GERAKAN LITERASI, Anggaran Minim Jadi Hambatan
Pemerintah dan DPR menilai rendahnya minat baca masyarakat
Indonesia salah satunya disebabkan oleh minimnya anggaran gerakan literasi nasional.
Oleh sebab itu, perlu kebijakan untuk meningkatkan anggaran lebih agar membaca
menjadi hal yang membudaya di Tanah Air. Hal itu mengemuka dalam diskusi antara
wakil dari Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK),
Kemendikbudristek, Kemenkeu, Kementerian PPN / Bappenas, dan Komisi X DPR di
Jakarta, Sabtu (30/9). Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengungkapkan,
anggaran Perpustakaan Nasional tidak pernah menyentuh Rp 1 triliun. Dalam APBN
2024, anggarannya hanya Rp 724 miliar.
Selain itu, anggaran untuk Badan Standar, Kurikulum, dan
Asesmen Pendidikan, serta Badan Bahasa, hanya 0,72 % dari total anggaran Kemendikbudristek
yang sebesar Rp 97 triliun. ”Anggaran (literasi) sangat kecil meskipun kami
belum menjumlah semua. Jadi wajar kalau dinilai oleh pihak lain seperti itu
(minat baca Indonesia rendah). Kami mendesak pemerintah merespons kondisi
darurat literasi ini,” kata Abdul. Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan
Kebudayaan PBB (UNESCO) menilai Indonesia merupakan negara terbawah kedua soal
literasi. Minat baca warga Indonesia 0,001 %. Artinya, dari 1.000 orang
Indonesia, hanya satu orang yang rajin membaca. Namun, berdasarkan data Perpustakaan
Nasional, ada peningkatan tingkat kegemaran membaca masyarakat dari 59,52 poin
pada 2021 menjadi 63,9 poin pada 2022. Meskipun belum naik signifikan, gerakan
literasi harus terus digalakkan. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023