Lewat Kementerian Keuangan (Kemkeu), pemerintah tengah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Masih awal memang, tapi ada baiknya penyusunan anggaran mengakomodasi program-program pemerintah baru. Ini mengingat, pemerintahan baru membutuhkan dana jumbo untuk membiayai program-program yang dijanjikan saat kampanye pemilihan presiden 2024. Pemerintah baru juga harus mampu memastikan APBN kredibel di tengah ancaman ekonomi global. Calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka  yang berpotensi memenangi pilpres satu putaran, memiliki beberapa program unggulan yang tersusun dalam visi misi mereka saat kampanye. Beberapa di antaranya adalah program makan siang dan minum susu gratis yang memerlukan dana lebih dari Rp 400 triliun per tahun. Lalu, ada program lumbung pangan serta menambah program kartu-kartu kesejahteraan sosial. Prabowo-Gibran juga ingin melanjutkan proyek  Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga melanjutkan hilirisasi. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Drajad Wibowo bilang, untuk mendukung program-program, pemerintah baru akan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN). Wakil Komandan Tim Pemilih Muda TKN Prabowo-Gibran Anggawira membuka opsi penghematan belanja negara. Salah satunya mengevaluasi dan menghemat subsidi agar tepat sasaran. Kepala Center for Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho melihat anggaran makan siang gratisulit terpenuhi. Rasio pajak Indonesia sulit dikerek. Direktur Center of Eco­nomic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan agar pemerintahan baru menimbang opsi perbaikan distribusi subsidi energi. Jika pemangkasan anggaran tanpa perbaikan distribusi bisa memicu inflasi dan daya beli kelompok 40% terbawah dan menengah. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita melihat, akan ada kompromi rencana program Prabowo-Gibran. Rencana program saat kampanye bermotif politik agar dipilih rakyat.

Akhir-akhir ini, wajah cemberut Menkeu Sri Mulyani viral di media sosial. Ia tampak berdiri di samping Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengumumkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai atau BLT Mitigasi Risiko Pangan, program bantuan sosial yang mendadak muncul menjelang pemilu. Airlangga, yang juga Ketum Partai Golkar, pendukung pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menjelaskan, bansos baru itu akan dibagikan untuk tiga bulan selama Januari-Maret 2024. Namun, penyalurannya akan ”dirapel” sekaligus pada bulan Februari. Besarannya Rp 600.000 per keluarga penerima manfaat (KPM). Selama Airlangga berbicara, raut wajah Sri Mulyani tampak kesal. Berbeda dari menteri dan pimpinan lembaga negara lain yang hadir dalam konferensi pers bansos, 29 Januari 2024, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tidak tersenyum atau ”manggut-manggut” menganggukkan kepala tanda setuju.

Ekspresi Sri Mulyani dapat dipahami, ia adalah sosok yang paling pusing saat ini. Selaku bendahara negara, ia tiba-tiba harus ”mencarikan” sumber anggaran untuk mendanai BLT Pangan. Pasalnya, sampai sekarang, asal-usul anggaran untuk program bansos baru itu tidak jelas karena belum direncanakan dalam APBN  2024. Bukan hanya sumber anggaran yang penuh tanda tanya, momentum pembagian bansos BLT Pangan yang direncanakan disalurkan sekaligus menjelang hari pemungutan suara 14 Februari 2024 itu juga memancing curiga. Bansos itu sebenarnya bantuan dari siapa dan dari mana sumber dananya. Ditengah hiruk-pikuk politisasi bansos, penting untuk menyadari asal-usul anggaran bansos agar publik tidak mudah terkesima oleh akrobat politik para elite.

Pendanaan bansos pada dasarnya berasal dari APBN, yang didapat dari pajak. Pendapatan dari pajak kemudian disalurkan ke rakyat tak mampu melalui program-program bansos di bawah anggaran perlindungan sosial (perlinsos). Di APBN 2024, anggaran perlinsos sudah dialokasikan Rp 496,8 triliun. BLT Pangan tak masuk rincian bansos yang sudah dianggarkan itu. Sebab, APBN hanya menganggarkan program bansos rutin yang selama ini dikucurkan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan, Program Kartu Sembako, dan BLT Desa. Mengutip kata-kata Sri Mulyani belakangan ini, rakyat perlu tahu dari mana asal-usul uang yang dipakai untuk menyalurkan bansos. Dengan demikian, rakyat tak perlu terus-menerus tertipu oleh pertunjukan politik dan populisme yang muncul sesaat setiap lima tahun sekali. (Yoga)

Pada tahun ini pemerintah mematok penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN senilai Rp666 triliun dalam APBN 2024. Nilai tersebut melesat 115% jika dibandingkan dengan realisasi pada 2023 senilai Rp308 triliun.Lonjakan rencana penerbitan SBN ini melebihi realisasi 2022 yang mencapai Rp658,8 triliun. Rekor penerbitan surat utang masih tercatat pada 2020 yang mencapai Rp1.177,2 triliun. Kala itu, pandemi Covid-19 menghantam dunia, termasuk Indonesia, sehingga utang membengkak.Lambat laun penerbitan surat utang sempat susut. Pada 2021 mencapai Rp877,5 triliun, dan mencapai titik terendah Rp308,7 triliun pada 2023. Angka tersebut lebih rendah dari periode sebelum Covid-19, tepatnya pada 2019, dengan penerbitan SBN Rp446,3 triliun.Pada tahun politik ini, pemerintah justru memompa belanja negara, sehingga defisit APBN diramal mencapai 2,29% dari PDB, atau setara Rp522,8 triliun. Rasio defisit lebih tinggi dari tahun lalu yang mencapai 1,65%. Adapun belanja negara dalam APBN 2024 direncanakan sebesar Rp3.325,1 triliun. Dengan alokasi terbesar untuk belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun. Proyek tersebut seperti pembangunan IKN, penyediaan anggaran subsidi (energi dan non-energi), proyek infrastruktur prioritas, hingga pelaksanaan pemilu 2024 serta kenaikan gaji pokok PNS dan pensiunan. Lonjakan anggaran terbesar terjadi pada pos perlindungan sosial yang mencapai Rp496,8 triliun. Angka tersebut melesat hampir menyamai posisi 2020 sebesar Rp498 triliun. Padahal saat itu tengah terjadi pagebluk yang menyebabkan kemiskinan melebar. Pos anggaran jumbo lainnya, seperti infrastruktur sebesar Rp423,4 triliun dan anggaran hukum dan hankam sebesar Rp331,9 triliun. Pos terakhir ini untuk penguatan ketertiban dan keamanan pada Pemilu 2024, dukungan pengaman IKN, dan pelaksanaan kegiatan operasional hukum dan hankam. Lonjakan belanja negara yang dibiayai dari pundi-pundi utang bakal berdampak dalam jangka panjang. Pasalnya, per November 2023 utang pemerintah tercatat Rp8.041 triliun.Secara rasio utang terhadap PDB masih aman karena di bawah 40% dari batas aman dalam UU Keuangan Negara yang dipatok 60%. Akan tetapi, kurva kenaikan utang akan terus berjalan pada tahun ini.

Pembayaran bunga utang pemerintah masih akan menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024. Pasalnya, pembayaran bunga utang tahun ini meningkat, meski realisasi di sepanjang 2023 lebih rendah dari target. Dokumen APBN Kita yang diterbitkan Kementerian Keuangan (Kemkeu) pertengahan Januari 2024 memperlihatkan, realisasi pembayaran bunga utang pemerintah 2023 mencapai Rp 439,88 triliun. Angka ini setara 99,66% dari target APBN 2023 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023. Sementara dalam Perpres 76/2023 tentang APBN 2024, pemerintah mengalokasikan pembayaran bunga utang sebesar Rp 497,3 triliun, naik 11,55% dari realisasi tahun lalu. Jumlah tersebut meliputi pembayaran bunga utang dalam negeri Rp 456,8 triliun dan bunga utang luar negeri sebesar Rp 40,4 triliun. Namun dibandingkan total belanja negara tahun ini, alokasi pembayaran bunga utang itu setara 14,96%. Rasionya tertinggi dibandingkan lima tahun terakhir. Berdasarkan perhitungan KONTAN, rasio pembayaran bunga utang terhadap belanja negara tahun 2019 mencapai 11,93%, 2020 (12,1%), 2021 (12,32%), 2022 (12,48%), dan 2023 (14,09%). Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu, Suminto mengatakan, pembayaran bunga utang akan dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan. Adapun pembayaran bunga utang mengalami tren peningkatan seiring penambahan outstanding utang pemerintah. Selain itu, pembayaran bunga utang juga didasarkan pada nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, tingkat bunga surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun, referensi suku bunga pinjaman serta asumsi spread-nya, diskon penerbitan SBN, serta perkiraan biaya pengadaan utang baru. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, bunga utang pemerintah cukup membebani ruang fiskal yang semakin terbatas.

Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2023 sebesar US$ 400,9 miliar, atau tumbuh 2,0% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 0,7% (yoy). Perkembangan ULN terutama disebabkan oleh transaksi ULN sektor publik. Kepala Departeman Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, posisi ULN pada November 2023 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global yang berdampak pada  meningkatnya angka statistik ULN Indonesia valuta lainnya dalam satuan dolar AS.  Posisi ULN pemerintah di bulan November 2023 sebesar US$ 192,6 miliar atau tumbuh 6,0% (yoy), meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya 3,0% (yoy). ULN pemerintah tetap terkendali dan terkelola secara terukur dan akuntabel. Perkembangan ULN terutama disebabkan peningkatan penempatan  investasi portfolio di pasar Surat Berharga Negara  (SBN) domestik dan internasional, dalam bentuk sukuk global, seiring sentimen positif kepercayaan  pelaku pasar sejalan dengan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. (Yetede)

Sepanjang 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian global. Ketidakpastian perekonomian global terutama dipicu oleh konflik geopolitik, yaitu perang Rusia dan Ukraina serta konflik di Timur Tengah.Pada sisi lain, dampak El Nino yang berkepanjangan juga menambah terganggunya sisi suplai dan produktivitas komoditas pangan, sehingga menimbulkan tekanan terhadap inflasi. Kondisi tersebut mendorong bank sentral di banyak negara mempertahankan suku bunga tinggi, sehingga berdampak pada terbatasnya likuiditas global, sehingga menimbulkan tekanan terhadap suku bunga dan nilai tukar khususnya di negara berkembang termasuk Indonesia.Tingginya suku bunga global membatasi ruang kebijakan pemulihan ekonomi di banyak negara. Pertumbuhan global tahun ini diperkirakan melambat signifikan ke 3,0% YoY dari 3,5% pada tahun lalu. Indikator PMI Manufaktur global pada November 2023 masih berada di zona kontraksi di level 49,3. Mayoritas negara-negara dunia mengalami kontraksi termasuk di antaranya AS, negara-negara di Eropa, dan Jepang. Pada sisi lain, AS juga tengah menghadapi permasalahan internal bersamaan dengan ekonomi Eropa yang terus melemah. Fiskal AS mengalami tekanan akibat level utang tinggi di tengah penerimaan negara yang belum pulih.Namun, di tengah ketidakpastian dan pelemahan ekonomi global, perekonomian Indonesia masih cukup resilien. Pertumbuhan ekonomi di triwulan III/2023 tercatat sebesar 4,94 % (YoY), atau sampai dengan triwulan III/2023 sebesar 5,05% (ctc). Capaian tersebut ditopang permintaan domestik yang masih kuat sejalan dengan inflasi yang terkendali serta dukungan kebijakan fiskal. Dari sisi produksi, sektor-sektor utama tumbuh positif seiring penguatan permintaan domestik dan pulihnya aktivitas masyarakat. Sektor manufaktur tumbuh 5,2% YoY pada triwulan III/2023 didukung kuatnya permintaan domestik. 

Kuatnya permintaan domestik dan aktivitas masyarakat juga mendorong mendorong pertumbuhan double digit pada sektor Akomodasi dan Transportasi (10,9%). Kinerja neraca perdagangan juga masih positif di tengah lemahnya permintaan global. Indonesia masih mencatat surplus US$33,63 miliar (Jan—Nov). Menguatnya aktivitas ekonomi nasional juga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran mengalami penurunan signifkan menjadi 5,32% pada Agustus 2023 dari sebelumnya 5,86% pada Agustus tahun lalu. Penciptaan lapangan kerja yang lebih baik, relatif terkendalinya inflasi, serta kebijakan penebalan bansos yang dikeluarkan oleh pemerintah mampu menurunkan tingkat kemiskinan dari 9,54% di tahun 2022 menjadi 9,36% tahun 2023.Di tengah perkembangan perekonomian global yang bergerak sangat dinamis, realisasi APBN di tahun 2023 menunjukan kinerja yang solid dan kredibel. Pelaksanaan APBN 2023 mencatatkan kinerja positif. Pertama, pendapatan negara mampu mencapai Rp2.774,3 triliun melebihi target (112,6% dari APBN atau 105,2% dari Perpres 75), di tengah gejolak perekonomian global dan termoderasinya harga komoditas. Kedua, perpajakan mencapai Rp2.155,4 triliun melebihi target atau tumbuh positif 5,9% YoY.  Ketiga, kinerja PNBP meningkat signifikan mencapai Rp605,9 triliun, terutama ditopang volatilitas harga komoditas, kinerja BUMN dan inovasi layanan. Keempat, belanja negara terserap optimal mencapai Rp3.121,9 triliun atau 102% dari pagu APBN. Kelima, realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp881,3 trilun terutama untuk mendukung penguatan perekonomian daerah. Keenam, primary balance mulai positif Rp92,2 triliun sejak 2012. Ketujuh, defisit jauh lebih terkendali yaitu sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65% PDB jauh lebih rendah dari target APBN: Rp598,2 triliun (2,84% PDB) atau target Perpres 75 : Rp479,9 triliun (2,27% PDB).Kedelapan, pembiayaan investasi mencapai Rp90,1 triliun, utamanya untuk mendukung percepatan pembangunan infrastrukur, peningkatan akses pembiayaan perumahan bagi MBR, dukungan untuk PSN dan penguatan kualitas SDM.Kesembilan, kinerja APBN 2023 yang positif, juga mampu menyiapkan buffer yang memadai, untuk menopang pelaksanaan APBN di tahun 2024.

Kendati realisasi belanja pemerintah tahun 2023 menembus target, kualitas belanja dinilai kurang optimal dalam menggerakkan perekonomian. Besarnya tanggungan pembayaran bunga utang dalam porsi belanja pemerintah patut diwaspadai karena bisa mempersempit ruang untuk belanja lainnya. Dari sisi pengelolaan fiskal, APBN 2023 ditutup dengan ”rapor” yang baik. Penerimaan negara mencapai 112,6 %, di atas target APBN awal atau 105,2 % di atas target proyeksi tengah tahun. Belanja pemerintah pun melampaui target, yakni 102 % di atas target APBN awal atau 100,2 % di atas target tengah tahun. Hal itu membuat defisit fiskal sepanjang 2023 dapat ditekan hingga 1,65 % dari PDB nasional, mencatat rekor terendah selama 12 tahun terakhir.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Jumat (5/1/2024) peran APBN sepanjang tahun 2023 bisa lebih optimal lagi untuk menggerakkan ekonomi. Meski uang negara per akhir tahun 2023 berhasil disalurkan hingga sedikit melewati target, dampaknya ke pertumbuhan ekonomi dinilai masih terbatas dan terkesan ”dikejar” di detik-detik akhir. Hal itu, terlihat dari konsumsi pemerintah yang pada triwulan III-2023 tumbuh minus 3,76 % akibat turunnya belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bantuan sosial. Belanja pemerintah yang melambat itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang pada triwulan III hanya tumbuh 4,94 %, di tengah tekanan eksternal seperti pelemahan ekspor-impor.

Menjelang tutup buku APBN, per 12 Desember 2023, belanja negara masih jauh dari semestinya, yakni 84,5 % dari target  APBN awal atau 83 % dari target proyeksi tengah tahun. ”Di satu sisi, kinerja APBN memang akhirnya aman, stabil, dan konservatif, terlihat yang ingin disasar adalah menjaga stabilitas fiskal. Tetapi, akibatnya, dorongannya ke ekonomi kurang maksimal. Semestinya ketika sumber pertumbuhan lain melemah seperti sekarang ini, kebijakan fiskal bisa lebih berperan sebagai ’gas’ pertumbuhan ekonomi,” kata Faisal. (Yoga)