Badan Pengatur Hilir Migas dan Gas Bumi (BPH Migas)  mengungkap sub penyalur memudahkan masyarakat di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) mendapatkan Solar subsidi dan Pertalite dengan harga sama dengan di kota besar. Revisi peraturan  BPH Migas Nomor  6 Tahun  2015 diperlukan  guna membentuk sub  penyalur tersebut. "Pada saat suatu daerah tidak bisa dibangun penyalur adalah salah satu alternatif  solusi untuk memudahkan masyarakat mendapat BBM subsidi dan BBM kompensasi," kata Kepala BPH Migas  Erika Retnowati. Erika menegaskan, sub penyalur bukan kegiatan usaha hilir migas. Sub penyalur merupakan perwakilan kelompok pada  kecamatan yang tidak terdapat penyalur BBM. Sub penyalur  mendistribusikan khusus kepada anggota dengan kriteria yang ditetapkan oeh BPH Migas. "Sub penyalur bukan untuk mencari keuntungan. Mekanisme penyaluran tertutup, tidak terdapat jual beli, serta ongkos  angkutnya ditetapkan Bupati," tegasnya. (Yetede)

Badan Pusat Statistik (BPS)  melaporkan volume impor beras pada Januari 2024 mencapai 433 ribu ton, naik 78% dari bulan sama tahun lalu sebanyak 243 ribu ton. Namun, jumlah itu turun 18 dari bulan sebelumnya sebanyak 531 ribu ton. Sebanyak lima negara pemasok beras dengan sumbangan terbesar pada  Januari 2024 adalah Thailand sebanyak 237 ribu ton, Pakistan 129,7 ribu ton, Myanmar 41 ribu ton, Vietnam 32 ribu ton, dan Kamboja 2,5 ribu ton. "Beras-beras ini tidak dilepas ke pasar, tetapi tergantung pada kebijakan, sehingga polanya tidak ada yang bisa kita ketahui secara pasti, tergantung dari kebijakan impor pemerintah," ucap Pelaksana Tugas (plt) Kepala BPS Amali Adininggar Widyasanti. Total impor secara keseluruhan pada Januari 2024 mencapai US$ 18,51 miliar, turun 3,13% dari bulan sebelumnya. (Yeted)

Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan memanfaatkan potensi pasar muslim yang besar ini, Strategi Global Islamic Economy (SGIE) diharapkan dapat mengembangkan sektor ekonomi yang mematuhi prinsip-prinsip Islam, seperti keuangan syariah dan produk halal. SGIE mencakup berbagai sektor ekonomi, termasuk keuangan, perbankan, asuransi, pariwisata, teknologi, dan pangan. Ekonomi Islam di indonesia dalam tahun ketahun semakin berkembang secara bertahap dan akan menjadi ekonomi Islam terbesar didunia. Hal tersebut terdapat pasar yang sangat besar dan terdapat pula sektor riil ekonomi syariah yang sudah berjalan dengan baik sesuai aturan syariah islam. Menurut Laporan State of the Global Islamic Economy Report (SGIER) 2023 yang merupakan laporan tahunan kondisi ekonomi halal di seluruh dunia dan dirilis oleh DinarStandard di Dubai, Uni Emirat Arab, Indonesia berhasil menduduki posisi tiga besar pada Global Islamic Economy Indicator (GIEI). Pada 2022, Indonesia berada di peringkat keempat, berada di bawah Malaysia dan Arab Saudi. Sasaran utama dari SGIE adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam. Berdasarkan laporan Global Islamic Economy Report, sektor industri halal melibatkan tujuh sektor dan salah satunya adalah pangan halal. Faktor-faktor potensial dalam industri syariah di Indonesia termasuk fakta bahwa 87% populasi pen­duduk Indonesia adalah Muslim (BPS, 2020), Indonesia merupakan pasar konsumen produk halal yang signifikan, dan menduduki peringkat keempat sebagai negara eksportir produk halal ke negara-negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI). Semua potensi ini menjadi landasan bagi Indonesia untuk terus mengembangkan industri syariah. Keinginan masyarakat muslim untuk memiliki sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam menjadi dorongan untuk terus mengembangkan industri ini, sehingga mereka dapat beraktivitas ekonomi tanpa ragu dan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam.

Kolaborasi dengan negara-negara yang sudah memiliki infrastruktur dan pasar yang mapan dalam industri pangan halal dapat membantu Indonesia untuk lebih mudah memperoleh akses ke pasar internasional. Laporan SGIE 2023 juga mencatat bahwa Indonesia dengan giatnya telah bermitra dengan beberapa negara secara global guna menyelenggarakan layanan jaminan produk halal. Misalnya, dijalinnya kerja sama jaminan produk halal antara Indonesia dan Republik Islam Iran melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Upaya percepatan sertifikasi halal, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), merupakan bentuk dukungan konkret dari pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sektor UMKM guna mencapai tujuan dari Strategi Global Islamic Economy (SGIE). Produk halal berperan dalam memperkuat ekonomi syariah di Indonesia, termasuk sektor keuangan syariah. Peningkatan partisipasi dalam keuangan syariah dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas ekonomi nasional. Peran dan potensi Indonesia terhadap produk halal sangat besar di dalam negeri dan memiliki peluang signifikan untuk tumbuh di tingkat global. Langkah ini sejalan dengan visi Strategi Global Islamic Economy (SGIE) yang menitikberatkan pada penguat­an posisi ekonomi global Indonesia melalui sektor ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Dukungan dalam hal sertifikasi halal memberikan dasar yang kuat bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang di dalam dan luar negeri. Pangan halal memerlukan sistem sertifikasi dan standardisasi yang ketat untuk memastikan bahwa produk memenuhi persyaratan syariah. Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang substansial terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan penguat­an posisi ekonomi global In­­donesia. Dengan memaksimalkan potensi pasar muslim yang besar, Indonesia dapat mengalami kemajuan dalam mewujudkan Strategi Global Islamic Economy (SGIE) dan pangan halal.

Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan memanfaatkan potensi pasar muslim yang besar ini, Strategi Global Islamic Economy (SGIE) diharapkan dapat mengembangkan sektor ekonomi yang mematuhi prinsip-prinsip Islam, seperti keuangan syariah dan produk halal. SGIE mencakup berbagai sektor ekonomi, termasuk keuangan, perbankan, asuransi, pariwisata, teknologi, dan pangan. Ekonomi Islam di indonesia dalam tahun ketahun semakin berkembang secara bertahap dan akan menjadi ekonomi Islam terbesar didunia. Hal tersebut terdapat pasar yang sangat besar dan terdapat pula sektor riil ekonomi syariah yang sudah berjalan dengan baik sesuai aturan syariah islam. Menurut Laporan State of the Global Islamic Economy Report (SGIER) 2023 yang merupakan laporan tahunan kondisi ekonomi halal di seluruh dunia dan dirilis oleh DinarStandard di Dubai, Uni Emirat Arab, Indonesia berhasil menduduki posisi tiga besar pada Global Islamic Economy Indicator (GIEI). Pada 2022, Indonesia berada di peringkat keempat, berada di bawah Malaysia dan Arab Saudi. Sasaran utama dari SGIE adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam. Berdasarkan laporan Global Islamic Economy Report, sektor industri halal melibatkan tujuh sektor dan salah satunya adalah pangan halal. Faktor-faktor potensial dalam industri syariah di Indonesia termasuk fakta bahwa 87% populasi pen­duduk Indonesia adalah Muslim (BPS, 2020), Indonesia merupakan pasar konsumen produk halal yang signifikan, dan menduduki peringkat keempat sebagai negara eksportir produk halal ke negara-negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI). Semua potensi ini menjadi landasan bagi Indonesia untuk terus mengembangkan industri syariah. Keinginan masyarakat muslim untuk memiliki sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam menjadi dorongan untuk terus mengembangkan industri ini, sehingga mereka dapat beraktivitas ekonomi tanpa ragu dan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam.

Kolaborasi dengan negara-negara yang sudah memiliki infrastruktur dan pasar yang mapan dalam industri pangan halal dapat membantu Indonesia untuk lebih mudah memperoleh akses ke pasar internasional. Laporan SGIE 2023 juga mencatat bahwa Indonesia dengan giatnya telah bermitra dengan beberapa negara secara global guna menyelenggarakan layanan jaminan produk halal. Misalnya, dijalinnya kerja sama jaminan produk halal antara Indonesia dan Republik Islam Iran melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Upaya percepatan sertifikasi halal, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), merupakan bentuk dukungan konkret dari pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sektor UMKM guna mencapai tujuan dari Strategi Global Islamic Economy (SGIE). Produk halal berperan dalam memperkuat ekonomi syariah di Indonesia, termasuk sektor keuangan syariah. Peningkatan partisipasi dalam keuangan syariah dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas ekonomi nasional. Peran dan potensi Indonesia terhadap produk halal sangat besar di dalam negeri dan memiliki peluang signifikan untuk tumbuh di tingkat global. Langkah ini sejalan dengan visi Strategi Global Islamic Economy (SGIE) yang menitikberatkan pada penguat­an posisi ekonomi global Indonesia melalui sektor ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Dukungan dalam hal sertifikasi halal memberikan dasar yang kuat bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang di dalam dan luar negeri. Pangan halal memerlukan sistem sertifikasi dan standardisasi yang ketat untuk memastikan bahwa produk memenuhi persyaratan syariah. Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang substansial terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan penguat­an posisi ekonomi global In­­donesia. Dengan memaksimalkan potensi pasar muslim yang besar, Indonesia dapat mengalami kemajuan dalam mewujudkan Strategi Global Islamic Economy (SGIE) dan pangan halal.

Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana, mengatakan sikap politik Mauarar Sirait untuk mundur dari PDI Perjuangan (PDIP) jangan dihubungkan dengan Presiden Joko Widodo. Sikap politik Maruarar Sirait merupakan keputusan pribadi yang bersangkutan. "Apa pun sikap politik yang diambil Bang Ara itu adalah pribadi yang bersangkutan ya. Jadi jangan menghubung-hubungkan dengan  Presiden," kata Ari di Kpmpleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/1/2024). Ari mengatakan Presiden Jokowi juga menganggap bahwa sikap politik Ara merupakan keputusan pribadi yang bersangkutan. "Tentang bagaimana sikap Presiden, ya beliau mengatakan itu sikap pribadi politik yang bersangkutan," ujarnya.  Menurutnya, sampai saat ini tidak ada  pernyataan resmi dari Presiden Jokowi mengenai keanggotaan di PDIP. "Ya sampai saat ini belum ada apa-apakan, tidak ada apapun, pernyataan dari Presiden maupun dari PDIP soal itu. Jadi baik-baik sajalah," ujar dia. (Yetede)

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 akan membayarkan klaim yang tertunda  dari sejumlah pemegang polis senilai Rp113,9 miliar hingga Juni 2024. Sekretaris Task Force AJB Bumiputera 1912 Auditomo mengatakan, pihak AJB Bumiputera  akan tetap memprioritaskan  pembayaran klaim yang tertunda dari pemegang polis. "AJB Bumiputera 1912 menargetkan pembayaran klaim kepada 33.884 polis dengan nominal mencapai Rp113,98 miliar sampai dengan Juni 2024," ungkap Sekretaris Takes Force AJB Bumiputera 1912, Auditomo. Adapun selama 10 bulan terakhir ini AJB Bumiputera terus berupaya melakukan penjualan  dan optimalisasi beberapa  aset yang dimiliki. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ketersediaan dana dalam rangka menyelesaikan klaim yang tertunda. (Yetede)

Komitmen perusahaan peer-to-peer (P2) lending Gandengtangan untuk mendukung pertumbuhan UMKM lewat pembiayaan yang lebih mudah dan cepat terus terwujud. Hal ini dibuktikan dengan capaian positif GandengTangan yang mampu menyalurkan  pendanaan hingga Rp174 miliar kepada 25.792 penerima dana sepanjang 2023. CEO GandnegTangan Jezie Setiawan mengatakan, tahun lalu GandengTangan mencetak rekor baru pendanaan besar tahunan sejak awal berdiri. Sementara hingga penyaluran pinjaman total sudah mencapai Rp 270 miliar. "Sementara dari laporan laba rugi, pertumbuhan pendapatan di 2023 meningkat sebesar 33% dibandingkan 2022," kata Jezzie. Pada 2024, GandengTangan berencana untuk terus tumbuh melalui prinsip cepat, nyaman, mudah yang siap diberikan baik kepada para lender maupun borrower. (Yetede)