OVO, platform pembayaran digital, rewards, dan layanan finansial terdepan di Indonesia, sangat menyadari adanya potensi penyalah gunaan data pribadi. Karena itu, OVO terus berusaha terus untuk meningkatkan perlindungan data pribadi para pengguna di platformnya. Dengan berpegang teguh dengan slogan #dataprivacymatter, OVO terus berupaya untuk memastikan dan meningkatkan keamanan data pribadi  pengguna. sehingga dapat meningkatkan kepercayaan untuk tetap menggunakan OVO dalam bertansaksi. "OVO percaya bahwa keamanan data pribadi pengguna merupakan hal yang sangat penting dan menjadi prioritas kami," ujar Data Privacy Officer  Lead OVO Ruben Sumigar dalam pernyataannya Senin (18/10).

Selain melakukan edukasi dan imbauan pada pengguna untuk menjaga data probadi. OVO telah menyediakan sejumlah perangkat teknis yang sifatnya berlapis untuk mencegah terjadinya kebocoran data pribadi penggunanya, yaitu Data Loss Prevention (DLP)  tools. OVO akan terus memperkuat mekanisme  keamanan data pribadi pengguna . Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (DPO) dalam Sistem Elektronik dan PBI Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen BI, OVO telah memiliki data privacy Officer internal sendiri. 

Ke depan, OVO DPO tengah mempersiapkan sejumlah materi edukasi yang dapat digunakan disejumlah platform media sosial untuk meningkatkan kesadaran pengguna terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Isu keamanan data pribadi kini tengah menjadi perhatian semua pihak. Karena itu, OVO kerap kali menghimbau terhadap pengguna untuk tidak memberikan PIN/Password/one time password (OTP) kepada siapapun, bahkan, petugas costumer servis (OVO). OVO menganjurkan kepada seluruh pengguna agat secara berkala memperbaharui atau mengganti password-nya, (yetede)

Peta persaingan ekosistem digital semakin luas dan terus bermetamorfosa semakin jelas. Tak hanya menyasar sektor pembayaran, kini, para pemain membidik sektor ritel offline. Eliot Dickson, Chief Executive Officer (CEO) MPPA bilang, GoTo akan berpartisipasi dalam peningkatan modal yang tengah dilakukan MPPS. Selaku standby buyer, GoTo bakal menyerap saham baru yang tidak terserap publik. Selanjutnya, GoPay menjadi unit usaha pembayaran GoTo. Ditambah, Tokopedia yang saat ini sudah mulai fokus terhadap pengembangan GoPay setelah melepaskan Ovo. Sementara BliBli milik Grup Djarum rajin berkolaborasi dengan Bank Central Asia (BCA). Memperkuat sistem pembayaran, BliBli menggandeng BCA Digital. Melalui kerjasama keduanya, memungkinkan membuka rekening lewat platform Blibli. Lain lagi dengan Dana. Dompet digital ini menjadi metode pembayaran di dua e-commerce sekaligus, yakni Bukalapak dan Lazada. Putri Dianita, VP Corporate Communications Dana mengatakan, platform terbuka Dana memberikan peluang integrasi yang lebih mudah. 

Jakarta - Industri dompet digital kedatangan pemain baru, yaitu PT Astra Digital Arta atau AstraPay, anak usaha jasa keuangan di bawah bendera raksasa otomotif Grup Astra. Saat ini pertarungan pasar dompet digital dan uang elektronik terbilang ketat dengan lima pemain utama yaitu ShopeeaPay, OVO, Gopay, DANA, dan LinkAja. Meski persaingan di industri ini tidak mudah, AstraPay mengaku tak gentar dan siap merebut pasar. 

Astra optimistis mampu bersaing di tengah kepungan para pemimpin pasar kompetitor dengan sederet keunggulan yang dimiliki. Salah satunya adalah keunggulan ekosistem Grup Astra. Berdasarkan survei yang dilakukan Astra ditemukan bahwa pemakaian dan penggunaan dompet digital serta uang elektronik masih memiliki potensi besar untuk digali. Konsumen masih berniat menggunakan aplikasi dompet digital lain sesuai dengan layanan yang dibutuhkan.

AstraPay juga turut mengimplimentasikan fitur pembayaran Quick Response Indonesia Standard (QRIS) yang memudahkan pengguna membayar perawatan kendaraan bermotor di Toyota Sales Operation, Shop&Drive, Isuzu Sales Operation, Daihatsu Sales Operation, dan AHASS. AstraPay ke depan tetap membuka ruang untuk bekerja sama dengan pemain e-commerce serta bakal menyasar pelaku usaha di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengoptimalkan ekspansi pamakaian platform. 

Sebanyak 1,5 juta produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Indonesia telah berhasil diekspor ke sejumlah negara ASEAN hingga Amerika Selatan. Tepatnya Brasil dan Meksiko melalui program ekspor lokapasar Shopee.

Radynal menjelaskan ekspor produk UMKM telah menjangkau sejumlah negara yaitu Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Bahkan sudah ada produk yang diekspor ke Brasil dan Meksiko.

Program Kampus UMKM Shopee dan Kampus UMKM Shopee Ekspor merupakan komitmen platform tersebut untuk membantu perkembangan UMKM lokal di Indonesia. Kampus ini diharapkan dapat menjadi one stop solution bagi UMKM lokal untuk memulai digitalisasi usaha serta mengembangkan usaha ke pasar ekspor, melalui serangkai pelatihan, pendampingan dan berbagai fasilitas penunjang yang disediakan.

Kementerian Perdagangan mencatat pandemi Covid-19 telah menghadirkan standar baru perdagangan yang menekan produk ekspor Indonesia di negara mitra dagang. Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Natan Kambuno mengatakan bahwa faktor keamanan dan kesehatan mendorong munculnya standar perdagangan yang ketat dibandingkan dengan standar internasional justru menjadi hambatan teknis. "Kerap kali sertifikat ini menjadi hambatan karena standar yang diterapkan oleh negara tujuan ekspor lebih ketat dari standar internasional. Akibatnya persyaratan sertifikasi muncul sebagai hambatan tehnis perdagangan terutama saat sertifikasi menjadi syarat keberterimaan produk kita di negara tujuan ekspor," katanya dalam suatu webinar, Kamis (23/9)

Terdapat pula syarat sertifikasi Low Indirect Land Usage Convertion-Risk (ILUC) atau level resiko alih fungsi lahan pada produk biofuel yang masuk Uni Eropa dan pengetatan impor produk perikanan akibat kontaminasi virus Covid-19 di China. Selain itu, Indonesia juga bisa memanfatkan kerja sama perdagangan dengan negara mitra untuk mengurai tantangan ini. "Melalui kerja sama ini dapat disepakati mutual recognition arrangement antar pihak atau negara yang bergabung dalam kerja sama hingga diharapkan standar Indonesia dapat diakui dan tidak perlu ada uji kelayakan," tambahnya.

Vice President Strategic Business Unit, Sertifikasi dan Eco Framework Sucofindo, BUMN penyedia jasa sertifikasi, Nurbeta Kurniawan menilai ekspor Indonesia telah telah didukung lembaga penilai kesesuaian atau lembaga sertifikasi yang memadai. "Kami sebenarnya siap mendukung dalam perdagangan, terutama terkait sertifikasi. Masalahnya, adakah keberlanjutan dari perdagangan komoditas tersebut? Contohnya kami sudah terakreditasi (sebagai penilai resmi), tetapi sustainnability perusahaan tidak berlanjut." papar Nurbeta. (yetede)

Nilai transaksi digital di Indonesia terus bertumbuh seiring dengan makin luas dan mudahnya masyarakat mengakses internet. Ratusan triliun rupiah diperkirakan dapat diraup dari pasar ini. Dari data yang dilansir oleh Google dan Temasek potensi digital Indonesia pada 2023 diperkirakan mencapai US$124 miliar atau meningkat dari 2020 mencapai US$44 miliar.  Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan juga memprediksikan hal serupa. Ekonomi Digital Indoenesia memiliki prospek yang sangat baik dan berpotensi tumbuh hingga mencapai delapan kali lipat pada 2030.

Saat ini saja, sektor industri makanan-minuman dengan kapasitas pasar senilai Rp.3.669 triliun, baru termanfaatkan sebesar Rp. 18 trliun di pasar e-commerce. Padahal jumlah pengusaha dibidang ini sangat banyak. Data Kementerian dan UKM menyebutkana pada 2019, ada sebanyak 64 juta usaha berskala mikro, kecil, dan menengah atau mengusai pasar sekitar 99% dari total usaha yang ada di Indonesia. Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang menargetkan 30 juta pelaku usaha UMKM mengadopsi digital, dengan cara menggandeng platform dagangan yang telah eksis di Tanah Air seperti Gojek, Tokopedia, dan Shopee.

Peluang Indonesia memiliki unicorn baru kian terbuka lebar karena perkembangan sektor teknologi sektor finansial (tekfin), khususnya yang bergerak dibidang pembayaran, peminjaman, dan managemen keuangan. Dibalik besarnya potensi ekonomi digital kita juga perlu diikuti dengan pengawasan dan pengamanan data konsumen. Pemerintah bersama DPR harus lebih cepat lagi membahas peraturan perundangan terkait dengan perlindungan data pribadi tersebut. Dibutuhkan aturan main khusus yang mampu menjadi payung, tidak seperti saat ini dimana perlindungan data pribadi tersebar di puluhan aturan. (yetede)

Jakarta - Perusahaan teknologi raksasa di Tanah Air berlomba menyiapkan diri untuk melantai di bursa saham. Tren saham teknologi diproyeksikan masih terus menanjak dengan prospek yang menjanjikan. Minat investor untuk menyambut kehadiran emiten sektor ini pun diprediksi masih tinggi. Sebagaimana diketahui, saham PT. Bukalapak.com Tbk (BUKA) hanya melesat pada hari perdananya melantai di bursa. Namun, setelah itu, saham emiten tersebut amblas menyentuh auto rejection bawah. 

Fundamental perusahaan menjadi kunci utama untuk menentukan kesuksesan pergerakan saham setelah perusahaan melakukan IPO. rencana GoTo, entitas hasil merger Tokopedia dan Gojek, diproyeksikan berpeluang memiliki nasib yang berbeda dengan BUKA. Agar harga saham terdorong melesat dan stabil, perusahaan dinilai perlu lebih dulu membuktikan kinerja fundamentalnya yang cemerlang kepada investor. Secara umum saham-saham teknologi tetap memiliki prospek yang bagus seiring dengan tren yang terus bertumbuh. Di berbagai negara, saham emiten sektor teknologi banyak diburu investor dan menjadi unggulan, seperti saham Facebook, Apple, dan Microsoft di bursa Amerika Serikat. Tren tersebut juga didorong oleh kemajuan pesat sektor teknologi di tengah situasi pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas serta aktivitas ekonomi.

Penjualan produk pangan segar melalui perdagangan elektronik (e-commerce) diprediksi mencapai Rp 21 triliun tahun ini. Jumlah ini akan terus meningkat menjadi Rp 180 triliun lebih dalam lima tahun ke depan. "Hal tersebut menunjukkan, porsi penjualan pangan melalui e-commerce walaupun masih kecil, tetapi tumbuh sangat pesat," Kata Menteri Perdagangan (mendag) Muhammad Lutfi di jakarta, Kamis (16/9). Dia mengatakan hal itu saat Kementerian BUMN meluncurkan pemasaran produk beras premiun Rania dan minyak goreng, gula pasir, teh, serta kopi merek-merek Nusakita di aplikasi Warung Pangan di kantor BGR Kogistics Drive DKI Jakarta.

"Pandemi Covid-19 juga telah menyebabkan peningkatan kebutuhan fasilitas rantai pendingin untuk pangan hingga 16% per tahun. bahkan, pada industri farmasi peningkatannya mencapai 115%. " Menurut Mendag, pasar rantai pendingin global diperkirakan tumbuh dari US$ 212,25 miliar pada 2020 menjadi US$ 239,67 miliar pada 2021 dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 12,93%. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, Kementerian BUMN memastikan holding pangan sebagai stabilisator  untuk menjaga harga agar tetap stabil di masyarakat.

Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia Arief Prasetyo Adi mengatakn, BUMN klaster pangan pokok melalui kerjasama distribusi pangan tengah melakukan pengembangan hilirisasi produk petani. "Kami menghadirkan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok melalui kerja sama distribusi pangan melalui mitra ritel daring, salah satunya Warung Pangan. Kami berharap pelaku usaha usaha UMKM dapat memanfaatkan teknologi untuk mengakselerasi roda perekonomian usahanya, Selain itu, nantinya juga diharapkan lebih banyak lagi pelaku UMKM yang masuk kedalam ekosistem digital," jelas Arief. (yetede)

Akses perdagangan elektronik di kawasan Asia Tenggara akan semakin terbuka setelah Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang ASEAN Agreement on Electronic Commerce (AAEC) atau Persetujuan Asia Tenggara tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada Selasa lalu. Undang-undang yang terdiri atas dua pasal utama, yakni persetujuan ratifikasi dan tanggal mulai berlaku, itu memberikan harapan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto menjelaskan, AAEC merupakan bagian dari komitmen pemerintah yang telah menandatangani persetujuan pada 22 Januari 2019 di Hanoi, Vietnam, untuk memberi kepastian hukum soal perdagangan elektronik di ASEAN. Terdapat 19 pasal dalam kesepakatan kerja sama tersebut. Beberapa di antaranya adalah soal perlindungan konsumen, fasilitas perdagangan, persaingan usaha, serta logistik. Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, mengungkapkan, peluang transaksi lintas negara lewat e-commerce perlu dimanfaatkan secepat mungkin. Menurut dia, sejauh ini porsi transaksi platform e-commerce yang memiliki crossborder masih kurang dari 5 persen dari total transaksi.

Laporan Facebook dan Bain Company memprediksi lebih dari 70 juta orang telah berbelanja daring (online) di enam negara dalam kawasan Asia Tenggara, sejak pandemi Covid-19 dimulai. Laporan ini juga menyebutkan jumlah konsumen digital diproyeksi mencapai 350 juta hingga akhir 2021.  Jumlah tersebut dipicu dorongan pemerintah yang meminta warga negaranya untuk tetap berada di rumah guna memperlambat penyebaran Covid-19. Alhasil, Asia Tenggara memperlihatkan adopsi pesat dalam hal layanan digital, seperti e-commerce, pengiriman makanan, dan metode pembayaran online. Tren ini pun kemungkinan terus berlanjut. Laporan yang dilakukan Facebook dan Bain melibatkan lebih dari 16.000 responden kawasan Asia Tenggara yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. 

Diantara negara-negara yang di survei, laporan Facebook dan Bain mengungkapkan bahwa Indonesia-negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara- Terus mengalami tingkat pertumbuhan tertinggi. Populasi konsumen digitalnya diprediksi tumbuh sekitar 15% dari 144 juta 2020 menjadi 165 juta pada 2021. Disisi lain masih banyak bagian negara Asia Tenggara yang bergulat dengan kebangkitan Covid-19 karena varian delta yang sangat menular. Hal ini diperburuk dengan tingkat vaksinasi yang masih rendah di beberapa negara berkembang. Ditambah lagi dengan aturan karantina (lockdown) yang selang-seling, dan pembatasan pergerakan yang menyulitkan konsumen untuk mengunjungi toko-toko fisik, sehingga mendorong banyak pasar e-commerce berkembang pesat.

Menyusul semakin banyaknya pembelian yang dilakukan secara online, layanan teknologi keuangan (Financial teknologi/fintech) seperti "beli barang, bayar nanti", dompet digital dan mata uang kripto juga ikut meluas.  Laporan mengatakan, dompet digital adalah pemilihan pembayaran yang disukai oleh 37% responden, dibandingkan dengan 28% yang masih memilih memakai uang tunai, 19%  untuk kartu kredit atau debit, dan 15% untuk transfer bank. Warga nagara di Philipina, Malaysia, dan Vietnam disebut mengalami peningkatan terbesar dalam hal adopsi dompet digital, yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan 133%, 87%,dan 82%.