Berkat kebijakan tarif Trump, sektor ritel berpotensi bertumbuh, Hal ini tercermin dengan adanya investor asing yang akan membangun pabrik di Indonesia. "Sekarang sudah banyak yang datang untuk bikin pabrik," kata Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budiharjo Iduansjah. Dia menerangkan, hal ini merupakan peluang bagi industri ritel di Tanah Air. "Peluangnya banyak , karena Indonesia dikenakan tarif yang itdak terlalu mahal selama 90 hari," kata Budiharjo. Adapun investor yang akan membangun pabrik berasal dari bisnis plastik, elektronik, dan makanan. Mereka kebanyakan dari China dan kesulitan ekspor ke AS. "Jadi mereka mau cari (pasar)," kata dia. Sayangnya, Budiharjo mengaku belum mengetahui besaran nilai investasi yang akan masuk ke Indonesia. "Mereka sudah ingin mencari partner dan ya nggak langsung masuk besok jadi. Artinya mungkin dalam 3-4 tahun ini mereka akan mulai investasi," terang dia. Walau begitu, Budiharjo mengatakan hal ini merupakan hal positif buat ritel, karena mereka sudah membawa delegasi untuk berpartner bikin pabrik. Dia meyakini, sektor ritel akan bertumbuh positif hingga akhir tahun. "Kalau menurut saya masih positif karena penduduk kita banyak. tadi Pak Menteri bilang ada 270 juta penduduk Indonesia, kita masih punya market yang gede ditambah lagi kita bisa ekpor. Jadi Indonesia kalau di-twist lagi masih bagus," kata Budiharjo.(Yetede)

Dinamika perekonomian nasional berimplikasi langsung terhadap kondisi ketenagakerjaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran sebanyak 7,28 juta orang atau 4,75% dari total angkatan kerja pada Februari 2025, meningkat sebanyak 83 ribu orang dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Meski terjadi peningkatan secara jumlah, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 4,82% menjadi 4,76% pada Februari 2025. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja atau angkatan kerja yang  bekerja masih lebih besar dari kenaikan jumlah pengangguran. "Ke depan, tren TPT akan sangat bergantung pada arah pemulihan ekonomi nasional dan global, serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas," jelas Josua kepada Investor Daily. Secara keseluruhan petumbuhan ekonomi kuartal 1-2025 mencapai 4,87%. Perekonomian Indonesia  berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 5.695,9 triliun dan atas dasar harga berlaku mencapai Rp 5.695,9 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp3.264.5 triliun pada kuartal 1-2025. Jika dibandingkan dengan kuartal IV-2024 perekonomian Indonesia terkontraksi 0,98%. (Yetede)

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) yang dipimpin Eniya Listiani Dewi mendorong kelanjutan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Bedugul sebagai solusi jangka panjang untuk mencegah terulangnya insiden pemadaman listrik total (blackout) di Bali. Insiden blackout sebelumnya terjadi akibat gangguan pada kabel laut tegangan tinggi (SKLT) yang menghubungkan sistem kelistrikan Jawa-Bali, sehingga membuat pasokan daya ke Bali terputus total.

Di tengah meningkatnya tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan China, Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang ekonomi yang signifikan. Aksi saling balas tarif antara dua kekuatan global itu telah mendorong pergeseran arus perdagangan dan investasi ke kawasan Asia Tenggara, menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi potensial.

Grup konglomerat Prajogo Pangestu terus menunjukkan perkembangan signifikan, terutama melalui PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) yang melakukan beragam aksi korporasi pada kuartal I/2025. TPIA berinvestasi besar dalam pembangunan pabrik bahan kimia Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride (Pabrik CA-EDC) dengan nilai investasi mencapai Rp15 triliun, yang diharapkan dapat mengurangi impor soda kaustik dan menambah devisa negara melalui ekspor produk EDC. Selain itu, meski TPIA mencatatkan kerugian bersih sebesar US$23,6 juta, pendapatannya meningkat 31,8% YoY.

30 April 2025. Transformasi layanan digital mendorong peningkatan berbasis  fee (fee based income/FBI) PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Peningkatan FBI pada triwulan 1 2025 mendorong peningkatan laba bersih Perseroan menjadi Rp1,88 triliun, tumbuh 10% secara yoy. Plt Direktur Utsam BSI Bob T Ananta pada saat pemaparan publik kinerja BSI tumbuh 39,3% menjadi Rp1,7 triliun. "Secara komposisi fee based ratio juga naik signifikan per Maret 2025 dari 16,91% ke level 20,35%," kata dia. Lebih lanjut Bob mengatakan meningkatnya fee based adalah impact dari implementasi strategi perbaikan infrastruktur transaction banking sepanjang tahun 2024 seperti peluncuran BYOND by BSI, penambahan EDC, QRIS BSI, ditambah fokus pada bisnis emas  terutama setelah penetapan BSI sebagai bank emas oleh Presiden RI pada 26 Februari 2025. "Dalam kondisi ekonomi global yang chellanging, emas telah menjadi jalan keluar bagi investor  untuk menempatkan dananya dan ini menjadi big opportunity bagi BSI," ungkapnya. Bisnis BSI Emas melalui BYOND by BSI naik signifikan di mana hal tersebut didorong tren pembelian emas oleh nasabah dan kesiapan  produk emas BSI. (Yetede)

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Hery Gunardi menilai, keberadaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang kini resmi menaungi perusahaan-perusahaan BUMN, memungkinkan BRI menjadi lebih adaptif dan agile serta memiliki fleksibilitas pengelolaan bisnis. "Dengan demikian BRI diharapkan dapat meningkatkan daya saing global dan lebih kompetitif dalam menghadapi berbagai tantangan pasar," kata Hery. Walaupun saat ini secara formal BRI sdah berada di bawah Danantara, Hery memastikan, layanan operasional maupun bisnis perbankan berjalan normal. Nasabah tetap dapat  menikmati layanan terbaik dari BRI. "Jadi, sebenarnya tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan," BPI Daya Anagata  Nusantara (Danantara) telah mengumumkan struktur kepengurusan yang lengkap. Hery mengatakan, badan sovereign wealth fun (SWF) ini memiliki struktur organisasi yang berlapis serta memiliki tim yang profesional dan kompeten sesuai bidangnya. "Oleh karena itu, kami percaya, Danantara akan dikelola dengan profesional dan akan membawa manfaat yang lebih baik untuk BRI, untuk BUMN dan untuk masyarakat," kata Hery. (Yetede)

Pemerintah Indonesia menargetkan bahwa Indonesia akan mencapai negara berpendapatan tinggi high income pada 2045. Untuk mencapai target tersebut, Mckinsey Global Institut (MGI) melalui analisanya menyimpulkan bahwa Indonesia perlu meningkatkan produk domestik bruto (PDB) lebih dari 5% per tahun. Managing Partner and Senior Partner Mckinsey & Company Indonesia Khoo Tee Tan menerangkan, untuk mencapai pendapatan US$ 14.000 per orang, berarti mempercepat pertumbuhan PDB dari rata-rata 4,9% per tahun. "Sejak 2000 menjadi CAGR sebesar 5,4% secara riil antara sekarang dan 2045," kata dia. Dalam penelitian MGI, ada empat negara yaitu Chili, China, Plandiam, Korea Selatan, yang mampu mencapaai tingkat pertumbuhan PDB riil sebesar 4-10% selama dua dekade. Korea Selatan mencapai status negara berpendapatan tinggi paling cepat dibandingkan negara-negara lainnya dengan pertumbuhan PDB lebih dari 9% selama 14 tahun. "Pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tentu saja memiliki peluang untuk mencapai status negara berpendaparan tinggi sebelum 2045," kata Khoon Tee. Dia menilai pola umum untuk mencapai pertumbuhan produktivitas dalam mencapai ambang batas pendapatan tinggi adalah tingkat pendalaman modal yang tinggi. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menghasilkan spillover positif di seluruh perekonomian. (Yetede)

Realisasi investasi Indonesia pada kuartal 1-2025 tetap terjaga di level yang tinggi, sehingga menumbuhkan optimisme bahwa terget investasi tahun ini masih bisa dicapai  meski ketidakpastian ekonomi global kian meningkat. Selama tiga bulan  pertama 2025, realisasi investasi  mencapai Rp 465,2 triliun, meningkat 15,9% secara year on year (yoy) atau hanya turun tipis dari pertumbuhan kuartal 1-2023 yang di level 16,5% dan turun sekitar 5% poin dari kuartal 1-2424 yang dilevel 22,1%. Bahkan, realisasi investasi selama kuartal 1-2025 itu setara dengan 24,4% total target realisasi investasi secara keseluruhan pada tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp1.905,6 triliun. Proporsi pencapaian  ini lebih besar dari proporsi pencapaian realisasi investasi kuartal 1-2024 yang hanya sebanyak  23,5% dari target. Tahun lalu, target realisasi investasi ditetapkan sebesar Rp 1.650 triliun. Namun demikian, jumlah pihak mengingatkan, optimisme itu harus tetap dibarengi upaya serius penyelesaian sejumlah pekerjaan umum (PR) seperti kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah pun perlu mempercepat realisasi proyek strategis nasional. Semua ini dibutuhkjan ditengah ketidakpastian global yang meningkat menyusul penerapan tarif impor resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump. Selain itu, realisasi penanaman modal asing (PMA) yang hanya sebesar Rp230,4 triliun atau 49,5% dari total investasi dengan pertumbuhan hanya 12,7% (yoy) bisa dilihat sebagai bentuk penurunan kepercayaan asing terhadap iklim investasi di Indonesia. (Yetede)