Belanja APBN Transisi Berpotensi Membengkak
Beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) transisi Pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo Subianto, bakal berat. Belanja pemerintah pusat, terutama kementerian dan lembaga (K/L), tahun depan berpotensi membengkak. Pasalnya, dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN 2025, sejumlah K/L mengajukan usulan tambahan anggaran dari pagu indikatif yang telah pemerintah tentukan. Bahkan, nilai usulan tambahan anggaran dari K/L tersebut tak tanggung-tanggung, nilainya sangat besar. Misalnya saja, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mengajukan usulan penambahan anggaran 2025 sebesar Rp 60,64 triliun.
Padahal, pagu indikatifnya juga sudah besar, mencapai Rp 104,67 triliun, meski lebih rendah dibanding 2024 sebesar Rp 117,41 triliun. Usulan tambahan anggaran ini sudah dapat restu dari Komisi II DPR pada awal pekan ini. Lalu, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun depan sebesar Rp 29,8 triliun. Sementara pagu indikatif 2025 untuk Otoritas IKN sebesar Rp 505 miliar. Tak mau ketinggalan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengusulkan tambahan anggaran mencapai Rp 25 triliun.
Juga Kementerian Perhubungan yang mengajukan usulan tambahan anggaran Rp 15,78 triliun. Usulan-usulan ini mayoritas direstui DPR. Sebab itu, ada risiko beban belanja negara tahun depan semakin besar, di tengah ruang fiskal yang terbatas. Sayang, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata tak menjawab pesan KONTAN saat dikonfirmasi terkait ini. Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, penambahan anggaran umumnya harus diikuti kemampuan K/L dalam mengeksekusi bujet tersebut. Kemampuan mengeksekusi tidak selalu dilihat dari sisi menghabiskan anggaran di akhir tahun berjalan, juga mempertimbangkan kesesuaian prinsip yang telah disepakati secara bersama. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit meminta pemerintah menyusun RAPBN lebih efisien, dengan tidak mengorbankan defisit anggaran demi program pemerintahan lama dan baru. Ia mengusulkan, pemerintah hanya memasukkan belanja rutin saja seperti pendidikan.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023