Pemerintah segera merealisasikan janji pemberian insentif fiskal berupa diskon pajak kepada sektor manufaktur, untuk mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia, memacu inovasi dan menarik investasi baru. Insentif baru tersebut hasil revisi PP No.94 tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Berjalan. Terdapat tiga poin utama dari beleid tersebut. Pertama, pemberian fasilitas PPh berupa pengurangan penghasilan netto sebesar 60% dari jumlah aktiva tetap berwujud termasuk tanah. Kedua, pemberian fasilitas fiskal berupa pengurangan penghasilan bruto maksimal 200% dari jumlah biaya praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran (vokasi) bagi WP badan dalam negeri yang melakukan praktik tersebut untuk mendorong peningkatan kualitas SDM. Ketiga, pemberian fasilitas fiskal berupa pengurangan penghasilan bruto maksimal 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu bagi WP badan dalam negeri yang melakukan aktivitas penelitian dan pengembangan di Indonesia. Pemberian fasilitas tersebut diberikan dengan catatan, aktivitas yang dilakukan oleh korporasi harus menghasilkan invensi, inovasi, teknologi baru, atau aih teknologi bagi pengembangan industri dan daya saing nasional.

Industri ban di dalam negeri masih harus mengimpor 50-60% bahan baku dari luar negeri untuk produksinya. Impor terpaksa dilakukan karena tidak tersedianya bahan baku tersebut di tanah air. Bahan baku tersebut diantaranya adalah carbon black, nylon tire coat, karet sintetis, kimia karet serta zink oksida. Misalnya, untuk karet sintetis industri ban di Indonesia membutuhkan sekitar 400 ribu ton per tahun namun hanya 120 ribu yang dapat dipasok dari dalam negeri.

Kondisi Indonesia yang tetap stabil seusai Pemilu 2019, diyakini akan menjadi pendrong aktivitas perindustrian makin agresif. Apalgi beberapa kebijakan akan diluncurkan untuk memudahkan pelaku industri berusaha. Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengatakan bahwa kondisi ekonomi, politik, dan keamanan di Indonesia masih tetap stabil dan kondusif sehingga akan mendukun berjalannya aktivitas usaha atau perindustrian semakin agresif. Menperin memastikan bahwa setelah Pemilu 2019 akan banyak proyek prioritas yang segera berjalan, termasuk beberapa proyek prioritas di industri Petroimia. Selain itu, ada finalisasi peraturan mengenai mobil listrik dan pemberian insentif bagi industri. Subsektor yang diproyeksikan tumbuh tinggi, antara lain industri makanan dan minuman, industri permesinan, industri tekstil dan pakaian jadi, industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki, serta industri barang logam, komputer dan barang elektronika. Pada rapat terbatas Presiden dan sejumlah Menteri sebelumnya, disebutkan bahwa Arab Saudi akan berinvestasi di industri petrokimia senilai US$6 miliar atau setara Rp84,31 triliun.

Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal mengatakan sektor manufaktur merupakan kunci pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi terhadap PDB tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Sepanjang tahun lalu, industri pengolahan ninmigas menyumbang 19,86% dari total PDB nasional. Industri pengolahan juga mencatatkan penyerapan tenaga kerja hingga 18,25 juta orang pada tahun lalu. Pemerintah saat ini kurang memprioritaskan industri ini sehingga Pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5%. Salah satu contoh kebijakan pemerintah yang dinilai kurang mendukung adalah aturan post border yang bertujuan memperbaiki dwelling time, tetapi justru membuka pintu impor yang lebih besar.

Gelian industri manufaktur akan terus berlanjut hingga kuartal kedua tahun ini, ditopang oleh peningkatan permintaan menjelang pemilihan umum dan bulan Ramadhan. Pengusaha akan terus meningkatkan kapasitas produksi yang sejalan dengan kenaikan konsumsi. Pemerintah juga meyakini manufaktur bakal tumbuh hingga 5,4% pada tahun ini. Geliat bisnis di industri manufaktur juga tercermin dari Prompt Manufacturing Index (PMI)-BI yang tercatat sebesar 52,65% pada kuartal pertama tahun ini. Ekspansi kinerja industri pengolahan terutama terjadi pada subsektor industri kertas dan barang cetakan serta industri makanan, minuman, dan tembakau. Kendati secara umum industri manufaktur menggeliat, beberapa sektor masih tertekan, salah satunya industri logam dasar besi dan baja. Industri baja nasional tidak akan berkembang jika stok baja impor belum habiz dan izin impor baja masih diberikan. Pemerintah diharapkan melarang dan menghilangkan baja yang diimpor dengan cara-cara yang curang. 

Xiaomi, produsen ponsel pintar yang berbasis di Tiongkok, mengumumkan telah memperoduksi 10 juta smartphone di Indonesia melalui kerja sama dengan PT Sat Nusapersada di Batam. Pencapaian tersebut diraih sejak ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 30% berlaku untuk ponsel berteknologi 4G yang dipasarkan di Tanah Air sejak Februari 2017 hingga sekarang. Xiaomi sendiri menguasai pangsa pasar smartphone di Indonesia sebesar 20,5%.

Indonesia masuk dalam empat beasr produsen alas kaki dunia di bawah Tiongkok, India, Vietnam. Dengan produksi 1,41 miliar pasang sepatu pada tahun 2018, Indonesia berkontribusi sekitar 4,6% terhadap total produksi sepatu dunia. Saat ini jumlah industri alas kaki tercatat ada 18.687 unit usaha yang meliputi sebanyak 18.091 unit usaha merupakan skala kecil, 441 usaha menengah, dan 155 unit skala besar. Dari belasan ribu usaha telah menyerap tenaga kerja 795.000 orang. Selain itu, ekspor alas kaki nasional telah menembus US$ 5 miliar.

Indonesia menjadi produsen serat viscose rayon terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Kehadiran Asia Pacific Rayon (APR) yang membawa investasi Rp 11 Triliun membuat Indonesia menjadi pemain papan atas di bidang viscose rayon. Dua produsen terbesar di dunia yaitu Grup Lenzing dan Birla Group sudah ada di Indonesia. Permintaan dunia untuk viscose rayon sekitar 5-6%, hampir mendekati polyester sekitar 6-7% untuk produksi di seluruh dunia. Kalau untuk bahan baku pembuatan industri garmen sharenya 40% untuk katun dan polyester, serta 20% viscose rayon.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia minta pemerintah menaikkan tarif Bea Masuk (BM) untuk komoditas the. Langkah tersebut diperlukan guna membendung arus the impor yang menggerogoti ceruk pasar the lokal. Saat ini Indonesia hanya mengenakan tarif BM 20% atas impor teh baik untuk bulk tea maupun package tea dan tarif BM 0% untuk teh dari negara ASEAN. Padahal terdapat ruang pengenaan tarif BM hingga 40% sesuai aturan WTO.

Sempat tertatih-tatih beberapa tahun terakhir, optimisme industri keramik dalam negeri mulai terbit kembali. Apalagi pemerintah sudah menegaskan industri ini pentign dan bakal mendapat perhatian penuh. Jika pada 2014 Indonesia menduduki peringkat 5 besar dunia dari sisi kapasitas produksi, pada akhir tahun lalu posisinya merosot ke ranking 9 karena tingkat utilitas hanya 65% atau sebesar 380 juta m2. Banjir produk impor, terutama dari China yang dibarengi dengan perlambatan sektor properti memukul pabrikan nasional. Padahal, dari sisi total kapasitas terpasang Indonesia tercata memiliki kapasitas sebesar 580 juta m2 atau nomor 4 dunia, setelah China, India, dan Brazil. Produk keramik dalam negeri disebutkan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri yang berada di kisaran 400 juta m2, baik dari sisi volume maupun kualitas. Saat ini pemerintah pun menyadari industri keramik merupakan salah satu sektor yang penting karena menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit dan di dukung oleh ketersediaan bahan baku yang tersebar di wilayah Indonesia.

Angin segar bagi industri galangan kapal di kawasan Batam. Pasalnya, pemerintah akhirnya memastikan bakal menghapuskan pungutan bea masuk anti dumping (BMAD) bagi produk kapal yang masuk ke daerah pabean Indonesia lainnya. Pengenaan BMAD semestinya untuk produk, negara asal, dan bahkan kadang supplier/pemasok yang spesifik. Dengan demikian, BMAD hanya dikenakan terhadap HRP (hot rolled plate) yang dimasukkan ke daerah pabean Indonesia, baik impor maupun dari KB Batam. HRP adalah produk pelat baja lembaran hasil pemrosesan dari baja canai panas (hot rolled coils/HRC), yang salah satunya digunakan sebagai bahan baku pembuatan kapal. Oleh karena itu, apabila pemasukan kapal buatan Batam ke daerah pabean Indonesia dikenakan BMAD atas bahan baku HRP-nya, hal itu menjadi tidak adil dan membebani industri galangan kapal (shipyard) di Batam. Apabila produk kapal buatan Batam itu tetap dikenakan BMAD, justru menjadi disinsentif untuk industri galangan kapal dalam negeri dan malahan mendorong industri kapal Singapura.