Target Defisit APBN 2025 Melebar, Pengusaha Lempar Peringatan
Setelah tiga tahun terakhir menerapkan disiplin fiskal yang
sangat ketat, pemerintah kembali melebarkan target defisit fiskal dalam APBN
2025 menjadi 2,5 %. Ruang fiskal yang lebih longgar dalam APBN Transisi itu
diperlukan untuk mengakomodasi program pemerintahan baru. APBN 2025 akan
disusun pemerintahan Jokowi, tetapi dijalankan oleh pemerintahan berikutnya yang
mulai menjabat pada Oktober 2024. Penyesuaian APBN oleh pemerintahan baru
dimungkinkan melalui mekanisme APBN Perubahan. Sejauh ini, berdasarkan hasil
hitung riil KPU, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat perolehan
suara terbanyak.
Namun, ketetapan KPU masih harus menunggu putusan hasil
sidang MK tentang sengketa perselisihan hasil pemilu. Menurut jubir MK, Fajar
Laksono Suroso, PMK No 1 Tahun 2024 (terbaru), putusan sengketa hasil pilpres
akan dibacakan pada 22 April 2024 atau 14 hari kerja sesuai perundang-undangan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ruang fiskal yang diberikan
untuk pemerintahan Prabowo-Gibran sudah disepakati dalam dokumen Kerangka
Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Dokumen ini akan menjadi
landasan awal untuk penyusunan RAPBN 2025. Penetapan ruang fiskal itu akan
menentukan seberapa fleksibel sebenarnya kondisi kas negara untuk membiayai
sejumlah program dan kegiatan pemerintah tanpa perlu membahayakan keberlanjutan
posisi keuangan negara dan stabilitas perekonomian.
”Defisit anggarannya sudah disepakati, kemudian asumsi dasar
ekonomi makro lain, seperti target lifting minyak, kurs rupiah, pertumbuhan
ekonomi, dan inflasi. Yang diperlukan sekarang tinggal bagaimana program dari pemerintahan
mendatang itu dimasukkan (dalam RAPBN),” kata Airlangga saat ditemui di kediamannya
di Jakarta, Kamis (11/4) malam. Menanggapi rencana pemerintah memperlebar
defisit APBN, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani mengingatkan
tentang pentingnya menjaga disiplin fiskal. ”Disiplin fiskal itu sangat
penting. Kalaupun mau diperlebar defisitnya, penggunaannya mesti jelas dan
disiplin. Mesti untuk sesuatu yang jelas multiplier effect-nya,” kata Shinta.
Terkait APBN 2025 yang akan mengakomodasi program-program
pemerintahan baru, ia berharap pemerintahan Jokowi dan pemerintahan baru bisa
berhati-hati dalam menyusun alokasi anggaran. ”Ini harus dijaga karena program
ekonomi pemerintahan baru akan masuk ke situ, dan kita sangat mengandalkan pembiayaan
dari APBN,” ujarnya. Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan,”Tantangan
dunia ini ke depan sangat berat. Pada akhirnya, disiplin fiskal itu sangat
penting dan jadi kunci kita ke depan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang
berat. Harus disiplin. Kalau tidak disiplin, bisa bahaya,” kata Arsjad. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023