LONDON, ID – Golongan rumah tangga di Inggris saat ini dihadapkan pada kenaikan tagihan listrik dan gas sebanyak 80% pada Jumat (26/8). Krisis biaya hidup ini semakin buruk pada saat Inggris tak lama lagi memasuki musim dingin. Regulator Kantor Pasar Gas dan Listrik The Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem) mengatakan, batas atas harga energinya – untuk menetapkan harga konsumen tanpa kesepakatan tetap dengan pemasok – akan naik mulai 1 Oktober, dari 1.971 poundsterling saat ini menjadi rerata 3.549 pounds (US$ 4.197) per tahun. Kondisi lebih parah diprediksi terjadi pada Januari tahun depan karena Ofgem melanjutkan pembaruan batasannya, dimana tagihan energi rata-rata diperkirakan mencapai 5.000 pounds atau lebih. Ofgem pun menuding penyebab kenaikan batas harganya dikarenakan lonjakan harga gas grosir global pasca pencabutan pembatasan terkait pandemi Covid-19 dan pembatasan pasokan dari Rusia. “Semua orang akan mendapat masalah,” tutur Diane Skidmore (72 tahun), yang tinggal di panti sosial di London selatan dan berpenghasilan 600 pounds sebulan.  (Yetede)

Kesabaran anggota koperasi simpan pinjam (KSP) yang saat ini berstatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kerap diuji. Sebab, pembayaran bertahap sesuai hasil homologasi sering tak dipenuhi. Saat ini ada delapan KSP yang berada dalam pantauan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) karena mengalami gagal bayar dan berstatus PKPU. Dua di antaranya, KSP Indosurya dan KSP Intidana sudah memiliki putusan pailit. Kemkop-UKM menyebut kerugian yang dialami anggota dari delapan KSP tersebut sekitar Rp 26 triliun. Catatan KONTAN, kerugian terbesar dialami anggota KSP Indosurya yang nilainya mencapai Rp 15,9 triliun.

Presiden Jokowi, pada pidato puncak peringatan Hari Keluarga Nasional 2022 di Lapangan Merdeka, Medan, Sumut, Kamis (7/7)  mengingatkan, dunia tengah menghadapi tantangan berat akibat pandemi Covid-19 dan perang Ukraina-Rusia. Harga beragam pangan dan energi di pasar internasional melonjak tajam. Pemerintah terus  berupaya memperkecil dampak inflasi global tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Menurut Presiden, walau harga minyak bumi saat ini naik dua kali lipat menjadi 110-120 dollar AS per barel, harga BBM jenis pertalite di Indonesia masih Rp 7.650 per liter karena disubsidi APBN. Indonesia masih mengimpor separuh kebutuhan BBM. Karena itu saat harga minyak internasional naik, negara membayar lebih banyak. Harga gas di pasar internasional, meningkat lima kali lipat. ”Padahal, gas, kita impor juga. Gede banget,” ujar Presiden. Beragam komoditas pangan di seluruh dunia juga sudah naik, 30 % – 50 %, untungnya, rakyat kita utamanya petani, masih berproduksi beras dan sampai saat ini harganya belum naik dan stoknya selalu ada.

Kendati beras dinilai relatif aman, Presiden tetap meminta kewaspadaan pada stabilitas harga pangan ditingkatkan. Alasannya, Indonesia masih mengimpor gandum sekitar 11 juta ton per tahun. Harga gandum tak stabil karena produksi dan distribusi gandum dari negara-negara yang sedang berkonflik, seperti Rusia, Ukraina, dan Belarus, terganggu. Di Ukraina, seperti disampaikan Presiden Volodymyr Zelenskyy, kata Presiden, ada stok 22 juta ton ditambah hasil panen baru sekitar 55 juta ton. Adapun di Rusia, ujar Presiden Jokowi mengutip Presiden Vladimir Putin, ada sekitar 130 juta ton. Perang membuat komoditas itu sulit untuk diekspor ke sejumlah negara. Akibatnya, beberapa negara di Afrika dan Asia sudah mulai mengalami kekurangan pangan akut. (Yoga)

Toriq Abdullah (25), warga Kecamatan Kalidoni, Palembang, tidak merasakan air bersih dalam enam tahun terakhir. Setiap hari dia harus menggunakan air rawa yang berwarna kuning dan berbau untuk mandi. Toriq harus menggunakan dua saringan air agar kekeruhan air berkurang. Namun, saringan itu tak mampu membuat air lebih jernih lagi. Air tetap keruh dan baunya seperti karat yang sangat menyengat. Meski begitu, Toriq hanya bisa pasrah karena jaringan air bersih belum masuk ke lingkungan tempat tinggalnya. Untuk kepentingan memasak, mencuci, dan minum dia harus membeli air setidaknya Rp 300.000 per bulan. Upaya warga untuk mendapatkan jaringan air bersih sudah dimintakan berkali-kali ke PDAM Tirta Musi Palembang, namun tidak membuahkan hasil.

Jati Purwanti (29), warga Tanjung Barangan, Kecamatan Ilir Barat II, Palembang, mengalami hal serupa. Air yang didapatkan dari sumur dengan kedalaman lima meter di belakang rumahnya juga keruh dan menguning, walau sudah menggunakan penyaring air, tetap saja air masih berbau, apalagi ketika pada musim kemarau, kondisi air akan semakin buruk. Jangankan digunakan untuk minum, air dipakai untuk mandi pun tidak layak. Jati harus membeli air 1.400 liter per minggu dengan harga Rp 70.000. ”Saya pun harus berebut air bersih dengan tetangga karena mereka juga mengalami permasalahan yang sama,” ungkapnya. Mendapatkan air bersih di ibu kota Sumsel jauh lebih sulit dibanding tempat kelahirannya Kabupaten Muara Enim. Bahkan, biaya air lebih mahal dibanding biaya listrik.

Direktur PDAM Tirta Musi Palembang Andi Wijaya Adani menyangkal ada diskriminasi dalam penyaluran air bersih. ”Kapasitas pengelolaan air minum di PDAM memang belum memadai untuk mengaliri seluruh daerah di Palembang,” ujarnya. Saat ini kapasitas asupan air baku (intake) PDAM Tirta Musi Palembang sekitar 4.500 liter per detik. Dengan kekuatan itu, PDAM Tirta Musi baru bisa mengaliri 82 % total kebutuhan warga dengan jumlah pelanggan sekitar 312.000 (data tahun 2021). Akibat keterbatasan infrastruktur tersebut, ketersediaan air bersih di Palembang juga belum 24 jam, rata-rata ketersediaan air bersih di Palembang sekitar 13 jam per hari, bahkan, masih ada wilayah yang hanya teraliri air bersih PDAM sekitar 3 jam per hari. (Yoga)

Pandemi Covid-19 belum sepenuhnya teratasi, dunia menghadapi kombinasi krisis energi dan pangan. Solusi yang kita  pilih untuk mengatasinya akan sangat menentukan tingkat keparahan masalah berikutnya : krisis iklim. Invasi Rusia ke  Ukraina memicu sanksi larangan impor energi negara-negara Barat dari Rusia, yang dibalas Rusia dengan menghentikan pengiriman bahan bakar ke sejumlah negara Eropa. Padahal 41 % kebutuhan gas Eropa dipasok Rusia. Begitu Rusia memangkas kapasitas pipa Nord Stream 1 yang mengalirkan gas ke Eropa pekan lalu, Jerman mengumumkan kondisi darurat dan menyatakan bakal menghidupkan kembali pembangkit listrik tenaga batubara. Austria, Belanda, dan Italia segera mengikuti.

Lonjakan harga pangan yang terjadi sejak pertengahan 2020 akibat pandemi Covid-19 dan cuaca buruk diperparah oleh perang Rusia-Ukraina. Kedua negara itu adalah pengekspor pangan utama, menyumbang 30 % ekspor gandum global dan berperan dalam pasokan pupuk global. Harga pangan yang meningkat tajam dua tahun terakhir bakal naik lebih tinggi lagi jika harga bahan bakar terus naik. Gabungan krisis energi dan pangan global menjadi sumber petaka bagi negara-negara yang fondasi ekonomi-politiknya rapuh. Di Sri Lanka, orang mengantre bermil-mil untuk membeli bahan bakar. Kebangkrutan ekonomi dan jeratan utang membuat negara ini kesulitan membeli bahan bakar dan makanan.

Dunia harus mencari solusi jangka pendek atas hilangnya pasokan minyak dan gas dari Rusia, hal ini harus jadi momentum untuk mempercepat transformasi energi terbarukan, termasuk transfer teknologi ke negara-negara berkembang dan miskin. Jalan lain yang juga harus ditempuh adalah mengurangi konsumsi, terutama di negara-negara maju dengan emisi per kapita terbesar. Seperti diingatkan sejarawan Aviva Chomsky dalam bukunya Is Science Enough? Forty Critical Questions about Climate Justice (2022), penyebab sebenarnya perubahan iklim adalah sistem ekonomi global yang konsumtif dan tidak adil. Umat manusia membutuhkan energi dan pangan, tetapi kita harus memprioritaskan kebutuhan dasar manusia di atas kemewahan kelompok elite di Bumi ini. Ada biaya dan pihak lain yang lebih membutuhkan untuk setiap bentuk energi dan pangan yang dihamburkan. (Yoga)

Council on Foreign Relations menulis bagaimana ketimpangan pendapatan di AS meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Ketimpangan di AS bahkan relatif tinggi dibandingkan banyak negara maju lain. Krisis keuangan global 2008, pemulihan ekonomi yang lambat dan timpang, dan gejolak ekonomi akibat Covid-19 telah memperburuk situasi ini. Di Indonesia, data BPS menunjukkan, sejak September 2015 angka rasio ini mengalami penurunan sampai dengan September 2019. Meski demikian, pandemi Covid-19 telah melebarkan ketimpangan pendapatan, walau kembali menurun pada Maret 2021. Program perlindungan sosial seperti BLT, Program Keluarga Harapan (PKH) banyak memberikan kontribusi untuk perbaikan ini.

Perang Rusia-Ukraina telah memberikan tekanan baru pada kelompok rentan akibat kenaikan harga pangan. Integrasi global membuat kenaikan harga makanan dan energi, bahkan akibat konflik Rusia-Ukraina terasa di Indonesia. Ketimpangan pendapatan juga mendorong penolakan pada globalisasi. Dalam hal vaksin dan pangan, demi memenuhi  kebutuhan domestik, beberapa negara membatasi ekspornya. Dalam hal pangan, sudah lebih dari 20 negara membatasi ekspornya. Kebijakan ini hanya memperburuk situasi ekonomi dunia karena pembatasan ekspor akan membuat harga pangan terus melonjak. Akibatnya kelompok rentan semakin terpukul.

Prospek keberlanjutan reformasi ekonomi menjadi tak pasti. Tak mengejutkan jika tekanan politik menguat, kebijakan yang muncul akan bersifat populis. Dan ini tak hanya terjadi di Indonesia. Di Indonesia, kita sudah melihat gejalanya dalam berbagai kebijakan saat ini : keengganan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM, walau bebannya amat berat dan lebih membawa manfaat bagi kelas menengah atas kontrol harga atas beberapa komoditas, pelarangan ekspor kelapa sawit yang akhirnya dibatalkan beberapa waktu lalu. Kebijakan ekonomi yang baik kerap kali pahit dan miskin tepuk tangan. Namun, mengambil langkah tak populer juga tak mudah, karena politisi tak akan mendukung sepenuhnya reformasi yang tak popular. (Yoga)

Konflik terkait geopolitik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia telah memporak porandakan pasar energi dan komoditas pangan, karena kedua negara merupakan penghasil utama komoditas energi dan pangan dunia. Invasi militer Rusia ke Ukraina menyebabkan aktivitas logistik di sekitar Laut Hitam terhenti. Sanksi yang diberikan Uni Eropa dan dunia kepada Rusia ataupun aksi balasannya menimbulkan implikasi luas, seperti kenaikan harga minyak, pangan, dan biaya distribusi global. Situasi diperparah dengan kondisi internal AS, China, dan Uni Eropa yang merupakan motor utama pertumbuhan global. China sedang tertekan akibat kebijakan penutupan wilayah karena kasus Covid-19 yang meningkat. Pergerakan harga komoditas pangan, energi, dan barang substitusi lain merangkak naik secara global. Inflasi di AS Mei 2022 tercatat 8,6 % secara tahunan, level tertinggi sejak 1982.

Inflasi Inggris pada April 2022 mencapai 9 % secara tahunan, tertinggi dalam 40 tahun. Tren kenaikan inflasi pada periode yang sama juga dialami Jerman (7,9 %), Italia (6,9 %), bahkan Lituania mencatat dua digit inflasi sebesar 18,9  %. Asia Tenggara tidak luput dari tren lonjakan inflasi global. Pada April 2022, Laos mencatatkan inflasi 9,9 %. Pada Mei 2022, Thailand mencatatkan inflasi 7,1 %. Inflasi Indonesia pada Mei 2022 terhadap Mei 2021 terbilang rendah, yakni 3,55  %. Meski masih rendah, sejak awal tahun inflasi Indonesia terus merangkak naik. Tren lonjakan inflasi secara global patut diwaspadai agar tidak tertransmisi pada kenaikan harga-harga di pasar domestik dalam negeri. Kondisi periode inflasi disertai penurunan pertumbuhan PDB disebut stagflasi.

Stagflasi berpotensi mengakibatkan jumlah pengangguran meningkat pesat. Adapun cara mengatasi stagflasi ini adalah menjaga agar pertumbuhan ekonomi terus meningkat sehingga bisa mengurangi pengangguran. Untuk mengantisipasi efek buruk dari stagflasi, inflasi di Indonesia perlu dijaga agar tetap rendah. Di tengah situasi serba tak pasti ini, diperlukan mitigasi untuk mengantisipasi situasi secara jangka pendek dan panjang. Kenaikan harga komoditas energi dan pangan akan menekan postur APBN. Alokasi anggaran untuk subsidi akan membengkak. Untungnya, penerimaan juga meningkat akibat kenaikan harga komoditas, khususnya batubara dan minyak sawit sebagai komoditas utama ekspor Indonesia, sehingga meski subsidi meningkat, defisit fiskal 2022 diproyeksikan masih bisa turun dari 4,85 menjadi 4,5 %. (Yoga)

Salah satu di antaranya adalah kian berlarutnya perang antara Rusia dan Ukraina yang memicu krisis energi dan pangan dunia. Ujung-ujungnya inflasi di sejumlah negara meroket. Kondisi ini pun direspons oleh bank sentral negara maju dengan mengerek suku bunga acuan ke tingkat yang teramat tinggi sehingga menguatkan kekhawatiran terjadi resesi ekonomi, terutama di Amerika Serikat (AS). Selain itu, kebijakan Zero Covid yang masih berlaku di China juga menghantam rantai pasok global yang sejatinya masih kusut dan belum mampu terurai dengan sempurna. Kendala yang cukup kompleks ini pun mendorong sejumlah lembaga merevisi prospek pertumbuhan ekonomi global. 

Terbaru, International Monetary Fund (IMF) memangkas outlook dari 4,4% menjadi 3,6%. Pun demikian Bank Indonesia (BI) yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,4% menjadi 3%. Tak ayal, semua negara pun memutar otak untuk mencari solusi dalam menangkal dampak lanjutan dari krisis pangan dan komoditas serta meminimalisasi risiko penggerusan ekonomi. Tak terkecuali bagi negara-negara ekonomi maju yang tergabung dalam The Group of Seven (G7). Sejatinya, Pemerintah Indonesia telah menyalakan alarm dini untuk mengantisipasi perubahan haluan ekonomi. Presiden Joko Widodo bahkan meminta kepada seluruh jajarannya untuk lebih peka terhadap ancaman krisis pada tahun ketiga pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ekonomi yang mampu berdegup lebih kencang dihantui oleh ketidakpastian global sehingga pemerintah perlu responsif memitigasi risiko tersebut.

Indonesia perlu mewaspadai risiko jatuhnya perekonomian AS ke jurang resesi. Dengan posisinya sebagai mitra dagang utama, resesi di AS akan berisiko memengaruhi perekonomian nasional. Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk David Sumual melihat probabilitas ekonomi AS mengalami resesi terbuka lebar sejalan dengan kekhawatiran akan lonjakan inflasi yang terjadi di sepanjang tahun. Inflasi di AS tinggi diiringi perlambatan pertumbuhan ekonomi sehingga resesi ekonomi AS bisa terjadi tahun 2023.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut, ada beberapa risiko yang harus diwaspadai pemerintah terkait ancaman resesi AS, salah satunya terkait keluarnya modal asing dari pasar surat utang domestik. Bhima menilai kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (The Fed) berpotensi diikuti negara berkembang. Sementara itu, tidak semua konsumen dan pelaku usaha siap menghadapi kenaikan suku bunga pinjaman. Kenaikan ini juga dikhawatirkan menyebabkan pembengkakan biaya impor bahan baku dan barang konsumsi. ”Imbasnya, proyeksi permintaan konsumen rumah tangga bisa kembali turun dan pelaku usaha akan terganggu rencana ekspansinya. Kondisi ini dipicu pelemahan kurs rupiah terhadap dollar AS,” ujarnya. (Yoga)

Pengurangan sampah makanan dinilai penting dalam usaha meningkatkan ketersediaan pangan di tengah ancaman krisis pangan global. Lewat G20 Presidensi Indonesia, isu itu diharapkan semakin jadi perhatian bersama sehingga ada pertukaran informasi ataupun metode pendataan agar pengelolaan pangan dapat berkelanjutan. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada pembukaan G20 Agriculture Working Group ”Workshop on Gap Analysis on Food Loss and Waste Indices” yang digelar secara daring, Selasa (21/6) mengatakan, sektor pertanian tengah dihadapkan pada ancaman krisis pangan. Situasi itu dipicu oleh gangguan suplai dan perdagangan pangan global.

”Penanganan food loss and waste (sampah makanan/FLW) penting karena hasil kajian FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian) menunjukkan sepertiga bahan pangan yang diproduksi di dunia terbuang. Pada saat bersamaan, dunia harus mampu menyediakan pangan bagi 9 miliar penduduk pada 2050,” kata Syahrul. Hasil kajian Bappenas menunjukkan, FLW di Indonesia selama 20 tahun berkisar 23-48 juta ton per tahun atau 115-184 kilogram per kapita per tahun. Kerugian ekonominya setara dengan 4-5 % PDB Indonesia, Rp 212 triliun-Rp 551 triliun per tahun (Kompas, 13 Oktober 2021). Upaya pengurangan FLW secara signifikan dapat meningkatkan ketahanan pangan (Yoga)