JAKARTA — Efek pelemahan ekonomi Cina mulai merambat ke perekonomian Indonesia. Ketua Umum Gabungan Pelaku Usaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan bahwa pelaku usaha mulai mengalami keresahan yang diawali dengan terjadinya gangguan suplai bahan baku untuk kebutuhan industri manufaktur dengan tujuan ekspor.

“Ini khususnya terjadi di industri tekstil di mana perusahaan-perusahaan pemasok dari Cina mengalami masalah keuangan, sehingga kami harus mencari alternatif penggantinya,” kata dia kepada Tempo, kemarin, 20 Agustus 2023. Bahan baku yang dimaksudkan antara lain kain jadi, sehingga eksportir harus melakukan penyesuaian kepada konsumen. “Akhirnya mencari pemasok pengganti yang sudah disetujui oleh branded buyer dari negara pengimpor.”

Menurut Benny, kendala rantai pasok berkepanjangan berpotensi terjadi karena sebagian besar bahan baku manufaktur untuk tujuan ekspor maupun domestik bergantung pada Cina. Selain sebagai tujuan ekspor utama, di sisi lain, Cina memang merupakan negara asal impor terbesar bagi Indonesia. “Sehingga apa yang terjadi di Cina pasti berpengaruh pada perdagangan Indonesia maupun global,” ujarnya. (Yetede)

Di antara tujuh negara di Asia Tenggara, indeks yang menunjukkan tingkat ekspansi atau  kontraksi aktivitas industri Indonesia berada di posisi teratas. Sayangnya, hal itu belum menjamin prospek geliat aktivitas perindustrian, khususnya dalam menghadapi lesunya  permintaan global. Pada awal Agustus, S&P Global merilis Purchasing Managers’ Index / PMI) manufaktur Indonesia per Juli 2023 senilai 53,3 poin, meningkat 0,94 %  dibanding  posisi Juni. Angka itu diolah dari survei kepada 400 pelaku industri manufaktur di Tanah Air. Di sisi lain, PMI ASEAN pada Juli 2023 melandai 0,39 % dari bulan sebelumnya menjadi 51,8 poin. Angka PMI di atas 50 poin menandakan industri manufaktur di negara atau kawasan yang ditinjau sedang ekspansif, jika di bawah 50 poin berarti tengah kontraksi. Dibanding enam negara lainnya yang membentuk PMI ASEAN, Indonesia duduk di peringkat pertama pada Juli 2023, diatas PMI Filipina senilai 51,9 poin.

Pemerintah pun menganggap pencapaian angka PMI pada Juli 2023 merupakan prestasi bagi Indonesia. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu berpendapat, kenaikan PMI Indonesia pada Juli 2023 menandakan optimisme pelaku usaha manufaktur. Kenaikan PMI pun diharapkan sejalan dengan pemulihan permintaan ekspor sehingga menopang kinerja ekonomi nasional. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita juga menggarisbawahi, PMI Indonesia yang tinggi, artinya, pelaku industri manufaktur Tanah Air masih optimistis dan bergeliat di tengah ketidakstabilan perekonomian global dan melemahnya pasar dunia. Dia menambahkan, menguatnya permintaan domestic turut mendorong aktivitas produksi manufaktur nasional. Dampaknya, sejumlah perusahaan merekrut tenaga kerja baru. Kenaikan penjualan yang didorong permintaan dalam negeri juga menjadi sentimen utama terhadap prospek perekonomian ke depan. (Yoga)

China mengalami deflasi atau penurunan nilai barang dan jasa akibat minimnya perputaran uang di pasaran. ”Mental pandemi Covid-19 masih sangat kental di China sehingga masyarakat tidak mau berbelanja di luar kebutuhan pokok. Hal ini bisa mematikan  perekonomian,” kata Richard Koo, ekonom utama firma Nomura di Jepang, kepada Bloomberg edisi Rabu (9/8/2023). (Yoga)

JAKARTA,ID-Indonesia harus memetik manfaat  sebanyak mungkin dari perjanjian kemitraan Ekonomi Konprehensif Regional (Regional Comprehensive Economi Partnership/RCEP).  Jangan sampai Indonesia cuma jadi pasar negara-negara lain setelah pakta perdagangan terbesar di dunia ini di implementasikan. Jika berhasil memanfaatkan setiap peluang RCEP, Indonesia bisa meraup keuntungan berlipat ganda, baik dalam perdagangan, investasi, kemitraan ekonomi, maupun dalam percaturan geopolitik. Itu karena RCEP menawarkan berbagai fasilitas kepada negara anggota, dari mulai pengurangan atau penghapusan tarif bea masuk (BM), perluasan konektivitas ekonomi, hingga kemudahan invetasi. Agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar negara-negara lain, pemerintah mesti mempercepat reformasi struktual guna meningkatkan daya saing produk ekspor nasional. Pemerintah juga harus melanjutkan debirokrasi  perizinan investasi untuk menarik lebih banyak investor. (Yetede)

Pertumbuhan ekspor hingga akhir tahun ini diperkirakan bakal tersendat, penyebabnya adalah penurunan harga komoditas global dan pelemahan permintaan negara tujuan utama ekspor. Kontraksi ekspor pada triwulan II-2023 mengindikasikan gejala itu. Vice President for Industry and Regional Research PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani, Senin (7/8) mengatakan, tren harga komoditas global memang tengah turun. Namun, penurunan harga itu masih menguntungkan Indonesia karena masih lebih tinggi dibandingkan 2019 atau sebelum pandemi Covid-19. Ia mencontohkan, harga batubara dan CPO global pada akhir 2022 masing-masing 404,15 USD per ton dan 947,89 USD per ton. Harga CPO bahkan pernah tembus 1.244 USD per ton pada akhir 2021. Namun, hingga penutupan perdagangan pekan lalu, harga batubara dan CPO masing-masing turun menjadi 136,85 USD per ton dan 902,14 USD per ton. Harga batubara dan CPO itu masih lebih tinggi dibandingkan harga pada akhir 2019 yang masing-masing sebesar 67,7 USD per ton dan 734,17 USD per ton. 

”Pada akhir 2023, harga batubara diperkirakan jadi 168,8 USD per ton dan harga CPO 891 USD per ton. Harga kedua komoditas masih terus berproses membentuk keseimbangan baru, bahkan hingga tahun depan,” kata Dendi ketika dihubungi di Jakarta. Dendi berpendapat, penurunan harga komoditas global itu wajar karena telah mengalami lonjakan yang tidak normal pada 2021 dan 2022. Penurunan harga itu juga bakal memengaruhi kinerja ekspor Indonesia sehingga perlu dikompensasi dengan meningkatkan volume ekspor. Kendati begitu, tantangan meningkatkan volume ekspor hingga akhir tahun nanti tidak mudah. Permintaan negara-negara tujuan utama ekspor Indonesia, seperti AS, China, dan kawasan Uni Eropa, masih lemah meski ekonomi nya mulai membaik. Penurunan permintaan juga dialami industri berorientasi ekspor, seperti garmen, furnitur, dan kayu olahan. Meski mulai tumbuh pada Mei 2023 setelah terkontraksi pada Agustus 2022-April 2023, permintaan belum benar-benar pulih. (Yoga)

Kini sedang berkembang isu soft landing bagi perekonomian AS. Artinya, aktivitas perekonomian AS menurun, tetapi tidak terbanting keras seperti pada 2008. Namun, para pelaku di pasar uang, saham, dan lainnya perlu waspada agar jangan kecele. Sebab, ada kerawanan besar di balik pernyataan tersebut, terutama terletak pada kecepatan pengambilan kesimpulan. Bisa juga, kesimpulan diambil tanpa memperhitungkan semua faktor dan bisa terbukti salah total, tetapi baru dirasakan kemudian hari.

Di tengah inflasi yang belum sampai pada target 2 % dan suku bunga masih akan naik dari level 5,25 %-5,5 %, Gubernur Fed Jerome Powell dan Menkeu Janet Yellen sudah menyuarakan bahwa perekonomian paling-paling hanya menuju soft landing. ”Untuk AS, pertumbuhan ekonomi melambat, tetapi saya tidak melihat resesi,” kata Yellen, dikutip Reuters, 17 Juli 2023. Berdasarkan data yang ada, PDB AS tumbuh 2 % pada kuartal I-2023 dan 2,8 % pada kuartal II-2023. Perkiraan Fed untuk pertumbuhan ekonomi sepanjang 2023 adalah 1,3 %.

Terjadi penurunan, tetapi ringan. Inilah dasar munculnya istilah soft landing. Reuters pada 27 Juli 2023 melaporkan, Powell menyampaikan perkiraan Fed bahwa ekonomi AS tidak akan memasuki resesi. Mantan penasihat Federal Reserve Dallas, Danielle DiMartino Booth, mengingatkan euforia tentang soft landing. ”Kita pernah menjalani diskusi serupa pada 2000 dan 2007. Saat itu diskusinya mirip dengan yang berlangsung sekarang, bahwa hanya akan terjadi soft landing,” kata DiMartino. Kenyataan kemudian menunjukkan perkiraan tersebut meleset jauh. (Yoga)

Fitch Ratings menurunkan peringkat utang Pemerintah Amerika Serikat dari AAA menjadi AA+, Selasa (1/8/2023). Alasannya, jumlah utang Pemerintah AS terus meningkat dan penanganannya memburuk serta pertumbuhan ekonomi AS akan menurun. Penurunan peringkat ini tidak menunjukkan kesulitan berarti tentang daya utang AS dalam waktu dekat. Meski demikian, Menteri Keuangan Janet Yellen memprotes putusan Fitch. (Yoga)

Kebijakan pengetatan moneter yang berlanjut di sejumlah negara maju sejauh ini dinilai tidak berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah. Rupiah diyakini bakal konsisten menguat ditopang oleh kinerja pasar surat utang negara yang stabil dan kewajiban parkir devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) yang mulai diterapkan bulan ini. Sampai 28 Juli 2023, nilai tukar rupiah tercatat menguat 3,13 % secara tahun kalender (year to date) atau sejak akhir Desember 2022. Penguatan nilai tukar rupiah itu terjadi ditengah ketidakpastian pasar keuangan global dan berlanjutnya kebijakan pengetatan moneter di sejumlah negara maju. Pekan lalu, bank sentral AS, The FederalReserve (TheFed), baru saja menaikkan suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) sebanyak 25 basis poin hingga mencapai 5,25-5,5 %, tertinggi dalam dua dekade.

The Fed diperkirakan masih akan menaikkan lagi suku bunga acuannya sebanyak satu kali pada September 2023 hingga menyentuh level 5,75 %, seiring tekanan inflasi di negara maju yang masih relative tinggi. Proyeksi inflasi global masih diliputi ketidakpastian seiring adanya potensi kenaikan inflasi pangan dunia. Menkeu Sri Mulyani meyakini, meski di tengah tekanan inflasi global, nilai tukar rupiah akan konsisten menguat dengan ditopang oleh indikator fundamental ekonomi yang kuat, imbal hasil surat berharga negara (SBN) yang menarik, serta kebijakan wajib parkir DHE SDA yang berlaku mulai bulan ini. ”Nilai tukar rupiah akan tetap terkendali untuk mendukung stabilitas perekonomian,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) triwulan II tahun 2023 di Gedung BI, Jakarta, Selasa (1/8). (Yoga)

Ekonomi Amerika Serikat (AS) masih terus tertekan. Malahan, negeri Paman Sam ini diprediksi bisa memasuki resesi di kuartal tiga tahun ini. Salah satu indikasinya adalah indeks perputaran siklus bisnis yang mengalami penurunan 15 bulan berturut-turut pada Juni 2023. Penurunan ini dipengaruhi prospek konsumen yang melemah dan meningkatnya klaim pengangguran, menandai rangkaian penurunan terpanjang di masa resesi. Ini juga terlihat dari Leading Economic Index (LEI) yang dibesut perusahaan think tank The Conference Board. Institusi ini menyebut indeks yang mengantisipasi kegiatan ekonomi di masa depan tersebut turun 0,7% ke 106,1 pada Juni 2023. Realisasi tersebut lebih rendah ketimbang penurunan yang direvisi Mei lalu, yakni sebesar 0,6%. Penurunan tersebut juga lebih dalam daripada ekspektasi rata-rata para ekonom Reuters, yakni penurunan sebesar 0,6%. "Secara keseluruhan, data Juni menunjukkan aktivitas ekonomi akan terus melambat beberapa bulan mendatang," ujar Justyna Zabinska-La Monica, Senior Manager The Conference Board. seperti dilansir Reuters, Jumat (21/7).

Sejak terjadinya pemulihan aktivitas pascapandemi Covid-19, situasi ekonomi global terus bergejolak. Hal ini didorong oleh peningkatan permintaan dan kenaikan harga-harga komoditas di kelompok energi serta pangan yang merata secara global. Inflasi, pengetatan likuiditas moneter, dan disrupsi rantai pasokan, menjadi faktor penghambat laju gerak ekonomi selanjutnya di pasar keuangan global sampai sekarang. Situasi itu terbukti menciptakan efek rambatan dan gangguan bagi pemulihan ekonomi, khususnya untuk negara-negara berkembang. Sebab, pengetatan moneter yang tajam akan meningkatkan ketidakpastian dan tekanan terhadap prospek pertumbuhan. Indonesia diakui cukup piawai dalam mengatasi potensi risiko eksternal seperti tekanan inflasi yang tinggi dan pengetatan kebijakan moneter di sejumlah negara maju. Pada periode 2017—2019, laju inflasi Indonesia terkendali dalam kisaran 3,0% karena terkendalinya inflasi inti, administered price, dan volatile food. Kemarin, Asian Development Bank (ADB) merilis laporan yang merevisi proyeksi inflasi Indonesia 2023 dari 4,1% menjadi 3,8%. Demikian pula AMRO yang memangkas outlook inflasi nasional dari 4,6% menjadi 3,9%. Proyeksi terbaru itu memang mendekati outlook inflasi yang diterbitkan pemerintah yakni sebesar 3,3%—3,7% pada tahun ini. Selaras dengan ini, ADB juga merevisi turun angka pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 menjadi 4,8% dan AMRO sebesar 5% dari proyeksi yang dipatok 5,3%. Proyeksi terbaru kedua lembaga itu juga lebih rendah dari target pertumbuhan yang dipatok pemerintah sebesar 5,3%. Sejalan dengan aktivitas sosial yang makin pulih, pemerintah seharusnya lebih total menggenjot sektor pariwisata, melakukan pembinaan terhadap insan pariwisata, hingga memperbaiki infrastruktur di sentra pariwisata prioritas. Pengembangan pariwisata yang baik akan berdampak luas dari sisi penciptaan lapangan kerja dan mengangkat pendapatan masyarakat rentan, sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi daerah.