Perum Bulog bekerja sama dengan Kementerian Pertanian memetakan wilayah produsen jagung untuk persiapan penyerapan komiditas itu. Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awalan Iqbal mengatakan perusahaan sudah menggelar survey dalam rangka ketersediaan stok. "Kami sudah melakukan survey. Belum lama ini bersama Kemenko Perekonomian sudah melihat lokasi yang sudah ditunjukkan Kementan," katanya, Rabu (13/10). Menurutnya, pemerintah menugasi Perum Bulog menyerap 30.000 ton jagung lokal. Nantinya, jagung yang diserap bakal menjadi cadangan guna disalurkan ke peternak ayam petelur ketika harga pakan diatas acuan, Iqbal mengatakan perusahaan mulai menyalurkan jagung ke peternak sesuai harga acuan Rp4.500 per kilogram. "Volume yang kami salurkan sekitar 2.000 ton," tambahnya. 

Perum Bulog telah memulai pembangunan fasilitas pengering jagung dan silo di beberapa lokasi sentra produksi jagung. Fasilitas itu diantaranya berlokasi di Gorontalo, Grobogan. Wonogiri, Tuban, Dompu, dan Lampung. Adapun masing-masing unit tersebut memiliki kapasitas pengering 90 ton per hari. Sementara itu, Pemerhati pertanian dan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Indonesia (AEPI) Khudori menilai tugas penyerapan jagung domestik oleh Perum Bulog untuk stok cadangan pemerintah sulit terealisasi. Alasan, ketersediaan jagung pada akhir tahun menjadi kendala terbesar yang dihadapi perusahaan umum tersebut. Sekalipun perusahaan memeroleh pasokan, dia menyoroti aspek anggaran dalam tugas penyerapan kali ini. Harga jagung cenderung terus naik sejak April 2021. (yetede)

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menyatakan terus berupaya melindungi peternak dan mencari solusi bagi problem perunggasan nasional. Sejumlah cara ditempuh untuk mengatasi masalah di hulu, seperti pengaturan dan pengendalian produksi, serta di hilir, antara lain melalui pengembangan usaha pascapanen, rantai dingin, dan edukasi konsumen. Akan tetapi, sejumlah regulasi dan program dinilai belum signifikan mengatasi problem yang dihadapi peternak, terutama kenaikan harga sarana produksi dan fluktuasi harga jual di tingkat peternak. Situasi itu mengimpit peternak skala kecil sehingga tidak sedikit di antara mereka yang bangkrut dan gulung tikar.

Terkait itu, peternak yang tergabung dalam Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara resmi menggugat pemerintah ke pengadilan tata usaha negara. Mereka menilai pemerintah gagal menstabilkan harga ayam di tingkat produsen sesuai regulasi dan menuntut ganti rugi Rp 5,4 triliun atas kerugian yang diderita peternak rakyat selama 2019-2020.

Terkait gugatan tersebut, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nasrullah mengatakan, pihaknya belum menerima pemberitahuan secara resmi. ”Sejatinya pemerintah telah menerapkan kebijakan dari hulu ke hilir untuk mengatasi persoalan perunggasan nasional. Contohnya, kebijakan di hulu dengan pengaturan dan pengendalian DOC (bibit ayam),” ujarnya melalui keterangan pers, Selasa (27/7/2021). Pemerintah, lanjutnya, berupaya memecahkan problem yang dihadapi peternak rakyat serta mengevaluasi kebijakan dengan melibatkan pelaku usaha, asosiasi peternak, dan peternakan rakyat. Menurut Nasrullah, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi mengakomodasi kepentingan mereka. Pasal 4 regulasi tersebut menyatakan, penyediaan ayam ras dan telur konsumsi dilakukan berdasarkan rencana produksi nasional yang menyesuaikan keseimbangan pasokan dan permintaan. Guna menghitung dan menganalisis permintaan dan pasokan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.

Di hulu, upaya menyeimbangkan pasokan dan permintaan ditempuh melalui pengaturan impor bibit indukan (grand parent stock/GPS). Kementerian Pertanian juga mewajibkan perusahaan-perusahaan peternakan terintegrasi (integrator) melaporkan produksi DOC setiap bulan melalui sistem daring, termasuk distribusinya, sehingga pemerintah dapat memantaunya. Di hilir, pemerintah mendorong tumbuhnya usaha pascapanen, seperti pemotongan dan penyimpanan yang disertai dengan fasilitas rantai dingin. Harapannya, produk unggas dijual dalam bentuk beku, bukan ayam hidup atau daging ayam segar, sehingga dapat berdampak pada kestabilan harga.

Kamis pekan lalu, para peternak yang tergabung dalam Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara resmi menggugat pemerintah ke pengadilan tata usaha negara. Mereka menilai pemerintah gagal menstabilkan harga ayam hidup di tingkat produsen sesuai regulasi.

Mereka menuntut ganti rugi Rp 5,4 triliun atas kerugian yang diderita peternak rakyat selama kurun 2019-2020. Derita timbul karena harga jual ayam hidup berulang anjlok, sementara harga sarana produksi cenderung tinggi, seperti pakan, obat, bibit, dan jagung.

Akan tetapi, ketentuan soal harga acuan hanya berlaku di atas kertas. Sebab, situasi di lapangan kerap berlaku sebaliknya. Harga jual ayam hidup anjlok di bawah harga acuan, sementara harga bibit lebih tinggi dibandingkan harga acuan. Kerugian peternak berlipat karena harga jual turun di tengah kenaikan ongkos produksi.

Sejumlah upaya memang telah ditempuh pemerintah, antara lain pengendalian produksi melalui kebijakan afkir dini induk ayam umur kurang dari 58 minggu dan pemusnahan telur tetas fertil (cutting hatched egg fertil) umur 19 hari. Langkah serupa telah berulang ditempuh pemerintah sejak beberapa tahun lalu.

Akan tetapi, problem fluktuasi harga masih berulang, sementara produksi sering surplus sehingga turut menekan harga jual ayam di tingkat peternak. Akibatnya, industri perunggasan nasional, penyerap sekitar 12 juta tenaga kerja dengan perputaran uang sekitar Rp 400 triliun per tahun, meredup beberapa tahun terakhir.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan menjamin ketersediaan hewan kurban jelang Hari Raya Iduladha 1442 H/2021 M. Saat ini, stok hewan kurban di Sulsel mencapai 90.020 ekor, terdiri dari sapi sebanyak 62.445 ekor, kambing 18.631 ekor, dan kerbau 8.944 ekor.

Untuk stok sapi, terbanyak di Kabupaten Sinjai yakni 11.115 ekor, disusul Kabupaten Gowa 8.084, Kabupaten Maros 6.503, dan Kabupaten Wajo 4.907 ekor.

Sementara stok paling rendah di Toraja Utara 108 ekor, Kabupaten Luwu Timur 228 ekor, Pangkep 315, dan Kepulauan Selayar 360 ekor. Namun Toraja Utara menyimpan stok kerbau terbanyak, mencapai 7.200 ekor kerbau.

Meski stok cukup melimpah, namun tiga hari menjelang Hari Raya Kurban, menurut Taufik transaksi atau pembelian sapi kurban masih minim. Salah satu penyebabnya kata Taufik ialah kondisi pandemi covid-19 yang jadi pemicu rendahnya pendapatan masyarakat. Transaksi hewan kurban tergolong minim sejauh ini.

Tren kenaikan harga jagung lokal dan kedelai di pasar internasional berdampak pada struktur harga sumber pangan protein di dalam negeri, khususnya telur dan daging ayam serta tahu dan tempe. Jagung adalah komponen utama pakan ayam ternak. Adapun kedelai, selain menjadi bahan baku tahu dan tempe, ampas olahan minyaknya juga digunakan untuk pakan.

Ketua Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) Timbul Sihombing menyebutkan, sebanyak 80-85 struktur biaya industri pakan tergantung dari bahan baku. ”Harga jagung sebagai bahan baku utama naik, begitu juga dengan soybean meal (bungkil kedelai) yang berasal dari impor,” katanya pada diskusi daring bertajuk ”Geliat Industri Perunggasan: Harga Pakan, DOC, dan Ayam Hidup” yang diadakan Katadata, Rabu (30/6/2021). Data GPMT menunjukkan, harga jagung dengan kadar air 15 persen ditingkat pabrik pada Mei 2021 sebesar Rp 5.720 per kilogram (kg), melambung dari posisi pada Mei 2020 yang senilai Rp 3.870 per kg. Kenaikan tersebut berkontribusi Rp 740 per kg pada harga pakan. Selain itu, ketahanan stok jagung di dalam pabrik 34 hari, padahal biasanya 59 hari.

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim memaparkan, harga pakan ayam pedaging pada Juni 2021 sebesar Rp 8.030 per kg atau naik 8,1 persen dibandingkan Januari 2021. Harga pakan ayam petelur juga naik dari Rp 6.787 per kg menjadi Rp 7.980 per kg dalam periode yang sama. Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan, pemerintah sedang mengusulkan untuk menugaskan Perum Bulog menyerap jagung di Nusa Tenggara Barat dan mengangkutnya ke Pulau Jawa.

Di sisi lain, Sekretaris Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Makmun menilai, stok jagung nasional tergolong cukup. Hal itu tampak dari volume pembelian jagung pakan ditingkat pabrik yang mencapai 2,7 juta ton sepanjang Januari-Mei 2021. Jumlah itu tak berbeda jauh dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Permendag Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen menyebutkan, harga acuan penjualan jagung dengan kadar air 15 persen di tingkat konsumen Rp 4.500 per kg. Harga acuan penjualan kedelai impor Rp 6.800 per kg.

Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia Aip Syarifuddin menyebutkan, harga kedelai yang dibeli produsen saat ini Rp 10.500 per kg. Harga ini lebih tinggi dibandingkan Mei 2020 yang sebesar Rp 9.000 per kg. Imbasnya, harga tempe di tingkat konsumen jadi sekitar Rp 15.000 per kg. Padahal, biasanya Rp 10.000-Rp 12.000 per kg. Menurut dia, fluktuasi harga kedelai di pasar global sejak Oktober 2020 merepotkan produsen tahu dan tempe dalam negeri. ”Fluktuasi harga ini dipengaruhi oleh permintaan China yang meningkat. China juga lebih mudah mendapatkan kedelai lantaran membeli semua tingkat kualitas, mulai dari tertinggi hingga terendah,” tutur Aip saat dihubungi.