Bukan kali ini saja Indonesia menghadapi dampak sosial ekonomi akibat krisis ekonomi. Mencegah keterpurukan daya beli masyarakat menjadi benang merah penanganan krisis-krisis yang selama ini terjadi. Gejolak nilai mata uang yang memicu krisis ekonomi terjadi di beberapa negara di Asia pada 1997 termasuk Indonesia pun turut terimbas. Upaya memperbaiki nilai tukar rupiah ditempuh dengan kebijakan pengetatan likuiditas. Namun, kebijakan moneter ketat tersebut mendorong kenaikan suku bunga secara tajam. Pada November 1997, pemerintah melikuidasi 16 bank swasta nasional. Masyarakat yang khawatir dana mereka hilang berbondong-bondong menarik uang di bank. Akibatnya, terjadi kekacauan (rush), depresiasi rupiah dan peningkatan suku bunga menyebabkan sejumlah besar perusahaan tak sanggup membayar utang dan kredit. Kesulitan likuiditas dunia usaha mengakibatkan sebagian perusahaan mengurangi, bahkan menghentikan aktivitas sehingga jumlah pengangguran bertambah dan angka kemiskinan meningkat menjadi 49,5 juta orang.

Secara umum terdapat dua kebijakan yang diambil untuk meredam gejolak krisis. Pertama, dari sisi orientasi pembangunan. Kedua, dari aspek pembuatan program-program pemulihan ekonomi. Orientasi pertama kebijakan mendorong fungsi anggaran belanja pembangunan menjadi stabilisator kegiatan ekonomi dengan peninjauan ulang anggaran pembiayaan proyek-proyek pembangunan untuk mendukung kebijakan pemulihan kondisi perekonomian nasional melalui jaring pengaman sosial atau social safety net.

Publikasi Social Safety Net, Issues and Recent Experiences yang diterbitkan IMF mendefinisikannya sebagai sejumlah instrumen yang ditujukan untuk meringankan beban orang miskin akibat dampak buruk dari reformasi ekonomi. Hal ini meliputi subsidi, pengamanan sosial, dan proyek padat karya dengan sasaran yang jelas dengan tujuan meningkatkan daya beli masyarakat miskin sehingga mempunyai akses untuk membeli kebutuhan pokok, seperti bahan pangan, dan pelayanan transportasi.

Pelaksanaan program jaring pengaman sosial di Indonesia dikelompokkan dalam empat program, yaitu ketahanan pangan, padat karya, perlindungan sosial, serta program pengembangan industri kecil dan menengah. Pemerintah pun menerbitkan Keppres Nomor 190 Tahun 1998 tentang Pembentukan Gugus Tugas Peningkatan Jaring Pengaman Sosial. Program ini terus berlanjut pada tahun anggaran 1999/2000. Pemerintah mengalokasikan dana jaring pengaman sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan sasarannya kelompok masyarakat yang kesulitan memperoleh lapangan kerja dan kesempatan usaha.

Satu dekade setelah krisis ekonomi, muncul krisis keuangan global. Krisis global yang berawal dari macetnya kredit perumahan di Amerika Serikat pada 2007 ini dirasakan dampaknya ke seluruh dunia, termasuk Indonesia pada 2008. Tekanan krisis global terhadap produk domestik mengakibatkan gejolak pada kinerja ekspor-impor Indonesia. Penurunan permintaan dunia ditambah lesunya harga minyak dunia membuat lesu kinerja ekspor dan impor sehingga juga berdampak pada industri dalam negeri seperti manufaktur, perdagangan, hotel, dan restoran sehingga mengakibatkan pengurangan tenaga kerja dan menekan nilai tukar rupiah, hal ini terus berlangsung sampai awal 2009.

Menanggapi hal ini, pemerintah memberi stimulus fiskal. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga konsumsi rumah tangga tumbuh yang direalisasikan dengan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) serta berbagai subsidi seperti pajak minyak goreng, subsidi bahan bakar nabati, dan subsidi obat generik. Dari sisi perpajakan, pemerintah menurunkan tarif pajak orang pribadi agar pendapatan riil masyarakat meningkat sehingga diharapkan mendorong daya beli.

Saat ini, Indonesia menghadapi dampak ekonomi pandemi Covid-19. Pemerintah memberikan kebijakan stimulus I hingga III sebagai penguatan perlindungan sosial dan ekonomi. Kebijakan stimulus I fokus pada perkuatan perekonomian domestik 2020 melalui belanja. Kebijakan ini, antara lain, berupa percepatan pencairan belanja modal, bantuan sosial, transfer ke daerah dan dana desa, perluasan kartu sembako, subsidi bunga perubahan, insentif sektor pariwisata, dan Kartu rakerja.

Adapun paket stimulus II difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat dan kemudahan ekspor impor. Kebijakan jilid II dilakukan melalui kebijakan fiskal dan nonfiskal. Peluncuran stimulus III berfokus pada penanganan kesehatan, bantuan sosial, membantu dunia usaha, dan pemulihan ekonomi. Stimulus ini memberi tambahan belanja dan pembiayaan dalam bidang kesehatan dan belanja untuk bantuan social yang diantaranya penambahan jaring pengaman social, cadangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan operasi pasar serta mengalokasikan Kartu Prakerja.

Munculnya program Kartu Prakerja di tengah penanganan krisis menimbulkan polemik di masyarakat. Masyarakat melalui survey oleh media massa maupun daring oleh kajian Ismail Fahmi, mengungkapkan rasa pesimistis terhadap keberhasilan program Kartu Prakerja. Argumentasi yang disampaikan menyoroti faedah program tersebut, ada pula yang mengungkapkan persoalan sesungguhnya adalah lapangan pekerjaan yang menipis akibat krisis dan yang lain mengungkapkan bahwa program ini rentan disalahgunakan. Sedangkan dari sisi daring, percakapan didominasi dengan penolakan terhadap Kartu Prakerja dan desakan agar mengalihkan dana pelatihan ke bantuan langsung tunai yang dinilai lebih efektif mencegah dampak sosial ekonomi yang lebih luas. Program yang tepat sasaran harus menjadi prioritas kebijakan di tengah keterbatasan anggaran negara saat pandemi. Prioritas tersebut perlu diterapkan di tengah bayang-bayang defisit anggaran negara

Krisis akibat pandemi Covid-19 berdampak pada belanja iklan di media massa. Berdasarkan data Nielsen Advertising Intelligence tahun ini hingga Maret belanja iklan masih tumbuh positif, tetapi setelah itu melemah. Hal ini seperti dilansir Hellen Katherina, Direktur Eksekutif Nielsen Media Indonesia, ia juga mengatakan, pergeseran perilaku dan kebutuhan konsumen selama pembatasan sosial karena pandemi Covid-19 memicu beberapa merek mengambil kesempatan untuk banyak beriklan, antara lain yang berhubungan dengan layanan internet, layanan daring, serta produk makanan.

Secara umum, belanja iklan pemerintah dan partai politik turun, sedangkan iklan layanan daring dan peralatan telekomunikasi tetap naik. Mulai tahun ini ada 11 merek berhenti beriklan, antara lain yang berhubungan dengan produk baju, produk kecantikan, olahraga, juga agen dan tiket perjalanan. Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia Wenseslaus Manggut mengatakan, sejumlah merek tidak beriklan di halaman berita yang terkait Covid-19 agar brand mereka tidak muncul di sesuatu yang memunculkan perasaan waspada bagi pembaca.

Ketua Harian Serikat Perusahaan Pers (SPS), Januar Primadi Ruswita, membeberkan hasil survei yang dilakukan pihaknya terhadap 44 perusahaan pers menunjukkan pandemi Covid-19 sangat menekan bisnis media cetak. Dimana mayoritas perusahaan omzetnya turun lebih dari 40 persen. Bahkan separuh perusahaan pers anggota SPS Pusat telah memotong gaji karyawannya, dan efisiensi terbanyak pada sektor pengurangan volume cetak dan pengurangan halaman. Meski demikian, lebih dari separuh responden tidak berencana merumahkan karyawan tanpa digaji, namun opsi ini masih dikaji sebagian lainnya termasuk rencana memensiunkan karyawan.

Wenseslaus menambahkan, secara umum bisnis media digital juga turun dan berharap situasi seperti ini tidak berlanjut hingga kuartal pertama tahun depan, jika tidak, ada kemungkinan banyak yang tidak mampu bertahan sehingga skenario PHK akan terlihat rasional dan realistis.

Tren merosotnya pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat virus Korona (Covid-19) diprediksi akan berlanjut di kuartal II-2020. Setelah ekonomi hanya tumbuh 2,97% pada kuartal I-2020, maka angka lebih rendah bisa terjadi pada periode April-Juni tahun ini. Potensi amblesnya pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) ini karena melihat konsumsi rumah tangga yang sudah babak belur pada tiga bulan pertama 2020 yang hanya tumbuh 2,84% berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dari realisasi konsumsi rumah tangga itu menjadi cerminan akan terjadinya penurunan tingkat daya beli rumah tangga ditambah dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19 sehingga perputaran ekonomi masyarakat semakin sempit. Sri Mulyani menambahkan pada kuartal II-2020 belanja jasa transportasi akan merosot tajam, konsumsi pakaian dan alas kaki juga koreksi. Namun, konsumsi di sektor makanan dan kesehatan diperkirakan masih bisa tumbuh positif karena ada momentum Ramadan dan Lebaran Untuk itu, pemerintah saat ini akan melakukan ekspansi bantuan sosial (Bansos) yang ditargetkan bisa sampai mengkover 60% penduduk di seluruh Indonesia yang terdampak Covid-19. Adapun anggaran Bansos dalam rangka jaring pengaman sosial mencapai Rp 65 triliun.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2020 bisa hanya 0,4% year on year (yoy). Perkiraan ini menurun tak lepas dari realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I-2020 yang jauh lebih landai. Akan tetapi ia memperkirakan secercah harapan perekonomian bisa berangsur-angsur meningkat di kuartal ketiga.

Di lain sisi, Direktur Eksekutif Intitute for Development of economics and finance (Indef) Tauhid Ahmad memproyeksi kuartal II bakal memasuki skenario terberat dengan pertumbuhan ekonomi minus. Dimana prediksi serupa juga sempat diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Mohammad Faisal, meski kuartal ini ada momentum puasa dan Lebaran, menurut Faisal tetap tak akan mengerek konsumsi rumah tangga. Ekonom Universitas Indonesia yang juga Direktur Ekesekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi menyatakan, bila virus Korona selesai di bulan Juni-Juli, maka pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 akan minus namun recovery bisa terjadi di kuartal III dan IV tahun ini.

Banyaknya industri tekstil dan produk tekstil yang gulung tikar menggerus pendapatan regional Jawa Tengah dan Jawa Barat, dua provinsi yang dihuni sepertiga lebih penduduk Indonesia dengan 7 juta penduduk miskin dengan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menjadi salah satu penopangnya. Menurut Kementerian Perindustrian, Industri Tekstil merupakan industri prioritas dalam kerangka Making Indonesia 4.0 karena kontribusinya yang besar terhadap produk domestik bruto (PDB), selain itu, Industri Tekstil merupakan kontributor devisa ekspor manufaktur terbesar kedua setelah minyak sawit serta dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar

Meski demikian, saat ini industri TPT sedang dihadapkan pada persoalan sulit akibat pandemi Covid-19. Menurut catatan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), volume produksi TPT turun drastis dari tahun lalu, yakni mencapai 85 persen. Dengan hanya mampu berproduksi 1 juta ton hingga minggu kedua April. Kondisi ini menimbulkan persoalan arus kas yang berujung pada kemungkinan tutupnya sejumlah perusahaan TPT. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) lebih kurang 70 persen perusahaan TPT atau sekitar 4.000 perusahaan terancam tutup permanen jika tidak didukung dorongan stimulus dari pemerintah. Data di triwulan I-2020 menunjukkan sektor industri ini mencatat pertumbuhan minus 1,24 persen dibandingkan dengan triwulan I 2019 sedangkan periode tahun sebelumnya mencatat pertumbuhan positif 18,98 persen. Menyusutnya pertumbuhan industri TPT ini dinilai ikut menyeret pertumbuhan nasional ke arah yang sama.

Data dari API juga menunjukkan, jumlah tenaga kerja pada industri TPT tahun lalu menembus angka 2,7 juta orang. Hingga minggu kedua April tahun ini hanya tersisa 539.000 orang yang masih bekerja bisa dikatakan penurunan produksi dan penutupan tersebut berdampak pada pengurangan tenaga kerja yang juga mencapai 80 persen. Padahal mengacu data Organisasi Buruh Internasional (ILO) tahun 2017, sebagian besar tenaga kerja industri tekstil dan alas kaki Indonesia terserap di Pulau Jawa khususnya Jawa Tengah dan Jawa Barat yang menjadi provinsi dengan jumlah industri TPT terbanyak. Dimana Penyerapan Tenaga kerja dan Ekspor menunjukkan bahwa TPT menjadi industri vital bagi perekonomian di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sementara itu, pandemi Covid-19 mengharuskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) serta minimnya bahan baku impor dari yang sebagian besar dari China membuat sejumlah perusahaan tekstil terpaksa berhenti beroperasi.

Melambatnya industri TPT dalam negeri, khususnya di Jawa Barat dan Jawa Tengah, memberikan sinyal kuat kewaspadaan perekonomian nasional. Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah yang menjadi pusat industri TPT dalam negeri merupakan provinsi yang masuk empat besar pembentuk ekonomi nasional. Seperlima ekonomi nasional disumbang oleh kedua provinsi tersebut. Kedua provinsi di Pulau Jawa ini pun tercatat sebagai daerah pandemi Covid-19. Data Kementerian Kesehatan per 4 Mei 2020 menunjukkan, Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah termasuk dalam lima besar kawasan dengan angka kasus positif Covid-19 terbesar di Indonesia.

Melihat situasi ini, mempertahankan produksi TPT menjadi keharusan yang tak terhindarkan. Dalam jangka pendek, Industri TPT dapat mengubah produksi kain dan pakaian jadi menjadi pembuatan produk penunjang kesehatan, seperti masker dan alat pelindung diri. Stimulus khusus bagi industri TPT untuk tetap bertahan di tengah ketidakpastian juga menjadi kebutuhan mendesak saat ini. Dalam jangka menengah dan panjang, industri TPT boleh jadi tetap menjanjikan mengingat kebutuhan mode dunia yang sebenarnya terus meningkat dan bukan tidak mungkin Pandemi ini juga akan mempengaruhi tren busana sehingga strategi produksi TPT perlu dirumuskan ulang, khususnya antara pemerintah dan pelaku usaha.

Jika industri TPT dibiarkan berhenti beroperasi tanpa kepastian waktu, dapat dipastikan juga industri ini akan berakhir dengan kematian usaha. Tentunya hal tersebut tidak diharapkan terjadi. Tutupnya industri TPT berarti kematian industri padat karya yang akan menimbulkan efek domino pada peningkatan pengangguran, kemiskinan, dan persoalan ekonomi, dari tingkat regional yang akhirnya meluas ke skala nasional.

Efek domino pandemi Covid-19 yang makin memukul daya beli pada kuartal II/2020 bakal menjadi tantangan berat bagi emiten sektor barang konsumsi. Sejumlah korporasi merancang jurus untuk menjaga kinerja.

Direktur Keuangan PT Kino Indonesia Tbk. Budi Muljono mengatakan pihaknya sudah memprediksi bahwa kinerja keuangan kuartal kedua kemungkinan akan terpukul karena adanya PSBB.

Lebih lanjut, Budi menyatakan Kino masih berfokus pada penjualan produk hand sanitizer dengan merek Eskulin yang masih cukup menonjol di antara variasi produk lain yang diproduksi oleh perseroan. 

Senada, Direktur Keuangan PT Multi Bintang Indonesia Tbk. Sandra Pattenden juga menyatakan pada kuartal pertama, penjualan produk alkohol menunjukkan kinerja negatif tecermin dari penurunan volume bir hingga belasan persen. Hal tersebut diakibatkan oleh menurunnya pariwisata di Bali dan pembatasan di penjualan on trade sebagai bagian dari upaya menghambat penyebaran wabah.

Secara terpisah, Investor Relations PT Buyung Poetra Sembada Tbk. (HOKI) Dion Surijata membeberkan pihaknya sudah melakukan efisiensi dengan menekan beban promosi demi menjaga likuiditas perusahaan. 

Di sisi lain, produsen beras Topi Koki tersebut juga lebih berupaya untuk menjaga kualitas beras yang diproduksi. Harga jual beras masih mengacu pada aturan harga eceran tertinggi (HET) dari pemerintah.

Presiden Direktur dan CEO PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Anthoni Salim menuturkan perusahaan tetap memandang positif perekonomian Indonesia. Namun, emiten berkode saham INDF itu terus memantau perkembangan global maupun di dalam negeri secara cermat.

Strategi yang dilakukan oleh perseroan pada tahun ini ialah terus memperkuat model bisnis Indofood yang terintegrasi secara vertikal dan meraih peluang pertumbuhan di pasar dalam negeri maupun ekspor. 

Di sisi lain, dua raksasa emiten rokok PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) dan PT H.M. Sampoerna Tbk. masih mampu mencetak pertumbuhan laba pada kuartal I/2020. Laba bersih GGRM menebal 3,88% yoy menjadi Rp2,44 triliun saat pendapatan naik 4,06% yoy menjadi Rp27,26 triliun. 

Head of Research Mirae Asset Sekuritas Indonesia Hariyanto Wijaya mengatakan para pelaku pasar kehilangan salah satu momentum ekonomi terbesar sepanjang tahun, yakni musim libur Ramadan dan Lebaran yang biasanya menjadi musim orang berbelanja.

Dari hasil survei IHS Markit, yang melaporkan Purchasing Managers' Index (PMI)  Industri manufaktur Indonesia makin terpuruk akibat di titik nadir dan berada di posisi terendah sejak tahun 2011 dikarenakan pandemi virus korona Covid-19. Menurut Bernard Aw, Kepala Ekonom IHS Markit, ini merupakan Penurunan PMI posisi terendah sepanjang survei yang dilakukan IHS Markit hal ini dipengaruhi oleh penyebaran korona yang mengakibatkan penutupan pabrik. Di sisi lain permintaan anjlok, output produksi hingga permintaan baru terpuruk. Walhasil, kapasitas produksi berkurang besar sehingga kebutuhan tenaga kerja turun tajam. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pun mengintai. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan di sejumlah wilayah di Indonesia, terbukti memengaruhi tingkat produksi karena menyebabkan banyak perusahaan tutup sementara. Hal ini diperparah dengan penurunan permintaan baru, yang sebagian besar dari permintaan ekspor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja online dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR memperkirakan, penurunan kinerja manufaktur puncaknya terjadi di bulan April 2020, dan kemungkinan berlangsung sampai bulan Mei 2020. PMI ini yang terendah dibandingkan negara ASEAN lainnya. Penurunan kinerja manufaktur pada April juga turut berkontribusi terhadap penurunan kinerja impor dengan realisasi kuartal I-2020 mengalami kontraksi 3,7% terutama impor bahan baku dan modal.

Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat tidak menampik kinerja industri manufaktur akan terus mengalami penurunan sampai dengan kebijakan PSBB dicabut, ia memperkirakan butuh waktu lebih panjang untuk melakukan penyesuaian dengan keadaan pasar. Sehingga tak menutup kemungkinan, indeks PMI juga akan terus mengalami penurunan

Ketika ketidakpastian pasar akibat pandemi korona meningkat, prinsip cash is the king tampaknya menjadi pilihan para nasabah tajir di Tanah Air hal ini seperti dicatat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menurut data yang ada, sepanjang kuartal I-2020 simpanan nasabah bernilai di atas Rp 5 miliar tumbuh paling tinggi sementara nilai di bawah Rp 100 mencatat perlambatan paling tinggi dan simpanan berkisar Rp 100 juta hingga di bawah Rp 1 miliar juga minus

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah mengatakan, yang menopang pertumbuhan simpanan di atas Rp 5 miliar adalah dana milik pemerintah dan juga dana milik korporasi. Ia menambahkan, hal ini salah satunya disebabkan oleh terhentinya ekspansi akibat wabah korona dan permintaan di pasar menurun. Tapi jika Covid-19 berlangsung berlarut-larut, kondisi tersebut juga tak akan bertahan lama karena harus membayar operasional, gaji, utang bank dan lainnya.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira melihat ada indikasi kelas di sini. Kelas atas cenderung menabung dan menahan belanja. Sementara kelas menengah bawah mengambil simpanan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, seiring dengan berkurangnya pendapatan dan kehilangan pekerjaan.

EVP Head of Wealth Management Bank Commonwealth, Ivan Jaya mengakui, ada pertumbuhan dana bernilai besar dari high net worth individuals (HNWI) alias nasabah-nasabah tajir. Terutama di bank-bank besar maupun bank asing. Para nasabah memilih menempatkan dana di instrumen cukup likuid seperti deposito.

Sementara Direktur Konsumer Bank CIMB Niaga, Lani Darmawan mengatakan hingga Februari 2020 DPK berhasil naik 5% ytd. "Dana murah masih tumbuh di atas 10%. Sedangkan deposito tercatat melambat," kata Lani.

Krisis ekonomi datang lebih awal di Indonesia. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya diprediksi baru akan nampak pada kuartal II dan III tahun 2020 ini ternyata sudah nampak pada kuartal I-2020 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi hanya 2,97% yoy dan merupakan yang terendah dalam 19 tahun terakhir. Angka ini jauh dari prediksi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan bahkan beberapa ekonom.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan perlambatan Produk Domestik Bruto (PDB) dirasakanjuga negara-negara lain yang terdampak pandemi virus korona (Covid-19). Ia menambahkan bahwa salah satu biang kerok perlambatan ekonomi kuartal I adalah konsumsi rumah tangga yang ambruk. BPS mencatat konsumsi masyarakat hanya tumbuh 2,84% yoy disbanding periode sama tahun lalu tumbuh 5,02%.

Dilain sisi, Iskandar Simorangkir Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, meski capaian ekonomi di bawah perkiraan pemerintah namun masih merupakan prestasi bila membandingkan dengan negara-negara lain yang tumbuh negative. Pemerintah sendiri disebut sudah memasang kuda-kuda untuk menjaga ekonomi di tengah krisis akibat Covid-19 serta telah menambah anggaran belanja dan pembiayaan anggaran hingga RP 405,1 triliun untuk insentif penanganan efek Covid-19 terhadap perekonomian.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu menambahkan, pemerintah akan mempercepat penyaluran bantuan sosial untuk mencegah merosotnya daya beli masyarakat

Sementara dari sisi produksi, Masyita Crystallini, Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi mengatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan bantalan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM. Program ini akan diluncurkan untuk meringankan tekanan ekonomi bagi pelaku usaha, terutama ultra mikro dan UMKM dan diharapkan ekonomi pada kuartal IV membaik.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Akhmad Akbar Susamto mengingatkan, salah satu cara mendongkrak daya beli dan konsumsi dengan menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif listrik, dan gas yang menjadi konsumsi sekaligus komponen terbesar pengeluaran warga miskin. Meski mobilitas masyarakat dibatasi, harga BBM tetap berperan besar dalam mobilitas barang logistik.

Ekonom Institut Kebijakan Strategis Universitas Kebangsaan RI Eric Sugandi menambahkan, penurunan harga BBM dan energi akan mendorong tigkat daya beli masyarakat kelas menengah atas yang akan turut mendongkrak konsumsi.

Tahun ini sepertinya belum menjadi tahun yang membawa kabar gembira bagi harga komoditas ekspor Indonesia. Prediksi Bank Indonesia (BI), rata-rata harga komoditas sepanjang 2020 akan menurun 14,2%. Meski begitu, Gubernur BI Perry Warjiyo optimistis, komoditas ekspor bisa meroket 2021 sehingga rerata harganya bisa tumbuh di kisaran 12,9%.

Lebih lanjut, orang nomor satu di bank sentral tersebut pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memprediksi bahwa rata-rata harga minyak di akhir tahun ini bisa di level US$ 35 per barel, meski saat ini harga minyak dunia sempat jatuh.

Senada dengan Perry, Ekonom BCA David Sumual juga memprediksi harga komoditas ekspor masih ada harapan untuk meningkat termasuk harga minyak mentah. Apalagi, setelah nanti pandemi virus Korona Covid-19 sudah ada tanda-tanda akan berakhir karena restocking pasca Covid-19 dan harga minyak akan pulih pasca itu, dengan kondisi seperti itu, ekspor Indonesia berpotensi naik 15% di tahun 2021.

Sebelumnya Staf Khusus Presiden Arif Budimanta mengatakan, ekspor komoditas masih menjadi tulang punggung perekonomian, untuk itu agar menghilangkan ketergantungan ini, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan hilirisasi. Arif menyebut ada dua keuntungan dari kebijakan hilirisasi ini, yakni memperoleh nilai tambah dari proses pengolahannya dan juga terbebas dari ancaman fluktuasi harga komoditas secara tiba-tiba.

Wabah virus corona Covid-19 menumbangkan perekonomian Amerika Serikat (AS). Produk domestik brutonya (PDB) kontraksi 4,8% pada triwulan pertama 2020. Penurunan tersebut adalah yang terbesar dalam 12 tahun atau sejak krisis finansial global. Pemerintah AS pada Rabu (29/4) menekankan bahwa data yang ada belum dapat menunjukkan dampak penuh dari wabah Covid­19 terhadap ekonomi. Alasannya, sebagian besar dunia usaha tutup dan perintah tinggal di rumah bagi warga baru berlaku pada pekan terakhir Maret 2020.

Meski begitu, data terbaru PDB tersebut menunjukkan ekonomi AS tumbang, kalangan analis menyuarakan kekhawatiran apakah kebijakan-­kebijakan perdagangan Presiden Donald Trump akan terus membebani pertumbuhan di sepanjang 2020 dan wabah ini telah merenggut lebih dari 50.000 jiwa juga menghilangkan sekitar 26 juta lapangan kerja sejak pertengahan Maret 2020. Konsumsi pribadi anjlok 7,6% dan di berbagai sektor ekonomi, belanja turun tajam. Ekspor dan Impor juga turun. Asosiasi Transportasi Udara International atau International Air Transport Association (IATA) pada Rabu melaporkan bahwa trafik udara dunia menukik tajam 52,9% dan disebutkan sebagai penurunan terbesar dalam sejarah terakhir.

Ian Shepherdson, analis dari Pantheon Macroeonomics berpendapat kontraksi PDB dapat mencapai dua digit pada kuartal II. Data yang ada memperkuat pandangan kalangan ekonom bahwa ekonomi AS sudah dalam resesi yang sangat dalam, pendapat yang senada juga di katakan Chris Rupkey, kepala ekonom MUFG di New York, seperti dikutip Reuters. Hal ini juga ditekankan Paul Ashworth, kepala ekonom Capital Economics, seperti dikutip CNBC bahwa data yang ada dapat mengindikasikan kuartal kedua bakal menjadi yang terburuk sejak pasca ­Perang Dunia II.