Bank Dunia menyatakan, invasi Rusia ke Ukraina mengganggu pasar energi global dan bahkan merusak ekonomi global. Energy shock akibat persoalan geopolitik tersebut dianggap lebih parah dibandingkan dengan krisis energi pada 1970-an, karena dampak buruk pada komoditas pangan lebih besar sekarang. Iklim perdagangan dunia terganggu karena banyak negara mendahulukan kepentingan nasional daripada kepentingan global. Indonesia sempat tergoda untuk melarang ekspor CPO dan produk turunannya pada April 2022 karena harga eceran minyak goreng melonjak tinggi. India melarang ekspor gandum dan gula karena mendahulukan kebutuhan domestiknya. Malaysia sempat melarang ekspor ayam ke Singapura karena memprioritaskan pemenuhan permintaan dalam negerinya.

Perang Rusia-Ukraina juga menyebabkan harga pupuk global melonjak karena kedua negara itu merupakan produsen besar gas sebagai bahan baku produksi pupuk. Harga urea di pasar global meningkat mendekati 1.000 dollar AS per ton. Harga pupuk urea nonsubsidi di Indonesia melampaui Rp 11.000 per kilogram, sedang harga pupuk urea bersubsidi hanya Rp 2.250 per kg. Petani di Indonesia dan negara-negara lain harus menanggung lonjakan biaya produksi pangan dan pertanian. Inflasi di tingkat produsen, diukur dari indeks harga produsen (IHP), jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi di tingkat konsumen (IHK).

Arah kebijakan pangan Indonesia berupaya mengantisipasi krisis pangan dengan strategi intensifikasi peningkatan produktivitas dan ekstensifikasi perluasan lahan pangan, terutama di luar Jawa. Akan tetapi, respons penawaran (supply response) lebih lambat daripada tingkah laku permintaan (demand behavior). Harga pangan strategis melonjak tinggi, seperti minyak goreng, gula, cabai, bawang, dan daging sapi. Lonjakan konsumsi pada Ramadhan dan Idul Fitri dan ekspektasi pasar juga meningkatkan harga pangan. Untungnya harga beras stabil Rp 11.800 per kilogram sehingga dampak sosial-ekonomi-politik lebih buruk dapat dihindari. Arah kebijakan intensifikasi mulai membawa hasil walau perlu terus dipantau. (Yoga)

Bank Dunia dalam Global Economic Prospects yang diluncurkan 7 Juni 2022 memperingatkan prospek resesi dunia  dibarengi dengan inflasi yang tinggi (stagflasi) sebagai akibat konflik Rusia-Ukraina. Bank Dunia memangkas ramalan pertumbuhan global dari 4,1 % ke 2,9 %. Angka ini diprediksi akan tetap bertahan pada dua tahun mendatang karena perang di Ukraina mengakibatkan disrupsi arus investasi serta perdagangan internasional, khususnya pangan dan energi. Prospek resesi dunia terjadi karena AS yang merupakan lokomotif dunia mencatat pertumbuhan negatif 1,5 % pada triwulan I-2022, sementara inflasi mencapai 8,6 % pada Mei. Adapun pertumbuhan zona Euro mencapai 0,2 % pada triwulan I-2022, turun dari 0,3 % pada triwulan sebelumnya.

Satu hal yang membesarkan hati, dengan bauran kebijakan memadai, negara-negara dengan populasi besar dan mempunyai perekonomian yang terdiversifikasi ke sektor pertanian, manufaktur, jasa-jasa, serta memiliki produk ekspor tampaknya mempunyai peluang lebih baik dalam menghadapi resesi. Misalnya, China yang baru saja melakukan relaksasi lockdown untuk kota Shanghai. Pertumbuhannya pada triwulan I-2022 melebihi ekspektasi, yakni 4,8 %, melebihi perkiraan semula sebesar 4,4 % secara tahunan.

Minggu lalu, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) mencapai 122 USD per barel walau kemudian turun kembali ke kisaran 120 USD. Sedikit penghibur, harga gandum, yang melonjak mendekati 12,7 USD per gantang setelah India melarang ekspor gandum, turun signifikan meski tetap tinggi pada 10,5 USD per gantang. Penurunan harga terjadi  karena berita panen berlimpah di Australia. Bagi Indonesia, rancangan kebijakan yang diperlukan mungkin tidak akan sama seperti tahun 2020-2021 saat Covid-19 merajalela dengan alokasi masif untuk sektor kesehatan dan menjaga daya beli kelompok rentan. Salah satu strategi baru ialah memanfaatkan daya beli kelas menengah yang ingin mencari suasana baru setelah terkungkung selama dua tahun akibat pandemi. (Yoga)

Indeks Ketahanan Pangan Global (Global Food Security Index) mencatat turunnya ketahanan pangan negara-negara sepanjang pandemi Covid-19. Indonesia tidak lepas dari dampak ini, terutama untuk 4,1 % warga negara yang semakin sulit mengakses pangan secara fisik, ekonomi, dan sosial. Tameng untuk menangkal krisis pangan ini adalah pengelolaan desa berbasis SDGs (Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Desa. Sebanyak 91 % pemerintahan terkecil adalah berupa desa, selebihnya kelurahan. Produsen pangan, yaitu petani yang tinggal di desa, mencapai 35,94 juta pekerja dewasa. Termasuk di dalamnya warga miskin ekstrem. Proporsi penduduk desa mencapai 71 %. Artinya, konsumen pangan pun tinggal di desa.

Untuk menangkap krisis pangan tersebut, saat ini pemerintah menjalankan tujuh strategi baru pengelolaan desa. Pertama, landasan kebijakan nasional yang merekognisi ketahanan pangan desa, yaitu Perpres No 104 Tahun 2021 yang mewajibkan minimal 20 % atau Rp 13,6 triliun Dana Desa 2022 untuk ketahanan pangan. Kedua, desa menetapkan peraturan desa tentang tata ruang, yang di dalamnya mencakup penetapan kawasan pertanian berkelanjutan. Ini sesuai arah kebijakan SDGs Desa tujuan kedua, yaitu Desa Tanpa Kelaparan. Ketiga, pemerintah desa bersama-sama BUMDesa atau lembaga kemasyarakatan desa yang bergerak di bidang ekonomi menjalankan ekonomi sirkuler desa. Ini strategi penunjang SDGs Desa karena input pertanian, proses produksi, hasil, dan sampah diolah kembali menjadi input pertanian dan seterusnya tanpa henti.

Keempat, disediakan berbagai panduan teknis inovasi desa dalam menu manajemen pengetahuan di https://kemendesa.go.id. Secara khusus Kemendesa PDTT menyediakan panduan Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan sebagai wujud ekonomi sirkuler pangan. Kelima, penguatan kapasitas BUMDesa maupun lembaga ekonomi lain, terutama yang memiliki unit usaha pangan. Saat ini terdapat 16.155 BUMDesa yang memiliki unit usaha pangan, dengan omzet setahun terakhir Rp 990,5 miliar. Keenam, pendataan by name by address kepada semua warga desa, yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Pendataan SDGs Desa 2021 mengompilasi 92.918.801 warga di 59.074 desa, lengkap dengan identitas terbaru. Ketujuh, subsidi dan pemberdayaan petani termasuk warga miskin ekstrem. (Yoga)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  mengamankan dokumen dan sejumlah uang  dari penggeledahan di Kantor  PT Summarecon Agung (SA) Tbk, Jakarta Timur, Senin (6/6), dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perizinan  di Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Bukti-bukti tersebut segera disita sebagai barang bukti dan dikonfirmasi kembali kepada para saksi yang nantinya  akan dipanggil. Dalam penyidikan kasus tersebut, lanjut Ali, tim penyidik KPK juga melakukan penggeledahan sejumlah tempat. Kegiatan penggeledahan hingga Selasa siang masih berlangsung (7/6). Sementara perkembangan dari kegiatan  tersebut akan diinformasikan kembali. "Tentu nanti akan sampaikan, setelah seluruh kegiatan  penggeledahan ini telah selesai dilakukan teman yang menyidik di  lapangan," kata Ali. (Yetede)

Chief Executive Officer (CEO) Jane Fraser meyakini bahwa Eropa sedang menuju ke dalam resesi. Dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, pada Senin (23/5), Fraser mengungkapkan  berbagai faktor, termasuk perang di Ukraina dan krisis energi yang diakibatkannya sehingga membuat Eropa rentan  terhadap penurunan yang cukup besar bahkan ketika bagian lain dunia menunjukkan tanda-tanda bertahan. "Eropa berada tepat ditengah badai rantai pasokan, dari krisis energi dan jelas dekat dengan beberapa kekejaman yang terjadi di Ukraina," ujar dia kepada Geoff Cutmore dari CNBC. 

Menurut dia, biaya energi di Eropa telah melonjak dalam beberapa bulan terakhir ditengah sanksi yang dikenakan pada Rusia. Disamping itu, lonjakan inflasi yang lebih luas turut memicu krisis biaya hidup. Fraser mengungkapkan AS sejauh ini menunjukkan tanda-tanda lebih bertahan dalam ekonomi, pasar tenaga kerja dan diantara konsumen. Ini kemungkinan (negara) belum melewati resesi. Namun banyak yang bergantung tentang bagaimana The Fed melaksanakan strategi penaikan  suku bunga karena inflasi yang melonjak semakin tinggi. (Yetede)

Ketidakpastian global sebagai imbas pandemi Covid-19 yang disusul invasi Rusia ke Ukraina memunculkan ujian berat bagi semua negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Harga-harga barang meningkat, pertumbuhan ekonomi tersendat, hingga anggaran negara terkuras untuk menghadapi ketidakpastian tersebut. Dengan ketidakpastian yang belum jelas kapan berakhir, Presiden Jokowi meminta segenap pihak fokus membantu pemerintah mengatasi problem-problem tersebut, sekaligus menyiapkan langkah antisipasi jika kondisi global kian buruk. Fokus ini diharapkan menjadikan semua pihak tidak tergesa-gesa untuk berurusan dengan politik, terutama kontestasi pada Pemilu 2024. Presiden menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan pada pembukaan Rakernas V Projo di Balai Ekonomi Desa Ngargogondo, Magelang, Jateng, Sabtu (21/5). Projo adalah singkatan dari Pro Jokowi, yang merupakan kelompok sukarelawan pendukung Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019.

Karena beratnya persoalan yang dihadapi, Presiden meminta agar urusan kontestasi politik pada Pilpres 2024 tak tergesa-gesa dipikirkan. Tidak hanya sekali Presiden menegaskan permintaan ini dalam pidatonya, tetapi berulang kali. Semua pihak diminta Presiden fokus membantu dan mendukung pemerintah mengatasi problem yang dihadapi. Presiden juga meminta masyarakat menyiapkan langkah antisipasi jika kondisi global kian buruk. Langkah dimaksud ialah hidup hemat dan menabung.   Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, yang disampaikan Presiden di hadapan sukarelawan Projo ialah penegasan bahwa terkait dengan capres-cawapres untuk Pilpres 2024, harus memperhatikan banyak aspek. Salah satu yang terutama ialah melihat konteks situasi bangsa dan negara. ”Saat ini fokus utama adalah berpacu mengatasi dampak pandemic dan ketidakpastian global. Hal inilah yang ditegaskan Presiden Jokowi sebagai kepentingan nasional yang harus didahulukan,” tambahnya. (Yoga)

Tak ada cukup makanan untuk disantap setiap hari. Itulah yang dihadapi 193 juta orang di 53 negara sepanjang tahun 2021. Diperkirakan tahun ini jumlahnya bakal bertambah akibat kombinasi tiga faktor ”pahit”, yakni konflik, cuaca ekstrem, dan dampak pandemic Covid-19. Situasi ini tergambar dalam Laporan Global Krisis Pangan yang dirilis bersama oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), Program Pangan Dunia (WFP), dan Uni Eropa, Selasa (3/5). Tren yang muncul dalam laporan dari tahun ke tahun sungguh mengkhawatirkan. Jumlah orang yang mengalami kerawanan pangan itu naik 20 % atau 40 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Laporan itu menyebutkan, krisis ekonomi akibat pandemic Covid-19 memukul 30,2 juta orang di 21 negara. Cuaca ekstrem menjadi penyebab utama kerawanan pangan akut yang menimpa 23,5 juta orang di delapan negara Afrika. Selama enam tahun terakhir, kerawanan pangan berlipat ganda. PBB mendefinisikan kerawanan pangan akut sebagai ketidakmampuan seseorang untuk mengonsumsi cukup makanan untuk menopang hidupnya. ”Ini kelaparan yang bisa menyebabkan kematian,” sebut FAO.

Perang di Ukraina bakal memperburuk situasi karena produksi pangan global terganggu. Perang berisiko ”menjerumuskan” Somalia, Etiopia, Haiti, Afghanistan, Sudan Selatan, Suriah, dan Yaman ke dalam krisis yang lebih gawat karena mereka bergantung pada Ukraina dan Rusia untuk gandum, pupuk, dan suplai makanan lain. Tahun 2021, Somalia memperoleh 90 % gandum dari Rusia dan Ukraina. RD Kongo menggantungkan 80 % kebutuhan gandum dan Madagaskar mengimpor 70 % makanan pokok dari kedua negara yang berkonflik itu. Bisa dibayangkan kala lebih dari dua bulan terakhir pasokan itu terganggu, kata Direktur Kantor Kedaruratan dan Ketahanan FAO Rein Paulsen. ”Apabila tidak ada upaya lebih besar untuk mendukung komunitas perdesaan, skala kelaparan dan hilangnya penghidupan akan mengerikan. Aksi kemanusiaan dalam skala besar amat diperlukan untuk mencegahnya,” sebut PBB. FAO menyatakan perlu setidaknya 1,5 miliar USD guna menstabilkan dan meningkatkan produksi pangan lokal di wilayah berisiko, terutama saat musim tanam dimulai. (Yoga)

Dunia pada tahun 2022 dan 2023 menghadapi kondisi tidak mudah dan penuh ketidakpastian karena situasi ekonomi dan situasi politik global yang mengalami gejolak. Kepekaan krisis dibutuhkan agar dapat membuat perencanaan baik serta skenario yang pas dalam menghadapi situasi tersebut. ”Kita harus betul-betul siap jika krisis ini berlanjut tahun depan. Kita semua harus memiliki sense of crisis. Jangan seperti biasanya. Jangan business as usual. Hati-hati,” kata Presiden Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional Tahun 2022 di Istana Negara, Kamis (28/4). Kepala Negara menuturkan tahun 2022 dan 2023 situasi ekonomi dan situasi politik global mengalami gejolak serta penuh ketidakpastian. Pandemi belum sepenuhnya berakhir. Beberapa negara masih bergulat menekan penyebaran Covid-19 dan bahkan masih melakukan lockdown. Wakil Menkeu Suahasil Nazara mengatakan, belanja pemerintah pada tahun anggaran 2023 akan dipertajam agar tepat sasaran.Namun, anggaran belanja dipastikan akan tetap fleksibel untuk menopang keberlanjutan pemulihan. (Yoga)

Ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku dari China terhitung tinggi. Krisis energi di China berpotensi mengganggu pasokan bahan baku bagi industri hilir, tetapi memberi peluang bagi industri hulu dan antara. Krisis energi di China, India, dan Eropa diperkirakan berdampak terhadap industri dalam negeri. Krisis ini dikhawatirkan menghambat produksi akibat kelangkaan bahan baku impor, tetapi sekaligus membawa peluang untuk mengembangkan industri hulu dan antara lokal. Pelaku industri dari hulu ke hilir pun bersiap mengantisipasi dampak krisis tersebut. Saat ini, China, India, dan Eropa tengah mengalami krisis energi akibat imbas kebijakan pengurangan penggunaan energi fosil. Di China, kondisi itu diperparah dengan embargo suplai impor batubara dari Australia. Pabrik-pabrik terpaksa mengurangi produksi, bahkan menutup operasionalnya lantaran terjadi pemadaman listrik bergilir.

Setelah membangun 600.000 rumah setiap tahun, beban utang Evergrande melonjak 56 kali dari posisi satu dekade lalu. Utang Evergrande lebih besar daripada utang perusahaan non-keuangan lain di China. Ada hal menarik sekaligus aneh dari pengumuman Evergrande Group pada awal September 2020. Perusahaan properti raksasa terbesar kedua di China itu berperilaku layaknya toko pakaian. Evergrande mengumumkan program obral berbunyi ”Diskon 30 persen untuk semua properti, hanya satu bulan!”.Sebagian masyarakat cukup terperanjat dengan informasi diskon itu. Orang memperdebatkan apakah sekadar gimmick atau diskon asli. Namun, bagi para analis dan ekonom, informasi itu menyiratkan misteri atas kondisi Evergrande. Diskon tersebut mengungkapkan adanya kebutuhan Evergrande atas uang tunai dalam waktu cepat. Para analis pun berupaya melihat lebih jauh kondisi keuangan perseroan itu. Sinyal adanya masalah di Evergrande Group juga tergambar pada sebuah surat yang tersebar secara daring pada September tahun lalu. Dalam surat itu disebutkan, bangunan dasar grup mulai goyah. Muncul peringatan soal gagal bayar kewajiban utang perseroan yang bisa menyebabkan risiko keuangan sistemik.