Ekonomi Internasional
( 642 )KETEGANGAN TIMUR TENGAH RENTAN MELEMAHKAN EKONOMI ASIA PASIFIK
Konflik bersenjata antara Hamas dan Israel dikhawatirkan
memicu konflik lebih luas yang berisiko meningkatkan kerawanan di Timur Tengah.
Terlibatnya sejumlah negara rentan menimbulkan konflik yang dapat mengganggu
distribusi minyak ke seluruh dunia. Gangguan terutama bisa terjadi jika konflik
tersebut memicu perseteruan antar negara-negara Arab yang pada akhirnya
mendorong ketegangan di Teluk Persia, Teluk Oman, dan di sekitar Laut
Mediterania Timur. Aksi blokade laut dapat saja terjadi ketika sejumlah negara
menggunakan kekuatan geopolitiknya untuk membela kubu yang mereka dukung.Kekhawatiran
ini didasarkan pada hubungan diplomatik sejumlah negara Arab yang dekat dengan
AS. Beberapa negara Arab kini berdamai dengan Israel seperti Uni Emirat Arab,
Bahrain, Sudan, Maroko, Jordania, dan Mesir. Bahkan, Arab Saudi, pemimpin negara-negara
kawasan Teluk, juga semakin dekat dengan upaya pemulihan hubungan diplomatik
dengan Israel.
Ketegangan di Teluk Persia dan Teluk Oman berpotensi mengakibatkan
distribusi energi dari negara Kuwait, Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab,
Oman, Irak, dan Iran terganggu sehingga memicu lonjakan harga energi. Gangguan
di perairan Mediterania Timur juga dapat memicu kenaikan harga distribusi
barang dan jasa dari Eropa ke Timur Tengah. Rute melewati Terusan Suez di Mesir
menjadi lebih mahal. Sikap negara-negara Arab yang tidak solid dapat memunculkan
konflik kepentingan. Hal inilah yang sangat rawan memicu ketegangan lebih luas
dan berimbas pada distribusi minyak bumi beserta produk-produk turunannya
secara global. Apabila hal ini terjadi, gejolak ekonomi muncul karena harga minyak
bumi melambung. Biaya pengiriman barang dan
jasa semakin mahal sehingga rentan menggerus keuangan negara-negara
importir minyak demi menambal subsidi. (Yoga)
Dunia Baru: Ekonomi Kawan atau Lawan
Mekanisme pasar sebagai
rezim yang berlaku selama ini di bawah bayang-bayang menguatnya fragmentasi.
Kini ”rezim kawan atau lawan” mulai mendikte perekonomian. Fragmentasi sebagai ”pandemi”
mulai muncul ke permukaan sejak 2020. Ini, misalnya, terdokumentasikan
eksplisit dalam pidato yang dikemukakan Presiden Sidang Majelis Umum PBB Ke-74
Tijjani Muhammad Bande di New York, AS, 10 Juni 2020. Dalam pidato berjudul ”Multilateralisme
di Dunia yang Terfragmentasi”, Bande menyatakan, dunia semakin terpolarisasi.
”Ketegangan dan konflik geopolitik terus memengaruhi berbagai belahan dunia,”
katanya. Perang Ukraina-Rusia yang meletup pada Februari 2022 dan terus berkepanjangan
menjadi tangga eskalasi fragmentasi dunia. Demikian pula dengan perang hegemoni
antara AS dan China.
”Dunia terfragmentasi. Dulu,
kalau bicara misalnya perdagangan dan investasi, mekanisme pasar yang berlaku. Tapi,
sekarang tidak lagi,” kata pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Agustinus Prasetyantoko, di ruang
kerjanya, di Jakarta, Kamis (26/10). Dalam mekanisme pasar, investasi akan
mencari lokasi aman dan paling menguntungkan. Perdagangan juga akan terjadi
dalam kemitraan yang paling menguntungkan. Namun, dengan menguatnya
fragmentasi, faktor geopolitik mendikte investasi dan perdagangan. Ini,
misalnya, terjadi ketika sejumlah perusahaan hengkang dari suatu negara karena
persoalan geopolitik. Semua negara juga cenderung protektif. (Yoga)
Menyiasati Krisis Minyak Mentah Global
Pertikaian antara Hamas dan Israel di Jalur Gaza memicu risiko geopolitik di pasar keuangan berikut proyeksi bakal meroketnya harga minyak mentah global sejak invasi Rusia ke Ukraina. Eskalasi konflik yang terus memanas dikhawatirkan banyak negara bakal memengaruhi rantai pasok dan pengiriman minyak mentah dari kawasan Timur Tengah dan sekitarnya. Indonesia, misalnya, menjadi salah satu negara yang mewaspadai risiko konflik karena banyak mengimpor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) dari kawasan tersebut. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sepanjang 2022, Indonesia mengimpor minyak mentah sebesar 4,19 juta ton dari Arab Saudi, senilai US$3,12 miliar. Selain dari Arab Saudi, Indonesia juga mendatangkan minyak mentah dari Nigeria, Angola, Gabon, Aljazair, dan Azerbaijan.
Pemerintah langsung menjajaki peluang impor minyak mentah dan BBM di luar negara-negara penjual tradisional. Manuver pemerintah untuk menjajaki peluang impor dari sejumlah negara baru menjadi krusial untuk mengantisipasi dampak kurangnya pasokan dan melambungnya harga minyak sepanjang akhir tahun ini.
Secara menyeluruh, pemerintah turut menyiasati ketidakpastian global tersebut melalui pengelolaan migas dari sektor hulu hingga hilir. Beberapa strategi tersebut a.l. Pemerintah berupaya keras meningkatkan cadangan dan produksi migas melalui kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Dalam hal ini, pemerintah memberikan fleksibilitas pemilihan jenis kontrak kerja sama baik berupa PSC Cost Recovery atau Gross Split kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Pemerintah juga terbuka untuk memberikan perbaikan syarat dan kondisi kontrak kerja sama. Strategi selanjutnya adalah mengakselerasi sejumlah proyek di wilayah kerja migas Indonesia, semberi mengoptimalisasikan pemanfaatan gas domestik.
Cadangan energi hijau yang sedemikian tumpah ruah di Tanah Air menjadi bekal untuk menjaga ketahanan energi nasional, sekaligus menjaga kelancaran distribusi energi pada industri dan masyarakat.
Ekonomi Global Masih Menjadi Tantangan
ASEAN Tetap Tangguh di Era Suku Bunga Tinggi
Tren kenaikan suku bunga di negara maju pascapandemi
Covid-19 membuat perekonomian banyak negara di dunia terguncang. Namun,tidak
denganAsia Tenggara. Peningkatan nilai tambah dari produk ekspor dan digitalisasi
menjadi dasar kekuatan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Ekonom Senior
United Overseas Bank Limited (UOB) Enrico Tanuwidjaja menjelaskan, di tahun
keempat pascapandemi Covid-19, konsumsi masyarakat dunia terus meningkat dan
mengakibatkan kenaikan inflasi. Sayangnya, ini belum bisa diimbangi dengan
kuantitas produksi. Untuk mengendalikan hal ini, banyak negara di dunia, khususnya
negara maju, seperti AS dan Eropa, menaikkan suku bunga mereka.
”Era suku bunga tinggi akan berlangsung cukup lama, sepanjang
9-12 bulan ke depan. Tetapi, ASEAN tetap tangguh dan punya resiliensi.
Perekonomian ASEAN tidak perlu menaikkan suku bunga secara drastis,” ujar
Enrico dalam konferensi pers UOB Gateway to ASEAN Conference 2023 di Jakarta,
Senin (9/10). Tren suku bunga tinggi memukul perdagangan ekspor dan impor
belasan negara ASEAN pada 2023 setelah bangkit dari krisis akibat pandemi
Covid-19 pada 2020 dan 2021. Namun, data menunjukkan, kejatuhan ekonomi yang
difaktori perdagangan eksternal tidak sedalam pada krisis ekonomi global 2008
dan 2015. Menurut Enrico, hal ini ditopang 10 sektor komoditas perdagangan
unggulan ASEAN. Yang teratas, di antaranya, produk dari sektor mesin dan
kebutuhan kelistrikan yang unggul di Singapura, Malaysia, dan Thailand. Lalu,
ada Indonesia dengan komoditas mineral, agrikultur, dan karet. (Yoga)
Pasar Berkembang Hadapi Berbagai Tantangan
Dari ”Wild Card” Inflasi hingga Penyelewengan Beras Bulog
Lembaga Penelitian Makroekonomi ASEAN+3 (AMRO) menyebutkan
El Nino menjadi wild card atau faktor penentu inflasi di kawasan ASEAN+3. Meski
di Indonesia kenaikan harga beras yang berandil paling besar terhadap inflasi
tidak hanya akibat dampak El Nino, tetapi juga didorong ulah oknum yang menyelewengkan
beras Perum Bulog. AMRO, Rabu (4/10) merevisi naik proyeksi inflasi di kawasan ASEAN+3
serta pada 2023 dan 2024. ASEAN+3 merupakan negara-negara anggota ASEAN, serta
Jepang, China, dan Korea Selatan. Tingkat inflasi kawasan itu diperkirakan 6,5
% pada 2023 dan 3,8 % pada 2024, dinaikkan dari proyeksi inflasi pada Juli
2023, yakni 6,3 % pada 2023 dan 3,4 % pada 2024. Khusus Indonesia, AMRO justru
menurunkan perkiraan inflasi pada 2023 menjadi 3,8 % dari proyeksi Juli 2023
yang 3,9 %.
Proyeksi inflasi Indonesia pada 2024 tetap sama
dengan proyeksi tiga bulan lalu, yakni 2,8 %. Kepala Ekonom AMRO Hoe Ee Khor
mengatakan, kenaikan harga pangan dan energi global dalam beberapa bulan terakhir
telah memicu kekhawatiran terjadinya lonjakan harga komoditas. Lonjakan harga
komoditas itu dapat berimbas pada kenaikan inflasi. September 2023 harga
rata-rata beras nasional di tingkat eceran Rp 13.799 per kg, naik 5,61 % secara
bulanan dan 18,44 secara tahunan. Hal itu menjadikan beras sebagai komoditas
penyumbang utama inflasi September 2023 yang sebesar 0,19 % secara bulanan dan
2,28 % secara tahunan. Andil beras terhadap inflasi bulanan dan tahunan itu
masing-masing 0,18 % dan 0,55 %.
Selain itu, ada faktor lain yang menyebabkan harga beras di
pasar masih tinggi meskipun operasi pasar beras telah digulirkan. Faktor
tersebut adalah penyelewengan beras Perum Bulog, yakni mengemas ulang beras
Bulog kemudian dijual dengan harga lebih tinggi. Dirut Perum Bulog Budi Waseso menyatakan,
ada oknum-oknum yang mengganti kemasan beras Bulog dengan kemasan beras premium.
Setelah itu, beras yang seharusnya dijual dengan harga terjangkau itu dijual
kembali dengan harga lebih tinggi setara harga beras premium. (Yoga)
UE Meluncurkan Batas Tarif Karbon
Menanti Realisasi Kesepakatan KTT Asean
Beragam kesepakatan dan terobosan berhasil dilahirkan melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 Asean yang digelar di Jakarta 5—7 September 2023. Mulai dari upaya bersama untuk menjadikan Asean sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia, pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik, hingga percepatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi alias local currency transaction (LCT). Ada pula kesepakatan senilai US$38,2 miliar yang mencakup 93 proyek dan 73 proyek potensial senilai US$17,8 miliar, hasil dari Asean Indo-Pacific Forum (AIPF). Melalui KTT tersebut, anggota Asean juga memperkuat kerja sama bidang ekonomi dengan sejumlah negara seperti China, Korea Selatan, dan Jepang. Tak hanya soal ekonomi, dari perspektif geopolitik, Asean pun sepakat untuk mewujudkan perdamaian kawasan melalui kolaborasi antarnegara serta terus menyuarakan kepentingan negara berkembang di tingkat global. Salah satu langkah terdekat adalah membawa beragam hasil KTT ke-43 Asean tersebut ke forum G20 yang tengah berlangsung di India. Pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik misalnya, menuntut kolaborasi aktif sesuai kompetensi masing-masing negara sesuai ketersediaan sumber daya alam dan maupun industri. Kesepakatan Asean Plus Three yakni kerja sama antara negara anggota Asean dengan Korea Selatan, Jepang, dan China, mengenai pembangunan ekosistem kendaraan listrik, harus dijadikan momentum untuk mengakselerasi perkembangan sektor ini di tingkat regional. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi perihal kesamaan visi dan misi untuk menjadikan Asean sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Digital economy framework agreement (DEFA) yang digadang-gadang menjadi pilar pertumbuhan ekonomi Asean di masa mendatang, membutuhkan penjabaran lanjutan sehingga dapat menjadi perjanjian nyata antarnegara anggota. Hal itu penting agar masterplan tersebut benar-benar dapat memacu ekonomi digital Asean yang diramal tembus US$2 triliun pada 2030.
Koridor Ekonomi akan Membentang dari India hingga Eropa
NEW DELHI,ID-Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi, dan sekutu-sekutunya dalam lingkup kelompok negara G20 pada Sabtu (09/09/2023) mengumumkan rencana untuk membangun koridor kereta api dan pelayaran yang akan menghubungkan India dengan Timur Tengah dan Eropa. Proyek ambisius ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga kerja sama politik. "Ini adalah kesepakatan yang sangat-sangat besar," kata Biden, seperti dikutip AP. Koridor ini, yang diuraikan pada pertemuan puncak tahunan negara-negara ekonomi utama dunia G20, akan membantu meningkatkan perdagangan, menyalurkan sumber daya energi, dan meningkatkan konektivitas digital. Koridor ini, yang diuraikan pada puncak tahunan negara-negara ekonomi utama G20, akan membantu meningkatkan perdagangan, menyalurkan sumber daya energi, dan meningkatkan konektivitas digital. Koridor infrastruktur darat dan laut ini akan mencakup atau melintasi India, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UE), Yordania, Israel, dan Uni Eropa (UE). (Yetede)
Pilihan Editor
-
BI Masih Kaji Penerbitan Uang Digital
21 Feb 2022 -
Membabat Para Penentang
19 Feb 2022 -
Euforia Bank Digital Mendongkrak Kekayaan Taipan
21 Feb 2022









