Setelah melakukan pembahasan, DPRD Simalungun akhirnya hanya menyetujui anggaran untuk vaksinasi Covid-19 Rp 12 miliar.

Salah satu poin penting hasil evaluasi Gubernur Sumatera Utara atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Simalungun Tahun Anggaran (TA) 2021 yaitu mengenai pelaksanaan vaksinasi.

Pemerintah Kabupaten Simalungun diminta memedomani Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 910/6650/SJ tentang dukungan pengalokasian anggaran pelaksanaan imunisasi Covid-19.

Dinas Pariwisata (Disparta) Kota Batu mendapat dana hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak Rp 15 M untuk meningkatkan kembali wisata di tengah pandemi Covid-19. Agar dana tersebut bermanfaat dan efektif sesuai peruntukan, Disparta Kota Batu menggandeng Kejaksaan Batu.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu Supriyanto mengatakan pihaknya melakukan tugas pendampingan hukum. Pengambilan dana hibah Rp 15 Miliar dari Kementerian Pariwisata RI akan memakai mekanisme dan prosedur. Kejaksaan juga menggandeng Inspektorat, BKD, Palri, dan PHRI untuk melakukan koordinasilintas lembaga.

 Kepala Disparta Kota Batu, Arief As Siddiq mengatakan bantuan yang diterima akan diperuntukan pada dua sektor. Pertama 70 persen untuk membantu perhotelan dan resto dalam bentuk bantuan operasional.

“Sedangkan sisanya untuk bantuan Sarpras, khususnya yang berbasis masyarakat atau desa wisata. Serta untuk kegiatan lainnya seperti sosialisasi dan kegiatan pepeningkatan SDM lain sesuai juknis. Termasuk juga publikasi, “ katanya.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu, Sujud Haryati mengatakan, setelah serifikasi, hanya terdapat 76 hotel dan restoran yang akan menerima dana itu.

Pemerintah Provinsi Sumut melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sumut dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumut memberikan bantuan kepada pelaku UKM di 33 kabupaten / kota.

Hal itu sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Secara simbolis bantuan diserahkan Ketua Dekranasda Sumut Nawal Edy Rahmayadi kepada Ketua Dekranasda kabupaten di Posko Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, Jalan Sudirman No 41 Medan, Jumat (23/10).

“Kami berharap UKM mampu bertahan di masa sulit ini dan me ningkatkan kemampuan ekonomi menjalankan usahanya. Selain itu juga ada sebagian perajin kriya yang bisa alih usaha untuk mempertahankan perekonomiannya,” kata Ketua Dekranasda Sumut Nawal Edy Rahmayadi, usai acara memberikan bantuan secara simbolis.

Ada 600 paket yang diberikan untuk pelaku  usaha binaan Dekranasda, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK, usaha kecil binaan Bhayangkari daerah Sumut dan Dharma Pertiwi Sumut Bantuan yang diberikan berupa peralatan  memasak seperti tabung gas dan perlengkapannya, kuali, gelas. pisau, dandang dan lainnya. Ada juga bahan makanan seperti gula, tepung terigu, minyak goreng dan juga bubuk teh dan juga gerobak untuk berjualan.

Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Ridha Haykal Amal mengatakan, saat ini Pemprov Sumut dan Dekranasda fokus pada pelaku usaha kuliner karena mayoritas ibu rumah  tangga bergerak di bidang ini. Selain itu, kuliner juga masih memiliki daya tarik yang cukup besar bagi masyarakat.

Pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 20 triliun. Anggaran terbesar untuk membeli vaksi senilai Rp 18 triliun. Anggaran lain untuk persiapan vaksinasi sebesar Rp 3,7 triliun. Rencananya penyuntikkan vaksin akan dilakukan kepada sebanyak 160 juta penduduk dalam setahun ke depan untuk mencapai herd immunity, atau terciptanya kekebalan masyarakat terhadap virus Covid-19.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dalam Media Workshop BPJS Kesehatan, Kamis (22/10). Menurut Yustinus selain untuk mengantisipasi vaksinasi, anggaran tahun depan target bidang kesehatan dalam penanganan Covid-19 serta mendukung penguatan sistem kesehatan nasional antara lain untuk sarana prasarana, litbang dan PCR yang terbagi ke Kementerian Kesehatan Rp 1,1 triliun dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Rp 0,1 triliun.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Korona Covid-19 Wiku Adi Sasmito menegaskan pemerintah akan sangat berhati-hati dalam masalah vaksin. Wiku menjelaskan, hingga saat ini belum ada negara yang mampu memproduksi vaksin Covid-19 secara massal. Meskipun demikian Indonesia saat ini terus berupaya untuk mendapatkan dan memproduksi vaksin secara mandiri di dalam negeri.

Beberapa kerjasama pemerintah untuk mendapatkan vaksin telah dilakukan dengan produsen seperti Sinovac, Sinopharm/GN 42, Cansino, AstraZeneca dan Ginexin.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta pemerintah memegang prinsip kehati-hatian dalam kebijakan vaksinasi virus Covid-19.  “Perlu diadakan persiapan yang baik dalam pemilihan jenis vaksin serta persiapan pelaksanaannya,” ujar Zubairi Djoerban, Ketua Satgas Covid-19 PB IDI, Kamis (22/10).

Zubairi meminta pemerintah memenuhi syarat mutlak bagi vaksin yang akan digunakan. Syarat ini meliputi efektivitasnya, imunogenitas serta keamanannya. Hal ini dibuktikan dari hasil yang baik pada saat uji klinik fase 3 yang sudah dipublikasikan.

Ia mencontohkan vaksin Sinovac yang diuji coba di Brazil sudah dilaksanakan ke 9.000 relawan . Namun hasilnya baru akan dikeluarkan segera setelah selesai dilakukan vaksinasi pada 15.000 relawan. “Negara tetap menunggu data hasil uji klinis fase 3, “ terang Zubairi.

Penyerapan anggaran di Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun ini bisa sampai 100%. Dalam catatan Kementerian Keuangan. pada awal Oktober, ada anggaran PEN sebesar Rp 40,76 triliun yang dilakukan perubahan alokasinya.

Anggaran ini dialihkan untuk menambah program Bantuan Sosial yakni mencapai Rp 35,63 triliun. Sedangkan sisanya sebesar Rp 389 miliar untuk menambah anggaran di klaster kesehatan. Selain itu anggaran untuk klaster korporasi sebesar Rp 4,7 triliun juga dialihkan untuk usaha mikro kecil dan menengah.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dalam laporan yang dirilis Rabu (7/10). Pertama, realisasi program perlindungan sosial untuk program keluarga harapan Rp 36,26 triliun atau sekitar 97% dari total anggaran Rp 37,4 triliun.

Kedua, program kartu sembako telah disalurkan Rp 32,86 triliun atau sekitar 75,4% dari total anggaran Rp 43,6 triliun untuk 19,41 juta KPM. Ketiga, program paket sembako Jabodetabek terealisasi Rp 4,40 triliun atau sekitar 64,7% dari total pagu anggaran sebesar Rp 6,8 triliun.

Keempat, program kartu prakerja Rp 19,87 triliun. Kelima, program bansos tunai non-Jabodetabek telah disalurkan sebesar Rp 25,22 triliun atau sekitar 77,9% dari total anggaran Rp 32,4 triliun untuk 9,18 juta KPM. Keenam, program bantuan langsung tunai (BLT) dana desa hingga 18 September 2020 telah tersalur Rp 12,56 triliun atau sekitar 39,5% dari total anggaran Rp 31,80 triliun ke 7,55 juta KPM. Ketujuh, bansos tunai non PKH yang Rp 4,50 triliun untuk 9 juta KPM sudah tersalurkan semua.

Hingga September 2020, Pemerintah telah mencairkan Rp 304,62 triliun atau 43,8 persen dari total Rp 695,2 triliun anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (30/9/2020) mengatakan, “Arahan Presiden jelas, yang di depan adalah sektor kesehatan. Jadi kesehatan harus pulih dulu, baru ekonomi bangkit,” ujarnya.

Strategi Pemerintah difokuskan untuk menjaga daya beli rakyat miskin dan rentan miskin serta menjaga daya tahan kelompok yang paling terdampak. Percepatan penyaluran program bantuan sosial ditempuh, “Sampai akhir tahun, kami optimis seluruh anggaran bisa diserap sehingga bisa memberikan daya ungkit yang cukup tinggi bagi pertumbuhan ekonomi triwulan III dan IV-2020,” kata Budi.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, menyatakan reformasi perpajakan harus tetap dilakukan di tengah pandemi. Rata-rata realisasi penerimaan perpajakan selama satu dekade terakhir sekitar 93 persen dari target.

RUU Bea Meterai dan Peluncuran dokumen elektronik diharapkan meningkatkan pendapatan negara. Menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo, dokumen elektronik belum tercakup dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Dalam RUU Bea Meterai yang telah disahkan DPR, bea meterai akan mencakup dokumen elektronik. Tarif Bea Meterai ditetapkan tunggal senilai Rp 10.000 per dokumen dan tidak ada lagi bea meterai Rp 3.000 atau Rp 6.000. Batasan bea meterai juga disederhanakan dari minimal Rp 250.000 menjadi Rp 5 juta.

Pemerintah terus berupaya menggeber realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Hingga 16 September, realisasi anggaran PEN baru mencapai Rp 254,4 triliun. Angka tersebut setara dengan 36,6% dari total pagu sejumlah Rp 695,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tren penyerapan anggaran PEN sudah cukup membaik sejak Juli 2020 lalu. Terhitung sejak Presiden RI Joko Widodo meminta Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mempercepat penyerapan anggaran tiap program.

“Kami terus melakukan monitoring dan memberikan masukan kepada Kementerian dan Lembaga untuk meningkatkan pos-pos yang tidak bergerak sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat membantu seluruh masyarakat dan dunia usaha seperti yang direncanakan,” kata Sri Mulyani, Selasa (22/9).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan penyerapan anggaran program PEN sudah cukup meningkat. Hal ini karena pemerintah sudah mendesain ulang program maupun mempermudah regulasi penyalurannya. “Banyak dari ini program ini adalah program baru dan menantang dari sisi tata kelola, namun pemerintah tetap responsive”, tuturnya (22/9).

Pemerintah mengklaim akan mencairkan di waktu yang tepat. Meskipun demikian, Ekonom Indef Abra Talattov memprediksi anggaran program PEN 2020 tidak terserap 100% di akhir tahun ini karena ada beberapa pos rawan tersendat.

Ia menyarankan segera pemerintah merealokasi anggaran PEN yang susah realisasi itu ke program yang sifatnya bantuan langsung tunai (BLT). Tujuannya meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga demand naik. “Survei terbaru BPS, pendapatan usaha kecil menurun karena daya beli yang hampir tidak ada”, katanya kepada KONTAN, Rabu (23/9).

Tak hanya program PEN Ekonom Senior Fauzi Ichsan daya serap belanja negara di Kementerian dan Lembaga ditingkatkan. Malah sebelum pandemi pun, daya serap anggaran belanja jarang lebih dari 95%, meski biasanya di kuartal IV-2020 ada akselerasi.

Pemerintah memperkirakan penyaluran anggaran di Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bisa mendekati 100% hingga akhir tahun. Sebagai perbandingan, per 16 September 2020, akumulasi penyerapan dana PEN baru mencapai 36,6%.

Program PEN yang tingkat penyalurannya masih rendah antara lain sektor kesehatan. “Kami terus mendorong belanja Kementerian Lembaga (KL) dan pemda agar PEN terealisasi baik sampai akhir tahun.  Anggaran PEN kami harapkan bisa mendekati 100% di akhir tahun,” kata Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemsenterian Keuangan, Selasa (22/9).

Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Raden Pardede optimistis anggaran PEN bisa terserap 100%. Ia bilang, saat ini penyaluran bansos yang semula lambat terus mengalami perbaikan sehingga alokasi anggaran ditambah Rp 38,1 triliun menjadi total Rp 242.01 triliun. “Ini realokasi anggaran PEN untuk perlindungan sosial juga subsidi gaji, subsidi gaji honorer, kuota internet bagi pelajar dan guru, diskon listrik dan dana bergulir UMKM dan bantuan presiden (banpres) produktif untuk UMKM,” kata Raden.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berharap pemerintah merealisasikan belanja PEN dengan optimal seperti untuk sektor kesehatan. “Harus ada cara lain untuk mendorong program belanja kesehatan,” katanya.

Pagu anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2021. Anggaran dipastikan lebih tinggi dari pagu awal Rp 356,5 triliun dalam rancangan APBN 2021, tetapi lebih kecil dari alokasi untuk program serupa di APBN 2020.

Anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam RAPBN 2021 dialokasikan untuk bidang kesehatan Rp 25,4 triliun, perlindungan sosial Rp 110,2 triliun, dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Rp 136,7 triliun, UMKM Rp 48,8 triliun, pembiayaan korporasi Rp 14,9 triliun, dan insentif usaha Rp 20,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (7/9/2020), menyebutkan, anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi tahun 2021 terus bergerak. Kebutuhannya lebih tinggi dari pagu awal dalam rancangan, tetapi alokasi masih akan berubah, seperti alokasi untuk beberapa program bantuan sosial yang akan diperpanjang tahun depan.

Secara umum alokasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi tahun 2021 turun signifikan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp 695,2 triliun. Anggaran mayoritas pos turun. Satu-satunya pos yang anggarannya naik adalah dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, yakni naik Rp 30,65 triliun dibandingkan tahun 2020 yang Rp 106,05 triliun..

Di sisi lain, pagu anggaran kesehatan yang menjadi tulang punggung penanganan Covid-19 justru turun, yakni dari Rp 87,55 triliun tahun 2020 menjadi Rp 25,4 triliun pada 2021. ”Anggaran kesehatan dalam program penanganan Covid-19 di luar alokasi anggaran mandatory sebesar Rp 169,7 triliun atau setara 6,2 persen dari total belanja APBN 2021,” kata Sri Mulyani.