JAKARTA,ID-APBN hingga September 2023 masih membukukan surplus, seperti hal nya bulan sebelumnya. Hingga bulan lalu, APBN mengalami surplus sebesar Rp 67,7 triliun atau 0,32% dari produk domestik bruto (PDB) Kementerian keuangan (Kemenkeu) melaporkan bawa realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.035,6 triliun per September 2023, atau tumbuh 3,1% secara tahunan (year on year/yoy). Sedang realisasi belanja negara mencapai Rp 1.967,9 triliun atau 64,3% dari pagu. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 2022 terjadi pertumbuhan 2,8%. "APBN dalam posisi surplus Rp 67,7 triliun (0,32% dari PDB) sampai dengan September 2023, masih baik dan berjalan sesuai dengan direncanakan dan trennya cukup baik," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers pada rabu (25/10/2023). Dia merinci, penerimaan negara hingga 30 September mencapai Rp 2.035,6 triliun yang terbagi dalam  penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.583,3 triliun dan penerimaan negara bukan pajak  sebesar Rp 451,5 triliun. (Yetede)

JAKARTA,ID-APBN hingga September 2023 masih membukukan surplus, seperti hal nya bulan sebelumnya. Hingga bulan lalu, APBN mengalami surplus sebesar Rp 67,7 triliun atau 0,32% dari produk domestik bruto (PDB) Kementerian keuangan (Kemenkeu) melaporkan bawa realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.035,6 triliun per September 2023, atau tumbuh 3,1% secara tahunan (year on year/yoy). Sedang realisasi belanja negara mencapai Rp 1.967,9 triliun atau 64,3% dari pagu. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 2022 terjadi pertumbuhan 2,8%. "APBN dalam posisi surplus Rp 67,7 triliun (0,32% dari PDB) sampai dengan September 2023, masih baik dan berjalan sesuai dengan direncanakan dan trennya cukup baik," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers pada rabu (25/10/2023). Dia merinci, penerimaan negara hingga 30 September mencapai Rp 2.035,6 triliun yang terbagi dalam  penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.583,3 triliun dan penerimaan negara bukan pajak  sebesar Rp 451,5 triliun. (Yetede)

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 makin dekat. Kemarin, Rabu (25/10), salah satu tahapan penting dalam agenda politik lima tahunan itu, yakni pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) telah selesai.Dus, sejumlah kalangan pun mengingatkan pemerintah untuk makin taktis dalam merumuskan kebijakan fiskal penopang ekonomi. Sebab, berkaca pada penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, pertumbuhan ekonomi cenderung loyo saat pesta demokrasi digelar.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang direkapitulasi Bisnis, terakhir kali pemerintah berhasil menaikkan laju ekonomi pada tahun politik pada 2004.Selama tiga pemilu setelahnya pertumbuhan ekonomi selalu mencatatkan penurunan. Di antaranya momok inflasi yang kembali menghantui pascaketegangan geopolitik di Timur Tengah, hingga pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang berlarut. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, tak memungkiri adanya aral yang bakal mengganjal gerak roda ekonomi pada tahun depan. Terlebih, kendala itu muncul setelah pemerintah menyelesaikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. "APBN 2024 sudah ditetapkan, dan akan kita jalankan. Tetapi kita terus lakukan kalibrasi terhadap kondisi ekonomi, karena itu kita beri penguatan melalui bantuan sosial," ujarnya, Rabu (25/10). Sementara itu, prospek konsumsi rumah tangga sedikit suram karena adanya ancaman infl asi. Mesin lain yang tersendat adalah ekspor, yang sensitif dengan dinamika ekonomi dunia. Pendorong lain adalah investasi. Namun, pemilu acapkali memaksa pengusaha wait and see.Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa minat investor terutama asing terhadap Indonesia masih amat tinggi. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Carmelita Hartoto, menjelaskan stabilitas politik memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. Alhasil, ketika stabilitas politik terganggu akan menekan laju ekonomi. Selain mengharapkan stabilitas, pebisnis juga tengah mewaspadai resiko jatuhnya nilai tukar rupiah, yang makin tertekan bila terjadi ketidakstabilan politik.

Anomali iklim yang akhir-akhir ini terjadi menambah panjang daftar rintangan dalam upaya pemenuhan pangan nasional. Kekeringan yang diperparah oleh fenomena El Nino berdampak besar pada produktivitas pangan. Analisis Litbang Kompas pada 12-13 Oktober 2023 yang secara mendalam mengulas produksi padi menemukan, setiap kenaikan suhu udara 1 derajat celsius akan menurunkan produksi padi hingga 4.500 ton (Kompas, 12/10). Analisis tersebut sejalan dengan data (BPS). Dalam publikasi Berita Resmi Statistik edisi 16 Oktober 2023, BPS menyebutkan produksi padi pada 2023 diperkirakan 53,63 juta ton gabah kering giling (GKG), turun 1,12 juta ton GKG atau 2,05 % dibandingkan pada 2022 di 54,75 juta ton GKG. Bahan pangan lain, baik nabati maupun hewani, pun tak akan lepas dari ancaman penurunan produksi. Pada saat yang sama, alih fungsi lahan pertanian makin marak terjadi seiring kemajuan wilayah. Regenerasi insan pertanian juga nyaris mandek. Tak banyak generasi muda tertarik menggeluti bidang pertanian. Minimnya kesejahteraan hingga kesempatan pekerjaan yang lebih bergengsi membuat kalangan milenial memilih meninggalkan pertanian. Menghadapi anomali iklim, inovasi bibit tanaman pangan unggul yang tahan cuaca ekstrem menjadi keniscayaan.

Tak hanya padi, inovasi pada bahan pangan lain, seperti jagung dan umbi-umbian, pun diperlukan. Bendungan yang produktif dibutuhkan guna menampung air saat musim hujan datang, dilengkapi sistem irigasi yang optimal agar saat kemarau, pertanian tetap dapat berproduksi. Kebutuhan sarana prasarana pemeliharaan pun meningkat mengingat serangan hama dan penyakit pada pertanian dan peternakan terus bermunculan. Stok pupuk untuk pertanian pangan dan obat-obatan untuk peternakan harus dijamin ketersediaannya. Problem alih fungsi lahan dapat diantisipasi dengan penyediaan lahan kembali atau relokasi, pembukaan lahan tidur juga bisa menjadi alternatif solusi. Jika upaya-upaya tersebut ditempuh, setidaknya sektor pertanian dapat diselamatkan dan ketahanan pangan perlahan dapat diwujudkan. Meski demikian, tak dapat dimungkiri, untuk mewujudkannya diperlukan anggaran yang relatif lebih besar. Kenyataannya, beberapa tahun terakhir anggaran untuk Kementan sebagai instansi yang bertanggung penyediaan pangan justru terus menurun. Tahun ini, dalam APBN 2023, pagu Kementan Rp 15,3 triliun. Bahkan, hanya dialokasikan sebesar Rp 14,6 triliun untuk tahun depan. Angka tersebut konsisten mengalami penurunan sejak 2021. Saat itu anggaran Kementan sebesar Rp 15,8 triliun. (Yoga)

Pemerintah dan DPR menilai rendahnya minat baca masyarakat Indonesia salah satunya disebabkan oleh minimnya anggaran gerakan literasi nasional. Oleh sebab itu, perlu kebijakan untuk meningkatkan anggaran lebih agar membaca menjadi hal yang membudaya di Tanah Air. Hal itu mengemuka dalam diskusi antara wakil dari Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kemendikbudristek, Kemenkeu, Kementerian PPN / Bappenas, dan Komisi X DPR di Jakarta, Sabtu (30/9). Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengungkapkan, anggaran Perpustakaan Nasional tidak pernah menyentuh Rp 1 triliun. Dalam APBN 2024, anggarannya hanya Rp 724 miliar.

Selain itu, anggaran untuk Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, serta Badan Bahasa, hanya 0,72 % dari total anggaran Kemendikbudristek yang sebesar Rp 97 triliun. ”Anggaran (literasi) sangat kecil meskipun kami belum menjumlah semua. Jadi wajar kalau dinilai oleh pihak lain seperti itu (minat baca Indonesia rendah). Kami mendesak pemerintah merespons kondisi darurat literasi ini,” kata Abdul. Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) menilai Indonesia merupakan negara terbawah kedua soal literasi. Minat baca warga Indonesia 0,001 %. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, hanya satu orang yang rajin membaca. Namun, berdasarkan data Perpustakaan Nasional, ada peningkatan tingkat kegemaran membaca masyarakat dari 59,52 poin pada 2021 menjadi 63,9 poin pada 2022. Meskipun belum naik signifikan, gerakan literasi harus terus digalakkan. (Yoga) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bakal banyak mendapat tekanan. Tak hanya dari sisi fundamental ekonomi, tapi juga persoalan utang proyek-proyek infrastruktur. Terbaru, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Informasi saja, total pembengkakan biaya (cost overrun) proyek tersebut mencapai US$ 1,2 miliar. Dengan kepemilikan saham 60%, konsorsium badan usaha milik negara (BUMN) kita, harus menanggung US$ 720 juta, setara 60% cost overrun. Meski begitu, menurut Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita, pasang badan pemerintah agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) mendapat utang dari perbankan China atas cost overrun proyek KCJB menambah beban APBN. Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemkeu) Heri Setiawan menjelaskan, anggaran penjaminan proyek tidak langsung berasal dari APBN, melainkan dana cadangan pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), realisasi penjaminan proyek infrastruktur sepanjang tahun 2023 baru mencapai Rp 296,6 miliar. Angka ini setara 0,0014% terhadap produk domestik bruto (PDB). Heri menegaskan, kapasitas PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) masih cukup besar untuk melakukan penjaminan. "Gearing rationya atau perbandingan eksposur terhadap equity saat ini di kisaran enam kali. Maksimalnya 12 kali," tegas Heri. Direktur Utama PT PII Wahid Sutomo menyatakan, pihaknya telah memberikan penjaminan kepada 47 proyek dengan total nilai mencapai Rp 474 triliun hingga akhir Agustus 2023. Dari total proyek tersebut, terdapat 31 proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai sebesar Rp 268 triliun.

Sebagai pengimpor bersih minyak, Indonesia menanggung berbagai konsekuensi saat harga minyak mentah dunia naik. Langkah paling bijak mesti ditempuh. Bulan September 2018, harga minyak mentah dunia menanjak. Harga minyak mentah Brent sempat menyentuh harga tertinggi sejak November 2014. Kondisi itu berpadu dengan nilai tukar rupiah yang tertekan dollar AS akibat faktor global. Kini, September 2023, beberapa bulan menjelang Pemilu 2024, harga minyak dunia kembali menunjukkan tren menguat. Pembatasan produksi oleh OPEC+ membuat harga minyak dunia dalam sebulan terakhir menembus 95 USD per barel. Padahal, asumsi harga minyak Indonesia (ICP) di APBN 2023 sebesar 90 USD per barel. Sejumlah ekonom menyebutkan, pilihan menaikkan harga BBM bersubsidi sulit dilakukan karena  pemerintah akan menempuh langkah menjaga stabilitas harga di tahun politik.

Defisit transaksi berjalan pada triwulan II-2023, yang sebesar 1,9 miliar USD atau 0,55 % PDB, bisa bertambah dalam. Berdasarkan data BI, pada triwulan II-2023, neraca transaksi berjalan untuk migas defisit 4,327 miliar USD. Stabilitas harga BBM akan menjaga daya beli masyarakat. Sebaliknya, jika harga BBM naik, daya beli masyarakat akan terganggu. Stabilitas perekonomian rumah tangga, terutama masyarakat menengah bawah, bisa terguncang. Sebab, gerak rantai produksi dan distribusi barang dan jasa menggunakan energi dan BBM. Kenaikan harga BBM akan membuat harga produksi dan biaya distribusi naik sehingga harga barang naik. Sebaliknya, jika harga BBM tidak naik, ada beban belanja negara yang mesti ditanggung, antara lain belanja subsidi dan kompensasi energi serta dana perlindungan sosial. Ada risiko defisit fiskal APBN melebar. Pilihan terbaik mesti diambil. (Yoga)

Pemerintah dan parlemen kemarin mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Melihat ekonomi global yang masih tak pasti, pemerintah diminta mewaspadai sejumlah faktor yang bisa mengacaukan kalkulasi anggaran negara, terutama pergerakan harga minyak mentah global. Jika harga minyak terus menanjak, APBN bisa terbebani oleh pembengkakan anggaran subsidi energi pada 2024. Pada Kamis (21/9), harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak pengiriman November 2023 di posisi US$ 89,29 per barel, sudah naik 12% dalam sebulan terakhir. Harga minyak Brent juga sudah menyentuh US$ 93,53 per barel. Masih ada potensi kenaikan harga minyak. Mengacu data Trading Economics, harga minyak mentah global jenis Brent diperkirakan terus menguat hingga US$ 99 per barel pada kuartal keempat tahun ini. Harga ini masih akan menanjak ke US$ 101,6 pada kuartal I-2024 dan menjadi US$ 104,2 di kuartal II-2024. Proyeksi itu tak lepas dari ketatnya pasokan minyak mentah global. Arab Saudi, salah satu produsen minyak terbesar dunia, berkomitmen memangkas produksi 1 juta barel per hari mulai pertengahan tahun ini hingga 2024. Pergerakan harga minyak selalu menampilkan dua sisi berlawanan. Mengacu analisis sensitivitas RAPBN 2024 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, setiap kenaikan ICP US$ 1 per barel akan menyumbang tambahan pendapatan negara Rp 3,6 triliun. Namun di saat bersamaan, belanja negara juga menanjak Rp 10,1 triliun. Alhasil, setiap kenaikan ICP berpotensi menyumbang defisit anggaran Rp 6,5 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, harga minyak dunia ke depan tidak bisa diprediksi. Dalam tiga pekan terakhir saja, harga minyak jenis Brent sudah naik hingga 11%. "Ke depan tidak ada yang tahu mengenai proyeksi (harga minyak)," kata Menkeu, Selasa (19/9). Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Wahyu Utomo  mengklaim, dampak kenaikan harga minyak global terhadap ICP masih terkendali. Hal itu tecermin dari realisasi APBN yang masih mencetak surplus hingga Agustus 2023. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyebut, asumsi ICP sebesar US$ 82 per barel pada 2024 sudah mempertimbangkan keputusan sejumlah negara OPEC yang akan mengurangi produksi minyak bumi karena faktor geopolitik dan dampak perlambatan ekonomi China. Ekonom Indef M Rizal Taufikurahman meramal, rerata ICP tahun depan US$ 85 per barel, lebih tinggi dari asumsi 2024. "(APBN) pastinya akan jebol karena ICP di atas target APBN 2024," estimasi dia. 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024 untuk disahkan menjadi Undang-Undang.Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan, berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, terdapat delapan fraksi yang menyetujui RUU itu. Hanya satu fraksi yang menerima dengan catatan minder head nota atas RUU tersebut, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).Dengan target pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 5,2%, pendapatan negara ditetapkan bisa mencapai Rp 2.802,3 triliun. Sementara belanja negara ditetapkan Rp 3.325,11 triliun.Alhasil defisit anggaran tahun depan ditargetkan mencapai Rp 522,8 triliun atau 2,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, defisit keseimbangan primer sebesar Rp 25,5 triliun, serta pembiayaan anggaran ditetapkan Rp 522,8 triliun.Beberapa fraksi menyoroti anggaran dana desa. Dalam RAPBN 2024, dana desa ditargetkan sebesar Rp 71 triliun, naik dibanding outlook APBN 2023 yang sebesar Rp 69,9 triliun. Dana desa ini akan dialokasikan kepada 74.954 desa di 434 kabupaten/kota.Adapun pada 2023 dana tertinggi yang diperoleh beberapa desa berada di kisaran Rp 1 miliar. Salah satu desa yang menerima dana desa terbesar adalah Desa Tenggulun mencapai Rp 1,9 miliar.Masih mengkajiFraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar anggaran untuk dana desa ke depan bisa terus dikerek menjadi Rp 5 miliar per desa. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyampaikan, rekomendasi PKB agar dana desa ditingkatkan, untuk mendorong agar dana desa bisa menjadi tulang punggung ekonomi dan pemerataan pembangunan.Fraksi PDI Perjuangan juga berpendapat, pelaksanaan kebijakan dana desa harus dapat meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Terutama, untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, serta pemberdayaan. Namun demikian, Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengaku masih akan melakukan pengkajian terkait usulan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal.