Tags
Anggaran Bencana
( 221 )CBD PIK2 Incar Dana IPO Rp2,3 Triliun
KT1
14 Dec 2024 Investor Daily (H)
PT Bangun Kosambi Sejahtera Tbk (CBDK) atau CBD PIK2, perusahaan kongsi Agung Sedayu dan Salim Group, akan melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) sebanyak 566,89 juta saham (10%) dengan harga Rp3.000-4.060 per saham. Dari aksi korporasi ini, perusahaan pengelola Business Park Menara Syariah PIK2 tersebut, menargetkan penghimpunan dana Rp 2, triliun, yang akan dipakai untuk membiayai proyek pembangunan gedung meetings, incentives, conference, dan exhibitions (MICE). Majaemen CBD PIK2 dalam prospektus yang dipublikasikan Jumat (13/12/2024), mengungkapkan, perseroan akan melakukan penawaran awal (book building) pada 13-20 Desember 2024, disusul perkiraan tanggal efek pernyataan pendaftaran dari OJK pada 30 Desember mendatang. Dengan demikian, diharapkan perseroan dapat melakukan penawaran umum pada 3-9 Januari 2025, diikuti tanggal penjatahan pada 9 Januari, distribusi saham secara elektronik pada 10 januari, dan pencatatan (listing) saham di BEI pada 13 Januari 2025. (Yetede)
PPN 12% Konsumsi Rumah Tangga Berkurang
KT1
02 Dec 2024 Investor Daily
Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% dinilai berisiko mengurangi konsumsi rumah tangga hingga Rp 40,68 triliun, serta berpotensi memukul daya beli masyarakat. "Hasi studi Celios mengungkapkan kebijakan tarif PPN 12% berisko menurunkan PDB hingga Rp65,3 triliun mengurangi jumlah konsumsi rumah tangga sebesar Rp40,68 triliun," kata Direktur Fiscal Justice Center of Economin and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar. menurut perhitungan simulasi Celios, kenaikan PPN 12% akan meningkatkan pengeluaran kelompok miskin sebesar Rp 101.880 per bulan, kelompok rentan miskin Rp153,871 per bulan, dan kelas menengah hingga Rp345.293 per bulan. Namun juga memperburuk fenomena penurunan kelas sosial dari kelas menengah menjadi rentan miskin. Media menekankan bahwa pemerintah seharusnya mencari sumber penerimaan negara lain yang lebih berkeadilan, seperti pajak kekayaan, pajak windfall profit komoditas, pajak produksi batubata. atau pajak karbon.
PPN 12% Konsumsi Rumah Tangga Berkurang
KT1
02 Dec 2024 Investor Daily
Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% dinilai berisiko mengurangi konsumsi rumah tangga hingga Rp 40,68 triliun, serta berpotensi memukul daya beli masyarakat. "Hasi studi Celios mengungkapkan kebijakan tarif PPN 12% berisko menurunkan PDB hingga Rp65,3 triliun mengurangi jumlah konsumsi rumah tangga sebesar Rp40,68 triliun," kata Direktur Fiscal Justice Center of Economin and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar. menurut perhitungan simulasi Celios, kenaikan PPN 12% akan meningkatkan pengeluaran kelompok miskin sebesar Rp 101.880 per bulan, kelompok rentan miskin Rp153,871 per bulan, dan kelas menengah hingga Rp345.293 per bulan. Namun juga memperburuk fenomena penurunan kelas sosial dari kelas menengah menjadi rentan miskin. Media menekankan bahwa pemerintah seharusnya mencari sumber penerimaan negara lain yang lebih berkeadilan, seperti pajak kekayaan, pajak windfall profit komoditas, pajak produksi batubata. atau pajak karbon.
Optimistis Ditengah Gejolak Ekonomi Global
KT1
30 Nov 2024 Investor Daily (H)
Kondisi global diprediksi masih menghadapi gejolak, menyusul kebijakan Donald Trump yang diperkirakan akan menjalankan kebijakan yang akan berdampak pada tarif tinggi, perang dagang, ketegangan geopolitik, hingga disrupsi rantai pasok dagang. Namun demikian, kondisi Indonesia diyakini masih memiliki sejumlah kondisi positif. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pada tahun 2025 ada lima tantangan yang dihadapi perekonomian dunia. Pertama, yaitu terjadinya slower and divergent growth dimana pertumbuhan ekonomi dunia menurun pada 2025 dan 2026. Kedua, yaitu kondisi reemergence of inflation pressure, dimana terjadi penurunan inflasi dunia akan melambat bahkan berisiko naik pada tahun 2026. Ketiga, yaitu terjadinya ketidakpastian suku bunga The Fed diperkirakan akan menurun, menjadi lebih rendah tetapi yield US treasure akan naik tinggi menjadi 4,7% pada tahun 2025 dan 2026. Keempat, yaitu terjadinya penguatan mata uang dolar AS. Perry mengatakan indeks dolar Amerika menguat dari 101 ke 107. Kelima, yaitu muncul anggapan investor asing untuk menanamkan modal di AS. Persepsi tersebut, menyebabkan modal asing keluar dari negara berkembang dan kembali ke AS lantaran tingginya suku bunga dan kuatnya dolar. (Yetede)
Optimistis Ditengah Gejolak Ekonomi Global
KT1
30 Nov 2024 Investor Daily (H)
Kondisi global diprediksi masih menghadapi gejolak, menyusul kebijakan Donald Trump yang diperkirakan akan menjalankan kebijakan yang akan berdampak pada tarif tinggi, perang dagang, ketegangan geopolitik, hingga disrupsi rantai pasok dagang. Namun demikian, kondisi Indonesia diyakini masih memiliki sejumlah kondisi positif. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pada tahun 2025 ada lima tantangan yang dihadapi perekonomian dunia. Pertama, yaitu terjadinya slower and divergent growth dimana pertumbuhan ekonomi dunia menurun pada 2025 dan 2026. Kedua, yaitu kondisi reemergence of inflation pressure, dimana terjadi penurunan inflasi dunia akan melambat bahkan berisiko naik pada tahun 2026. Ketiga, yaitu terjadinya ketidakpastian suku bunga The Fed diperkirakan akan menurun, menjadi lebih rendah tetapi yield US treasure akan naik tinggi menjadi 4,7% pada tahun 2025 dan 2026. Keempat, yaitu terjadinya penguatan mata uang dolar AS. Perry mengatakan indeks dolar Amerika menguat dari 101 ke 107. Kelima, yaitu muncul anggapan investor asing untuk menanamkan modal di AS. Persepsi tersebut, menyebabkan modal asing keluar dari negara berkembang dan kembali ke AS lantaran tingginya suku bunga dan kuatnya dolar. (Yetede)
Aturan Baru Pengupahan Picu Pergeseran Strategi Bisnis
HR1
22 Nov 2024 Bisnis Indonesia
Perubahan aturan pengupahan dan penundaan penetapan upah minimum dapat mengganggu perencanaan bisnis perusahaan. Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, menegaskan bahwa perusahaan telah merencanakan anggaran dan kontrak bisnis berdasarkan asumsi aturan yang lama, sehingga perubahan mendadak ini berpotensi merusak perencanaan tersebut. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan bahwa penetapan upah minimum 2025 ditunda dan sedang dalam kajian lebih lanjut, dengan pemerintah pusat meminta para gubernur untuk menunggu arahan resmi.
Danantara Dibentuk Presiden Diyakini Dapat Ringankan Beban APBN
KT1
12 Nov 2024 Investor Daily (H)
Badan pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto diyakini dapat meringankan beban APBN karena mengelola aset negara secara independen, sehingga memungkinkan pemerintah mangalokasikan anggaran untuk sektor-sektor lain. BPI Danantara juga dapat berfungsi sebagai entitas yang profesional dalam mengelola aset besar, dengan potensi meningkatkan nilai investasi negara dan mendukung efisiensi BUMN melalui sinergi antar perusahaan. Namun harus diwaspadai risiko kegagalan sistemik (systemic risk), terutama bila keputusan investasi yang diambil tidak tepat. Diketahui, lembaga yang dipimpin oleh Muliaman Hadad ini akan mengkonsolidasikan Indonesia Investment Authority (INA), sovereign wealth fund (SWF) yang sudah lebih dahulu berdiri, dan 7 BUMN, yakni Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom, Indonesia, dan MIND ID. Dengan demikian nilai dana kelolaan atau asset under management (AUM) BPI Danantara sekitar US$ 600 miliar atau sekitar Rp 9.504 triliun. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai US$ 982 miliar yang membuat Danantara menjadi SWF terbesar 4 di dunia. (Yetede)
Konstruksi Perkara OTT KPK Dugaan Korupsi
KT1
07 Nov 2024 Tempo
Menanti Langkah KPK terhadap Sahbirin Noor Setelah Kalah dalam Praperadilan Polisi Ungkap Peran Ganda Bandar Judi Online Kemenkomdigi, Agen sekaligus Pemilik Situs Polisi Tembak Mati Maling Motor yang Menembak Petugas di Tangerang KPK Masih Tunggu Salinan Putusan Praperadilan untuk Lanjutkan Kasus Sahbirin Noor Soal Nama Hakim Agung di Bundelan Uang Zarof Ricar, Ini Penjelasan Kejagung Hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan pencegahan dan penangkalan atau cekal bepergian ke luar negeri terhadap Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor usai penetapannya sebagai tersangka dugaan korupsi.
"Gubernur Kalsel sudah dicegah keluar negeri per tanggal 7 Oktober 2024," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Rabu, 9 Oktober 2024. Meskipun Sahbirin Noor telah menjadi tersangka, KPK belum menahannya. Menurut Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, Sahbirin tidak dibawa ke Jakarta dan ditahan bersama enam tersangka lain karena tidak berada di lokasi operasi tangkap tangan (OTT). Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Ajukan Praperadilan, Gugat Penetapan Tersangka oleh KPK.
"OTT ini sesuai proses jalannya uang," kata Asep di KPK pada Selasa, 8 Oktober 2024. "Pada saat itu uangnya belum terkirim kepada yang lain, baru sampai kepada AMD”. Asep mengatakan KPK menetapkan statu tersangka terhadap Sahbirin Noor setelah penyidik mendapat keterangan dari pihak terkait pada saat pemeriksaan tersangka lain dan para saksi. "Jadi status tersangka SHB dari hasil pemeriksaan, bukan OTT," kata Asep. (Yetede)
Minim Katalis Baru, Daya Beli Kian Tertekan
HR1
06 Nov 2024 Kontan
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 melambat menjadi 4,95% year-on-year (yoy), lebih rendah dibandingkan kuartal II-2024 yang sebesar 5,05%. Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan bahwa PDB atas harga berlaku mencapai Rp 5.638,9 triliun, sementara atas dasar harga konstan sebesar Rp 3.279,6 triliun. Perlambatan ini mencerminkan tekanan pada daya beli masyarakat dan stagnasi harga komoditas.
Konsumsi rumah tangga, yang menjadi motor utama pertumbuhan, tumbuh 4,91% yoy, melambat dari kuartal sebelumnya. Banjaran Surya Indrastomo, Chief Economist Bank Syariah Indonesia, mencatat penurunan daya beli masyarakat sejak Maret, dengan masyarakat mulai mengandalkan tabungan untuk kebutuhan dasar. Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina, menambahkan bahwa deflasi selama lima bulan berturut-turut turut melemahkan daya beli, meskipun tren deflasi mulai berakhir pada Oktober.
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, menyoroti melemahnya daya beli kelas menengah sebagai penyebab utama perlambatan ini. Ia merekomendasikan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperbaiki iklim investasi guna mendukung pertumbuhan jangka panjang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
Meski pertumbuhan kuartal III melambat, perekonomian diperkirakan akan lebih dinamis di kuartal IV-2024 dengan proyeksi 5,0%-5,2%. Dukungan terhadap daya beli masyarakat dan peningkatan investasi akan menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat.
Pemutihan Utang Petani dan Nelayan Masih jadi Wacana
KT1
29 Oct 2024 Investor Daily (H)
Presiden Prabowo Subianto mewacanakan pemutihan utang dari sekitar enam juta petani dan nelayan yang tidak mampu membayar kepada bank. Sejumlah bankir pun masih menunggu adanya peraturan terkait kebijakan tersebut. Pasalnya, wacana tentang hapus tagih utang UMKM diperbankan sudah digaungkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Namun, sampai masa jabatan berakhir Jokowi pun belum ada aturan tindak lanjut dari wacana tersebut. Dalam hal ini, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang kesulitan mengimplementasikan wacana hapus tagih utang UMKM. Lantaran sebagai bank pelat merah dikhawatirkan jika melakukan hapus tagih pada UMKM dari kredit program pemerintah akan dianggap merugikan negara. Meskipun bank telah menghapus buku, namun tetap menagih pada debitur UMKM tersebut. (Yetede)
Pilihan Editor
-
Parkir Devisa Perlu Diiringi Insentif
15 Jul 2023 -
Transisi Energi Membutuhkan Biaya Besar
13 Jul 2023 -
Izin Satu Pintu Diuji Coba
13 Jul 2023 -
Ekspansi Nikel Picu Deforestasi 25.000 Hektar
14 Jul 2023 -
Masih Kokoh Berkat Proyek IKN
13 Jul 2023







