Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Poling Indonesia Igor Dirgantara mengatakan, wacana penambahan jumlah kementerian menjadi 40 kementerian cocok diterapkan karena Indonesia merupakan negara yang besar. Penambahan nomenklatur kementerian itu diharapkan bisa meningkatkan kinerja pada sektor-sektor tertentu dari pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang selama ini belum tersentuh oleh pemerintahan sebelumnya. "Indonesia kan negara yang besar, luas, penduduknya banyak pula, wajar jika kementeriannya ditambah sampai dengan 40 kementerian," kata Igor. Dia tak menampikkan bahwa penambahan jumlah kementeiran itu memunculkan istilah kabinet gemuk. Namun, kata gemuk diartikan negatif jika hanya merujuk pada seseorang. Akan tetapi, untuk sebuah negara, menurut Igor, kabinet gemuk harus dilihat dengan cara pandang yang berbeda  karena walaupun Prabowo mengusung keberlanjutan, perbaikanpun tetap diperlukan. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman nomenklatur kementerian menjadi 40 pada pemerintahan mendatang sebagai suatu yang bagus. (Yetede)

Hilirisasi batubara, seperti gasifikasi menjadi dimetil eter atau DME, masih mandek karena dianggap belum ekonomis. Apalagi, harga batubara yang biasa dijual mentah sebagai sumber energi relatif tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kepastian hukum serta peta jalan transisi energi dinilai memiliki peran penting dalam pengembangannya. Harapan sempat muncul saat Presiden Jokowi meresmikan peletakan batubara pertama proyek DME, yang digarap PT Bukit Asam Tbk dengan Pertamina, di Sumsel pada 24 Januari 2022. Perusahaan asal AS, Air Products, ambil bagian dalam proyek itu. Namun, pada awal 2023 Air Products memilih mundur dan hingga kini belum ada penggantinya.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar, Kamis (9/5) mengatakan, komoditas batubara Indonesia selama ini dijual begitu saja, atau secara mentah. Beberapa tahun terakhir permintaan pun meningkat yang membuat harganya relatif tinggi. Dengan kondisi itu, ibaratnya: dijual mentah saja laku, kenapa harus repot-repot diproses. Selain perihal harga, kepastian pasar yang akan menyerap produk DME di dalam negeri juga belum jelas meskipun produk itu disebut-sebut bakal menggantikan elpiji. ”Yang paling urgen ialah soal biaya. Gasifikasi batubara membutuhkan teknologi dan pembiayaan tinggi sehingga hingga kini hilirisasi batubara belum optimal. Ini beda dengan mineral,” kata Bisman. Hal tersebut juga didorong belum terbentuknya ekosistem DME, yang relatif masih bersifat rintisan.

Menurut Bisman, harapan DME ataupun produk hilirisasi batubara lainnya untuk berkembang ada, tetapi tingkat spekulasi dan pertimbangannya masih amat tinggi, sehingga sejumlah pihak masih wait and see dalam pengembangan hilirisasi batubara itu. Kepastian hukum pun mesti diperjelas. ”Sebab, ini investasi besar. (Bagi pengusaha) tidak untung atau menunggu dulu oke, tetapi minimal aman investasi atau modalnya. (Terkait insentif) memang ada royalti 0 %, tetapi toh sampai saat ini kenyataannya belum menarik. Lalu, bagaimana produknya ini disinergikan dengan kebijakan transisi energi. Harus ada peta jalan yang jelas,” tuturnya. Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Arsal Ismail, di sela-sela RUPST PTBA untuk Tahun Buku 2023 di Jakarta, Rabu (8/5), menuturkan, rencana gasifikasi batubara masih berproses. Kajian masih dilakukan karena dalam hilirisasi batubara, nilai keekonomian harus benar-benar jadi pertimbangan. (Yoga)

Sejumlah bank di Indonesia telah melaporkan kinerja keuangan kuartal I-2024, dimana 10 bank besar berhasil mengantongi laba bersih secara individual sebesar Rp49,49 triliun. Laba bersih tersebut tumbuh 4,38% secara tahunan (year on year) dari periode sebelumnmya Rp47,4 triliun. Berdasarkan data yang dihimpun Investor Daily, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) masih menjadi jawara perolehan  laba bersih baik secara invidual maupun konsolidasi. BRI secara bank only mengantongi laba bersih Rp13,8 triliun pada Maret 2024, tumbuh tipis 0,07% dibandingkan Rp 13,79 triliun. Diikuti oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang menempati posisi kedua dengan laba bersih individual Rp 12,29 triliun, meningkat 11,93 (yoy).

Para pengembang properti merasakan manfaat insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang digulirkan sejak 2021 hingga saat ini. Pada 2023, insentif itu juga diakui ikut membantu  pertumbuhan pendapatan para pengembang yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Laporan keuangan 76 emiten properti tahun 2023 memperlihatkan bahwa pendapatan mereka tumbuh sekitar 7% dibandingkan dengan setahun sebelumnya, yakni dari Rp91,25 triliun menjadi Rp97,56 triliun. "Insentif pajak itu ikut membantu penjualan kami. Sebenarnya, kehadiran insentif itu membantu konsumen untuk membeli properti," kata Alexander Stefanus Ridwan Suhendra, Presiden Direktur PT Pakuwon Jati menjawab pertanyaan Investor Daily. Menurut Stefanus, pihaknya berharap insentif PPN DTP masih bisa diteruskan oleh pemerintah. "Kami berharap insentif  pajak ini diteruskan karena membantu masyarakat," ujar dia. (Yetede)

Perekonomian Indonesia diyakini masih berada dalam siklus ekspansi  ditengah situasi ketidakpastian global saat ini. Pemerintah pun memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024 mencapai 5,17% yang ditopang oleh geliat konsumsi rumah tangga. Hal ini tercermin dalam pertumbuhan pinjaman yang kuat 11,3% secara tahunan (year on year/yoy) di Februari 2024, meningkat dibandingkan Desember 2023 yang sebesar 10,4% (yoy), serta membaiknya pinjaman luar negeri swasta nonbank. "Belanja pemerintah juga meningkat pesat sebesar 30,1% secara year on year pada bulan Februari, didorong oleh belanja pemilu," ujar Ekonom Senior Standard Chartered Bank Indonesia Aldian Taloputra di Jakarta. Kendati demikian, Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2024 menjadi 5,2% dari sebelumnya 5,2%. "Kami masih memperkirakan  pertumbuhan di semester pertama yang kuat, namun hasil pemilu bulan Februari cukup meyakinkan sehingga tidak diperlukan adanya pemilu putaran kedua. Hal ini akan menurunkan dorongan konsumsi," ujar dia. (Yetede)

Perekonomian Indonesia diyakini masih berada dalam siklus ekspansi  ditengah situasi ketidakpastian global saat ini. Pemerintah pun memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024 mencapai 5,17% yang ditopang oleh geliat konsumsi rumah tangga. Hal ini tercermin dalam pertumbuhan pinjaman yang kuat 11,3% secara tahunan (year on year/yoy) di Februari 2024, meningkat dibandingkan Desember 2023 yang sebesar 10,4% (yoy), serta membaiknya pinjaman luar negeri swasta nonbank. "Belanja pemerintah juga meningkat pesat sebesar 30,1% secara year on year pada bulan Februari, didorong oleh belanja pemilu," ujar Ekonom Senior Standard Chartered Bank Indonesia Aldian Taloputra di Jakarta. Kendati demikian, Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2024 menjadi 5,2% dari sebelumnya 5,2%. "Kami masih memperkirakan  pertumbuhan di semester pertama yang kuat, namun hasil pemilu bulan Februari cukup meyakinkan sehingga tidak diperlukan adanya pemilu putaran kedua. Hal ini akan menurunkan dorongan konsumsi," ujar dia. (Yetede)

Kementerian Keuangan memastikan pengelolaan utang pemerintah tetap terjaga di tengah suku bunga tinggi dan pelemahan rupiah. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto, menyampaikan bahwa proporsi utang pemerintah dalam mata uang asing adalah sebesar 28,08% dari total outstanding utang pemerintah sebesar Rp8.319 triliun tersebut. Menurutnya, jumlah utang dalam denominasi valuta asing (valas) tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan proporsi utang dalam mata uang rupiah sebesar 71,92%, sehingga dampak terhadap beban utang atau belanja bunga dapat lebih diminimalisir. 

“Utangnya dalam mata uang rupiah bayarnya dalam rupiah, kan tidak dipengaruhi kurs. Yang berpengaruh kan dalam valas. Dari outstanding kita yang Rp8.319 triliun itu 71,92% dalam rupiah, yang dalam valas haya 28,08%. Ini juga bisa meminimalkan dampaknya,” katanya, Kamis (25/4). Dalam hal ini, Suminto mengatakan pemerintah terus mengantisipasi dan memitigasi risiko pasar, termasuk dalam konteks pembayaran kewajiban utang, baik pokok utang maupun bunga utang. Dalam memenuhi pembiayaan pemerintah tetap fleksibel dan oportunistik. “Kita memiliki kapasitas yang baik untuk memenuhi seluruh kewajiban utang,” tuturnya. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan secara nilai memang SBN berdenominasi dolar AS lebih kecil dibandingkan dengan rupiah.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menekankan pentingnya kepastian berlanjutnya program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Total nilai HGBT yang dikeluarkan termasuk untuk listrik  dari 2021 hingga 2023 sebesar Rp51,04 Triliun. Sedangkan nilai tambahnya bagai perekonomian nasional sebesar Rp157,20 Triliun. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat, transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian (Dirgen ILMATE Kemenperin) Taufiek Bawazier mengatakan, nilai tambah yang dihasilkan tersebut meningkat hampir tiga kali lipat  dari yang dikeluarkan pemerintah. Ini artinya manfaat dan mulitplier effect-nya sangat besar bagi eskpor, pendapatan pajak, pengurangan subsidi pupuk dan investasi. (Yetede)

Ketua Umum Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa menerangkan, pasar ekspor tahun ini masih belum membaik, melihat suku bunga The Fed masih 5,25 basis poin. Jika suku bunga tidak dikemnorkan  maka daya beli akan slow down. "Jadi semua negara menjaga market domestiknya masing-masing Amerika meregulate, negara China juga sama, Eropa juga sama dengan intrusmen macem-macem," ucap dia. Jemmy memperrkirakan, bank sentral AS atau The Fed akan menurunkan  suku bunga sebanyak tiga kali, jika itu terjadi maka suku bunga akan turun 75 basis point di akhir tahun, maka suku bunga akan di level  4,5%. Kalau kondisinya berlanjut maka The Fed diharapkan dapat menurunkan kembali suku bunga sebanyak tiga kali akhir tahun ini 1,25%  dan akan menjadi 3%. "Jika kita kembali lagi, ekspor bisa, ekspor bisa baik ? Ya sekarang ini belum," kata dia. (Yetede_

PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) atau Moratelindo mencatatkan laba tahun  berjalan yang tepat  yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp564 miliar pada 2023, turun 2,63% dari sebelumnya  Rp 579 miliar. Penurunan laba bersih ini pararel dengan terpangkasnya pendapatan  konsolidasi MORA sebanyak 7,34% dari Rp4,64 triliun menjadi Rp4,30 triliun. Ini dipicu menyusutnya pendapatan di bisnis penyelenggaraan telekomunikasi dari Rp 3 triliun menjadi Rp2,94 triliun. Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan Senin (18/3/2024), penjualan Moratelindo di segmen  jaringan domestik tergerus  24,36% dari Rp 1 triliun menjadi Rp 813 miliar. (Yetede)