APBN  2024 dinilai memiliki posisi yang sangat kuat untuk menghadapi ketidakpastian global seperti yang terjadi belakangan ini, menyusul peningkatan tensi geopolitik  di Timur Tengah. Ini dikarenakan pemerintah  dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selalu disiplin menjaga defisit, seperti pada   tahun ini yang ditetapkan hanya 2,29% terhadap produk domestik bruto (PDB). Wakil Menteri Keuangan  (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan, pengelolaan APBN yang disiplin itu  bahkan diapresiasi berbagai negara dan kalangan internasional sebagai very strong position ditengah ketidakpastian global saat ini. Desifit APBN yang dijaga  selalu dibawah 3% dari PDB ini telah berlangsung  dalam waktu sekitar 20 tahun yakni sejak Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Diberlakukan. Adapun defisit APBN 2024 yang didesain sebesar 2,29% terhadap PDB ditetapkan pada September  2023. (Yetede)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit APBN masih terkelola dengan baik di bawah batas 3% terhadap domestik bruto (PDB). Adapun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 memproyeksikan defisit anggaran meningkat menjadi 2,45% sampai 2,8% terhadap PDB dari 2,29% pada tahun ini. "Ini masih terlalu early. Inikan masih bulan April. nanti kita kelola dengan baik (defisit). Kita cukup bisa kelola resikonya dengan baik," Kata Kepala  Badan Kebijakan Fiskal (BKF) kementerian keuangan Febrio Kacaribu. Disamping defisit, RKP 2025 juga menyatakan rasio utang pemerintah terhadap PDB diperkirakan naik ke level 39,77% hingga 40,14% pada tahun anggaran tersebut. Target itu juga lebih tinggi dibandingkan  target tahun ini, dimana target rasio utang  2024 dipatok pada level 38,26%. (Yetede)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit  APBN masih terkelola dengan baik di bawah batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 memproyeksikan defisit anggaran meningkat menjadi 2,45% sampai 2,8% terhadap PDB dari 2,29% pada tahun ini. "Ini masih terlalu early. Inikan masih bulan April. Nanti kita kelola dengan baik (defisit). Kita cukup bisa kelola risikonya dengan baik," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Fabrio Kacaribu kepada wartawan di sela kegiatan  halal bihalal di Kementerian Keuangan. Disamping defisit, RKP 2025 juga menyatakan rasio utang pemerintah  terhadap PDB diperkirakan naik ke evel 39,77% hingga 40,14% pada tahun anggaran tersebut. target itu juga lebih tinggi dibandingkan target tahun ini, dimana target rasio utang 2024 dipatok pada level 38,26%. (Yetede)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit  APBN masih terkelola dengan baik di bawah batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 memproyeksikan defisit anggaran meningkat menjadi 2,45% sampai 2,8% terhadap PDB dari 2,29% pada tahun ini. "Ini masih terlalu early. Inikan masih bulan April. Nanti kita kelola dengan baik (defisit). Kita cukup bisa kelola risikonya dengan baik," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Fabrio Kacaribu kepada wartawan di sela kegiatan  halal bihalal di Kementerian Keuangan. Disamping defisit, RKP 2025 juga menyatakan rasio utang pemerintah  terhadap PDB diperkirakan naik ke evel 39,77% hingga 40,14% pada tahun anggaran tersebut. target itu juga lebih tinggi dibandingkan target tahun ini, dimana target rasio utang 2024 dipatok pada level 38,26%. (Yetede)

Pemerintah telah menetapkan sasaran kebijakan yang akan dijalankan pemerintahan baru tahun depan. Kebijakan fiskal akan mengarah pada defisit APBN yang melebar. Selain itu, rasio utang negara juga membengkak. Kondisi itu dipandang dapat meningkatkan risiko fiskal di tengah iklim ekonomi global yang serba tidak pasti. Gambaran arah kebijakan pembangunan itu tertuang dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang disusun Bappenas dengan tema ”Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dalam rincian sasaran fiskal tahun 2025, pemerintah menetapkan target defisit sebesar 2,45-2,80 persen terhadap PDB, mendekati batas aman defisit fiskal sebesar 3 % terhadap PDB yang diamanatkan UU Keuangan Ne gara. Rentang defisit itu juga melebar dari target di PBN 2024 sebesar 2,29 % terhadap PDB.

Selain defisit yang melebar, rasio utang pemerintah juga membengkak. Dokumen RKP mencatat, target stok utang atau rasio utang pemerintah adalah 39,77-40,14 % terhadap PDB, naik dari target rasio utang 2024 yang sebesar 38,26 %, bahkan mendekati level rasio utang saat pandemi Covid-19 (39,4 % pada 2020 dan 40,7 % pada 2021). Target belanja RKP 2025 juga meningkat dari 14,56 % terhadap PDB (pada APBN 2024) menjadi 16,15-17,80 % terhadap PDB. Target belanja itu terdiri dari belanja pemerintah pusat 11,96-13,35 % terhadap PDB dan transfer ke daerah sebesar 4,19-4,45 % terhadap PDB. RKP dan RAPBN 2025 disusun oleh pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, tetapi dijalankan oleh pemerintahan baru yang mulai menjabat Oktober 2024. Sesuai hasil hitung riil, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat suara terbanyak di Pilpres 2024. (Yoga)

Harga minyak dunia diperkirakan terus naik di atas asumsi APBN 2024 sebesar US$ 82 per barel, menyusul memanasnya perang Iran-Israel. Hal ini berpotensi menguras APBN Pada Kamis (18/4/2024) harga minyak Brent diperdagangkan US$ 86,66 per barel, sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) sebesar US$ 82,05. Sementara nilai tukar mencapai Rp16.200 per dolar AS. Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan anggaran subsidi energi LPG 3 kg dan BBM mencapai Rp113,27 triliun dan subsidi listrik Rp75,83 triliun pada APBN 2024, atau total Rp189,1 triliun. Adapun nilai tukar dalam APBN 20244 ditetapkan sebesar Rp15.000 per dolar AS. Menurut Head of Center Macroeconomics and Finance Indef M Rizal Taufikurahman, jika perang tersebut terus berlanjut dan banyak melibatkan negara tetangga Arab, harga minyak mentah dunia pun akan terus melambung di atas asumsi APBN. (Yetede)

Setelah tiga tahun terakhir menerapkan disiplin fiskal yang sangat ketat, pemerintah kembali melebarkan target defisit fiskal dalam APBN 2025 menjadi 2,5 %. Ruang fiskal yang lebih longgar dalam APBN Transisi itu diperlukan untuk mengakomodasi program pemerintahan baru. APBN 2025 akan disusun pemerintahan Jokowi, tetapi dijalankan oleh pemerintahan berikutnya yang mulai menjabat pada Oktober 2024. Penyesuaian APBN oleh pemerintahan baru dimungkinkan melalui mekanisme APBN Perubahan. Sejauh ini, berdasarkan hasil hitung riil KPU, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat perolehan suara terbanyak.

Namun, ketetapan KPU masih harus menunggu putusan hasil sidang MK tentang sengketa perselisihan hasil pemilu. Menurut jubir MK, Fajar Laksono Suroso, PMK No 1 Tahun 2024 (terbaru), putusan sengketa hasil pilpres akan dibacakan pada 22 April 2024 atau 14 hari kerja sesuai perundang-undangan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ruang fiskal yang diberikan untuk pemerintahan Prabowo-Gibran sudah disepakati dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Dokumen ini akan menjadi landasan awal untuk penyusunan RAPBN 2025. Penetapan ruang fiskal itu akan menentukan seberapa fleksibel sebenarnya kondisi kas negara untuk membiayai sejumlah program dan kegiatan pemerintah tanpa perlu membahayakan keberlanjutan posisi keuangan negara dan stabilitas perekonomian.

”Defisit anggarannya sudah disepakati, kemudian asumsi dasar ekonomi makro lain, seperti target lifting minyak, kurs rupiah, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Yang diperlukan sekarang tinggal bagaimana program dari pemerintahan mendatang itu dimasukkan (dalam RAPBN),” kata Airlangga saat ditemui di kediamannya di Jakarta, Kamis (11/4) malam. Menanggapi rencana pemerintah memperlebar defisit APBN, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani mengingatkan tentang pentingnya menjaga disiplin fiskal. ”Disiplin fiskal itu sangat penting. Kalaupun mau diperlebar defisitnya, penggunaannya mesti jelas dan disiplin. Mesti untuk sesuatu yang jelas multiplier effect-nya,” kata Shinta.

Terkait APBN 2025 yang akan mengakomodasi program-program pemerintahan baru, ia berharap pemerintahan Jokowi dan pemerintahan baru bisa berhati-hati dalam menyusun alokasi anggaran. ”Ini harus dijaga karena program ekonomi pemerintahan baru akan masuk ke situ, dan kita sangat mengandalkan pembiayaan dari APBN,” ujarnya. Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan,”Tantangan dunia ini ke depan sangat berat. Pada akhirnya, disiplin fiskal itu sangat penting dan jadi kunci kita ke depan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang berat. Harus disiplin. Kalau tidak disiplin, bisa bahaya,” kata Arsjad. (Yoga)

Pemerintah memasyikan THR dan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) tahun ini dibayarkan secara penuh atau 100 %, berbeda dengan empat tahun lalu saat keduanya tidak dibayarkan dengan penuh karena keuangan negara dalam keadaan tertekan khususnya akibat pandemi Covid-19. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, dengan pembayaran THR dan gaji ke-13 hingga 100 % menunjukkan bahwa kondisi APBN sudah pulih pasca menghadapi Covid-19.

Dengan adanya THR, diharapkan juga memberikan dampak perekonomian nasional terutama dari sisi konsumsi masyarakat, ujar Sri Mulyani dalam konfrensi pers di Aula Mezzaine, Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (15/3). “Ini yang kita harapkan dapat meningkatkan daya beli. Saya harap ASN gunakan dan belanjakan itu untuk produk dalam negeri, mendorong ekonomi lokal, supaya ini benar-benar bermanfaat,” ujar  Sri Mulyani.  (Yetede)

Pemerintah menahan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, hingga Juni 2024, di tengah tren kenaikan harga minyak mentah. Pemerhati minyak dan gas bumi berpendapat, keputusan politis itu bisa berdampak pada APBN ataupun keuangan Pertamina karena Indonesia merupakan negara pengimpor bersih minyak. Catatan Kompas, harga BBM nonsubsidi terakhir kali mengalami penyesuaian pada 1 Januari 2024. Biasanya Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi per tanggal satu setiap bulan, tetapi hal itu tidak dilakukan pada 1 Februari 2024 (sebelum Pemilu 2024) dan 1 Maret 2024. Pemerintah kemudian menyebut harga BBM tidak akan naik setidaknya sampai Juni 2024. Di sisi lain, hingga awal Maret 2024, harga minyak mentah dunia justru terus meningkat akibat pengetatan produksi oleh anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC).

Menurut catatan Trading Economics, harga minyak merek Brent pada 8 Maret 2024 adalah 82,1 USD per barel atau lebih tinggi dibanding 8 Januari 2024 sebesar 76,1 USD per barel. Praktisi sekaligus pemerhati migas Hadi Ismoyo, dihubungi dari Jakarta, Senin (11/3) mengatakan, subsidi dan kompensasi BBM sejatinya memberatkan, baik bagi APBN maupun keuangan PT Pertamina (Persero). Terlebih jika upaya menahan atau menunda kenaikan harga BBM dilakukan di tengah tren meningkatnya harga minyak. Apabila harga terus ditahan, anggaran subsidi BBM pada APBN bisa membengkak. Oleh karena itu, perlu ada peta jalan besar untuk mengurangi subsidi BBM dan menggantinya ke jenis energi lain. Gas, misalnya, mengingat cadangan gas bumi Indonesia melimpah. (Yoga)

Intrusmen fiskal terus memberikan kontribusi vital dalam mendukung  geliat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri. UMKM hingga saat ini terus menjadi tulang punggung perekonomian nasional. APBN dan APBD menjadi sumber daya yang sangat kuat untuk menciptakan daya ungkit dan kesempatan bagi UMKM. Potensi belanja dari APBN untuk produk dalam negeri mencapai Rp 625,7 triliun pada tahun anggaran 2024. Nilai ini terbagi dalam belanja bantuan sosial sebesar Rp 405 triliun, belanja modal sebesar  Rp 247 triliun dan belanja barang senilai Rp 377 triliun. Sedangkan potensi belanja APBD untuk produksi dalam negeri sebesar Rp 587, triliun di tahun anggaran 2024. (Yetede)