Pemerintah baru saja mengumumkan sejumlah kebijakan insentif pajak terkait sektor otomotif. Seperti penghentian keringanan pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai dan bea masuk mobil listrik impor utuh. Perubahan kebijakan ini sejalan dengan mimpi untuk menjadikan Indonesia basis produksi otomotif, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor. Data menunjukkan, pada 2025 terdapat penurunan penjualan mobil di pasar domestik, sebaliknya terdapat peningkatan ekspor mobil.

Volume ekspor mobil utuh atau Completely Built Up (CBU) dari Indonesia mencatatkan rekor tertinggi baru sepanjang tahun 2025 dengan total pengapalan mencapai 518.000 unit. Capaian yang tumbuh hampir 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya ini mempertegas posisi Indonesia sebagai basis manufaktur strategis bagi pasar internasional.

Kendati demikian, di balik angka pertumbuhan yang impresif, industri otomotif nasional masih menghadapi pekerjaan rumah besar terkait aspek struktural, mulai dari tingginya biaya logistik, minimnya pendalaman teknologi, hingga tantangan regulasi hijau di negara tujuan ekspor.

Dominasi merek-merek besar, seperti Toyota, dalam arus ekspor membuktikan kepercayaan prinsipal global terhadap kapabilitas perakitan di Indonesia. Daya saing ini tidak lepas dari dukungan fiskal pemerintah, utamanya melalui fasilitas perpajakan untuk Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Instrumen ini dinilai efektif menjaga efisiensi biaya produksi sehingga harga jual kendaraan rakitan Indonesia tetap kompetitif di pasar global.

Namun, efisiensi dari insentif fiskal tersebut kerap tergerus oleh tantangan operasional. Tingginya biaya logistik nasional dan kebutuhan investasi besar untuk adopsi teknologi baru masih menjadi hambatan. Selain itu, dukungan industri komponen lokal juga dinilai perlu dioptimalkan agar rantai pasok tidak terlalu bergantung pada impor bahan baku.

Jebakan Basis Perakitan

Selain aspek biaya, tantangan paling krusial terletak pada struktur industri yang masih didominasi aktivitas perakitan. Peningkatan volume ekspor belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan nilai tambah dan kemandirian teknologi.

Hingga kini, desain dan pengembangan teknologi inti umumnya masih dikendalikan penuh oleh prinsipal global. Kondisi ini memicu urgensi perlunya optimalisasi insentif pajak yang lebih spesifik seperti potongan pajak untuk kegiatan riset lokal. Hal ini diperlukan guna mendorong transisi industri dari sekadar basis produksi menjadi pusat inovasi.

Ironisnya, fasilitas super deduction tax untuk riset dan pengembangan (litbang) yang telah tersedia sejak 2021 belum dimanfaatkan secara optimal. Data Kementerian Keuangan menunjukkan partisipasi pelaku industri dalam skema insentif ini masih minim, mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan dan kesiapan industri dalam melakukan riset mandiri dengan memanfaatkan super deduction tax.

Riset dan pengembangan tidak hanya semata merupakan domain para principal pemegang merek, namun juga perlu dilakukan untuk mendorong kemandirian teknologi bagi industri komponen pendukung otomotif. Pelaku usaha nasional yang bergerak dibidang usaha komponen kendaraan perlu didorong untuk memanfaatkan super deduction tax. Sehingga mendukung ekosistem rantai pasok dalam negeri. Untuk itu, diperlukan langkah nyata dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi, Asosiasi Industri komponen otomotif serta pihak terkait lainnya, untuk memfasilitasi pelaku usaha memanfaatkan super deduction tax. Hambatan Non-Tarif dan Isu Lingkungan Di sisi eksternal, penetrasi pasar mancanegara kini diadang tantangan baru berupa regulasi lingkungan yang kian ketat serta hambatan perdagangan nontarif (non-tariff barriers). Negara negara tujuan ekspor mulai menerapkan standar emisi yang tinggi, yang menuntut produk otomotif Indonesia untuk segera beradaptasi.

Sinkronisasi kebijakan insentif masa depan, seperti kredit investasi hijau, dengan kesiapan manufaktur dalam mengadopsi teknologi rendah emisi menjadi mutlak diperlukan. Tanpa percepatan transisi ke teknologi ramah lingkungan, produk Indonesia berisiko kehilangan daya saing di pasar global yang semakin selektif.

Pada akhirnya pencapaian ekspor tahun 2025 seyogianya menjadi momentum, bukan sekadar angka statistik. Ke depan, konsistensi pertumbuhan volume ekspor harus dibarengi dengan pembenahan infrastruktur logistik dan penguatan rantai pasok. Sinergi antara kemudahan fiskal dari pemerintah dan efisiensi teknologi dari pelaku industri akan menjadi penentu apakah industri otomotif nasional mampu bertahan sebagai penggerak ekonomi utama di tengah dinamika global.  

Para ekonom mengkhawatirkan adanya efek domino jika perang tak reda, karena bakal berujung pada terjadinya PHK massal. Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic dan Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, perang bisa berdampak pada industri manufaktur seperti biaya bahan baku dan energi yang akan naik signifikan. "Industri bisa saja lakukan efisiensi ekstrem dengan menekan biaya operasional seperti biaya tenaga kerja. Imbasnya PHK sektor manufaktur meningkat tajam hingga akhir tahun 2025," Kepala Ekonom Permata Bank Yosua Perdede juga mengatakan, konflik Iran-Israel memliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian global, terutama lonjakan harga minyak dunia. "Dampak terhadap sektor manufaktur diperkirakan signifikan, terutama jika konflik berlangsung dalam jangka panjang," tukasnya. Yosua mengatakan selain tekanan pada margin, peningkatan biaya produksi juga berpotensi memicu perlambatan aktivitas manufaktur secara keseluruhan, mengurangi kapasitas produksi, hingga berisiko menyebabkan PHK. (Yetede)

Pemerintah diminta untuk benar-benar menjalankan substitusi impor untuk mendukung kinerja industri tekstil dalam negeri. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menyampaikan bahwa komitmen subtitusi impor yang terimplementasikan dalanm keadaan pemerintah akan secara otomatis meningkatkan kinerja industri. "Tapi sebaliknyal, kalau ini hanya omon-omon maka kondisi kinerja industri juga akan turun. Jadi tidak perlu menjadikan kondisi eksternal global sebagai alasan karena faktor dominan justru ada di kebijakan kita sendiri," ucap dia. Redma meyakini penunjukan Letjen Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal (DirJend) Bea Cukai dapat menjadi tonggak komitmen Presiden Prabowo untuk menyelesaikan persoalan maraknya importasi ilegal. "Memang harus dari militer, mengingat mafia impor itu sudah terlalu kuat terus merajalelas, kami mendukung penuh beliau dan siap membantu," ucap dia. Redma meminta Presiden juga untuk segera menyelesaikan permasalan kuota impor tekstil yang dipandang ada mafianya di kementerian tekait. Memang, terang dia,  di satu sisi industri memerlukan mekanisme Tata Niaga melalui Persetujuan Impor (PI) dan Pertimbangan Teknis (Pertik) sebagai perlindungan, tapi di sisi lain hal ini juga menjadi maslaah karena menjadi penyebab kerusakan moral di kementerian-kementerian terkait. '

Eskalasi konflik Iran dan Israel berpotensi melonjakkan biaya produksi dan mengganggu logistik global serta kelancaran rantai pasokan bahan baku. Menurut Menperin, Agus Gumiwang Kartasasmita, dampak konflik Iran-Israel paling terlihat di pasar energi karena Timur Tengah memasok 30 % produksi minyak global. ”Energi bagi industri sangat vital karena tidak hanya sebagai sumber energi produksi, tapi juga sebagai bahan baku dalam proses produksi,” ujar Agus, Kamis (19/6). Pascaperang Iran-Israel harga minyak Brent berfluktuasi antara 73 USD dan 92 USD per barel. Volatilitas harga energi dunia semakin tinggi seiring munculnya ancaman penutupan Selat Hormuz yang menjadi urat nadi pasokan energi dunia, yang menangani 30 % pengiriman minyak global. Konflik geopolitik di Timur Tengah juga bisa mengganggu rute perdagangan maritim lainnya di Terusan Suez, yang menangani 10 % perdagangan dunia.

Kondisi ini, bisa berdampak pada berbagai industri manufaktur di Indonesia. Margin laba industri tekstil dan alas kaki, bisa mengalami penyusutan 5-7 % akibat kenaikan biaya logistik. Sektor otomotif dan elektronika yang sebagian besar komponennya bergantung pada impor berpotensi mengalami kerugian ekspor hingga 500 juta USD. Industri nikel dan baja Indonesia juga menghadapi kenaikan biaya transportasi batubara sebesar 15-20 % dan penundaan pengiriman tiga hingga empat minggu. Potensi kerugian ekspornya 1,2 miliar USD. Disektor pangan, Indonesia mengimpor pupuk dan bahan baku pupuk berbasis NPK, seperti fosfat. Sekitar 64 % diantaranya berasal dari Mesir yang terletak di kawasan Timur Tengah. ”Industri nasional harus mulai mengandalkan sumber energi domestik, termasuk energi baru dan terbarukan seperti bioenergi, panas bumi, serta memanfaatkan limbah industri sebagai bahan bakar alternatif,” ujar Agus. (Yoga)

Industri alas kaki mencatatkan kinerja impresif pada kuartal 1-2025. Ekspor alas kaki mencapai US$ 1,89 miliar atau Rp30,67 triliun (kurs Rp16.229). Nilai tersebut naik 13,80% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), industri alas kaki nasional mampu tumbuh impresif sebesar 6,95% pada kuartal 21-2025. Capaian ini menjadi sinyal kuat  bahwa industri alas kaki nasional tidak hanya bertahan tetapi terus tumbuh dan berekspansi secara aktif. Direktur Jenderal Industri  alas kaki nasional tidak hanya bertahan tetapi terus tumbuh dan berekspansi secara aktif. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemeperin) Taufiek Bawazier menerangkan, dalam skala global, Indonesia menempati peringkat ke-6 eksportir alas kaki dunia, dengan pangsa pasar sebesar 3,99%. "ini membuktikan bahwa produk alas kaki nasional memiliki daya saing produk kuat dan kepercayaan tinggi di pasar dunia," ucap dia. Kemenperin berkomitmen untuk terus mendukung iklim usaha dan perluasan pasar ekspor bagi industri alas kaki nasional. Upaya ini dilakukan melalui penguatan perjanjian dagang, mendorong mutual recognition agreement dalam hal sertifikasi, serta perluas akses pasar ke kawasan  nontradisional. (Yetede)

Pemerintah Perancis tengah mendekati Renault, produsen otomotif utama negara itu untuk pembentukan unit usaha baru yang memproduksi pesawat nirawak atau drone. Sebelumnya, Menhan Perancis, Sebastien Lecornu mengatakan, sebuah perusahaan besar pembuat mobil akan bergabung mengembangkan dan memproduksi drone. ”Drone itu akan digunakan oleh militer Ukraina, tapi, kami juga mendapatkan manfaatnya,” kata Lecornu, Jumat (6/6). Bagi Renault, bisnis ini berpotensi mendatangkan cuan alias untung ketimbang bisnis kendaraan yang tengah lesu. Pertengahan Mei lalu, perusahaan yang berdiri sejak 1898 itu rugi 2,2 miliar euro hanya pada kuartalI-2025, sejalan dengan penurunan produksi dan penjualan dalam beberapa tahun terakhir. Imbasnya adalah PHK di sejumlah fasilitas produksi milik Renault. Pendekatan pada Renault wajar karena Pemerintah Perancis memiliki 15 % saham.

”Diskusi sudah dilakukan, tapi belum ada keputusan. Kami masih menunggu spesifikasi proyek dari kementerian (pertahanan),” kata jubir Renault, Minggu (8/6/2025). Renault bukan pemain baru untuk mengembangkan produk militer. Unit usahanya, Renault Truck Defense, telah beroperasi sejak tahun 1975, memproduksi berbagai jenis kendaraan tempur Perancis, antara lain VAB, MRAP, AMC, VBCI dan Sherpa. Jerman juga siap melakukan hal yang sama, dengan mengarahkan industri otomotifnya menjadi bagian dari industri pertahanan yang tengah naik daun. Begitu juga dengan Inggris. ”Meski kita tak bisa bahagia dengan bisnis yang berhubungan dengan perang, hal ini dapat membantu pekerja sektor otomotif yang perusahaannya kekurangan pekerjaan,” kata Jean Francois Nanda, perwakilan serikat pekerja CFDT Perancis. (Yoga)

Kinerja manufaktur kembali mengalami kontraksi pada Mei, menjadikan kontraksi dua bulan berturut-turut. Ketidakpastian ekonomi global dan pelemahan  pasar domestik diperkirakan akan  menghantui manufaktur hingga kuartal kedua tahun ini. Berdasarkan data S&P Global, Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia periode Mei ada di level 47,4 atau naik 0,7 poin dari April 2025 yaitu di level 46,7 atau berada di fase kontraksi (di bawah poin 50). Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani memperkirakan tren PMI manufaktur masih menghadapi tekanan dalam jangka pendek, terutama di kuartal kedua. "Namun, dengan catatan apabila ralisasi belanja pemerintah dapat dipercepat dan stimulus konsumsi dijalankan secara lebih tepat sasaran, terutama untuk mendukung daya beli rumah tangga produktif, ada peluang untuk mendukung daya beli rumah tangga produktif, ada peluang untuk mendongkrak permintaan di paruh kedua tahun ini," ucap dia. (Yetede)

Indonesia kini bisa memproduksi alat computed tomography scan di dalam negeri dan menjadi yang pertama di ASEAN. Ini menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada impor alat kesehatan dan membangun ekosistem teknologi kesehatan sendiri. CT scan lokal dirakit GE Health Care bersama PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) melalui anak usahanya, PT Forsta Kalmedic Global (Forsta), yang pertama kali diluncurkan di pabrik PT Forsta di Gunung Sindur, Bogor, Jabar, pada Senin (2/6). Dirjen Farmasi dan Alkes Kemenkes, Lucia Rizka Andalusia mengungkapkan, selama ini, alat kesehatan di Indonesia bergantung pada impor hingga 54,4 %. Alat CT scan bahkan 100 % diimpor dari luar negeri senilai Rp 682,5 miliar. ”CT scan ini masih sedikit rumah sakit yang memiliki. Diharapkan dengan adanya produksi lokal, dapat lebih cepat mengisi kebutuhan di rumah sakit,” katanya. Menurut Rizka, CT scan termasuk 10 perangkat medis yang diprioritaskan pemerintah untuk diproduksi di dalam negeri.

CT scan juga termasuk satu dari tiga alat kesehatan berteknologi tinggi, selain MRI (magnetic resonance imaging) dan PET scan (positron emission tomography). Hadirnya CT scan lokal, mendukung kebijakan tersebut sekaligus meletakkan dasar bagi inovasi masa depan dan kemandirian layanan kesehatan yang lebih besar. Harapannya, perusahaan tidak hanya merakit,tapi juga mengembangkan diriagar bisa memproduksi CT scan secara keseluruhan. Khusus untuk CT scan, Kemenkes mencatat pemerintah membutuhkan 306 CT scan yang tersebar di fasilitas kesehatan seluruh Indonesia hingga tahun 2027, untuk diagnosis dan pemantauan berbagai kondisi medis, termasuk kanker, penyakit jantung, dan gangguan neurologis. Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kemenperin, Solehan mengungkapkan, nilai impor CT scan memuncak pada 2022 hingga Rp1,05 triliun. Produksi CT scan lokal dapat memperkecil nilai impor pada tahun ini.

CEO GE Health Care Indonesia, Kriswanto Trimoeljo juga mengungkapkan, pasar CT scan di dalam negeri mencapai 3.000 rumah sakit. Selain itu, 1.300 CT scan yang sudah ada berpotensi diperbarui atau dilengkapi dengan teknologi terkini. Direktur Forsta, Yvone Astri Della Sijabat menyatakan, perusahaannya tengah memasukkan CT scan kedalam proses tender yang dibutuhkan rumah sakit pemerintah pusat dan daerah. CT scan ini memenuhi standar tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 25 % sesuai Perpres No 46 Tahun 2025. PT Forsta mampu memproduksi 52 unit CT scan pertahun atau 1 unit per minggu. Satu unit dirakit dalam waktu 1-4 hari dan pengujian memakan waktu tiga hari. Kapasitas produksi ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan target pemerintah. (Yoga)

Sektor manufaktur Indonesia masih mengalami kontraksi pada Mei 2025, dengan PMI berada di angka 47,4, naik dari 46,7 pada April, namun masih berada di bawah ambang batas ekspansi (50,0). Kontraksi ini didorong oleh penurunan tajam permintaan baru, terutama dari pasar global seperti Amerika Serikat, serta kondisi pasar domestik yang lesu.

Paket ekonomi yang akan meluncur pada 6 Juni 2025 dinilai tidak cukup untuk mengakselerasi laju pertumbuhan  produk domestik bruto (PDB), lantaran hanya menyasar kelompok bawah. Insentif ini dianggap lebih berfungsi menahan kejutan konsumsi, bukan memacu pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan itu, pemerintah diminta memperluas sasaran stimulus ke kelas menengah dan industri manufaktur. Ini penting mengingat kelas menengah adalah motor konsumsi nasional, penyumbang terbesar PDB dari sisi kelompok pengeluaran. Adapun industri pengolahan alias manufaktur adalah pemasok PDB terbesar dari sisi lapangan usaha. Kuartal 1-2025, industri pengolahan penyumbang PDB terbesar dari sisi lapangan usaha, sebesar 19,25%, dengan pertumbuhan 4,55%. Insentif kelas menengah bisa berbentuk penaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari saat ini sekitar 5 juta per bulan menjadi Rp 10 Juni. Dengan begini, mereka memiliki uang lebih untuk berbelanja barang, termasuk produk industri, seperti sepeda motor atau mobil. Efek berganda (multiplier effect) belanja kelas menengah jauh lebih besar, ketimbang hanya mengucurkan bantuan sosial (bansos). Sebab, jika belanja diarahkan untuk pembelian produk manufaktur, industri terkait akan terdongkrak. (Yetede)