Anggaran Bencana
( 221 )Anggaran Lentur untuk Hadapi Penyebaran Omicron
Pemerintah memastikan anggaran negara masih aman untuk mengantisipasi memburuknya perkembangan gelombang ketiga Covid-19. Kepala Bidang Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengungkapkan APBN 2022 telah disiapkan agar fleksibel. "Pada 2020 dan 2021 ada yang namanya refocusing dan realokasi anggaran. Sekarang kami memakai penyesuaian otomatis, di mana setiap Kementerian/Lembaga sudah diminta sedari awal menyisihkan 5% dari anggarannya untuk berjaga-jaga kalau dibutuhkan tiba-tiba," ujar Febrio, kemarin.
Berdasarkan pengalaman sejak dua tahun terakhir, pada 2022 pemerintah pun masih akan menetapkan kesehatan sebagai fokus dan prioritas belanja. "Kami pastikan anggaran kesehatan cukup untuk penanganan, testing, tracing, vaksinasi, dan perawatan," katanya. Ditengah membludaknya jumlah kasus penularan Covid-19 akibat varian Omicron, tutur Febrio, alih-alih melakukan perawatan di RS atau tempat isolasi khusus, pemerintah mengedepankan strategi perawatan atau isolasi mandiri bagi para pasien Covid-19, hal ini dilakukan untuk menghemat APBN. (Yetede)
Grab, ITS, dan WRI Percepat Transformasi Rendah Emisi
Konvoi bebas polusi menggunakan armada kendaraan listrik Grab Indonesia dilakukan untuk menandai kolaborasi dengan Intelegent Transport System (ITS) Indonesia dan World Resourch Institute (WRI) Indonesia guna mempercepat kebijakan transportasi rendah emisi di Propinsi Bali. President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata menuturkan, Presidensi G20 Indonesia menjadi momentum bersejarah dan Grab merasa terhormat dapat menjadi bagian perhelatan tersebut.
Dengan armada kendaraan listriknya, Grab berupaya untuk mengurangi sekitar 4.600 ton emisi karbon yang setara penyerapan CO2 dari 200 ribu pohon dalam setahun. "Bersamaan dengan Presidensi G20 Indonesia di Bali, nota kesepahaman antara WRI Indonesia dan ITS Indonesia menunjukkan komitmen untuk melakukan riset dan diskusi serta menjalankan aksi nyata yang mendukung upaya pemerintah mengembangkan ekosistem kendaraan listrik," Pungkas Country Director WRI Indonesia, Nirarto Samadhi.
Grab, ITS, dan WRI Percepat Transformasi Rendah Emisi
Konvoi bebas polusi menggunakan armada kendaraan listrik Grab Indonesia dilakukan untuk menandai kolaborasi dengan Intelegent Transport System (ITS) Indonesia dan World Resourch Institute (WRI) Indonesia guna mempercepat kebijakan transportasi rendah emisi di Propinsi Bali. President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata menuturkan, Presidensi G20 Indonesia menjadi momentum bersejarah dan Grab merasa terhormat dapat menjadi bagian perhelatan tersebut.
Dengan armada kendaraan listriknya, Grab berupaya untuk mengurangi sekitar 4.600 ton emisi karbon yang setara penyerapan CO2 dari 200 ribu pohon dalam setahun. "Bersamaan dengan Presidensi G20 Indonesia di Bali, nota kesepahaman antara WRI Indonesia dan ITS Indonesia menunjukkan komitmen untuk melakukan riset dan diskusi serta menjalankan aksi nyata yang mendukung upaya pemerintah mengembangkan ekosistem kendaraan listrik," Pungkas Country Director WRI Indonesia, Nirarto Samadhi.
KoinWorks Disuntik Modal Rp 1,6 Triliun
Penyedia layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi KoinWorks mendapat suntikan pendanaan baru sebesar 108 juta USD atau Rp 1,6 triliun, untuk teknologi dan menambah karyawan. Putaran pendanaan ini dipimpin oleh MDI Ventures, perusahaan modal ventura milik Telkom Indonesia, dan partisipasi investor sebelumnya. Benedicto Haryono, CEO dan Co-founder KoinWorks (12/1) mengatakan, pendanaan 108 juta USD itu terdiri dari ekuitas 43 juta USD dan modal utang 65 juta USD. (Yoga)
RI Hemat Rp 13 triliun dari Kerja Sama Bilateral Vaksin Covid-19
Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi mengemukakan kerja sama bilateral dalam pengadaan vaksin Covid-19 di Indonesia telah menghemat anggaran Rp13 triliun. "Penghematan ini karena efektifnya kerjasama bilateral yang Indonesia jalin dengan pihak luar sejak awal pandemi," kata Siti Nadia Tarmizi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (30/12). Pada Kamis Indonesia juga mendapat 438.750 dosis vaksin dalam kedatangan tahap ke-183. Vaksin tersebut berupa donasi Covax. Hingga saat ini, Indonesia telah melampui target WHO untuk capaian vaksinasi. Meski begitu, ada beberapa wilayah yang capaiannya masih perlu dioptimalkan. Sementara itu, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan kasus harian terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia bertambah 189 kasus dan DKI Jakarta mencatatkan angka terbanyak mencapai 53 kasus pada Kamis hingga pukul 12.00 WIB. (Yetede)
Perkara Suap, Pejabat Ditjen Pajak Ditahan KPK
KPK resmi menahan mantan Ketua Tim Pemeriksa Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP Alfred Simanjuntak, terkait perkara suap pemeriksaan pajak tahun 2016 dan 2017 di DJP. Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto mengatakan, Alfred yang saat itu menjabat Fungsional Kanwil DJP Jabar I sudah menjadi terangka dari pengembangan kasus mafia pemeriksaan pajak yang telah menjerat Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani selaku atasannya. Dari pemeriksaan, diduga banyak arahan Angin dan Dadan pada Alfred dan tim agar dilakukan penghitungan pajak sesuai keinginan WP yang menyiapkan sejumlah uang untuk memperlancar prosesnya agar lebih rendah dari total kewjiban pajaknya. Alfred dan tim diduga menerima 625.000 Dolar Singapura.Alfred sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka bersama Wawan Ridwan, Supervisor Tim Pemeriksa Pajak DJP atau Kepala Pjak Bantaeng Sulsel sampai mei 2021. Wawan ditahan KPK 11 November 2021 sedang Alfred ditahan KPK 27 Desember 2021. Sebelumnya KPK telah menahan 6 tersangka lain, yaitu Angin Prayitno Aji (API), Kasubdit Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan DJP Dadan Ramdani (DR), Veronika Lindawati (VL) selaku kuasa WP serta 3 konsultan pajak, Ryan Ahmad Ronas (RAR), Aulia Imran Magrib (AIM) dan Agus Susetyo (AS). (Yoga)
Pembangunan Berketahanan Iklim Hindari Kerugian Ekonomi hingga Rp 281,9 Triliun
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan, pembangunan berketahanan iklim berpotensi untuk mengurangi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim hingga Rp281,9 triliun dalam jangka waktu 2020 hingga 2024. "Tujuan dari implementasi pembangunan berketahanan iklim yaitu mengurangi resiko bencana yang mengakibatkan kerugian sosial," ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto dalam seminar daring Pembangunan Berketahanan Iklim Sebagai Upaya Mengurangi Kerugian Ekonomi Akibat Bahaya Iklim, Senin (11/10).
Kata Arifin, tanpa upaya intervensi ketahanan iklim, potensi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat perubahan iklim pada 2020-2024 bisa mencapai Rp544,9 trilliun. Angka itu akan turun menjadi Rp 262,9 triliun apabila bisa dilakukan upaya intervensi ketahanan iklim "Sehingga target pengurangan kerugian ekonomi melalui pembangunan berketahanan iklim yaitu Rp2811,9 triliun, dibagi dalam empat sektor." kata dia. Pertama yaitu sektor kelautan dan pesisir sebesar Rp 179,57 triliun. Kedua yaitu sektor air dengan target sektoral sebesar Rp 17,77 triliun. Ketiga yaitu sektor pertanian dengan target sektoral sebesar Rp 61,72 triliun. Keempat yaitu sektor kesehatan dengan target sektoral sebesar Rp 22,92 triliun.
Stimulus UMKM Rp 400 Miliar Diluncurkan 20 April
Pada April ini, pemerintah akan memberikan stimulus untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp 400 miliar.
“Laporan yang saya dapat demand terus naik, juga nanti stimulus Rp 400 millar (untuk UMKM) itu tanggal 20 bulan ini (April 2021) akan diluncurkan,” kata Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) saat Pembukaan UKM Jabar Paten secara virtual, Sabtu (3/4).
Sebagal informast, tahun lalu, pemerintah memberikan stimulus kepada UMKM berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta. Adapun tahun ini, pemerintah memangkas setengah nilai BLT UMKM itu menjadi Rp 1,2 juta per UMKM dengan kuota 12,8 juta UMKM.
Tak hanya UMKM, pemerintah juga akan memberikan stimulus Rp 2 triliun bagi sektor pariwisata pada Juni ini.
Penerimaan Pajak Sokong Vaksinasi
Pemerintah menjadikan penerimaan pajak sebagai penyokong utama dalam membiayai program vaksinasi bagi masyarakat Indonesia.
Senin (22/3/2021), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan, dana yang diperlukan untuk pengadaan vaksin beserta vaksinasi mencapai Rp 58,18 triliun. Dana ini masuk dalam anggaran dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 bidang kesehatan yang mencapai Rp 176,3 triliun.
Selain untuk pengadaan vaksin dan vaksinasi, anggaran juga dialokasikan untuk diagnostik, termasuk uji Covid-19 dan penelusurannya sebesar Rp 9,91 triliun, insentif pajak kesehatan Rp18,61 triliun, penanganan medis Rp 61,94 triliun, serta penanganan lainnya Rp 27,67 triliun.
Anggaran pengadaan vaksin dan vaksinasi sebesar Rp 58,18 triliun akan dibiayai penerimaan pajak yang tahun ini ditargetkan Rp 1.229,6 triliun. Angka tersebut adalah hampir separuh dari total kebutuhan belanja negara Rp 2.750 triliun.
Menurut Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) Kunta Wibawa Dasa Nugraha, penerimaan pajak terus meningkat, terutama pada Maret dan April, karena merupakan masa-masa wajib pajak melaporkan SPT pajak. Penerimaan pajak pada Januari 2021 mencapai Rp 68,5 triliun atau sekitar 5,6 persen dari target tahun ini. Jumlah itu terdiri dari PPh migas Rp 2,3 triliun dan pajak nonmigas Rp 66,1 triliunBau Korupsi Dana Bencana
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima dan segera menganalisis laporan Masyarakat Antikorupsi Sumbar terkait dengan temuan dugaan penyalahgunaan dana penanggulangan Covid-19 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar. Sesuai laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 pada Pemprov Sumbar, setidaknya ada dua temuan pelanggaran di BPBD Sumbar. Keduanya ialah indikasi pemahalan harga pengadaan penyanitasi tangan dan transaksi pembayaran pada penyedia barang/jasa yang tak sesuai ketentuan.
Dalam pengadaan penyanitasi tangan terindikasi pemahalan Rp 1,872 miliar (ukuran 100 mililiter) dan Rp 2,975 miliar (500 ml). Selain itu, kekurangan volume pengadaan logistik kebencanaan (masker, pistol termometer, dan penyanitasi tangan) senilai Rp 63 juta. Kerugian negara Rp 4,91 miliar. Sementara itu, Bupati Minahasa Utara 2005-2008 dan 2016-2021 Vonnie Anneke Panambunan ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek tanggul pemecah ombak Likupang II setelah mengembalikan kerugian negara Rp 4,2 miliar.
Di Aceh, Kejari Pidie Jaya memproses dugaan korupsi pembangunan jembatan di Kecamatan Trienggadeng senilai Rp 11,217 miliar. Pembangunan itu pascagempa 2016. Kamis (18/3), para penyidik Kejari menggeledah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh, koordinator pemulihan pascagempa. Potensi kerugian negara Rp 1 miliar.
Pilihan Editor
-
ANCAMAN KRISIS : RI Pacu Diversifikasi Pangan
10 Aug 2022 -
Peran Kematian Ferdy Sambo dalam Kematian Yosua
10 Aug 2022 -
The Fed Hantui Pasar Global
26 Jul 2022 -
Transaksi QRIS Hampir Menembus Rp 9 Triliun
28 Jul 2022








