Anggaran Bencana
( 221 )Tantangan dari Inefisiensi dan Koordinasi
Struktur kabinet yang supergemuk ditengarai menghambat berbagai target pemerintahan baru dalam jangka menengah panjang. Struktur kabinet juga berpotensi menambah beban keuangan dan memaksa pemerintah berutang lebih banyak, yang semakin mempersempit ruang fiskal dan kesempatan untuk mengakselerasi pertumbuhan 8 %. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fadhil Hasan berpendapat, struktur kabinet pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran supergemuk, dengan jumlah anggota kabinet 109 orang yang terdiri dari menteri, wamen dan kepala badan.
”Pembentukan kabinet yang supergemuk itu justru tidak menjawab urgensi dari tantangan yang dihadapi kita dan juga tidak sejalan dengan apa yang ingin dicapai dalam visi-misinya, terutama yang terkait dengan delapan program hasil cepat terbaik dalam periode 2024-2029. Namun, kita tetap harus memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo,” katanya dalam diskusi bertajuk Ekonomi Politik Kabinet Prabowo-Gibran secara daring, Selasa (22/10). Delapan program tersebut adalah makan siang bergizi dan susu gratis, pemeriksaan kesehatan, produktivitas lahan pertanian, pembangunan gedung sekolah, serta kartu kesejahteraan. Juga menaikkan gaji pejabat negara, pembangunan infrastruktur desa.
Serta mendirikan Badan Penerimaan Negara guna meningkatkan rasio penerimaan negara. Menurut Fadhil, struktur kabinet supergemuk akan menjalankan program-program tersebut secara lamban dan justru menimbulkan dampak inefisiensi, lantaran kompleksitas pembagian wewenang dan masalah koordinasi antarpihak hingga membuat pemerintahan akan mengalami kelumpuhan dalam 1-2 tahun karena disibukkan perihal teknis. Maka, pemerintah perlu menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan mengurangi kebocoran anggaran. Dengan komitmen tersebut, target dalam program-program yang dicanangkan dapat tercapai sekaigus mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana diharapkan sebesar 8 %. (Yoga)
Kementerian PUPR Menghibahkan Rp 374,65 Triliun Barang Milik Negara
Indonesia Mendorong Anggota Asean Mempercepat Transformasi Energi yang Ramah Lingkungan
Indonesia mendorong agar negara-negara anggota Asean mempercepat transformasi energi yang ramah lingkungan, karena pesatnya investasi hijau dalam satu tahun terakhir. Hal ini disampaikan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin saat menghadiri Forum Khusus ASEAN-Indo Pasifik 2024 (AIPF) di Vientiane, Laos, Jumat (11/10/2024), Wapres menyampaikan pentingnya mempercepat peralihan menuju ekonomi ramah lingkungan di kawasan, terlebih saat ini terdapat berbagai tantangan seperti lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia.
"Asean perlu mengintegrasikan inovasi lingkungan dengan transformasi digital untuk mendukung investasi dan sektor keuangan yang berkelanjutan, serta meningkatkan transisi energi melalui teknologi bersih dan energi terbarukan," kata Ma'ruf Amin. Menurut Wapres, penanaman modal pada sektor yang mendukung keberlanjutan lingkungan di kawasan mengalami peningkatan satu tahun belakangan. Investasi hijau di Asean tercatat mencapai US$ 6,3 miliar, atau meningkat 20% pada 2023. Untuk itu, Wapres menilai kawasan Indo-Pasifik adalah wilayah strategi bagi ekonomi global, mencakup negara-negara besar termasuk negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup pesat. Kawasan ini memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB dunia yang menjadi pusat perdagangan hampir setengah abad dari total perdagangan internasional. (Yetede)
Aplikasi Temu Akan Diblokir Kemenkominfo
Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan, Temu, aplikasi belanja daring lintas batas dari China, belum mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik di Indonesia. Karena itu, Kemenkominfo siap memblokir aplikasi itu. Penegasan ini disampaikan karena Temu sudah tersedia di Google Play Store dan Apple Store sehingga memungkinkan masyarakat Indonesia mengunduhnya. ”Temu yang memiliki model bisnis perdagangan secara elektronik atau e-dagang lintas batas negara jelas-jelas dilarang di Indonesia. Temu hingga saat ini juga belum mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat. Makanya, kami akan segera tindak (karena sudah tersedia di Google Play Store dan Apple Store yang memungkinkan masyarakat Indonesia mengunduh),” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi seusai penandatanganan kerja sama Kemenkominfo dengan perusahaan teknologi IBM, Rabu (9/10/2024), di Indonesia.
Budi menjelaskan, model bisnis Temu yang memfasilitasi e-dagang lintas batas negara dapat merugikan pelaku industri lokal terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah sudah melarang model bisnis seperti itu lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. ”Model bisnis Temu memungkinkan konsumen membeli langsung barang dari pabrik di China. Tugas pemerintah Indonesia melindungi pelaku usaha dalam negeri. Kami akan take down,” imbuh Budi. Bersamaan dengan aplikasi Temu yang sudah tersedia di GooglePlay Store danApple Store muncul rumor bahwaTemu akan mencaplok Bukalapak supaya bisa beroperasi di Indonesia. Karena rumor itu, harga saham dikabarkan melonjak pada Senin (7/10). Meski demikian, dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Selasa (8/10), Sekretaris Perusahaan PT Bukalapak.com Tbk Cut Fika Lutfi mengatakan, perseroan tidak mengetahui informasiterkait rencana akuisisi perseroan oleh Temu. (Yoga)
Sentimen Negatif Terus Mengguncang Bursa Saham
Pekan pertama bulan Oktober kurang menggembirakan bagi pasar saham dalam negeri. Beragam sentimen negatif, mulai dari konflik geopolitik yang memanas hingga pelemahan nilai tukar rupiah, kembali membombardir bursa saham. Tak heran, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kian menjauhi level tertinggi yang dicapai tiga pekan lalu dan kembali ke bawah 7.500. Dalam tiga perdagangan beruntun, IHSG berkubang di zona merah, turun 2,61% sepekan ke 7.496,09, Jumat (4/10). Koreksi IHSG sejalan posisi jual bersih (net sell) asing yang mencapai Rp 4,87 triliun. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas, Oktavianus Audi mengamati, sentimen signifikan dari faktor eksternal. Terutama efek kucuran stimulus ekonomi di China serta ketegangan di Timur Tengah. Stimulus ekonomi menarik arus dana investor asing ke bursa China. Sebaliknya, langkah China ini memicu arus keluar dari bursa Indonesia sehingga menekan bursa saham lokal. Kombinasi berbagai sentimen itu berpotensi menekan pasar saham beberapa pekan ke depan. "Setidaknya hingga rilis kinerja kuartal ketiga dan dapat menjadi penopang pergerakan IHSG di tengah sentimen di atas," kata Audi kepada KONTAN, Minggu (6/10).
Kepala Riset FAC Sekuritas Indonesia, Wisnu Prambudi Wibowo melihat, konflik di Timur Tengah bisa mengerek harga komoditas, terutama minyak mentah. Pada penutupan akhir pekan lalu, harga minyak West Texas Intermedate (WTI) naik 0,91% menjadi US$ 74,38 per barel. Dalam sepekan, harga minyak naik 9,4%.
Financial Expert
Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih mengamati, selain kombinasi sentimen domestik dan global, aksi profit taking dan jenuh beli turut menekan IHSG usai menyentuh rekor tertinggi (all time high)
di level 7.910,86 pada bulan lalu. Pelemahan IHSG juga sejalan koreksi saham berkapitalisasi pasar besar, khususnya saham bank.
Ratih melihat, IHSG masih berpeluang
rebound
dalam perdagangan sepekan ke depan jika bisa bertahan di atas support 7.450, dengan resistance 7.650. Jika IHSG breakout 7.450, support selanjutnya berada di level 7.300.
Praktisi Pasar Modal &
Founder
WH-Project William Hartanto sepakat, pelemahan IHSG juga akibat profit taking dan efek jenuh beli. William melihat, IHSG bergerak di 7.430-7.550. Menurut dia, saat ini masih menarik menerapkan buy on weakness.
Narapidana Hendra Sabarudin Berbisnis di Dalam Penjara
POLISI menyita puluhan aset milik Hendra Sabarudin, narapidana narkotik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Penyitaan itu dilakukan setelah terungkap dia masih mengendalikan bisnis narkotik dari balik jeruji besi. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Wahyu Widada menuturkan perputaran uang jaringan narkotik Hendra, berdasarkan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, mencapai triliunan rupiah. “Beroperasi sejak 2017 sampai 2024 mencapai Rp 2,1 triliun,” kata Wahyu saat konferensi pers di Lapangan Bhayangkara Markas Besar Polri, Rabu, 18 September 2024.
Pengungkapan itu berawal dari laporan pihak lembaga pemasyarakatan kepada polisi bahwa Hendra kerap berbuat onar di dalam lapas. Dari sana terungkap fakta baru bahwa Hendra punya banyak kaki tangan untuk berjualan narkotik meski sedang dalam masa hukuman 18 tahun penjara. Selama mengendalikan bisnis narkoba dari dalam bui, Hendra mengandalkan kaki tangannya yang bernama Triomawan, M. Amin, Syahrul, Chandra Ariansyah, Abdul Aziz, Nur Yusuf, Rivky Oktana, dan Arie Yudha. Mereka semua, termasuk Hendra, kini sudah ditangkap dan menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang, tapi masih ada satu orang berinisial F yang buron. Bisnis narkoba Hendra Sabarudin bisa berjalan mulus karena ada keterlibatan aparat, termasuk pegawai dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Mereka bekerja sama dengan peran masing-masing untuk mengelola dan mencuci uang Hendra. (Yetede)
BI Menurunkan Suku Bunga Acuan Sebesar 25 bps
BI menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6% suku bunga deposit facility turun sebesar 25 bps menjadi 5,25%, dan suku bunga lending facility turun sebesar bps menjadi 6,75%. Keputusan ini dinilai tepat karena akan membuat ruang gerak ekonomi, khususnya kelas menengah dan para pengusaha akan lebih luas. Keputusan ini dinilai konsisten dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi pada tahun 2024 dan 2025 yang terkendali dalam sasaran 2,5+1% pada tahun 2024 dan 2025, penguatan dan stabilitas nilai tukar rupiah serta perlunya upaya untuk mempekuat pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut CEO Narasi Institute dan akademisi dari UPN Veteran Jakarta, langkah BI ini merupakan kebijakan yang sangat positif dan patut didukung. Bahkan menurutnya sebaiknya dilakukan lebih agresif lagi. Kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian dan tekanan inflasi domestik yang relatif terkendali menjadi argumen kuat bahwa BI bisa menurunkan suku bunga lebih lanjut. "Langkah ini dapat memberikan momentum bagi ekonomi untuk kembali tumbuh cepat pasca-pandemi," katanya kepada Investor Daily. (Yetede)
Bank-bank Sentral Utama Dunia Menggelar Pertemuan Kebijakan Moneter
Kalangan Pengusaha Menyambut Baik Pilkada Berharap Memberi Kecerahan pada Pertumbuhan Ekonomi
Kalangan dunia usaha menyambut baik pelaksanaan pemilihan daerah (pilkada) serentak yang prosesnya telah dimulai saat ini. Diharapkan para peserta pesta demokrasi mampu menciptakan suasana yang kondusif. Apalagi, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi enam bulan kedepan terpantau tetap kuat. Tahapan Pilkada Serentak 2024 telah dimulai pada Selasa (27/8/2024) yakni periode pendaftaran calon pasangan (paslon) kepala daerah. Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024, pendaftaran calon Kepala Daerah dimulai tanggal 27-29 Agustus 2024. Sementara pelaksanaan kampanye dilakukan pada 25 September-23 November 22024 dan pemungutan suara akan digelar pada Rabu, 27 November 2024. Mengacu pada Survei Konsumen Bank Indonesia pada Juli 2024 yang dilansir belum lama ini. Ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi enam bulan kedepan terpantau tetap kuat. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen Juli 2024 yang berada dalam zona optimistis (>100) yakni besar 133,3. Tetap kuatnya IEK ditopang oleh ekspektasi terhadap penghasilan sebesar 137,7. (Yetede)
IKN Berlanjut atau Berhenti
DI masa depan yang mungkin datang tak lama lagi, rakyat Indonesia akan menyaksikan pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tak semeriah dua tahun terakhir, kalau tidak mau disebut mangkrak. Tanda-tandanya terlihat dari anjloknya besaran anggaran pembangunan IKN menjadi hanya Rp 143,1 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025. Penurunan anggaran sedrastis ini—dari Rp 42,5 triliun dalam APBN 2024—menunjukkan pemerintahan berikutnya tak berhasrat melanjutkan salah satu ambisi Presiden Joko Widodo itu.
Penentuan anggaran itu jelas dipengaruhi tarik-menarik politik pada masa transisi kekuasaan dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo Subianto. Dimulai dengan masuknya Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang diketuai politikus Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ke sejumlah institusi. Tim ini bertugas menyiapkan proses pemerintahan berikutnya setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berakhir pada 20 Oktober 2024.
Keberadaan tim ini diperkuat dengan pelantikan keponakan Prabowo yang juga Bendahara Umum Gerindra, Thomas Djiwandono, menjadi Wakil Menteri Keuangan pada Juli 2024. Orang-orang Prabowo itu mungkin paham bahwa anggaran pemerintah yang terbatas tak akan mampu memodali megaproyek senilai Rp 466 triliun tersebut. Ditambah lagi, kita saksikan sendiri, betapa minimnya minat investor dan pengusaha berpartisipasi di sana. (Yetede)
Pilihan Editor
-
Credit Suisse Tepis Krisis Perbankan
17 Mar 2023 -
PARIWISATA, Visa Kedatangan Perlu Diperketat
15 Mar 2023 -
Ratusan Ribu Pekerja Inggris Mogok
17 Mar 2023









