Selama pandemi Covid-19 di Indonesia, transaksi e-dagang meningkat sebesar 54 persen atau lebih dari 3 juta transaksi per hari. Potensi e-dagang Indonesia bisa mencapai Rp 1.700 triliun pada tahun 2025. Selama pandemi Covid-19 transaksi e-dagang di Indonesia meningkat sebesar 54 persen, tercatat hingga lebih dari 3 juta transaksi per hari. Pesatnya perkembangan tersebut membuat ekonomi digital Indonesia berpotensi mencapai lebih kurang Rp 1.700 triliun pada tahun 2025. Sinergi dan kolaborasi diyakini semakin berperan dalam transformasi digital untuk merebut pasar, terutama bagi koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah. 

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam siaran pers, Minggu (14/11/2021), terkait rapat koordinasi nasional ”Transformasi Digital Koperasi dan UMKM” yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah, mengatakan, digitalisasi koperasi dan UMKM makin signifikan sejalan dengan tantangan era Revolusi lndustri 4.0 yang menuntut seluruh kegiatan ekonomi bergeser dari pola konvensional menjadi lebih modern.

Operator telekomunikasi Indosat Ooredoo dan Google Cloud mengumumkan kemitraan strategis baru untuk mempercepat transformasi digital diseluruh segmen konsumen. Langkah kedua perusahaan sejalan dengan tujuan program  pengembangan ekonomi digital pemerintah Indonesia. "Kami memahami dampak signifikan pandemi bagi UMKM di Indonesia, Kemitraan ini akan menghadirkan produk  layanan digital baru dan luar biasa yang dibutuhkan bisnis ini yang berkembang," Ujar Presiden Direktur and CEO Indosat Ooredoo Ahmad Al-Neama, dalam keterangannya, selasa (9/11).

Melalui kemitraan tersebut, lanjut dia,  Indosat Ooredoo akan menawarkan solusi digital UMKM berbasis cloud dan berkemampuan 5G yang akan memberdayakan model bisnis baru dan memungkinkan untuk memanfaatkan pasar dan peluang baru yang sebelumnya tidak mungkin. "Kami menantikan kolaborasi yang panjang dan penuh manfaat dengan Google yang akan mempercepat digitalisasi dikalangan UMKM dan transformasi Indonesia  menjadi masyarakat digital," imbuhnya. Kemitraan strategis yang disepakai oleh kedua perusahaan tersebut juga diyakini akan mendorong  transformasi UMKM Indonesia secara digital diseluruh prosesnya.

Indosat Ooredoo dan Google cloud akan menciptakan market place yang dipersonalisasi dengan penawaran sofware-as-a-service dengan tujuan mendigitalisasi UMKM sepenuhnya sejak memulai bisnis dan disetiap tahap perjalanan bisnisnya. "Ini dapat mencakup membangun kehadiran online dengan Google My Business, meningkatakan poduktivitas dengan workspace, memperluas dan mengotomatiskan bisnis dengan AL/MI (artificial intelegence/machine learning), dan memberikan layanan pelanggan yang lebih baik dengan analitik data cerdas di cloud, serta banyak lagi." tutur Presiden Direktur and CEO Indosat  Ahmad Al-Neama. (Yetede)

Indonesia di proyeksikan menjadi pasar terbesar untuk pembayaran perdagangan secara elektronik (e-Commerce) di Asia Tenggara senilai US$ 83 miliar, disusul Vietnam  US$ 29 miliar , dan Thailand US$ 24 miliar, pada tahun 2025. Tahun yang sama, Indonesia akan menyambut lebih dari 100 juta pengguna  dompet seluler (mobile wallets) baru. Hal tersebut merupakan sebagian dari laporan terbaru dari laporan IDC, firma suvei pasar, yang ditugaskan oleh 2C2P, Platform pembayaran asal Singapura, Kawasan Asia Tenggara pun disebut mengalami transformasi  keuangan luar biasa yang digerakkan oleh revolusi pembayaran digital. Laporan IDC dengan tema How Southeast Asia Buys dan Asia Pays: Driving New Business Value for Merchant yang diterbitkan pada November 2021, itu juga mengungkapkan, kompleksitas ekosistem pembayaran di Asia Tenggara yang trefragmentasi, sehingga mendorong bisnis untuk membuat keputusan yang tepat dan mampu menangkap peluang. 

IDC juga melacak adanya trend adanya beberapa alternatif pembayaran yang muncul, seperti dompet seluler (mobile wallets) pembayaran domestik, serta Beli Sekarang Bayar Nanti, disamping masih ada opsi tadisional seperti pembayaran menggunakan kartu dan uang laporan tersebut juga memperkirakan pangsa pasar yang berubah dari  opsi pembayaran antara tahun 2019 dan 2025 di enam pasar untuk membantu  bisnis menyusun strategi penskalaan lintas batas negara. Aung Kyaw Moe, pendiri dan CEO 2C2P, menuturkan, ada peluang untuk memanfaatkan pertumbuhan  pembayaran digital dan penyedia  kebutuhan konsumen yang selalu berubah di kawasan Asia Tenggara. "Pembayaran digital bukan lagi sekedar hal yang menyenangkan untuk dimiliki tetapi harus dimiliki, dan merupakan bagian penting dari setiap strategi bisnis perudahaan." Kata Aung Kyaw Moe, dalam pernyataannya, Kamis (4/11). (Yetede)

Kontan, Jakarta - Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) berpotensi mendorong bisnis jasa pengiriman. Bisnis jasa pengiriman logistik semakin menjanjikan pada tahun ini, sekalipun Indonesia masih dibayangi pandemi Covid-19. Di sisi lain, sektor jasa ini terdongkrak pesatnya perkembangan bisnis e-commerce di Tanah Air. Sebut saja, PT Lion Express atau dikenal dengan Lion Parcel yang terus menggelar ekspansi bisnis. Chief Executive Officer Lion Parcel mengatakan rata-rata volume pengantaran produk yang dilakukan Lion Parcel mencapai 4 juta paket per bulan. Jika dilihat trennya, maka volume pengantaran produk Lion Parcel mampu tumbuh 55% year-on-year (yoy) di periode Januari-Agustus 2021. 

Sejauh ini kontribusi terbesar volume pengantaran Lion Parcel berasal dari perusahaan ritel dengan porsi sekitar 70%, kemudian korporasi tradisional sekitar 25%, serta sisanya 5% berasal dari perusahaan e-commerce. Lion Parcel juga fokus pada pengiriman di level hulu, baik dari prinsipal ke distributor maupun dari distributor ke penjual. Setali tiga uang. Manajemen JNE juga menganggap bisnis jasa pengantaran logistik memiliki prospek yang cerah di Indonesia, seiring perkembangan e-commerce yang begitu cepat, sehingga kebutuhan pengiriman barang ikut meningkat signifikan. Bertambahnya volume pengiriman JNE yang didorong kebutuhan pengiriman oleh masyarakat, berdampak pula terhadap bisnis para pelaku e-commerce dan UMKM. 

Mandiri Institute menyebut belanja masyarakat mulai pulih pada akhir kuartal III-2021 seiring diberlakukannya relaksasi PPKM Darurat/Level. Namun, pemulihan belanja masyarakat belum merata antara  kelas menengah dan kelas bawah. Hal ini terungkap dalam riset baru Mandiri Institute berjudul Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang Berkelanjutan. Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono mengatakan,  belanja masyarakat kembali meningkat mulai Agustus seiring pelonggaran bertahap yang dilakukan. 

Adapun belanja masyarakat di kuartal III-2021 masih mengalami kontraksi sebesar 19% (qoq) dibandingkan kuartal II-1021. Namun apabila dibandingkan dengan kuartal  yang sama tahun lalu, belanja masyarakat meningkat sebesar 8% (yoy). "Keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi mulai terasa diakhir kuartal-III-2021. Hal ini terlihat dari tren penurunan kasus baru Covid-19 yang diiringi dengan pemulihan belanja masyarakat. Penerapan PPKM Darurat/Level secara efektif mampu mengurangi mobilitas dan menekan kasus Covid-19, namun aktivitas ekonomi masyarakat  masih mempunyai ruang untuk tetap berjalan,'" tutur dia, Selasa (2/11)

Meskipun demikian ia tidak menampik terdapat divergensi belanja masyarakat berdasarkan kelompok pendapatan. Sepanjang 2020, pemulihan belanja kelompok bawah dan menengah berjalan secara konsisten. "Namun sejak Februari 2021 kelompok bawah pulih lebih lama dibandingkan kelompok tengah," ujar dia. Sementara itu, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia  memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III-2021 pada kisaran 3,9% samapai 4,3% dengan titik tengah 4,1%. (Yetede)

Pola bisnis yang menyediakan layanan penjualan melalui media sosial atau social commerce dinilai prospektif dan diperkirakan akan terus disasar pendanaan dalam beberapa tahun kedepan. Bendahara Asosiasi Modal Ventura Seluruh Indonesia (Amvesindo) Edward Ismawan Chamdani menyebut penetrasi pasar yang dilakukan oleh e-commerce cenderung menyasar konsumen di daerah tingkat satu. "Masyarakat disana terbukti lebih sering  mengakses media sosial untuk berbelanja," ujarnya, Selasa (2/11)

Menurut Edward, hal itu terkait masalah kepercayaan di masyarakat yang belum terbiasa mengakses platform e-commerce. Kendati banyak menyasar daerah tingkat dua dan tiga, sosial commerce juga menarik konsumen didaerah tingkat satu. Hal ini dibuktikan dengan capaian penetrasi yang menyentuh angka 30%. Terkait tren dan pendanaan, Edward menyebutkan saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan investasi pada startup social commerce. Menurutnya tren tersebut diperkirakan bertahan 2 hingga 5 tahun kedepan.

"Social commerce lebih banyak menyediakan barang kebutuhan  sehari-hari dan bisa membentuk kelompok pembelian dengan menggunakan platform sosial media," ujar Peneliti Ekonomi Digital Indef Nailul Huda. Menurut Huda, investor melirik social commerce tersebut karena berpotensi melibatkan warga sekitar, Namun demikian, e-commerce dipandang akan lebih besar dibandingkan social commerce karena penetrasi pasarnya telah berbentuk kemitraan dengan pedagang. (Yetede)

Bisnis pengadaan barang dan jasa digital untuk korporasi dan pemerintah diperkirakan tumbuh pesat ke depan, seiring dengan tren pemanfaatn e-procurement. Hal ini mendorong PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) terus memperkuat bisnis Buka Pengadaan sebagai lini bisnis e-procurement. Penguatan bisnis  eprocurement dengan mengajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk bergabung menjadi menyedia barang dan jasa "Buka Pengadaan sangat tergantung dengan kondisi ekonomi, sehingga terdampak. Tapi, kami melihat dengan pemulihan ekonomi, peluangnya, bisnis ini besar kedepannya," kata CEO Bukalapak Rahmat Kaimudin.

Sementara itu, Direktur BukaPengadaan Hita Supranjaya menyebutkan, sejak 2016, BukaPengadaan telah menjadi mitra e-procurement bagi lebih dari 1.800 pelanggan business to business (B2B). Kemudian pada tahun 2020, BukaPengadaan telah melakukan lebih dari 400 transaksi  kepada pelanggan, lebih dari 5.500 transaksi kepada vendor, lebih dari 6.000 pesanan pembelian, sebanyak 15.000 produk yang terjual, dan terdapat rata-rata 180 juta pesanan pembelian dari pelanggan.

Tahun ini, Buka Pengadaan terus melakukan kerja sama strategis dengan berbagai pihak korporasi dan instansi  pemerintah. Seperti Kadin, Pemkab Brebes, dan lainnya untuk pengadaan barang dan jasa kepada yang membutuhkan. Selain itu, BukaPengadaan bermitra dengan Modal Rakyat, Modalku, ALAMI Sharia dan Tanifund dalam menyediakan opsi pembiayaan untuk membantu UMKM secara finansial. BukaPengadaan juga telah ditunjuka sebagai mira operator oleh Kemendikbudristek yang merupakan program Sistem Informasi Pengadaan Sekolah melalui proses belanja langsung satuan pendidikan kepada UMKM yang tergabung dalam market place (Yetede)

Pandemi Covid-19 memukul telak sektor kesehatan, sosial, dan perekonomian. Namun, demikian, digitalisasi bisa menjadi jalan untuk menggerakkan roda perekonomian, termasuk ekonomi dan keuangan syariah. Sebab selama pandemi berlangsung, transaksi digital khususnya transaksi e-commerce, justru menorehkan kinerja cemerlang. Termasuk, nilai penjualan e-commerce pada industri halal. Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan, salah satu pembelajaran yang penting adalah soal digitalisasi yang bisa menjadi jalan untuk tetap menjaga roda perekonomian tetap bergerak, termasuk dalam ekonomi dan keuangan syariah. Salah satu buktinya, terlihat dari peningkatan nilai transaksi e-commerce. Perry menyebut, ada peningkatan total nilai e-commerce di industri halal. “Per Agustus 2021, transaksi di e-commerce untuk produk industri halal naik signifikan, lebih dari 20% yoy,” jelas Perry, Senin (25/10) via video conference.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat sebanyak 7.368  pengaduan konsumen sektor  niaga elektronik (e-commerce) pada Januari -September 2021. Pengaduan di dominasi oleh parameter cara menjual yang tidak mengikuti kaidah-kaidah perlindungan konsumen. Kemendag meminta semua pelaku usaha mematuhi semua standarisasi dan regulasi sebagai jaminan perlindungan konsumen. Demi melindungi konsumen, supremasi hukum akan diberlakukan secara tegas. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen  dan Tertib Niaga  (PKTN) Veri Anggrijono menerangkan, melalui Ditjen PKTN, Kemendag berkomitmen melindungi konsumen  melalui upaya konsistensi pengawasan, penanganan, pengaduan terkait kerugian konsumen, regulasi dan edukasi konsumen  berupa webinar bertema 'Redifining Comitmen for Consumer Protection' yang digelar Kamis, (21/10).

Dia menyampaikan, transaksi perdagangan  konvensional mulai bergeser ke format transaksi digital. Sebanyak 88,1% pengguna internet di Indonesia memakai layanan niaga elektronik. Pada 2020, terdapat kenaikan nominal transaksi niaga elektronik sebesar 29,6% menjadi Rp 266,3 triliun pada 2019. "Tingginya pemanfaatan niaga eletronik  memberikan dampak positif sekaligus memberikan resiko kerugian konsumen," ucap Very dalam keterangan tertulis, Senin (25/10) Webinar yang digelar dalam format dialog  tersebut bertujuan mendefinisikan kembali komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan upaya yang berkesinambungan guna menegakkan perlindungan konsumen. Webinar digelar dalam rangka menyongsong puncak peringatan  Hari Konsumen Nasional (Harkornas) ke 9 pada 28 Oktober 2021 mendatang. (Yetede)

Di era pandemi Covid-19 ini, digitalisasi pembiayaan semakin banyak digunakan. Karena itu, penyedia layanan pembiayaan digital atau yang buy now pay later pun bisa menjadi pilihan.

Berbagai platform e-commerce besar di Indonesia. Government Relations Officer Akulaku Finance Indonesia, Esther Rahayu mengatakan, layanan pembiayaan Akulaku Finance telah digunakan lebih dari 7 juta pengguna. Meskipun proses pembiayaan dilakukan secara digital, aspek transparansi terus di kedepankan Akulaku Finance.