Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), mengatakan Badan Sandang diperlukan untuk melindungi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Tanah Air yang terus terhantam berbagai tantangan. Bahkan, saat ini utilitas industri sektor itu sudah lebih rendah dari 50%, sehingga menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera menyelamatkan industri TPT. “Indonesia dijadikan market oleh negara-negara eksportir TPT lainnya. TPT adalah industri yang perlu perlindungan atau regulasi,” katanya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Legislasi DPR, Rabu (21/6). Jemmy menuturkan, hingga kini belum ada regulasi yang mampu melindungi industri TPT dari gempuran produk impor di pasar dalam negeri. Di sisi lain, pasar ekspor sektor tersebut juga terus merosot karena pelemahan ekonomi sejumlah negara yang menjadi market utama. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian Ignatius Warsito menyebut pelaku industri TPT tidak bisa mengoptimalkan inovasinya karena masih banyak yang menggunakan mesin tua. Kementerian Perindustrian pun mengaku tengah menyiapkan insentif untuk industri padat karya, termasuk TPT agar bisa membalikkan kinerjanya menjadi lebih baik.

Tahun lalu, World Air Quality 2022: Region & City PM 2.5 Ranking menempatkan Jakarta pada urutan ke-20 kota dengan tingkat polusi udara terburuk di dunia. Kadar PM 2,5 tercatat 36,2 mikrogram per meter kubik atau tujuh kali standar WHO. Data Dinas LH DKI Jakarta menegaskan, pencemar udara berasal dari kendaraan bermotor, konstruksi, industri, dan lainnya. Kawasan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi bernasib sama karena memiliki sumber pencemar nyaris sama. Sayangnya, sumber pencemar itu tak mudah dikendalikan karena masih menjadi sandaran perekonomian kawasan dan negara.

Mei lalu, data Kemenperin menunjukkan, sektor industri, khususnya manufaktur, berkontribusi terbesar dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Industri manufaktur mencakup industri makanan dan minuman, tekstil, bahan kimia, farmasi, komputer, kendaraan bermotor, dan pengolahan lain. Selain berdampak positif, aktivitas industri punya sisi gelap. Limbah industri turut mencemari tanah, air, dan udara. Sebagai anggota PBB yang sepakat mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di 2030, Indonesia pun berkomitmen beralih pada ekonomi hijau, yang ditujukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi dan inklusif dengan tetap mewujudkan kesejahteraan social dan melestarikan lingkungan.

Institute for Essential Services Reform (IESR) lewat ”Indonesia Sustainable Finance Outlook 2023”, antara lain, menyatakan, investasi energi terbarukan di Indonesia mengalami stagnasi, menyebabkan tujuan energi terbarukan negara belum terpenuhi. Untuk mencapai 23 persen pangsa energi terbarukan dalam bauran energi nasional pada 2025, Kementerian ESDM memperkirakan Indonesia membutuhkan investasi 8 miliar USD per tahun, total 36,95 miliar USD. Untuk mencapai emisi nol pada 2060, Indonesia butuh investasi 1 triliun USD atau 29 miliar USD per tahun. Realisasinya, rata-rata investasi tahunan energi terbarukan lima tahun terakhir 1,62 miliar USD atau 20,2 % kebutuhan mencapai sasaran 2025. (Yoga)

Kota Berlin di Jerman menjadi salah satu kawasan urban maju di dunia yang berupaya keras menjadi berkelanjutan dan tercatat di urutan keenam kawasan dengan layanan transportasi publik terbaik di dunia. Kini, sebagian masyarakat setempat tengah tergila-gila dengan gaya hidup hijau. Ada tren menghindari konsumsi daging hewan ataupun produk turunannya yang berjejak karbon terlalu tinggi dan merusak lingkungan. Meskipun demikian, Berlin tetap menerima industri besar berumah di kotanya, tetapi sederet regulasi diterapkan. BMW Motorrad, pabrik pembuatan sepeda motor berusia 100 tahun ini setia bercokol di lahan seluas 230.000 meter persegi di kota Berlin. Pabrik yang mampu memproduksi 900 unit sepeda motor dan sepeda motor listrik per hari itu digawangi 2.200 karyawan. BMW Motorrad yang mengekspor lebih 80 % produknya mencari posisi di mana lini bisnisnya tidak makin memperkeruh problema dunia, karena BMW bagian dari industri kendaraan bermotor pribadi yang secara umum alat mobilitas bermesin non-angkutan umum itu populasinya terus meningkat. Banyaknya kendaraan bermotor pribadi di dunia memiliki andil besar menyumbang polusi udara, kemacetan, dan eksploitasi sumber daya alam untuk setiap produknya.

”Kami menyadari kendaraan bermotor pribadi masih dibutuhkan karena tidak semua wilayah terjangkau angkutan umum, selain berbagai alasan pribadi lain. BMW mengisi celah ini dengan tetap terus mencari cara agar produk kita makin ramah lingkungan dan sebagai perusahaan turut ambil bagian untuk mencegah kerusakan lingkungan makin menjadi,” kata Ilka Horstmeier, Member of the Board of Management of BMW AG, Human Resources, Labour Relations Director, Rabu (24/5) di Berlin. Di semua pabrik dan kantornya, menurut Horstmeier, BMW menerapkan tata kelola bisnis berkelanjutan. Di BMW Motorrad Berlin, kawasan pabrik asri dikelilingi sabuk tegakan pohon hijau dan tentunya menekan limbah yang merusak lingkungan. Pengunjung yang memang ingin membeli atau menjajal sepeda motor atau sekadar ingin berwisata juga bakal senang ketika disuguhi madu asli produk setempat. Panen madu dari sarang lebah di atap pabrik yang dirintis sejak 2018 rutin dilakukan. Madu yang dikemas dalam botol kaca menjadi oleh-oleh alternatif dari kunjungan ke BMW Motorrad. (Yoga)

Kota Berlin di Jerman menjadi salah satu kawasan urban maju di dunia yang berupaya keras menjadi berkelanjutan dan tercatat di urutan keenam kawasan dengan layanan transportasi publik terbaik di dunia. Kini, sebagian masyarakat setempat tengah tergila-gila dengan gaya hidup hijau. Ada tren menghindari konsumsi daging hewan ataupun produk turunannya yang berjejak karbon terlalu tinggi dan merusak lingkungan. Meskipun demikian, Berlin tetap menerima industri besar berumah di kotanya, tetapi sederet regulasi diterapkan. BMW Motorrad, pabrik pembuatan sepeda motor berusia 100 tahun ini setia bercokol di lahan seluas 230.000 meter persegi di kota Berlin. Pabrik yang mampu memproduksi 900 unit sepeda motor dan sepeda motor listrik per hari itu digawangi 2.200 karyawan. BMW Motorrad yang mengekspor lebih 80 % produknya mencari posisi di mana lini bisnisnya tidak makin memperkeruh problema dunia, karena BMW bagian dari industri kendaraan bermotor pribadi yang secara umum alat mobilitas bermesin non-angkutan umum itu populasinya terus meningkat. Banyaknya kendaraan bermotor pribadi di dunia memiliki andil besar menyumbang polusi udara, kemacetan, dan eksploitasi sumber daya alam untuk setiap produknya.

”Kami menyadari kendaraan bermotor pribadi masih dibutuhkan karena tidak semua wilayah terjangkau angkutan umum, selain berbagai alasan pribadi lain. BMW mengisi celah ini dengan tetap terus mencari cara agar produk kita makin ramah lingkungan dan sebagai perusahaan turut ambil bagian untuk mencegah kerusakan lingkungan makin menjadi,” kata Ilka Horstmeier, Member of the Board of Management of BMW AG, Human Resources, Labour Relations Director, Rabu (24/5) di Berlin. Di semua pabrik dan kantornya, menurut Horstmeier, BMW menerapkan tata kelola bisnis berkelanjutan. Di BMW Motorrad Berlin, kawasan pabrik asri dikelilingi sabuk tegakan pohon hijau dan tentunya menekan limbah yang merusak lingkungan. Pengunjung yang memang ingin membeli atau menjajal sepeda motor atau sekadar ingin berwisata juga bakal senang ketika disuguhi madu asli produk setempat. Panen madu dari sarang lebah di atap pabrik yang dirintis sejak 2018 rutin dilakukan. Madu yang dikemas dalam botol kaca menjadi oleh-oleh alternatif dari kunjungan ke BMW Motorrad. (Yoga)

Kabar muram terus saja berdatangan dari industri manufaktur padat karya. Senin lalu, PT Horming Indonesia, produsen sepatu merek Puma di Cikupa, Tangerang, mengumumkan PHK terhadap 600 dari total 2.400 orang karyawannya. Kadis Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Rudi Hartono mengatakan, manajemen PT Horming sudah menyampaikan rencana PHK tersebut secara resmi sejak sepekan sebelumnya. PHK terpaksa dilakukan karena sepinya pesanan dari pasar Eropa. “PHK tidak bisa dihindari karena kondisi perusahaan,” ucapnya kepada Tempo. Keputusan ini, kata Rudi, serupa dengan keputusan yang diambil PT Tuntex Garment, produsen pakaian olahraga merek Puma, yang telah lebih dulu menyampaikan penutupan pabrik pada April lalu. Tuntex melakukan PHK kepada lebih dari 1.200 karyawannya karena efek pandemi dan lesunya pasar Eropa.

Penutupan pabrik dan PHK massal di dua perusahaan tersebut menjadi cermin lesunya kinerja industri manufaktur nasional di tengah tren penurunan permintaan global. Industri tekstil dan alas kaki mengalami penurunan permintaan terbesar dari pasar ekspor yang selama ini menjadi andalan. Kondisi industri manufaktur nasional yang melemah tampak pula pada skor Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang dirilis S&P Global, Senin lalu. Menurut lembaga riset ekonomi tersebut, skor PMI Manufaktur Indonesia pada Mei 2023 turun ke 50,3 dari 52,7 pada April 2023, dan menjadi skor terendah dalam enam bulan terakhir. Skor PMI di bawah 50 menandakan level kontraksi. Artinya, PMI Indonesia tidak jauh dari level kontraksi. (Yetede)

Lampu kuning bagi sektor manufaktur Indonesia. Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia di periode Mei 2023 melorot menjadi 50,3. Angka ini menurun 2,4 poin dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 52,7 pada April 2023. Jingyi Pan, Economics Associate Director S&P Global Market Intelligence menyebutkan, penurunan PMI Manufaktur Indonesia karena adanya penurunan permintaan baru dari sisi domestik maupun luar negeri. Penurunan permintaan ini terjadi dari dalam negeri maupun permintaan asing. Ini merupakan imbas dari kondisi pasar yang melemah. Bahkan, menurut dia, permintaan asing mengalami penurunan selama 12 bulan berturut-turut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewanti-wanti atas penurunan PMI Manufaktur Indonesia pada periode laporan tersebut. Pasalnya, angka itu hampir mendekati level kontraktif. "Harus kita lihat secara hati-hati adalah PMI baru saja keluar 50,3. Ini melemah dibandingkan bulan lalu yang di atas 52," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (5/6). Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto membenarkan kondisi tersebut. Tingkat utilitas produksi industri keramik pada kuartal I-2023 berada pada level 75%. Kondisi ini menurun dibandingkan rata-rata tingkat utilitas produksi tahun 2022 yang berada di level 78%. Ketua Umum Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman Indonesia (AKLPI) Yustinus Gunawan setuju perlu ada daya dorong bagi manufaktur lokal untuk mengatasi penurunan indeks manufaktur. Sebab daya saing produk manufaktur lokal bisa anjlok seiring dengan kenaikan harga gas bumi untuk industri.

Langkah Indonesia membangun industri manufaktur masih kepayahan. Alih-alih berkembang, kontribusi manufaktur terhadap produk domestik (PDB) Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhr cenderung menyusut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sumbangsih sektor ini terhadap PDB nasional pada kuartal I-2023 mencapai 18,57%. Angka ini memang naik ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 18,34%. Melemahnya kinerja manufaktur pun berdampak terhadap penerimaan pajak dari sektor tersebut. Padahal selama ini industri pengolahan merupakan tumpuan utama penerimaan pajak dengan kontribusi sebesar 27%. Mengacu data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak dari sektor manufaktur periode Januari-April 2023 hanya tumbuh 9,5% year on year (yoy). Angka ini jauh melambat dibanding periode sama tahun lalu yang tumbuh 51% yoy. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, melambatnya pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor manufaktur masih perlu dicermati. "Ini tentu harus kita lihat apakah ada policy driven, pelemahan ekonomi yang mulai terlihat atau karena basis baseline tahun lalu yang meningkat sangat tinggi," kata Sri Mulyani, belum lama ini. Survei Litbang Kompas baru-baru ini juga memperlihatkan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo di bidang ekonomi termasuk rendah dibandingkan bidang lain. Salah satu penyebabnya, pemerintah dinilai belum mampu menyediakan lapangan kerja dan mengatasi pengangguran. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yuhdistira melihat, melemahnya kinerja manufaktur seirama dengan pelemahan harga komoditas, utamanya minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). "Harga CPO di pasar internasional sudah anjlok 43,9% yoy per 26 Mei 2023," kata dia kepada KONTAN, kemarin.

Dalam kerangka Making Indonesia 4.0, pemerintah memilih industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sebagai industri prioritas. Besarnya kontribusi pada ekonomi, ekspor, hingga penyerapan tenaga kerja menjadi pertimbangan. Tahun 2010 sumbangan dari industri TPT mencapai 1,4 % terhadap total PDB. Hampir dua kali lipat dari kontribusi jasa kesehatan dan kegiatan sosial secara nasional. Industri padat karya itu juga mampu menyerap 22 % total pekerja manufaktur. Produk tekstil Indonesia pun cukup terpandang di mata dunia. Merujuk laporan World Trade Statistical Review 2022 oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia menduduki peringkat kedelapan pengekspor pakaian jadi dunia setelah Bangladesh (3), Vietnam (4), dan Malaysia (7).

Bukan hanya TPT, industry alas kaki pun turut diperhitungkan. Andilnya pada ekonomi nasional cukup besar. Serapan tenaga kerjanya pun tergolong tinggi. Gabungan keduanya mampu memberi sumber penghidupan bagi 1,25 juta orang, lebih dari seperempat total pekerja manufaktur nasional. Sayangnya, kedua industri unggulan itu tengah mengalami kemunduran. Secara nominal, nilai PDB industri TPT dan alas kaki memang meningkat. Namun, kontribusinya pada ekonomi nasional kian menyusut. Tahun 2000, industri TPT dan alas kaki menyumbang 3,27 % PDB nasional. Namun, merosot hingga hanya tersisa 1,45 % pada 2022. Dihitung terhadap total PDB manufaktur, kontribusinya turun dari 11,78 % menjadi 7,10 % pada periode yang sama.

Fenomena ini mengindikasikan adanya gejala deindustrialisasi. Rowthorn dan Coutts (2004) menyebutkan, salah satu gejala deindustrialisasi adalah turunnya kontribusi suatu industri terhadap ekonomi nasional. Ketidakpastian global membuat permintaan terhadap produk TPT dan alas kaki  Indonesia berkurang karena pelemahan ekonomi mitra dagang Indonesia, yaitu AS dengan inflasi 9,1 %, padahal, 53 % ekspor pakaian jadi dan sepertiga ekspor sepatu olahraga Indonesia dikirim ke AS. Keterpurukan industri ini akan mengancam keberlangsungan hidup jutaan manusia. Bukan tidak mungkin, kelesuan industri ini berbuntut pengangguran dan kemiskinan. (Yoga)

Fenomena PHK masih menghantui sektor padat karya berorientasi ekspor, khususnya industri sepatu serta tekstil dan produk tekstil. Situasi ini butuh solusi dan langkah strategis secara konsisten dalam jangka panjang untuk memperkuat pertumbuhan sektor yang diandalkan untuk menyerap tenaga kerja ini. Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri berpendapat, solusi jangka pendek untuk mengatasi krisis ketenagakerjaan di industri alas kaki dengan memberlakukan fleksibilitas jam kerja dapat mengurangi terjadinya PHK. Pendapat senada disampaikan Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan SDM Nurdin Setiawan, awal pekan ini. Asosiasi pelaku usaha di sektor padat karya, termasuk API, meminta pemerintah melegalkan fleksibilitas jam kerja bagi industri padat karya yang berorientasi ekspor sejak akhir tahun lalu. Ketika itu, gelombang PHK sudah terjadi. Pada 8 Maret 2023, pemerintah mulai memberlakukan Permenaker No 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Pelaku industri padat karya yang dimaksud dalam regulasi itu disyaratkan memiliki pekerja minimal 200 orang, persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi minimal 15 %, serta bergantung pada pesanan dari AS dan Eropa. Industri padat karya berorientasi ekspor ini meliputi industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, kulit dan barang kulit, furnitur, serta mainan anak. Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah jam kerja dan besaran upah pekerja/buruh hingga paling sedikit 75 % dari upah yang biasa diterima pekerja/buruh, yang harus disepakati pengusaha dan serikat pekerja (Kompas, 17/3). Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, berkata ”Kami mengamati, pemerintah membuat biaya impor mahal untuk pelaku (industri) di hulu, sedangkan di hilir dibuat biaya impor yang murah,” ujarnya. Ahmad berharap pemerintah segera mengambil kebijakan industrial yang berdampak signifikan. Misalnya, mulai menghitung biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan padat karya di dalam negeri dan perusahaan sejenis di negara lain, lalu dirumuskan insentif fiscal dan nonfiskal. (Yoga)

Jemmy Kartiwa Sastraatmadja, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), mengatakan pihaknya berharap pemerintah bisa menciptakan pasar di dalam negeri untuk mengompensasi penurunan permintaan dari sejumlah negara tujuan ekspor sejak kuartal II tahun lalu. “TPT butuh market karena ekspor sekarang lemah. Kita butuh market dalam negeri,” katanya, Senin (15/5). Dia mengakui hingga kini belum mendapatkan kepastian insentif untuk industri TPT seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Padahal, industri tekstil butuh solusi cepat agar pelakunya bisa bertahan dari dampak penurunan perekonomian dunia. Penguatan pasar domestik belakangan memang menjadi salah satu fokus Kementerian Perindustrian untuk memperkuat industri yang mengalami penurunan permintaan dari pasar ekspor. Menko Luhut dalam kesempatan berbeda sempat menyatakan bakal menyiapkan insentif untuk TPT karena dinilai memiliki potensi besar seiring dengan membaiknya daya beli masyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan adalah melakukan reformasi kebijakan investasi secara berkelanjutan.