Anggaran Bencana
( 221 )Dua Bulan IPO, BREN Langsung Puncaki Market Cap
Anomali Iklim Menyedot Dana Negara
Garis kemiskinan berpotensi terus naik seiring terjadinya
anomali iklim yang makin ekstrem. Kondisi ini menuntut tersedianya anggaran
perlindungan sosial yang adaptif untuk menekan angka kemiskinan akibat perubahan
iklim. Anomali iklim yang dimaksud berupa El Nino, La Nina, dan Dipol Samudra
Hindia (Indian Ocean Dipole/IOD). Proyeksi Tim Jurnalisme Data Kompas, iklim La
Nina atau IOD negatif yang berpotensi meningkatkan curah hujan membuat
kebutuhan warga miskin lebih tinggi dibandingkan saat terjadi iklim El Nino ataupun
IOD positif yang mengurangi curah hujan. Pada 2030, jika terjadi La Nina, garis
kemiskinan menjadi Rp 742.222 per orang per bulan atau naik 39 % dibandingkan
garis kemiskinan nasional 2022 dari olahan data BPS senilai Rp 535.547 per
kapita per bulan. Garis kemiskinan yang dimaksud adalah pengeluaran minimum
seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan.
Anggaran perlindungan sosial (perlinsos) diperkirakan naik
hampir dua kali lipat dari tahun 2022 menjadi Rp 485,8 miliar. Jika pada 2030 terjadi
La Nina dan IOD negatif secara bersamaan, garis kemiskinan berpotensi naik 32 % dari tahun 2022 menjadi
Rp 711.059 per kapita per bulan. Peningkatan pengeluaran ini membuat alokasi
anggaran perlinsos juga akan naik menjadi Rp 457,4 miliar. Anggaran perlinsos
diproyeksikan dari data historis APBN 2005-2022. Proyeksi tersebut merupakan
hasil analisis menggunakan metode regresi linier. Adapun data yang dipakai merujuk
pada anggaran perlinsos dan garis kemiskinan nasional selama 2005-2022. Laporan
Bank Dunia bertajuk ”Poverty and Shared Pros- perity 2020” menyebutkan, secara
global, diperkirakan 1,47 miliar orang tinggal di daerah dengan rawan banjir
tinggi. Sekitar separuhnya termasuk golongan miskin. (Yoga)
PTBA Kaji Diversifikasi Hilirisasi Baru Bara
Potensi Bisnis Pusat Data Indonesia US$ 47 Miliar
Suku Bunga 6% Dukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Jasa Marga Raih Pendanaan Proyek Tol Probowangi Rp 7,3 Triliun
JAKARTA,ID-PT Jasa Marga Tbk (JSMR) melalui anak usahanya, PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB) selaku operator jalan tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) meraih kredit sindikasi dari perbankan sebesar Rp 7,3 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun Tol Probowangi tahap I segmen Gending-Besuki sepanjang 49,68 km. Pinjaman tersebut diperoleh Jasa Marga dari sindikasi bank-bank BUMN (Himbara) yaitu PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), kemudian bank daerah yakni Bank Jatim, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, dan BPD Papua, serta PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai lembaga penganiayaan infrastruktur. Dalam perjanjian kredit sindikasi ini, BBNI dan BMRI bertindak joint mandated lead arrangers & bookrunner (JMLAB). Sedangkan, bank-bank daerah berperan sebagai anggota sindikasi. Jasa Marga menerima kredit senilai Rp 7,3 triliun dengan tenor 15 tahun, yang akan digunakan untuk membangun Tol Probowangi tahap I, meliputi paket 1 Gending-Kraksaan (12,88 km), paket 2 Kraksaan-Paiton (11,20 km), dan paket 3 Paiton-Besuki (25,60 km). (Yetede)
Joe Biden: Menduduki Gaza Adalah Kesalahan Besar
Soal Risiko Maladministrasi, BPK Perlu Audit PT Pupuk Indonesia
Global Bergejolak, Fondasi Ekonomi Diperkuat
Alokasi Bantuan Air Bersih Kian Menipis
Alokasi bantuan air bersih yang disiapkan Pemkab Temanggung,
Jateng, tersisa 15 tangki dari total 151 tangki atau 755.000 liter air yang
disiapkan tahun ini. Sisa kuota dihemat guna mengantisipasi kemarau yang berpeluang
masih terjadi. Kasi Penanganan Darurat dan Logistik Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung Priyo Harjanto mengatakan, mempertimbangkan
ketersediaan bantuan air yang menipis dan prediksi musim ke marau yang mungkin
masih panjang hingga akhir Oktober, sisa alokasi 15 tangki sengaja disimpan
sebagai cadangan. ”Untuk memenuhi permintaan warga, saat ini kami berupaya
sebisa mungkin memanfaatkan bantuan air dari pihak luar,” ujarnya, Sabtu (14/10).
BPBD Kabupaten Temanggung sudah meminta lagi tambahan alokasi bantuan air bersih
sebanyak 50 tangki dari APBD Perubahan 2023.
Sisa alokasi 15 tangki itu akan disimpan sebagai cadangan
untuk memenuhi kebutuhan saat tambahan alokasi belum didapatkan dan ketika
tidak ada sumbangan bantuan air bersih dari pihak ketiga. Sejak pertengahan
Juli 2023 hingga 13 Oktober 2023, BPBD Kabupaten Temanggung telah mendistribusikan
344 tangki air atau 1.748.600 liter air bersih untuk memenuhi permintaan warga.Dari
jumlah itu, 137 tangki atau 685.000 liter air berasal dari APBD Temanggung,
sementara sisanya berasal dari pihak ketiga, terutama dari tanggung jawab
sosial perusahaan (CSR). Jumlah desa yang mengajukan permintaan juga terus bertambah.
Pada 14 September lalu, jumlah desa yang mengalami kekeringan dan mengajukan
permintaan air bersih terdata 14 desa di 11 kecamatan. Sementara pada 13
Oktober 2023, jumlah desa yang mengalami krisis air bersih bertambah
signifikan, menjadi 31 desa di 12 kecamatan. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Alarm Inflasi Mengancam Sektor Retail
11 Oct 2022









