Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan ekspor alas kaki Indonesia tumbuh 64,5% selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi. "Selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, alas kaki Indonesia meningkat pesat, sebesar 64,5%, meskipun seharusnya bisa mencapai dua kali lipat," ujar Eddy. Keyakinan itu, kata dia, tercermin pada pertumbuhan ekspor yang sempat menyentuh US$ 7,7 miliar pada 2022. Angka ini melejit, 88% dibandingkan dengan kondisi awal Presiden Jokowi kali pertama  menjabat dengan nilai ekspor US$ 4,1 miliar pada 2014. Eddy mengatakan, ekspor alas kaki bisa meningkat dua kali lipat apabila tidak terjadi penurunan permintaan global akibat adanya perang  di Eropa antara Rusia dengan Ukraina pada 2022. Menurutnya, tahun ini ekspor alas kaki mulai stabil dan diproyeksikan tumbuh positif meskipun masih kecil. "Estimasi Aprisindo pada tahun 2024 ekspor akan mencapai US$ 6,7 miliar atau tumbuh 5% dibandingkan tahun 2023," kata dia. (Yetede)

Indonesia berhasil menjadikan Selandia Baru sebagai pasar utama ekspor bungkil inti sawit atau palm kernel expeller (PKE), dengan penyerapan mencapai 74% dari total ekspor PKE, yaitu sekitar 26 juta ton pada 2023. Direktur Standar Karantina Tumbuhan Badan Karantina Indonesia, AM Adnan, menyebut bahwa selain Selandia Baru, PKE juga diekspor ke Australia, China, Jerman, Prancis, Jepang, dan Belanda. Namun, untuk dapat memasuki pasar Selandia Baru, eksportir harus memenuhi standar ketat terkait sanitasi dan fitosanitasi sesuai kesepakatan antara Kementerian Pertanian Indonesia dan Kementerian Industri Primer Selandia Baru sejak 2013.

Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatra Selatan, Kostan Manalu, menambahkan bahwa pihaknya terus mendampingi perusahaan sawit di Sumatra Selatan untuk memenuhi persyaratan ekspor PKE melalui diskusi kelompok terarah (focus group discussion) agar dapat meningkatkan volume ekspor. Data menunjukkan bahwa ekspor PKE dari wilayah tersebut meningkat dari 157.000 ton pada 2022 menjadi 169.000 ton pada 2023.

Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti potensi pasar minyak sawit mentah (CPO) di Bulgaria, yang mendorong adanya penjajakan hubungan sister city antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan salah satu kota di Bulgaria. Sri Mulyani menyebut bahwa pertemuan ini dapat membuka peluang kerjasama bilateral di sektor pangan, sawit, dan pariwisata antara kedua wilayah.

Hilirisasi sumber daya alam (SDA) berjalan sukses selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Investasi mengalir deras ke proyek hilirisasi, sehingga ekspor berbasis komoditas SDA meningkat yang pada ujungnya  meningkatkan ketahanan ekonomi dari gejolak eksternal. Kini waktunya pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto melanjutkan program ini dengan membangun industri hilir yan bisa menyerap produk hilirisasi. Tujuannya agar nilai tambah yang diperolah Indonesia dari hilirisasi makin besar. Hal itu juga bisa memacu industrialisasi secara besar-besaran, sehingga porsi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) bisa kembali di atas 20%. Selama ini, hilirisasi mineral baru menyentuh produk setengah jadi, dimana pengolahannya didalam negeri baru sampai ke feronikel, nickle pig iron (NPI), hingga mixed hydroxide precipitate (MHP). Ketika produk turunan nikel itu lantas di ekspor, kebanyakan China untuk diolah kembali untuk produk manufaktur jadi. (Yetede)

Ekspor kelapa nasional ditargetkan US$ 5,23 miliar pada 2045, atau meningkat 235.26% dibandingkan realisasi 2023 yang hanya US$ 1,56 miliar. Guna mencapai target itu, Indonesia harus  menggenjot hilirisasi dengan fokus pada produk-produk turunan kelapa yang bernilai tambah tinggi, seperti karbon aktif, nanoselulosa, dan biovtur. Sebagai pedoman, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan bersinergi meluncurkan Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045. Dokumen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan nasional (PPN/Bappenas) menyebutkan, produktivitas kelapa nasional stagnan 1,1 ton per hektare (ha), lalu 98.95% perkebunan berupa kebun rakyat tradisional tanpa  pengorganisasian dan regenerasi, serta 378.191 ha tanaman tidak menghasilkan/tua/rusak/dengan kemampuan replanting (peremajaan) 6.000-10.000 ha per tahun. Di sisi lain, sebanyak 756,98 juta kelapa bulat masih diekspor dengan pajak 0%, lalu 52,34% pemanfaatan dalam bentuk kopra guna diolah menjadi minyak, kemudian 3,68 juta ton air kelapa  di tanam diperkebunan rakyat dengan pola budi daya tradisonal sehingga produktivitasnya rendah. (Yetede)

Pemerintah buka peluang perpanjangan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga. Hal ini dengan memperhatikan tingkat kemampuan produksi smeleter tembaga. Adapun kelonggaran izin ekspor ini berlaku hingga akhir 2024. kelongggaran hingga akhir tahun ini lantaran smelter tembaga ditargetkan  beroperasi penuh pada Desember 2024. Tercatat ada dua smelter tembaga yang sudah mulai tahap produksi yakni milik PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Secara teknis produksi smelter harus dilakukan  secara bertahap menuju kapasitas penuh. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan  (PUSHEP) Bisman Bakhtiar    mengatakan relaksasi izin ekspor sudah berulang kali dilakukan pemerintah. Seharusnya izin ekspor konsetrat tembaga berakhir pada Juni 2023. Namun pemerintah memberikan rileksasi hingga Mei 2024 dengan mempertimbangkan penyelesaian pembangunan smelter. (Yetede)

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengklaim ekspor pasir laut akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kendati demikian, anggota Dewan dan pengamat masih mengecam kebijakan tersebut karena akan merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan prinsip pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dibekukan seiring dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan akan membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi kegiatan ekspor pasir laut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

PP No 26/2023 telah mengamanatkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 20/2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No 22/2023 tentang Baran yang Dilarang untuk Diekspor serta Permendag No 21/2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No 23/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor guna mendukung ekspor pasir laut. Selain itu, ketentuan lain juga diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) No 47/2024 tentang Spesifikasi Pasir Hasil Sedimentasi di Laut untuk Ekspor. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani mengatakan, material yang akan diekspor bukanlah pasir laut, melainkan sedimentasi. Ini merujuk pada ketentuan yang telah dibuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Perdagangan (Kemendag).

”Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, misalnya, pada satu titik akan dilihat apakah di situ layakuntuk bisa diekspor sedimen tadi? Nanti akan diverifikasi oleh banyak unit kementerian, KKP dan Kemendag, untuk memastikan sedimen yang diambil itu tidak menyalahi ketentuan,” katanya saat ditemui di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Jumat (20/9/2024). Dalam Permendag No 21/2024 yang merujuk pada Kepmen KP No 47/2024, misalnya, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sebagai prasyarat ekspor pasir laut. Prasyarat tersebut meliputi ditetapkan sebagai eksportir terdaftar, memiliki persetujuan ekspor, dan terdapat laporan surveyor. (Yetede)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat kinerja ekspor perihasan pada Januari-Juli 2024 telah menyentuh US$ 3,67 miliar atau melonjak 18,66% dibandingkan periode yang sama pada 2023. Sepanjang 2023, ekspor barang perhiasan dan barang berharga mencapai US$ 5,6 miliar atau naik 46,88% dibandingkan 2022 yang berada di angka US$ 3,8 miliar. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Yenita menerangkan, pihaknya aktif mendorong kemudahan akses untuk perluasan pasar bagi para pelaku industri perhiasan, khususnya sektor  industri kecil dan menengah (IKM).

"Tren positif ini tentunya menjadi pelecut bagi pelaku industri perhiasan dalam negeri untuk terus mengembangkan produk dan ekspansi pasarnya," kata dia. Dirjen IKMA menuturkan bahwa berdasarkan data Trademap.org, Indonesia sendiri menduduki peringkat ke-12 sebagai negara eksportir terbesar produk perhiasan ke dunia, dengan angka market share 2,4%. "Angka ini harus terus kita dorong dan maksimalkan, serta kita harus melibatkan pelaku IKM agar turut merasakan dampak positif dari tren peningkatan ekspor produk perhiasan dalam negeri," ucap dia. (Yetede)