Peternak gurem di Kabupaten Malang, Jatim, akan mendapat prioritas rencana ganti rugi ternak yang ternaknya terpaksa dimusnahkan akibat penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kematian ternak tertinggi ada di Pujon dan Ngantang, sentra sapi perah di Malang. Hingga Sabtu (25/6) total ternak yang terindikasi terpapar PMK di Kabupaten Malang sedikitnya 14.000 ekor, 825 ekor di antaranya mati. Sebagian besar ternak yang terpapar PMK adalah sapi perah.

Wakil Bupati Malang sekaligus Ketua Satgas Penanganan PMK Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto mengatakan, pemkab tengah mendata ternak yang mati. Ini terkait rencana pemerintah memberi ganti rugi Rp 10 juta per ekor bagi peternak. Prioritas bakal diberikan kepada peternak gurem, yang sapinya kurang dari tiga ekor. Realisasi ganti rugi bagi ternak mati dan dipotong paksa juga diharapkan segera terwujud oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko berharap peternak benar-benar mendapat penggantian Rp 10 juta per ekor. (Yoga)

Rapat yang dipimpin Presiden Jokowi membahas perkembangan dan penanganan penyakit mulut dan kuku menyetujui penyiapan ganti rugi Rp 10 juta dari setiap sapi yang terpaksa dimusnahkan. ”Pemerintah akan menyiapkan ganti, terutama untuk peternak UMKM sebesar Rp 10 juta per sapi,” kata Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai rapat di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, yang diunggah kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (23/6). Rapat juga menyepakati, di sejumlah daerah akan ada larangan pergerakan sapi hidup. Larangan itu di level kecamatan yang terdampak PMK yang disebut ”daerah merah”. ”Daerah merah ini ada di 1.765 dari 4.614 kecamatan atau 38 %. Seluruhnya detail akan dimasukkan dalam instruksi mendagri,” ujar Airlangga.

Presiden Jokowi juga sudah menyetujui struktur satgas penanganan PMK yang akan dipimpin Kepala BNPB. Selaku wakil satgas, antara lain Dirjen Peternakan Kementan, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian, serta Asisten Operasi Kapolri dan Panglima TNI. Menurut Airlangga, rapat juga menyetujui pengadaan vaksin yang khusus tahun ini sekitar 29 juta dosis dan seluruhnya dibiayai dari dana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Presiden juga mengarahkan untuk terus menyiapkan obat-obatan. (Yoga)

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Komunitas Sapi Indonesia (KSI) Budiono meminta pemerintah untuk menetapkan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak sebagai kejadian luar biasa (KLB). Menurutnya, hal itu perlu dilakukan mengingat penyebaran PMK telah mencakup seluruh wilayah Indonesia. "Meminta kepada Pemerintah agar segera menyatakan situasi wabah, dan kejadian luar biasa atas adanya PMK yang telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia," ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (18/6). Ia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera memerintahkan Kementerian Pertanian untuk memprioritaskan vaksinasi ke wilayah yang belum tertular wabah PMK. Dengan begitu, sapi yang masih sehat dapat segera mendapat vaksin, baru setelah itu wilayah yang tertular, dan terakhir adalah wilayah wabah. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan bantuan obat-obatan dalam penanganan PMK. Budiono mengatakan pemerintah perlu menyediakan anggaran yang cukup besar dalam pengadaan vaksin PMK dan pelaksanaan vaksinasi. Dana besar juga dibutuhkan untuk operasional pengawasan lalu lintas ternak dan tindakan pengobatan. "Pasalnya, kemungkinan wabah PMK ini semakin meluas dan penanganannya dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama," kata dia. KSI juga meminta pemerintah untuk bisa memberikan insentif atau kompensasi kepada para peternak yang hewannya sudah tertular dan mati karena PMK. Menurut Budiono, hal ini dapat dilakukan dengan menyampaikan kepada OJK untuk menghapuskan atau seburuk-buruknya tunda bayar dalam pinjaman ke lembaga keuangan, dalam bentuk pinjaman apapun yang diajukan untuk usaha ternak yang ternak tersebut mati akibat wabah PMK. "Dan membantu dalam hal penolakan klaim asuransi atas ternak yang terpapar PMK, agar Perusahaan Asuransi (JASINDO) dapat memasukkan klausul PMK sebagai bagian adendum yang tidak terpisahkan dari polis awal," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku belum mau menaikkan status wabah PMK menjadi KLB secara nasional. Menurutnya, penetapan status KLB akan menimbulkan kepanikan. "Kami bukan menghindari wabah ini menjadi KLB nasional. Kalau buru-buru ditetapkan, ada risiko, karena zona hijau di Indonesia masih banyak. Jadi jangan buat kepanikan. Karena kalau sudah KLB itu malah rugikan peternak, nanti main lah spekulan, harga ternak jatuh," ujarnya.

Menurut politikus Nasdem itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009, semua penetapan KLB atau wabah nasional harus didasarkan laporan Bupati hingga Gubernur. "Setiap minggu ada koordinasi di tingkat kabupaten, provinsi hingga kementerian. Karena kalau langsung ditetapkan wabah nasional atau KLB, bisa jadi legitimasi dunia atau global. Bisa merugikan kita nanti," kata Syahrul. Adapun mengutip siagapmk.id, per Senin 20 Juli 2022 jumlah wilayah yang tertular PMK sebanyak 19 provinsi dengan 204 kabupaten atau kota. Jumlah hewan ternak yang sakit PMK sebanyak 206.948 ekor, sembuh 63.699 ekor, potong bersyarat 1.864 ekor dan mati 1.211 ekor. Sedangkan sisa kasus atau belum sembuh sebanyak 140.174 ekor.

Kementerian Pertanian menghitung kebutuhan anggaran untuk penanganan wabah penyakit mulut dan kuku secara luas di Indonesia sepanjang 2022 mencapai Rp4,42 triliun. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan kebutuhan anggaran itu dipakai menanggulangi penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyebar di 18 provinsi. “Agar penanganan PMK dapat dilakukan secara luas, berdasarkan kebutuhan anggaran disusun per tanggal 8 Juni 2022 bahwa total anggaran diperlukan pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp 4,42 triliun,” katanya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR di Jakarta, Senin (13/6). Untuk mengakselerasi kegiatan penanganan virus PMK pada 2022, Syahrul melanjutkan Kementan mengusulkan realokasi anggaran sebesar Rp 180,7 miliar. “Direncanakan usul realokasi anggaran sebesar Rp180,7 miliar dirinci dari alokasi internal sebesar Ditjen PKH sebesar Rp80,78 miliar dan sisa dari sumber eksternal eselon I lainnya sebesar Rp100 miliar,” paparnya.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Nasrullah juga mengatakan FAO juga akan mengirim bantuan 10.000 vaksin PMK ke Indonesia. Menurut dia, Kementan sudah bertemu dengan perwakilan FAO di Indonesia pada Jumat (10/6). Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri juga menyatakan Kementan telah memberikan vaksin ke hewan sapi dan kerbau mulai pada 14 Juni 2022. Dia menegaskan Kementan akan menyiapkan anggaran pengadaan total 3 juta dosis vaksin PMK. Saat ini tahap pertama vaksin telah tiba sejak Minggu (12/6) melalui Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. “Selanjutnya akan tiba 800.000 dosis dalam beberapa hari ke depan,“ jelas Kuntoro.

Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang sapi di Indonesia sejak akhir April 2022 telah memasuki masa darurat. Penyakit ini diperkirakan sudah menjangkiti ratusan ribu sapi di Indonesia, dan memicu kerugian ekonomi hingga puluhan triliun rupiah. Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kemtan), per 12 Juni 2022, wabah PMK sudah menyerang 140.315 hewan di 180 kabupaten dan kota di 18 provinsi. Tapi, sejumlah kalangan menilai, total sapi yang terserang PMK bisa jauh di atas data itu akibat banyak kasus PMK yang tidak dilaporkan dan tidak terdeteksi. Sekretaris Jendral Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Rochadi Towaf memproyeksikan, total kerugian yang ditanggung peternak secara nasional bisa mencapai Rp 20 triliun, termasuk sapi perah.

Jumlah kasus penyakit mulut dan kuku di sejumlah daerah di Jabar terus meningkat. Ratusan sapi di sentra sapi perah di Kabupaten Kuningan terjangkit. Dampaknya, produksi susu sapi anjlok. Dinas Perikanan dan Peternakan Kuningan mencatat, hingga Selasa (7/6) siang, 522 sapi terpapar penyakit mulut dan kuku (PMK), terdiri dari 80 sapi potong dan 442 sapi perah. Dari jumlah itu, 16 ekor mati, 13 ekor terpaksa dipotong, dan 124 ekor dinyatakan sembuh. ”Penambahan itu karena kandangnya saling berdekatan. Bahkan, dalam satu kandang ada sapi milik dua peternak. Jadi, memang tidak bisa dibendung. Apalagi, virus ini menyebar lewat airborne (udara), lalu lintas orang, dan kendaraan,” kata Pejabat Otoritas Veteriner Kuningan Rofiq, kemarin.

Kasus PMK paling banyak berada di sentra sapi perah, yakni Kecamatan Cigugur. PMK juga ditemukan di 10 kecamatan, di antaranya Cibingbin, Garawangi, Cilebak, Kramatmulya, Kuningan, Lebakwangi, dan Luragung. Padahal, pertengahan Mei lalu, kasus PMK hanya terdeteksi pada tujuh sapi potong di dua kecamatan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menahan laju penyebaran PMK pada sapi perah. Selain menyemprotkan disinfektan dua kali sehari di kandang, pihaknya juga telah membatasi lalu lintas ternak. Sejumlah desa di Cigugur, misalnya, menerapkan penguncian wilayah. Ternak yang masuk harus dilengkapi dokumen. (yoga)

Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyiapkan prosedur  penyediaan hewan qurban sejak 14 hari sebelum  Idul Adha  (H-14).hal tersebut untuk menjamin  keamanan dan kesehatan hewan dari penyakit mulut dan kuku (PMK) yang sedang mewabah. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, masa 14 hari sebelum hari H (Idul Adha) sesuai masa inkubasi dari virus penyebab PMK, "Pada-14, saat itu semua hewan yang mau dipotong  sudah dalam register dan perlakuan-perlakuan kesehatan  hewan sesuai prosedur," kata Mentan Syahrul di Jakarta, belum  lama ini. Kementan menyiapkan 1,7 juta hewan qurban untuk kebutuhan Idul Adha, melebihi kebutuhan tahun lalu 1,6 juta ekor. "Menghadapi Idul Adha dan sudah disiapkan kebutuhan hewan qurban yang tahun lalu 1,6 juta lebih dan sekarang 1,7 juta. Kami  sudah membuat mapping daerah yang bisa diambil yakni daerah hijau." ujar dia. (Yetede)

Pemerintah memobilisasi sapi-sapi lokal dari sentra produksi di Jawa Timur (Jatim) guna memenuhi kebutuhan daging di wilayah Jabodetabek dan Bandung raya. Upaya ini diharapkan bisa menjaga stabilitas  harga daging sapi di dua wilayah sentra konsumen tersebut menjelang dan saat Ramadhan-Lebaran tahun ini. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (PKH Kementan) Nasrullah menegaskan, sapi asal Jatim siap memenuhi kebutuhan daging sapi masyarakat di wilayah-wilayah Jabodetabek dan Bandung Raya, Nasrullah menyebutkan, hasil pendataan dan verifikasi secara faktual  per 4 Maret 2022 sebanyak 234.091 ton, sedangkan kebutuhan 202.937,8 ton, sehingga masih ada surplus 31.153,4 ton. Komposisi ketersedian daging tersebut terdiri atas produksi sapi/kerbau lokal 445.884 ekor atau setara daging 80.268,0 ton sapi bakalan eks impor siap potong 143.464 ekor atau setara daging 27.500,6 ton dan daging sapi/kerbau beku impor sebanyak 95.114,8 ton. (Yetede)

Kementerian Pertanian (kementan) melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) terus berupaya menyimbangkan suplai dengan permintaan (supplay-demand) produk perunggasan sehingga peternak dan konsumen sama-sama  mendapat harga terbaik. Salah satu upaya tersebut adalah dengan afkir dini parent stock (PS) umur diatas 64 minggu. Dalam rangka menjaga keseimbangan dan stabilitasi supply-demand, selama ini tengah dilakukan pengaturan  dan pengendalian produksi day old chicken final stock (DOC FS) ras pedaging melalui  cutting Hatching Egg (HE) fertil dan afkir dini parent stock PS tersebut menunjukkan perusahaan pembibit membatasi umur pemeliharaan PS maksimal sampai umur 64 minggu. Kementan telah melakukan beberapa upaya dalam rangka stabilitasi perunggasan, diantaranya mengimbau peternak ayam ras petelur komersial untuk mengendalikan populasi ayam produktif, sehingga dilakukan afkir FS layer (petelur) umur lebih dari 90 minggu. (Yetede)

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyatakan bahwa kemitraan peternak rakyat  dengan peternak skala  menengah dan besar harus dievaluasi. Hal itu agar persoalan produksi yang menyebabkan kenaikan harga telur ditengah  meningkatnya permintaan  (demand) seperti sekarang ini dapat dibenahi. Tenaga Ahli Utama KSP Bustanul Arifin menyatakan, tidak mulusnya pola kemitraan antara peternak rakyat dan peternak skala menengah dan besar tersebut membuat sistem produksi peternak rakyat tidak kuat. Karena banyaknya peternak rakyat yang tutup maka akhirnya produksi telur nasional tidak mampu memenuhi kenaikan permintaan saat menjelang Natal dan Tahun Baru seperti saat ini. Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan, produktivitas telur nasional terus ditingkatkan guna mengatasi fluktuasi harga. (Yetede)