RCEP adalah kerja sama ekonomi terbesar di dunia, dengan 2,3 miliar penduduk Bumi di dalamnya., setara sepertiga penduduk dunia. Jaringan kerja sama yang aktif sejak Januari 2022 ini beranggotakan 10 negara ASEAN, Selandia Baru, Australia, Korea Selatan, China, dan Jepang. Dua anggota Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP meminta Myanmar dikeluarkan, dengan alasan tidak mau memberi panggung kepada junta militer yang dianggap bukan pemerintahan sah pasca kudeta Februari 2021. Sikap tersebut sejatinya tidak sesuai definisi dan tujuan pembentukan RCEP, kecuali RCEP meninjau kembali marwah serta tujuan kerja mereka. Menlu Filipina Teodoro Locsin Jr mengemukakan, ”Filipina tidak mengakui junta sebagai pemerintahan yang sah di Myanmar karena tidak dipilih oleh rakyat”.

Peneliti Pusat Riset Ekonomi Badan Rien dan Inovasi Nasional, Zamroni Salim, menjelaskan bahwa sikap Filipina dan Selandia Baru itu tidak sesuai dengan visi dan misi pembentukan RCEP. Tujuan kemitraan ini murni untuk sektor ekonomi dan perdagangan. Artinya, terlepas dari ideologi dan sistem politik negara anggotanya, RCEP tetap melakukan kerja sama. (Yoga)

Selama penerapan Kerja Sama Penggunaan Mata Uang Lokal atau Local Currency Settlement (LCS) sejak 2018 sampai 2021, transaksi perdagangan dan investasi internasional Indonesia yang memakai mata uang rupiah  Rp 36 triliun (2,53 miliar USD). Transaksi tersebut berasal dari sebagian perdagangan dan investasi Indonesia dengan 4 negara yang sepakat menjalankan LCS dengan Indonesia, yakni China, Jepang, Malaysia, dan Thailand. Ketergantungan terhadap dollar AS terus diupayakan berkurang sehingga stabilitas nilai tukar rupiah bisa terus terjaga. LCS merupakan kerja sama yang diinisiasi BI dengan bank sentral China, Jepang, Malaysia, dan Thailand. Tidak hanya secara nilai, jumlah pelaku yang bertransaksi dengan LCS juga terus bertambah. Pada 2021, jumlah pelaku yang bertransaksi LCS per bulan mencapai 536, meningkat 2 kali lipat 2020 sebanyak 255.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, kenaikan signifikan itu lantaran pada September 2021 BI telah sepakat dengan People’s Bank of China menjalankan LCS. Dengan demikian, nilai transaksi dengan LCS langsung meningkat signifikan karena China merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Gubernur People’s Bank of China Yi Gang menjelaskan, kesepakatan LCS dengan negara mitra dagang adalah salah satu kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dalam negeri. Sebab, kebijakan ini secara tidak langsung menjadi salah satu jaring pengaman cadangan devisa agar tidak lekas tergerus oleh volatilitas tekanan global. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, tak hanya menjaga stabilitas nilai tukar, penerapan LCS juga diharapkan dapat merangsang pertumbuhan perdagangan dan investasi antar negara mitra LCS. (Yoga)

Kombinasi pergerakan inflasi, arah kebijakan The Fed, dan dinamika mutakhir soal krisis antara Rusia dan Ukraina-NATO membuat pelaku pasar melepas aset-aset mereka di pasar keuangan. Setelah mengalami kenaikan sepanjang 2021, saham-saham teknologi, perusahaan kripto, hingga produsen kendaraan listrik melemah per Januari 2022. The Fed akan menggelar pertemuan pada 15-16 Maret 2022 saat kondisi mutakhir tak semulus proyeksi. Salah satunya inflasi yang masih tinggi. Pasar keuangan tengah menerawang kebijakan The Fed. (Yoga)

Kemenkeu RI dan BI akan mengampanyekan pentingnya komunikasi terkait strategi normalisasi kebijakan fiskal dan moneter tiap negara dalam pertemuan level menkeu dan gubernur bank sentral G-20. Keselarasan visi normalisasi kebijakan antarnegara diperlukan demi tercapainya pemulihan ekonomi dunia yang lebih serempak. Dalam agenda pembahasan forum G-20 di jalur keuangan (finance track), Kemenkeu RI dan BI akan membawakan sejumlah agenda prioritas, diantaranya pembahasan exit strategy untuk mendukung pemulihan global yang adil dan setara. Exit strategy adalah normalisasi kebijakan ekonomi, baik kebijakan fiskal maupun moneter, yang dilakukan tiap negara untuk keluar dari kebijakan luar biasa yang diterapkan selama menghadapi  krisis akibat pandemi Covid-19.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kemenkeu Wempi Saputra mengatakan, exit strategy yang akan dibahas pada lanjutan pertemuan G-20 pada jalur keuangan merupakan koordinasi kebijakan pemulihan ekonomi jangka pendek. Dari sisi bank sentral, normalisasi kebijakan moneter yang dilakukan negara maju seperti AS menjadi isu sentral dalam pertemuan pertemuan level menteri keuangan dan gubernur bank sentral (FMCBG). Direktur Eksekutif Kepala Departemen Internasional BI Rudy Brando Hutabarat mengatakan, kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral AS, The Fed, dapat memberikan efek buruk terhadap negara berkembang. ”Pasalnya, saat ini pemulihan ekonomi di negara berkembang belum merata,” ucapnya. (Yoga)

Perusahaan manufaktur asal Jepang Toshiba pada Senin (7/2) mengumumkan rencana untuk membagi perusahaan atau spin-off menjadi dua perusahaan. Berarti Toshiba merivisi usulan sebelumnya yang kontroversial, yakni hendak membagi perusahaan menjadi tiga. Para pemegang saham sudah lama berselisih dengan managemen tentang cara terbaik  untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Pemegang saham harus tetap menyetujui  pengajuan tersebut dalam pemungutan suara yang diperkirakan dilakukan pada Maret 2022. "Kami percaya spin-off ini optimal" kata Presiden dan CEO Toshiba Satoshi Tsunakawa, Senin. Besarnya bisnis Toshiba juga menyebabkan  kelambatan dalam pengambilan keputusan di masa lalu. Perampingan operasi akan memungkinkan investor untuk memilih porsi bisnis  yang menarik bagi mereka. (Yetede)

Kesetaraan pemulihan ekonomi global menjadi salah satu agenda Indonesia dalam presidensi G-20, dimana Indonesia punya modal keberhasilan reformasi bidang ekonomi di tengah pandemi. Ketua Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio N Kacaribu mengatakan, permasalahan global yang akan dicari jalan keluarnya dalam forum finance track G-20 adalah kecepatan pemulihan ekonomi yang tidak setara, karena utang negara miskin yang melambung tinggi kala pandemi. Jalan keluarnya adalah kemungkinan opsi pengampunan utang bagi negara miskin.

Managing Director IMF Kristalina Georgieva mengkhawatirkan kemampuan bayar utang negara berpendapatan rendah, yang menjadi salah satu tantangan pemulihan ekonomi global. ”Kami punya kekhawatiran pemulihan perekonomian global akan kehilangan momentum akibat belum tuntasnya pengentasan pandemi Covid-19,” katanya. Co-chair Finance and Health Task Force G-20 sekaligus Staf Ahli Menkeua Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra menambahkan, kolaborasi negara G-20 di bidang keuangan dan kesehatan dilakukan dalam upaya mencegah dan mendeteksi, dan merespons keadaan darurat kesehatan di masa datang. (Yoga)

Amerika mengalami inflasi yang cukup tinggi, mencapai 7 % pada Desember 2021, tertinggi dalam 39 tahun terakhir. Jerome Powell, pemimpin The Fed, mengumumkan akan menaikkan suku bunga (FFR) pada 2022 beberapa kali. Semua akan terdampak oleh kebijakan ini di kala negara-negara di dunia belum semua pulih dari hantaman pandemi. Pertama, dollar AS yang kuat akan menarik arus modal global kembali ke AS. Sebelum normalisasi FFR, likuiditas global sedang tinggi. Kedua, naiknya dollar AS juga berdampak pada utang pemerintah sejumlah negara. Ketiga, rencana kenaikan suku bunga The Fed sudah diikuti kenaikan suku bunga beberapa bank sentral. BI juga sudah mengumumkan arah kebijakannya dalam menjaga stabilitas dengan mendukung pemulihan ekonomi nasional sekaligus memitigasi dampak normalisasi The Fed. Keempat, naiknya nilai tukar dollar AS berdampak pada realisasi komitmen investasi. Kelima, ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina kembali terjadi, pada saat AS mengalami inflasi tinggi, dan FFR harus naik. Jika ketegangan ini tak terselesaikan dengan baik, bisa menciptakan volatilitas dan kenaikan harga energi dan bahan pangan. (Yoga)

Kolaborasi menghadapi berbagai tantangan global yang kompleks menjadi kata kunci pemulihan ekonomi dunia yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan pascapandemi. Pesan tegas dan semangat itu digaungkan sepanjang rangkaian kegiatan G-20 yang dipimpin Indonesia tahun ini. Bagaimana pelaksanaannya masih menjadi pekerjaan rumah Indonesia sepanjang presidensi G-20 Indonesia 2022 agar bisa mewujudkan slogan ”Recover Together, Recover Stronger”.

Peringatan Direktur Pelaksana Bank Dunia Mari Pangestu pada B-20 Indonesia Inception Meeting, yaitu tak ada pemulihan global tanpa pemulihan ekonomi negara berkembang, dan tak ada pemulihan tanpa peran swasta, menunjukkan kolaborasi global masih compang-camping saat ini. IMF mengingatkan, 2022 diprediksi lebih berat dibanding 2020 akibat kompleksitas tantangan yang dihadapi, melonjaknya kasus Omicron di banyak negara menunjukkan pandemi belum selesai, inflasi dunia yang tinggi, disrupsi rantai pasok, dan utang global membengkak.

Melalui presidensi G-20, Indonesia memiliki peran penting dalam agenda-setting yang menjembatani kepentingan dan mewujudkan kolaborasi global, terutama penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan guna mewujudkan pemulihan global yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Kolaborasi dan langkah terkoordinasi perlu digarisbawahi, posisi Indonesia menjadi harapan besar negara berkembang dan terbelakang untuk juga diakomodasi kepentingannya. Keberhasilan kepemimpinan Indonesia di G-20 perlu dukungan semua pihak dalam negeri, termasuk kalangan pelaku usaha. (Yoga)

Pihak berwenang di Rusia tengah menyusun peta jalan mata uang digital dalam sistem keuangan nasionalnya. Ini menjadi jalan tengah yang diputuskan Presiden Vladimir Putin di tengah pandangan berseberangan dari berbagai pihak, termasuk Bank Sentral Rusia, terhadap mata uang digital, sejalan dengan keinginan beberapa pihak, termasuk politisi. Dalam proposal peta jalan yang disusun Kemenkeu, Kementerian  perekonomian dan Digital, Kemendagri, Federal Security Service (FSB) serta Bank Sentral Rusia, terbuka pilihan yang memungkinkan pembelian dan penjualan mata uang digital dilakukan secara eksklusif oleh organisasi perbankan Rusia, juga tercantum usulan prosedur yang bisa menghalangi mata uang digital asing dipertukarkan kepada konsumen Rusia, namun ada klausul yang memungkinkan platform asing memperoleh lisensi untuk beroperasi di Rusia.

Binance, platform mata uang digital terbesar di dunia, tertarik dengan rencana Pemerintah Rusia membuka pasar mata uang digitalnya. ”Tujuan kami adalah mendapatkan lisensi dan menjalankan bisnis legal di mana peraturan mengizinkan,” kata Direktur Binance Eropa Timur Gleb Kostarev, sikap keras Bank Sentral Rusia, tidak membuatnya mundur. ”Ukraina, Kazakhstan, dan Uzbekistan, lebih setia pada cryptocurrency dan mengambil langkah liberalisasi daripada pembatasan. Tapi, regulator lokal mengambil langkah ini dengan memperhatikan Rusia,” katanya. Kekhawatiran FSB dan Bank Sentral Rusia terkait mata uang digital bukannya tanpa alasan. Investigasi Reuters menunjukkan bahwa Binance tidak sepenuhnya patuh pada regulasi, terutama soal transparansi. (Yoga)

Perusahaan teknologi Google akan akan menginvestasikan USD 1 Milyar di perusahaan operator selular ke 2 di India, Airtel, untuk memperkuat posisi di pasar telekomunikasi yang berkembang pesat di India dengan membeli saham senilai USD 700 Juta seharga 734 Rupee (USD 9,77) per saham di Bharti Airtel milik Sunil Mitall. Total kepemilikan Google adalah 1,28 %. Dana USD 300 Juta akan diinvestasikan untuk mengimplementasi perjanjian komersial 5 tahun ke depan, diantaranya memperluas produk dan layanan airtel. “Kami bangga bermitra dalam visi bersama memperluas konektivitas dan akses yang adil ke internet untuk lebih banyak orang India,” kata CEO Induk Google, Alphabet, Sundar Pichai. (Yetede)