Tepat 24 tahun lalu, Indonesia menghadapi puncak krisis ekonomi dan politik pada Mei 1998. Krisis moneter yang berujung pada krisis politik dan menumbangkan rezim Orde Baru itu masih menyisakan beban ekonomi dan sejarah bagi negara ini.

Indonesia memang mampu bangkit dan keluar dari tekanan krisis, termasuk dari hantaman krisis ekonomi kedua tahun 2008. Tapi, di saat sedang berupaya menata kembali ekonomi, Indonesia kembali dihadapkan pada krisis yang lebih dahsyat akibat pandemi Covid-19. Selain ekonomi, kita juga dihadapkan krisis kesehatan. Secara umum, efek pandemi Covid-19 sudah terlihat nyata. Selain menewaskan ribuan orang, bahkan jutaan secara global, tahun lalu, laju ekonomi Indonesia minus 2,07%. Ratusan triliun rupiah duit stimulus hanya mampu menahan kejatuhan ekonomi ke jurang lebih dalam.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin menambahkan, posisi fiskal dan moneter Indonesia saat ini relatif stabil menghadapi pandemi ketimbang sejumlah negara ain. Namun demikian, Indonesia masih perlu melanjutkan reformasi ekonomi juga reformasi di sektor keuangan, termasuk melalui penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja. "Kita harus mempergunakan situasi ini untuk meneruskan reformasi ekonomi, agar dapat mengejar status negara maju di tahun 2045," kata Masyita.

Melalui sejumlah upaya pemerintah itu, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani memproyeksikan, ekonomi Indonesia bisa bangkit di paruh kedua tahun ini. Dia pun optimistis, Indonesia bisa keluar dari jerat krisis ekonomi, seperti tahun 1998 dan 2008.

Ekonom Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, Minggu (2/5/2021), mengatakan, krisis kesehatan di sejumlah negara akibat ledakan kasus Covid-19 tidak hanya berpotensi melumpuhkan tenaga-tenaga kesehatan. Hal itu juga dapat berimbas pada krisis kesehatan para pekerja di sektor ekonomi, termasuk perdagangan dan industri.

Di India, misalnya, ledakan kasus positif Covid-19 saat ini bukan sekadar membuat tenaga kesehatan kewalahan. Hal itu juga membuat aktivitas ekonomi terhambat oleh karantina wilayah di sejumlah wilayah. Para pekerja penggerak ekonomi pun kian luas terjangkit virus korona baru.

IHS Market mencatat, PMI manufaktur India pada Maret 2021 turun menjadi 55,4. Meski masih di ambang batas ekspansi, angka ini lebih rendah daripada PMI manufaktur pada Januari dan Februari 2021 yang masing-masing sebesar 57,7 dan 57,5. Fithra memperkirakan, lonjakan kasus Covid-19 akan membuat PMI manufaktur India turun sekitar 4 poin pada April 2021. Pada Mei 2021, indeks tersebut bisa lebih turun lagi di ambang batas ekspansi, yaitu menjadi sekitar 50.

Menurut Fithra, jika Indonesia membuka aktivitas ekonomi secara berlebihan dan membiarkan mobilitas masyarakat selama periode Lebaran tahun ini, akan ada guliran ekonomi dari aktivitas tersebut berkisar Rp 50 triliun-Rp 80 triliun. Simulasi hitungan tersebut sudah memperhitungkan masih lemahnya daya beli dan masih sedikit terbatasnya pergerakan masyarakat.

Krisis kesehatan di India, diyakini Fithra, tidak akan berpengaruh signifikan atau hanya sedikit saja mereduksi ekspor Indonesia, terutama minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan batubara, ke negara itu. Pasalnya, Indonesia dapat memanfaatkan pasar-pasar lain, terutama AS, China, dan sejumlah negara di Eropa yang mampu mengendalikan Covid-19 dan ekonominya mulai pulih. ”Namun, yang perlu diwaspadai adalah pasokan vaksin Indonesia yang diproduksi di India diperkirakan bakal terhambat,” kata Fithra.

Kementerian Perdagangan mencatat, total perdagangan Indonesia-India pada 2020 senilai 14,18 miliar dollar AS. Neraca perdagangan Indonesia masih surplus 6,65 miliar dollar AS dari India. Produk ekspor utama Indonesia ke India adalah batubara, CPO, tembaga, karet, dan pupuk kimia. Sementara impor utama Indonesia dari India adalah daging kerbau beku, kacang, hidrokarbon siklik, produk baja, dan gula.

Pada 2020-2021, kapal yang membawa barang ekspor Indonesia ke India didominasi kapal tanker untuk barang curah cair, misalnya CPO, dan tongkang untuk barang curah padat seperti batubara. Untuk produk jenis itu umumnya bongkar muat tidak perlu banyak kontak fisik dengan awak kapal.

Atase Perdagangan Indonesia untuk New Delhi, India, Bona Kusuma menuturkan, Pemerintah India tetap mempertahankan pelayanan publik, salah satunya pelayanan kegiatan ekspor dan impor, meskipun pelayanan tersebut tidak berjalan secara penuh. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan untuk memastikan proses karantina di seluruh pelabuhan muat, terutama di Pelabuhan Dumai, Riau. Proses tersebut hanya dilakukan terhadap awak kapal dan bukan terhadap kapal dan muatan.

Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan September 2020 diperkirakan akan kembali mengalami deflasi. Prediksi ini berdasarkan pendapat para ekonom yang dirangkum oleh KONTAN.

Misalnya, Ekonom Bank Permata Josua Pardede memprediksi deflasi pada September 2020 sebesar 0,07% month on month (MoM) atau setara 1,4% year on year (YoY). “Ini mempertimbangkan tren penurunan harga sebagian besar komoditas pangan sepanjang September 2020,” kata Josua kepada KONTAN, (30/9).

Harga pangan seperti beras yang turun 0,4% mom, daging ayam yang turun 1,2% mom, daging sapi yang turun 0,3% mom, telur ayam yang harganya turun 4,7% mom.

Kemudian ada juga komoditas bawang merah yang mengalami penurunan harga 4,3% mom, cabai merah yang turun 1,2% mom, cabai rawit yang turun 7,3% mom, serta gula pasir yang turun 1,3% mom. Apalagi di periode tersebut juga terjadi panen raya. Alhasil, Josua memproyeksi inflasi tahun ini lebih rendah dari proyeksi Bank Indonesia yang berkisar, 2%-4%.

Kepala ekonom Danareksa Research Institute Moekti P. Soejachmoen juga memperkirakan terjadi deflasi sebesar sebesar 0,01% mom di September 2020, sehingga inflasi tahunan pada bulan tersebut sebesar 1,42% yoy. “Realisasi stimulus jaring pengaman sosial dari pemerintah masih belum bisa meningkatkan konsumsi rumah tangga secara signifikan,” kata Moekti kepada KONTAN, Rabu (30/9).

Padahal, realisasi program jaring pengaman sosial dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) per 16 September 2020 telah mencapai Rp 134,45 triliun atau meningkat Rp 21,51 triliun dari realisasi pada bulan sebelumnya.

Peneliti ekonomi senior Institut Kajian Strategis (IKS) Universitas Kebangsaan RI Eric Sugandi juga memprediksi deflasi akan sebesar 0,01% mom. Dengan demikian, inflasi secara tahunan akan sebesar 1,48% yoy. Proyeksi Eric, inflasi di akhir tahun sebesar 2,5%. Bank Indonesia (BI) lewat survei pemantauan harga (SPH) di minggu keempat, bisa inflasi 0,01% mom dan inflasi tahunan yang sebesar 1,48% yoy.

Singapura merilis data terbaru ekonomi triwulan II-2020. Kontraksi terjadi lebih dalam dari perkiraan.  Laporan kondisi perekonomian yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Singapura Chan Chun Sing menunjukan kontraksi PDB Singapura mendekati 42,9% pada triwulan II-2020 ketimbang triwulan sebelumnya. Angka ini lebih buruk daripada estimasi sebelumnya yang dilaporkan bulan lalu berdasarkan data 2 bulan yakni 41,2%.

Adapun secara tahunan penurunan PDB sebesar 13,2%, persentase ini lebih buruk dibandingkan dengan estimasi semula yang memperkirakan kontrasi pada 12,6%. Selain itu Chan Chun Sing menyatakan bahwa pemulihan kondisi ekonomi akan jauh lebih lama dari yang diperkirakan banyak pihak. Pihaknya juga menambahkan bahwa proyeksi ekonomi 2020 pada dasarnya adalah kebalikan dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama dua atau tiga tahun terakhir.

Keputusan PM Lee Hsien Loong untuk menghentikan sebagian besar aktivitas perekonomian Singapura sejak awal April hingga Juni 2020 guna memperlambat persebaran Covid-19 memberikan dampak serius bagi perekonomian Singapura. Situasi ini diperparah melemahnya permintaan pasar akibat penurunan ekonomi global

Pertumbuhan ekonomi Jakarta turun hingga minus 8,22 persen pada triwulan II 2020 dibandingkan dengan tahun lalu. Angka ini bahkan lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi secara nasional yang minus 5,32 persen. Padahal pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan I 2020 masih cukup kuat meski mengalami perlambatan.

Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Buyung Airlangga, mengatakan turunnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua ini disebabkan oleh pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), terutama akibat penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sebab, selama PSBB dijalankan, hampir semua aktivitas masyarakat terhenti, termasuk kinerja ekonomi.

Buyung menuturkan, sektor pariwisata menjadi penyumbang terbesar kemerosotan perekonomian ini. Adapun sektor pariwisata meliputi hotel, restoran, transportasi, dan tempat hiburan. Saat PSBB diberlakukan, sektor pariwisata menjadi yang pertama kali terimbas kebijakan tersebut. 

Sektor industri pengolahan dan konstruksi ikut mengalami kemerosotan karena adanya pembatasan. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat menurun sehingga daya beli menjadi lemah.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta berpendapat, perbaikan kinerja ekonomi sangat bergantung pada stimulus yang diberikan pemerintah.

Ketua Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, mengatakan pemerintah juga harus berupaya memperbaiki daya beli masyarakat. Sebab, kelangsungan kegiatan usaha ditentukan juga oleh permintaan pasar. Menurut Dewi, saat ini banyak pekerja yang khawatir dipecat dari perusahaannya. Kekhawatiran itu membuat mereka berhemat untuk bertahan hidup. Dengan demikian, tidak mengherankan jika daya beli sulit tumbuh selama pembatasan berskala besar tetap diberlakukan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional selama kuartal II 2020 ambles ke level minus 5,32 persen akibat wabah virus corona. Angka itu tercatat paling buruk dalam 21 tahun terakhir sejak kuartal I 1999. Saat itu, krisis moneter dan ekonomi Indonesia tercatat minus 6,13 persen.

BPS mencatat 10 sektor menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi negatif selama kuartal II. Di antaranya, transportasi dan pergudangan, makanan dan minuman, perdagangan, industri pengolahan, industri alat angkutan, industri tekstil dan pakaian, serta industri pengolahan tembakau.

Adapun dari sisi produksi, konsumsi rumah tangga, yang selama ini berkontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi, minus 5,51 persen.

Berdasarkan struktur PDB, konsumsi rumah tangga masih dominan sebagai penyumbang terbesar ekonomi hingga 57,85 persen, diikuti pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 30,61 persen, dan ekspor 15,69 persen.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memprediksi pertumbuhan retail pada tahun ini minus 3 persen. Ketua Aprindo, Roy Mandey, mengatakan anjloknya bisnis retail disebabkan oleh daya beli masyarakat yang merosot dan perkantoran melakukan efisiensi karena pembatasan aktivitas.

Komite Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional akan membuka akses perekonomian tanpa melanggar protokol kesehatan.

Untuk mendorong pertumbuhan, pemerintah menyiapkan beragam program stimulus ekonomi senilai Rp 607,7 triliun. Anggaran jumbo itu, salah satunya, adalah pemberian bantuan sosial dalam bentuk tunai dan kebutuhan pokok.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, mengatakan pemerintah harus mewaspadai dan segera membuat berbagai terobosan baru untuk memulihkan perekonomian. Menurut dia, ukuran resesi bukan hanya dilihat dari PDB resmi, tapi juga bisa melalui banyaknya industri yang tutup, PHK, angka kemiskinan, dan sektor keuangan.

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI)  Juda Agung dalam diskusi Strategi Pengelolaan Risiko Pembiayaan Syariah Pasca-Covid-19, Kamis (23/7) menyampaikan bahwa, BI memperkirakan pertumbuhan negatif kemungkinan tidak hanya dialami perekonomian Indonesia pada kuartal II2020, tapi juga berlanjut pada kuartal III2020. Ini diakibatkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang cukup masif hampir di semua sektor ekonomi, baik korporasi, UMKM, rumah tangga, hingga perbankan dan sistem keuangan secara keseluruhan.

Jika perkiraan BI ini benar terjadi, yakni kuartal II dan kuartal III-2020 pertumbuhan ekonomi berturut-turut negatif, maka secara teknikal ekonomi Indonesia telah masuk dalam zona resesi seperti halnya yang dialami mitra dagang dan investasi Utama Indonesia, diantaranya Singapura dan Korea Selatan. Sebelumnya, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2020 di kisaran minus 4% sampai minus 4,8%. Sedangkan untuk ekonomi global juga akan terkontraksi, IMF memprediksi -2,5%, Bank Dunia 5%, sedangkan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menilai pertumbuhan ekonomi akan -6% sampai -7,6%.

Secara terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kondisi perekonomian 2020 akan sangat bergantung pada kondisi kuartal III-2020. Pemerintah, akan mengoptimalkan sektor belanja pemerintah, sebab sektor swasta dan UMKM sedang tertekan karena dampak pandemi Covid-19. Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tidak ada negara manapun yang aman dari risiko resesi.Namun di saat yang sama stimulus pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus digenjot untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Dalam program pemerintah menganggarkan Rp 695,2 triliun dimana biaya perlindungan sosial sebesar Rp 203,2 triliun.

Presiden Jokowi membentuk Komite khusus untuk Penanganan Covid-19 dan PEN yang membawahi dua Satuan Tugas ( Satgas ) yakni Satgas Penanganan Covid-19 yang di pimpin kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. Satu lagi Satgas PEN yang di ketuai Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin. Dimana ketua Komite sesuai Perpres No 82/2020 adalah Menko bidang Ekonomi Airlangga Hartanto dan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana Komite,

Selain membentuk komite baru, Presiden Jokowi juga membubarkan 18 Lembaga Lama. OJK dan BI juga masuk dalam Komite ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menjabat Wakil Ketua Komite menegaskan pembentukan komite ini merupakan isyarat penanganan kesehatan dan ekonomi akibat pandemi korona harus seirama. Sebagai contoh penentuan status zona dan kebijakan ekonomi harus sejalan. Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, salah satu tugas yang dia emban adalah memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga. Namun, Ekonom indef Bhima Yudistira menilai, pembentukan komite ini justru sinyal lemahnya koordinasi kabinet, jika koordinasi berjalan selaras., para menteri bisa bekerja sama menggotong program ini tanpa membuat komite baru.

Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juli 2020 yang berjudul The Long Road to Recovery, World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 sebesar 0% dan mungkin terjun ke jurang resesi terutama jika Indonesia gagal mengendalikan -penyebaran virus Covid-19 dan memaksa kebijakan pembatasan mobilitas penduduk semester II-2020 ini. Penyulut resesi di Indonesia lainnya adalah bila resesi global lebih parah akan terjadi penurunan investasi dan ekspor sehingga menambah beban, pada skenario ini ekonomi Indonesia 2020 bisa minus 2%.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut pemerintah sudah memiliki 4 upaya yaitu membuka sektor ekonomi produktif dengan protokol kesehatan, mempercepat realisasi anggaran, percepatan restrukturisasi kredit dan usaha, dan percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Ditempat terpisah, Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengkonfirmasi percepatan realisasi anggaran kesehatan. Per 8 Juli baru 5.15% terealisasi dari Rp 87,55 Triliun anggaran PEN.

Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menilai Resesi tidak perlu dikhawatirkan, yang penting Indonesia tidak terjatuh ke jurang krisis dengan kondisi dunia usaha dan sektor keuangan yang kolaps. Sedangkan Ekonom Institute For Development of Economics and Finance ( Indef ) Bhima Yudhistira menilai, Indonesia belum siap menghadapi krisis. Sebab kemampuan fiskal terbatas dengan defisit di atas 6% dari PDB. Kedua jaring pengaman di Indonesia masih rendah, Ketiga sektor usaha mikro.

Kementrian Perdagangan dan Industri Singapura mengumumkan data awal pertumbuhan ekonomi kuartal II akan turun 41,2%. Kuartal I, ekonomi Singapura minus 0,7%. Secara tahunan, ekonomi Singapura terkontraksi 12,6% lebih buruk dari proyeksi yakni – 10%.

Memburuknya ekonomi Singapura harus menjadi perhatian lantaran bisa bisa berefek buruk bagi Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, investasi langsung atau foreign direct investment ( FDI ) Singapura, berdasarkan data BKP terbilang tinggi, rata – rata mencapai 26,5% dari total FDI. Bahkan kuartal I-2020, FDI mencapai 40% dari FDI.

Mengingat mesin ekonomi Indonesia selain konsumsi adalah investasi dan ekspor, Resesi Singapura bisa berdampak bagi kita. Hal ini turut disampaikan Ekonom Senior Institut Kajian Strategis (IKS) Univesitas Kebangsaan RI Eric Sugandi dan Ekonom INDEF Enny Sri Hartati. Sedangkan di lain pihak, Ekonom BCA David Sumual melihat wajar, PDB Singapura memburuk lantaran negara itu mengadakan sektor jasa perdagangan dan pariwisata. Ia yakin, efek resesi Singapura tidak besar. Piter Abdullah, ekonom Core yakin krisis Singapura tak menyeret ekonomi Indonesia. Sebab ekonomi RI ditopang konsumsi domestik.