Hasil penelitian Perkumpulan Prakarsa menyebutkan, peredaran rokok ilegal di Indonesia saat ini kurang dari 2% dari total produksi rokok. Dari 1.181 bungkus rokok yang diteliti, hanya 20 bungkus rokok atau 1,67% yang masuk kategori ilegal. Selain itu, penetrasi rokok ilegal bukan dari dorongan konsumen, melainkan dari produsen skala kecil dan mikro. Oleh karena itu, pihaknya merekomendasikan agar pemerintah kembali mengerek cukai rokok untuk mengendalikan konsumsi rokok. Sebelumnya, Ditjen Bea Cukai memperkirakan peredaran rokok ilegal turun dari 12% menjadi 7%

Kepala Seksi Tarif Cukai dan Harga Dasar II Ditjen Bea Cukai, Agus Wibisono mengatakan, pemerintah meraih pendapatan sebesar Rp 105 Miliar dari cukai rokok elektronik di tahun 2018. Cukai Vape diberlakukan sejak 1 Juli 2018. Rokok elektronik (Vape) mendapat cukai 57% sedangkan cukai untuk rokok bukan elektronik sebesar 10%.

Kementerian Keuangan menargetkan penurunan peredaran rokok ilegal pada tahun ini menjadi 3% dari total penjualan rokok nasional. Pada 2018, Pemerintah berhasil menurunkan peredaran rokok ilegal menjadi 7% dari tahun sebelumnya yang masih 12% dari total penjualan rokok nasional. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa instrumen fiskal yang dapat digunakan untuk mencapai target ini salah satunya adalah penentuan tarif cukai rokok yang harus berunding dengan lintas kementerian. Hal ini menjadi dilema karena jika hanya menaikan jumlah cukai rokok dalam jumlah besar, hal itu justru akan memberikan dampak negatif yaitu meningkatkan peredaran rokok ilegal. Untuk itu, perlu dibahas titik keseimbangan dimana tarif dapat mencegah praktik-praktik peredaran rokok ilegal.

DJBC menegaskan komitmen menjalankan road map penyederhanaan layer tarif cukai rokok yang dipangkas secara bertahap sejak tahun ini hingga 2021. Kebijakan itu diharapkan dapat menekan peredaran rokok ilegal di masyarakat.