%. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Raden Pardede berpendapat, kondisi saat ini belum ke arah ke krisis keuangan. Raden yang pernah menjabat sekretaris KSSK itu menyarankan agar KSSK memantau semua indikator dengan cermat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak menampik bila tantangan ekonomi Indonesia saat ini berat. Tapi, pemerintah terus berupaya membuat kebijakan tepat guna mengantisipasi dan merespon kondisi terkini yang terus memburuk. Dalam banyak kesempatan, Menkeu mengaku jika pemerintah terus menyempurnakan protokol manajemen krisis (PMK) meski tak berharap protokol itu digunakan. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu Luky Alfirman menegaskan, Kemkeu sudah memiliki langkah-langkah penanganan yang sesuai dengan protokol manajemen krisis. Salah satunya Bonds Stabilization Framework (BSF). Yakni intervensi ke pasar surat berharga negara (SBN) guna menjaga stabilitas harga. Pemerintah dalam jangka pendek bisa membeli SBN di pasar sekunder. Jangka menengah pemerintah membentuk bond stabilization fund. Dirjen Anggaran Askolani menambahkan, pemerintah punya anggaran Rp 10 triliun- Rp 15 triliun di APBN 2020 sebagai bantalan fiskal (fiscal buffer). Sebagian dana sudah digunakan untuk paket stimulus ekonomi pertama dan kedua dalam meredam efek Covid-19 ke ekonomi.

Wabah corona Covid-19 di Indonesia kian meluas. Pemerintah mengimbau masyarakat tetap tinggal di rumah dan melakukan kegiatan lain yang tidak penting. Peringatan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus korona Covid-19. Tapi berkurangnya pergerakan penduduk ini akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Semua sektor usaha di luar bahan makanan pokok, sektor kesehatan, hingga telekomunikasi terkena dampaknya.

Meskipun sektor pangan, kesehatan dan telekomunikasi meningkat dan bisa mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), porsi kontribusi terhadap PDB relatif kecil. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) porsinya masih di bawah 5%. Di sisi lain, pemerintah mengeluarkan stimulus baik fiskal maupun nonfiskal untuk menangkal dampak wabah Covid-19. Bank Indonesia (BI) juga telah mengguyur sejumlah mengguyurkan likuiditas ke pasar maupun stabilisasi nilai tukar rupiah. Namun, insentif tersebut, terutama yang berhubungan dengan konsumsi rumah tangga seperti suku bunga rendah, baru terasa efektif jika kondisi Indonesia mulai memasuki tahap pemulihan. Karena itulah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan, pertumbuhan ekonomi tahun ini masih bisa di atas 4% dengan skenario moderat. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa hanya 2,5% bahkan 0% jika durasi Covid-19 lebih dari tiga bulan sampai enam bulan. Terutama jika penanganan bencana Covid-19 ini dengan cara lockdown.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira juga memprediksikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah. Perkiraan Bhima, pertumbuhan ekonomi anjlok di bawah 3,8% dengan asumsi Covid-19 bisa teratasi dalam waktu dekat. Bahkan dalam skenario terburuk, Bhima memproyeksikan Indonesia berpotensi masuk krisis ekonomi apabila wabah ini bertahan selama enam bulan.

Ekonomi kita tahun ini benar-benar berat. Belum kelar perang dagang, wabah Covid-19 yang disebabkan virus corona menerjang sejak Desember 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, tekanan ekonomi akibat virus corona lebih rumit ketimbang krisis 2008. "Bedanya, saat itu hanya sektor keuangan dan pasar modal, sekarang lebih kompleks karena memukul sektor riil," tandas Ani, panggilan karib Menkeu

Penyebaran virus corona membuat mobilisasi orang turun tajam. Aktivitas industri terhambat, tak hanya turunnya daya beli, tapi juga terjadi disrupsi rantai pasok. Efeknya, manufaktur terkapar. Sektor jasa juga terganggu. Mobilitas orang yang terbatas membuat bisnis jasa, horeka sampai bisnis penerbangan juga terpukul.  Efek lanjutannya bukan mustahil mengenai sektor keuangan. Pasalnya, banyak negara yang jadi mitra dagang Indonesia juga terpapar Covid-19. Ini akan menganggu kinerja ekspor dan impor kita. Jika ini terus berlanjut, potensi kredit bermasalah juga berpotensi naik, apalagi nilai tukar rupiah masih volatil.

Pemerintah memang telah menyiapkan kebijakan stimulus, mulai dari sektor pariwisata hingga penerbangan. Hanya, janji stimulus itu belum juga bisa berjalan 100%. Pemerintah bahkan sudah merancang stimulus kedua, kali ini untuk sektor riil, khususnya manufaktur. Mulai dari pemotongan pajak pribadi dan badan, pemangkasan bea masuk impor sampai relaksasi pembayaran kredit. Sebelumnya Bank Indonesia (BI) sudah memangkas bunga acuan dan melonggarkan likuiditas perbankan.

Catatan Kamar Dagang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, merebaknya virus corona sudah terjadi penurunan penjualan produk 25%-30% di banyak bisnis. Industri otomotif hingga pariwisata yang paling terdampak. Karena itu, Kadin minta pemerintah segera mengeluarkan stimulus. Salah satu yang penting memberi kemudahan impor dari negara -negara selain China, khususnya untuk impor bahan baku yang selama ini tergantung dari Tiongkok.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan, pemerintah harus segera merealisasikan insentif, bukan sekadar janji. Jika terlambat, momentum mengungkit ekonomi bisa benar-benar hilang. Ekonom Indef Bhima Yudhistira menambahkan, pemerintah harus berkejaran dengan waktu, karena risiko perlambatan ekonomi akibat corona tinggi.

PT Asabri mengakui penurunan nilai aset yang belum direalisasikan sebesar Rp 16,8 triliun di tahun 2019. Direktur Keuangan dan Investasi Asabri Rony Hanityo Apriyanto menjelaskan, penurunan tersebut terjadi di program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) serta Akumulasi Iuran Pensiun (AIP).

Jika dirinci, total nilai aset Asabri di program THT, JKK dan JKM turun dari Rp 19,4 triliun di 2018 menjadi Rp 10,6 triliun di tahun lalu. Sementara total aset AIP dari Rp 26,9 triliun di 2018 tersisa Rp 18,9 triliun per akhir 2019 lalu. “Kondisi liabilitas besar tapi dari aset Asabri turun pada dua program THT dan AIP yang mengalami penurunan kira-kira sekitar Rp 16 triliun, atau sifatnya unrealized loss,” kata Rony di gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/1). Unrealized loss Asabri terjadi karena penurunan nilai investasi di saham dan reksadana, yang menggunakan dana dari kedua program itu. Khususnya penurunan nilai saham yang dipegang Asabri di Inti Agri Resources Tbk (IIKP) dan Trada Alam Minera Tbk (TRAM) milik Heru Hidayat. Serta pada saham dari perusahaan milik Benny Tjokrosaputro yakni PT Hanson International Tbk (MYRX).“Karena penurunan nilai saham dan reksadana yang dimiliki dua orang tersebut yang tadinya nilai saham Rp 500 menjadi Rp 50. Jadi nilai investasi kami memang turun,” tambahnya.

Asabri telah menyiapkan beberapa langkah pemulihan. Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja menjelaskan meminta pertanggungjawaban utang jual beli saham kepada Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat. Menurut Sonny, kedua pebisnis itu mempunyai total utang saham dengan Asabri senilai Rp 10,6 triliun. “Kami sudah mendapat komitmen dari keduanya. Bahwa pemulihan tanggung jawab Heru sebesar Rp 5,8 triliun dan Benny sebesar Rp 5,1 triliun,” jelas dia di gedung DPR, Rabu