Tahun 2025 diprediksi menjadi masa keemasan bagi industri emas global dan domestik, didorong oleh lonjakan harga emas yang luar biasa. Harga emas spot global tercatat melonjak 66,52% sejak awal tahun, sementara di Indonesia, emas Antam meningkat 39,18%, dan harga saham emiten seperti ANTM dan HRTA turut meroket.

Kontraksi Dana Pihak Ketiga (DPK) dari nasabah perorangan masih berlanjut pada awal 2025, mencerminkan perubahan perilaku keuangan masyarakat. Berdasarkan data Bank Indonesia, DPK secara keseluruhan memang tumbuh 5,1% yoy per Februari 2025, tetapi DPK perorangan mengalami penurunan 1,8%, setelah sebelumnya turun 3,4% pada Januari.

Sorotan Amerika Serkat (AS) terhadap maraknya barang bajakan di indonesia, menegaskan pentingnya penegakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam menjaga kepercayaan dagang dan iklim investasi internasional. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menerangkan, isu barang bajakan adalah isu yang kompleks, menyentuh berbagai aspek: dari perdagangan internasional, penegakan hukum, hingga dinamika ekonomi mikro pelaku usaha kecil. Klaim ini, walau punya dasar yang shahih, perlu dipahami secara konstektual dan direspons dengan pendekatan seimbang antara perlindungan pasar domestik dan pemenuhan komitmen global. "Tuduhan AS memang keras, tapi bisa menjadi momentum untuk memperbaiki sistem perlindungan HaKi di Indonesia. Jangan sampai negara hanya bersikap keras karna tekanan luar negeri, tapi lemah dalam memberi dukungan ke dalam," ucap dia.  Achmad menjelaskan, penegakan hukum terhadap barang palsu di Indonesia, khususnya di ranah digital masih jauh dari kata optimal. Banyak pelaku usaha menjual barang tiruan secara terang-terangan di marketplace besar tanpa takut sanksi. (Yetede)

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat industri kedirgantaraan nasional dengan mengembangkan kawasan fasilitas pemeliharaam dan perbaikan pesawat (maintenance, repair, and overhaul/MRO) di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhy mengatakan, Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, memiliki keunggulan lokasi dan potensi indutsri MRO. Di sisi lain, luasnya area Bandara Kertajati memungkinkan dikembangkan sebagai kawasan Aerospace. "Pengembangan MRO dan Aerospace Park akan menjadikan tonggak penting menuju kemandirian teknis dan peningkatan  daya saing industri penerbangan nasional," ujar Menhub Dudy Koordinator Infrastruktur  dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rahmat Pambudy di Bandara Kertajati Jawa Barat. Menhub Dudy menjelaskan saat ini 46% pesawat nasional  masih melakukan perawatan diluar negeri. Potensi pasar yang besar di Tanah Air masih belum termanfaatkan sehingga dengan ketersediaan lahan yang masih cukup besar, Indonesia diyakini memiliki basis perawatan yang terintergrasi. (Yetede)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat simpanan jumbo dengan tiering nominal di atas Rp 5 miliar hanya naik 0,1% secara bulanan (month to month/mtm) per Maret 2025 menjadi Rp4.879,05 triliun. Pertumbuhan ini cenderung membaik dari Februari 2025 yang terkoreksi 1,5% (mtm). Meski demikian, simpanan nasabah tajir ini masih tumbuh pada tiga bulan pertama tahun ini. Secara total, simpanan yang dihimpun perbankan nasional per Maret 2025 mencapai Rp9.077,85 triliun, tumbuh 0,9% (mtm) atau naik 4,7% secara yoy. Dimana, dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp9.014,16 triliun, naik 1% (mtm) atau 5,2% (yoy) dan simpanan dari bank Rp63,69 triliun, susut 15% (mtm) atau -33,8% (yoy). Apabila dirinci berdasarkan tiering nominalnua, simpanan di bawah Rp 100 juta justru tumbuh tertinggi 5% (mtm) per Maret  2025 menjadi Rp1.133,06 triliun atau tumbuh 6,8% (yoy). Kemudian, simpanan Rp100-200 juta tumbuh 1,8% (mtm) atau 5,9% (yoy) menjadi Rp457,99 triliun.  Berikutnya, simpanan dengan tiering Rp200-500 juta naik 1,4% (mtm) menjadi Rp 736,14 triliun per Maret 2025. Tiering Rp500 juta sampai dengan Rp 1 miliar tumbuh 0,8% (mtm) menjadi Rp627,17 trilun. Untuk tiering Rp 1-2 miliar naik 0,4% (mtm) menjadi Rp537,9 triliun, serta tiering Rp 2-5 miliar tercatat minus 0,7% (mtm) menjadi Rp706,54 triliun per Maret 2025. (Yetede)

Keputusan LG Energy Solution (LGES) untuk mundur dari proyek hilirisasi nikel terintegrasi Titan menjadi sinyal peringatan serius bagi Indonesia, yang tengah berupaya memperkuat perannya dalam rantai pasok kendaraan listrik global. Ketua Badan Kejuruan Teknik Pertambangan Rizal Kasli menyebut keputusan ini akan mempersulit pencarian investor pengganti dan menambah persaingan antarnegara. Senada, Direktur Eksekutif IMA Hendra Sinadia menilai ketidakpastian regulasi menjadi penyebab utama hengkangnya LGES, sehingga Indonesia kehilangan momentum investasi penting.

Adalah Publisius Cornelius Tacitus, seorang senator dan ahli sejarah di zaman Romawi yang hidup antara tahun  56 dan 117 masehi. Dia gemar menulis dan diantaranya yang tetap relevan dari zaman ke zaman adalah buku yang berjudul the Annals of Imperial Rome. Di dalam Taticus memaparkan observasinya terhadap pemerintahan Romawi dan kerajaan lain di kawasan Eropa saat itu. Dia sampai pada kesimpulan bahwa semakin korup sebuah pemerintahan, maka semakin banyak aturan yang akan dibuatnya. Logika ini bisa kita putar, semakin banyak pemerintah membuat aturan, maka semakin koruplah pemerintahan itu. Pendapatnya mungkin terdengar sumbang, mencerminkan kekecewaannya terhadap pemerintahan yang korup di masa hidupnya. Tetapi, bila dipikir secara jernih dan hati yang jujur, Taticus benar.

Mungkin juga terinspirasi oleh pendapat Tacitus di atas, pemerintah di Joko Widodo (Jokowi) menggulirkan UU Cipta Kerja guna memangkas, dan menyelaraskan berbagai  aturan di pusat maupun daerah yang selama bertahun-tahun telah mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Tujuannya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan lapangan kerja yang lebih luas. Di balik itu, hasil ikutan yang juga diharapkan adalah menurunnya secara drastis kecenderungan praktek korupsi, dan nepotisme atau KKN yang memboroskan keuangan negara. Permasalahan yang sering dikeluhkan pelaku usaha nasional baik besar maupun UKN sejak UU Cipta Kerja berlaku adalah  banyaknya aturan dan prosedur yang membuat kegiatan perdagangan dan investasi justru semakin tidak pasti, rumit, dan berbiaya tinggi. (Yetede)

Ketidakpastian ekonomi global mendorong masyarakat mencari perlindungan nilai. Ini menyebabkan dana dari tabungan maupun pasar modal sedikit demi sedikit beralih ke intrusmen emas. Fenomena ini tercermin jelas dalam lonjakan bisnis emas milik PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan PT penggadaian, yang keduanya menikmati pertumbuhan signifikan dalam transaksi dan saldo emas yang dikelola. BSI misalnya emas mengalami kenaikan yang signifikan, didorong oleh tren pembelian emas dan kesiapan produk  emas BSI. Dengan diresmikannya BSI sebagai bullion bank, telah mendorong pertumbuhan yang signifikan dari sisi penjualan emas dan saldo emas kelolaan perseroan. Total emas mencapai 715 kg. Sementara itu, penjualan emas tercatat 107 kg per 13 April dan diperkirakan pada akhir bulan ini penjualan mencapai 230 kg. Plt. Direktur Utama BSI Bob T. Ananta mengungkapkan, kenaikan harga emas menjadi drastis dan menjadi safe haven bagi para investor. Bahkan, emas dianggap menjadi 'jalan keluar' bagi para investor. Beberapa dampak yang terjadi dikarenakan oleh kebijakan  Donald Trump yang memperlakukan peningkatan tarif terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia, yaitu dolar AS menguat karena dianggap sebagai aset aman. Sedangkan rupiah melemah drastis. (Yetede)

Mundurnya Amerika Serikat dari kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) menciptakan kekosongan pendanaan miliaran dolar AS bagi transisi energi di Indonesia, memaksa sektor keuangan nasional untuk mengambil peran utama dalam pembiayaan proyek energi hijau. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) serta para pemangku kepentingan di sektor keuangan kini dihadapkan pada tantangan besar, seperti risiko investasi tinggi, rendahnya kesiapan proyek, dan kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap ekonomi rendah karbon.

Keputusan Amerika Serikat untuk mundur dari skema pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) menegaskan pentingnya kemandirian pembiayaan domestik bagi transisi energi Indonesia. Meski kontribusi AS hanya sebagian kecil dari kebutuhan dana transisi senilai US$235 miliar, langkah tersebut menjadi pengingat bahwa komitmen luar negeri tidak bisa selalu diandalkan. Tokoh-tokoh penting seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kementerian ESDM kini memiliki peran krusial dalam memperkuat ekosistem pembiayaan hijau nasional.