Pemblokiran anggaran kementerian dan lembaga (K/L) menjadi salah satu opsi kebijakan yang tengah pemerintah pertimbangkan. Hal ini terkait dengan upaya mengamankan anggaran negara di tengah ketidakpastian perekonomian global. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Nathan Kacaribu menyatakan, APBN tahun depan masih dihadapkan dengan dinamika global, volatilitas harga komoditas yang masih tinggi, kinerja badan usaha milik negara (BUMN), dan tren perubahan iklim. Oleh karena itu, perlu ada mitigasi risiko agar APBN 2025 tetap sehat. Salah satunya, automatic adjustment melalui pemblokiran anggaran K/L. "Ada pengendalian risiko, bisa kita gunakan SAL (Saldo Anggaran Lebih) dan automatic adjustment," ujar Febrio dalam Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR, Kamis (20/6). Pada 2021, Kemkeu memblokir bujet K/L total mencapai Rp 58 triliun dalam rangka menyiapkan anggaran mendesak akibat pandemi Covid-19. Di tahun berikutnya, pemerintah juga tetap menjalankan kebijakan ini dengan besaran anggaran sebesar Rp 39,71 triliun. Dengan pertimbangan, untuk menangani dampak krisis pandemi Covid-19.

Kemudian, pada 2023, pemerintah juga memblokir anggaran K/L sebesar Rp 50,23 triliun. Dan, berlanjut ke tahun ini sebesar Rp 50,15 triliun. Menurut Kemkeu, kebijakan ini terbukti ampuh dalam menjaga ketahanan APBN 2022 dan APBN 2023. Hanya, Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mewanti-wanti, kebijakan tersebut bisa berdampak pada pengeluaran pemerintah. Sebab itu, "Pemerintah perlu memprioritaskan belanja yang mendatangkan multiplier effect ke ekonomi, khususnya konsumsi rumahtangga kita," ucapnya. Menurut Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto, kebijakan tersebut tidak ideal pemerintah lakukan. Setiap K/L untuk tahun ini maupun tahun depan sudah membuat sejumlah perencanaan dan program untuk mereka implementasikan. Tak hanya itu, Eko juga berpendapat, APBN yang terlalu mudah diotak-atik melalui mekanisme automatic adjustment, justru mengurangi tingkat kredibilitas dari APBN itu sendiri. Kecuali, Indonesia tengah menghadapi situasi yang sangat ekstrem, seperti pandemi Covid-19.

Pemerintah perlu melakukan efisiensi belanja pada tahun depan. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka disiplin fiskal mengingat banyaknya beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025, defisit anggaran ditetapkan 2,45% hingga 2,82% dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut melebar dari APBN 2024 yang sebesar 2,29% dari PDB. Pelebaran defisit anggaran sejalan target anggaran belanja sebesar 14,59%-15,18% dari PDB, meningkat dari tahun ini sebesar 14,56% dari PDB. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, besarnya belanja negara pada tahun depan lantaran banyak proyek jumbo pemerintahan Presiden Joko Widodo termasuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), ditambah program yang akan dijalankan pemerintah Prabowo Subianto, seperti makan siang gratis. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, sebenarnya kenaikan anggaran belanja pemerintah berdampak positif mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, "Peningkatan belanja pemerintah saat kondisi penerimaan negara belum optimal akan mendorong pelebaran defisit fiskal," kata dia. Implikasinya, penarikan utang dan beban bunga utang akan meningkat. Dus, ia menyarankan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi belanja.

Beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) transisi Pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo Subianto, bakal berat. Belanja pemerintah pusat, terutama kementerian dan lembaga (K/L), tahun depan berpotensi membengkak. Pasalnya, dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN 2025, sejumlah K/L mengajukan usulan tambahan anggaran dari pagu indikatif yang telah pemerintah tentukan. Bahkan, nilai usulan tambahan anggaran dari K/L tersebut tak tanggung-tanggung, nilainya sangat besar. Misalnya saja, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mengajukan usulan penambahan anggaran 2025 sebesar Rp 60,64 triliun.

Padahal, pagu indikatifnya juga sudah besar, mencapai Rp 104,67 triliun, meski lebih rendah dibanding 2024 sebesar Rp 117,41 triliun. Usulan tambahan anggaran ini sudah dapat restu dari Komisi II DPR pada awal pekan ini. Lalu, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun depan sebesar Rp 29,8 triliun. Sementara pagu indikatif 2025 untuk Otoritas IKN sebesar Rp 505 miliar. Tak mau ketinggalan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengusulkan tambahan anggaran mencapai Rp 25 triliun.

Juga Kementerian Perhubungan yang mengajukan usulan tambahan anggaran Rp 15,78 triliun. Usulan-usulan ini mayoritas direstui DPR. Sebab itu, ada risiko beban belanja negara tahun depan semakin besar, di tengah ruang fiskal yang terbatas. Sayang, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata tak menjawab pesan KONTAN saat dikonfirmasi terkait ini. Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, penambahan anggaran umumnya harus diikuti kemampuan K/L dalam mengeksekusi bujet tersebut. Kemampuan mengeksekusi tidak selalu dilihat dari sisi menghabiskan anggaran di akhir tahun berjalan, juga mempertimbangkan kesesuaian prinsip yang telah disepakati secara bersama. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit meminta pemerintah menyusun RAPBN lebih efisien, dengan tidak mengorbankan defisit anggaran demi program pemerintahan lama dan baru. Ia mengusulkan, pemerintah hanya memasukkan belanja rutin saja seperti pendidikan.

Di tengah munculnya kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa transisi pemerintahan, disiplin fiscal tetap menjadi fokus perhatian pemerintah dalam penyusunan RAPBN 2025. Menkeu Sri Mulyani menegaskan, APBN harus menjadi solusi atas berbagai persoalan negara, alih-alih menjadi sumber masalah baru. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komite IV DPD, Selasa (11/6) untuk membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, Sri Mulyani menegaskan, APBN bersifat counter-cyclical. Artinya, ketika terjadi gejolak ekonomi, APBN mengambil peran meredam guncangan.

”Itu tidak terhindarkan. Arah kebijakan fiskal memang akan berubah ketika shock terjadi. Namun, saat ada kesempatan untuk memperbaiki, kita jaga agar APBN kita kembali siap untuk menjadi shock absorber,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ke depan, APBN akan tetap digunakan sebagai alat menghadapi dinamika global dan meredam berbagai gejolak di masa mendatang. Namun, stabilitas APBN   tetap mesti dijaga. ”APBN ini alat yang penting. Harus dijaga agar jangan jadi sumber masalah, tetapi harus jadi sumber solusi,” ujarnya.

Dalam proses pembahasan RAPBN 2025 sebagai APBN transisi dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo, kesehatan APBN tetap diperhatikan. Sri Mulyani mengatakan, dalam proses penyusunannya, RAPBN 2025 sudah melalui koordinasi dan komunikasi erat dengan tim Prabowo. ”Kami mencoba memahami dan mendesain (RAPBN) sesuai dengan janji-janji maupun program (Prabowo),” ucapnya. Namun, ditengah banyaknya kebutuhan belanja pemerintahan baru, pembahasan RAPBN transisi diupayakan tetap sesuai dengan rambu-rambu disiplin fiscal dan harus memperhatikan keberlanjutan fiskal untuk jangka menengah-panjang. (Yoga)

Pemerintah menurunkan target rasio perpajakan dalam RAPBN 2025. Arah keberlanjutan fiskal pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dipertanyakan ditengah kebutuhan belanja yang banyak dan warisan utang pemerintah yang tinggi. Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang disusun Kemenkeu serta sudah dikonsultasikan dengan tim Prabowo, target rasio perpajakan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka ditetapkan 10,09-10,29 % dari PDB, lebih rendah daripada pencapaian rasio perpajakan Indonesia pada 2023 sebesar 10,31 % dari PDB. Target batas bawah yang ditetapkan sebesar 10,09 % dari PDB itu juga lebih rendah daripada target rasio perpajakan pada 2024 sebesar 10,12 % dari PDB. Ini jauh lebih rendah   dari janji rasio perpajakan Prabowo saat pemilu, yakni 23 %.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, meski asumsi pertumbuhan ekonomi di RAPBN 2025 dipasang optimistis, berkisar 5,1-5,5 %, defisit fiskal juga melebar dari 2,29 % PDB pada 2024 menjadi 2,45-2,82 % PDB pada 2025, nyaris menyentuh batas aman 3 % terhadap PDB. ”Sekalipun asumsi pertumbuhan ekonomi dan nilai PDB kita meningkat, defisit fiskalnya melebar, mengindikasikan dari sisi penerimaan pajak tidak ada peningkatan yang berarti,” katanya, Senin (10/6). Josua menilai, pemerintah tampak sangat berhati-hati menetapkan target pajak di tengah kondisi ekonomi global yang serba tidak pasti. Namun, rasio perpajakan yang terlalu moderat itu terhitung mengkhawatirkan. Apalagi, di saat yang sama, belanja pemerintah di RAPBN 2025 ditargetkan meningkat cukup signifikan sebesar 14,59-15,18 % dari PDB. (Yoga)

Prabowo-Gibran, Presiden dan Cawapres terpilih, memang sejak awal mengusung jargon ”keberlanjutan” dalam kampanyenya. Ia bersumpah akan melanjutkan program-program Jokowi ketika kelak menjabat. Dengan janji keberlanjutan itu, proses transisi pemerintahan dari rezim Jokowi ke Prabowo diklaim akan berlangsung mulus, yang pastinya bisa menenangkan pasar. Karena Prabowo berpasangan dengan putra Jokowi, dan juga bagian dari pemerintahan. Atas dasar itu, berkali-kali menteri-menteri Jokowi menjamin program unggulan Prabowo-Gibran sudah dimasukkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Kebutuhan anggarannya pun akan diakomodasi dalam Rancangan APBN 2025 yang disusun pemerintahan Jokowi.

Itulah mengapa tidak mengejutkan ketika target defisit fiskal di RAPBN 2025 akhirnya ditetapkan 2,45-2,82 % PDB. Asumsinya, atas nama ”keberlanjutan”, pelebaran defisit itu muncul karena RAPBN 2025 memang sudah memasukkan program lama Jokowi sekaligus program baru Prabowo. Meski secara disiplin fiskal mengkhawatirkan, secara politik itu tidak mengherankan. Ada dua program utama yang memerlukan anggaran besar di RAPBN 2025. Pertama, janji Prabowo berupa program makan bergizi gratis dengan total anggaran Rp 400 triliun. Kedua, janji Prabowo kepada Jokowi untuk melanjutkan pembangunan IKN, yang membutuhkan alokasi Rp 16 triliun setiap tahun di APBN.

Pembahasan awal RAPBN 2025 antara pemerintah dan DPR pekan lalu memunculkan tanya atas klaim transisi mulus itu. Kepala Bappenas Suharso Monoarfa tiba-tiba meminta Menkeu Sri Mulyani menekan defisit secara drastis menjadi 1,5-1,8 % dari PDB, untuk memberi ruang fiskal yang lebih luas bagi rezim Prabowo. Defisit APBN yang terlalu lebar di 2,45-2,82 persen dari PDB dikhawatirkan ”menutup” peluang Prabowo memasukkan program dan kebijakannyai. Artinya, dengan batas aman defisit 3 % dari PDB, ruang yang tersisa untuk menambah utang tinggal Rp 45 triliun atau 0,18 % dari PDB (dengan asumsi PDB  2025 adalah Rp 24.316 triliun-Rp 24.479 triliun).

Beda sikap Suharso dan Sri Mulyani ini menunjukkan pemerintahan Jokowi tidak kompak membahas APBN transisi untuk Prabowo. Uniknya, usulan Suharso untuk menekan defisit itu didukung oleh perwakilan partai oposisi (nonkoalisi pendukung Prabowo saat pemilu) di DPR, seperti PDI Perjuangan dan PKS. Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit, mengatakan, ”Untuk RAPBN 2025 ini, buatlah defisit yang rendah sebagai permulaan. Biarkan pemerintahan baru nanti dimulai dengan beban utang yang paling kecil.” Transisi pemerintahan yang katanya ”keberlanjutan” kini lebih kompleks karena terlalu banyak ”kepala” yang perlu diakomodasi di saat yang sama. (Yoga)

Penyusunan RAPBN 2025 berlangsung kompleks. Target defisit dalam APBN pertama Prabowo Subianto yang sudah ditetapkan pemerintahan saat ini berpotensi berubah akibat utang negara dan aspirasi pemerintahan baru yang mesti diwadahi. Saat menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai landasan penyusunan RAPBN 2025, pemerintahan Jokowi lewat Kemenkeu sudah menetapkan target defisit yang lebar di rentang 2,45-2,82 % dari produk domestik bruto (PDB). Nyaris menyentuh batas aman 3 % dari PDB. Di tengah jalan, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa tiba-tiba mengusulkan angka defisit lebih rendah di 1,5-1,8 % dari PDB.

Defisit yang lebih rendah itu diyakini bisa memberikan ruang fiskal lebih luas bagi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan menjabat per Oktober 2024. Dalam rapat penyusunan awal RAPBN 2025 antara pemerintah dan DPR sepanjang pekan ini, masalah defisit dan utang negara menjadi isu yang paling alot dibahas. Khususnya, setelah Suharso mengusulkan target defisit yang berbeda dari rancangan awal. Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P Dolfie Othniel Frederic Palit mengingatkan pemerintah bahwa utang negara saat ini sudah tinggi. Utang jatuh tempo pemerintah pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun, naik nyaris dua kali lipat dari utang jatuh tempo tahun ini sebesar Rp 434,29 triliun.

Beban pembayaran bunga utang pemerintah yang dalam APBN sudah menduduki komponen pengeluaran tertinggi dalam belanja pemerintah pusat. Pada 2024, besarannya diproyeksikan Rp 497,3 triliun. Menurut Dolfie, jika defisit APBN 2025 ditetapkan 2,45-2,82 %, seperti usulan awal, ada potensi tambahan utang Rp 600 triliun untuk menutup defisit tahun depan. ”Oleh karena itu, untuk RAPBN 2025 ini buatlah  d efisit yang rendah sebagai permulaan. Jangan sampai memasuki pemerintahan baru ini dibebani utang yang juga besar,” katanya dalam rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6). Menkeu Sri Mulyani mengatakan, defisit fiskal bisa ditekan lebih rendah, tetapi bergantung postur penerimaan dan belanja pemerintahan berikutnya. ”Kalau (defisit) bisa lebih rendah, tentu kita coba lebih rendah. Tinggal belanjanya. Komposisinya tergantung pemerintahan berikutnya,” ucapnya. (Yoga)

Dalam penyusunan RAPBN 2025, pemerintahan Jokowi di tahun terakhir pemerintahannya menetapkan defisit fiskal APBN 2025 di kisaran 2,45-2,82 % dari PDB, hampir mentok batas aman yang diatur di UU Keuangan Negara, yakni 3 %. Pada masa transisi, pemerintahan Jokowi semestinya menyediakan ruang fiscal yang cukup dan membiarkan rezim Prabowo menyesuaikan postur anggarannya lewat mekanisme APBN Perubahan (Kompas, 5/6/2024). Defisit yang melebar sebagai konsekuensi dari membengkaknya belanja negara ini harus ditutup dengan utang. Konsekuensinya beban utang juga membengkak dan rasio utang melebar mendekati 40 % PDB.

Kondisi ini menempatkan Indonesia di posisi rentan, di tengah situasi global, dengan suku bunga tinggi dan gejolak geopolitik yang masih tinggi. Ruang fiskal yang leluasa dibutuhkan sebagai shock absorber guna menahan guncangan yang ada. Meski secara informal penyusunan RAPBN 2025 melibatkan tim Prabowo, kemungkinan belum semua program Prabowo terakomodasi. Program unggulan Prabowo makan siang gratis untuk seluruh pelajar di Indonesia yang akan menelan anggaran Rp 400 triliun, dan susu untuk ibu hamil, akan diakomodasi dalam pos anggaran yang mana.

Selain harus mengakomodasi janji kampanye Prabowo dan komitmen melanjutkan proyek besar Jokowi, seperti IKN, APBN 2025 juga dibebani kewajiban utang jatuh tempo Rp 782 triliun. Belum lagi belanja wajib untuk gaji pegawai, 15 % dari APBN, pendidikan 20 %, kesehatan 6 %, dan anggaran perlinsos yang di 2024 mencapai Rp 493,5 triliun. Kondisi ini menuntut kemampuan tinggi pemerintahan baru untuk menavigasi dan memitigasi tantangan di tengah ruang fiskal yang sempit, sementara masih banyak PR yang harus menjadi perhatian, terkait investasi SDM guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. (Yoga)

Penyusunan anggaran masa transisi pemerintahan di tahun depan cukup pelik. Banyaknya program baru yang akan pemerintahan berikutnya jalankan, membuat kebutuhan anggaran belanja melejit. Alhasil, ruang fiskal pun semakin sempit. Belanja negara tahun pertama era Prabowo Subanto-Gibran Rakabuming Raka mencapai Rp 3.500 triliun untuk mengakomodasi sejumlah kebutuhan. Pertama, utang jatuh tempo yang harus dibayar pemerintah tahun depan. Nilainya, mencapai Rp 704 triliun. Kedua, belanja rutin pemerintah, terutama belanja pegawai yang nilainya juga besar. Berkaca pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, alokasi belanja belanja pegawai Rp 484,4 triliun. Belum lagi, belanja barang dan modal yang juga harus dialokasikan di 2025. Ketiga, berbagai anggaran wajib, seperti anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Pemerintah telah menetapkan rencana alokasi anggaran ini dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 sebesar Rp 708,2 triliun hingga Rp 741,7 triliun. Ditambah, anggaran kesehatan yang rencananya Rp 191,5 triliun hingga Rp 217,8 triliun. , anggaran perlindungan sosial. Pemerintah juga telah menetapkan rencana alokasi pos belanja ini sebesar Rp 496,9 triliun hingga Rp 513 triliun, naik dari 2024 sebesar Rp 496,8 triliun., anggaran perlindungan sosial. Pemerintah juga telah menetapkan rencana alokasi pos belanja ini sebesar Rp 496,9 triliun hingga Rp 513 triliun, naik dari 2024 sebesar Rp 496,8 triliun.

"Kalau dibandingkan dengan APBN 2024, ini (Postur Makro Fiskal 2025) tetap cukup realistis, meskipun kita dihadapkan pada berbagai shock harga komoditas yang relatif rendah," kata Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Selasa (4/6). Menteri Perencanaan pembangunan Nasional Suharso Manoarfa mengatakan, defisit anggaran 2025 yang melebar juga dipengaruhi pembayaran bunga utang yang terus naik. "Ini memang di-stream line lagi kira-kira ke depan kalau mau melakukan belanja dengan sumber utang, sebaiknya belanja modal reveneu base. Artinya, dia bisa secara finance membayar kembali utang-utang itu," ujarnya. Anggota Banggar DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic khawatir, defisit yang tinggi akan mempersempit ruang fiskal pemerintahan baru. Sebab itu, ia meminta target belanja negara 2025 lebih efisien lagi. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, defisit anggaran tersebut mencerminkan APBN tidak cukup fleksibel terhadap situasi perekonomian yang masih tidak pasti. Menurutnya, defisit anggaran yang ideal tahun depan maksimal 2,45% dari PDB.

Pemerintah memperkirakan kebutuhan subsidi listrik pada tahun depan mencapai Rp83,02 triliun hingga Rp88,36 triliun, lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam APBN tahun ini sebesar Rp73,24 triliun. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman Hutajulu mengatakan, peningkatan kebutuhan subsidi listrik pada tahun depan didasarkan pada asumsi inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), serta harga minyak mentah. Dalam kesempatan itu, Jisman juga menjelaskan usulan subsidi listrik pada tahun depan akan diberikan kepada golongan yang berhak, yakni 41,08 juta pelanggan dengan penerima subsidi terbesar berasal dari kalangan rumah tangga yang menggunakan daya 450 volt ampere (VA). Jumlah pelanggan tersebut mencapai 45,46%—45,99% dari total pelanggan, dengan perkiraan anggaran subsidi Rp38,18 triliun—Rp40,16 triliun.

Selain itu, anggaran subsidi juga bakal diberikan kepada pelanggan golongan rumah tangga yang menggunakan daya 900 VA, dengan porsi mencapai 18% dari total pelanggan. Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Hariyadi meminta pemerintah untuk memperketat penyaluran subsidi listrik. Alasannya, hingga kini masih ada rumah tangga mampu yang menikmati listrik subsidi golongan rumah tangga 450 VA dan 900 VA. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh pemerintah dan PLN, dari total 10,7 juta pelanggan rumah tangga 450 VA yang sudah disurvei, 16% di antaranya termasuk dalam kategori ranking 4, dan 10% masuk ke dalam ranking 5 atau rumah mewah.