PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk (TELE) akan fokus mengembangkan layanan digital dan memperkuat distribusi modern di tahun depan. Untuk itu, TELE akan bekerjasama dengan perbankan dan modern channel. Cara ini merupakan upaya TELE meningkatkan kembali pendapatan, pasca tercapainya perdamaian dengan para kreditur. Corporate Secretary TELE Semuel Kurniawan mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir ini telah menyebabkan bisnis bertransformasi dengan cepat. Pandemi Covid-19 juga mengubah kebiasaan pelanggan seluler, terlihat dengan makin maraknya layanan digital dan online. "Kami melihat peluang yang akan menjadi fokus pengembangan ke depan adalah layanan penjualan secara digital," ujar Semuel.

Dari rata-rata 50.000 akta per tahun yang masuk ke BPNDKI, diakui Kepala Kanwil BPN DKI, ada sedikit diantaranya yang diduga dipalsukan. Warga diminta tidak memberi kuasa pihak ketiga untuk mengurus surat tanah. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta Dwi Budi Martono di Polda Metro Jaya menyatakan, berdasarkan pengecekan, tiga bidang tanah waris milik keluarga Nirina Zubir sudah dijual ke pihak lain oleh tersangka RK. BPN DKI dan para pembeli tidak tahu sertifikat yang dijual adalah hasil dari tindak pidana penipuan.”Sertifikat itu sampai ke kita sudah dalam bentuk akta jual beli yang sudah lengkap,”kata Dwi, Kamis (18/11/2021). Atas dasar itu, menurut dia, peralihan kembali sertifikat yang telah dijual kembali ke keluarga Nirina harus menunggu putusan pengadilan.

Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) tahun ini kembali moncer. Hingga Oktober 2021, realisasi pendapatan BLU, telah mencapai Rp 96,45 triliun atau 168% dari target tahun 2021 yang sebesar Rp 58,8 triliun. "Pendapatan BLU tersebut selalu di atas target, hal ini karena didominasi oleh pengelolaan dana," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selasa (16/11).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, nilai aset negara meningkat menjadi Rp 11.098 triliun pada tahun 2020. Dari total jumlah aset negara itu, aset yang berupa barang milik negara (BMN) naik Rp 4.397 triliun menjadi Rp. 6.586 triliun. Kenaikan aset ini terjadi setelah pemerintah melakukan penilaian kembali alias revaluasi sejumlah aset negara pada tahun 2020. 

PT pertamina Trans Kontinental (PTK) sebagai bagian dari Subholding Integrated Marine Logistics berhasil menerapkan sistem monitoring operasional kapal digital melalui Transco Condition Monitoring System (TCMS). Penerapan TCMS ini membuat PTK mampu memonitor data harian operasi peralatan secara digital pada 355 unit kapal yang melayani distribusi energi diseluruh pelabuhan Pertamina. "Tujuan dari penerapan TCMS ini bukan hanya sebatas mengambil data umum Data yang diambil tentu harus dianalisis oleh ahli, sehingga ada rekomondasi dan planning yang bisa kita eksekusi. Tujuan selain untuk melakukan proactive maintenance," ucap Direktur Utama PTK, Nepos MT Pakpahan di Jakarta, akhir pekan lalu. Acara Go Live aplikasi TCMS dilaksanakan secara daring dan luring pada 10 November 2021 dan dihadiri oleh Direktur  Utama PTK, Nepos MT Pakpahan, jajaran Direksi dan Managemen PTK, serta para perwakilan dari kapal operasional milik PTN, "Untuk meningkat krradibilitas , tentu harus berkembang pemeliharaan lalu kita tingkatkan prosesnya dengan digitalisasi," lanjut Netpos MT Pakpahan. Dia juga menambahkan bahwa inovasi dalam sistem  digital ini merupakan perwujudan dari pemeliharaan kapal operasi PTK yang terencana dan berkelanjutan. Yudi Wibisono selaku Project Leader memaparkan tentang proses pencatatan dengan aplikasi ini menggantikan pencatatan yang dilakukan dengan perangkat  berbasis mobile. Pencatat dengan aplikasi ini  menggantikan dengan pencatatan paper-based yang memiliki risiko kehilangan data, riwayat perawatan kapal yang tidak terdokumentasi secara up to date, dan kesulitan dalam memonitoring kondisi operasional  dikarenakan data yang dianalisa  tidak real-time yang dapat terdampak kepada tingginya kerusakan peralatan kapal. (Yetede)

PT pertamina Trans Kontinental (PTK) sebagai bagian dari Subholding Integrated Marine Logistics berhasil menerapkan sistem monitoring operasional kapal digital melalui Transco Condition Monitoring System (TCMS). Penerapan TCMS ini membuat PTK mampu memonitor data harian operasi peralatan secara digital pada 355 unit kapal yang melayani distribusi energi diseluruh pelabuhan Pertamina. "Tujuan dari penerapan TCMS ini bukan hanya sebatas mengambil data umum Data yang diambil tentu harus dianalisis oleh ahli, sehingga ada rekomondasi dan planning yang bisa kita eksekusi. Tujuan selain untuk melakukan proactive maintenance," ucap Direktur Utama PTK, Nepos MT Pakpahan di Jakarta, akhir pekan lalu. Acara Go Live aplikasi TCMS dilaksanakan secara daring dan luring pada 10 November 2021 dan dihadiri oleh Direktur  Utama PTK, Nepos MT Pakpahan, jajaran Direksi dan Managemen PTK, serta para perwakilan dari kapal operasional milik PTN, "Untuk meningkat krradibilitas , tentu harus berkembang pemeliharaan lalu kita tingkatkan prosesnya dengan digitalisasi," lanjut Netpos MT Pakpahan. Dia juga menambahkan bahwa inovasi dalam sistem  digital ini merupakan perwujudan dari pemeliharaan kapal operasi PTK yang terencana dan berkelanjutan. Yudi Wibisono selaku Project Leader memaparkan tentang proses pencatatan dengan aplikasi ini menggantikan pencatatan yang dilakukan dengan perangkat  berbasis mobile. Pencatat dengan aplikasi ini  menggantikan dengan pencatatan paper-based yang memiliki risiko kehilangan data, riwayat perawatan kapal yang tidak terdokumentasi secara up to date, dan kesulitan dalam memonitoring kondisi operasional  dikarenakan data yang dianalisa  tidak real-time yang dapat terdampak kepada tingginya kerusakan peralatan kapal. (Yetede)

Ketika peternak menderita karena harga jual telur hancur dan produksi tak terserap pasar, Indonesia masih mengimpor telur olahan. Surplus telur belum dimanfaatkan maksimal dan kendala yang ada belum dapat solusi jitu. Unjuk rasa peternak unggas seolah tak berjeda beberapa tahun terakhir. Latar belakangnya sebagian besar karena harga jual ayam hidup (livebird) dan telur ayam yang anjlok di tingkat peternak. Situasi itu terutama dipicu oleh ketidakseimbangan pasar di mana produksi daging dan telur ayam melebihi permintaan. Risiko terbesar dialami peternak karena harga jual hasil jerih payahnya berulang tertekan hingga di bawah ongkos produksi.

Peternak protes karena telur ayam produksi mereka hanya laku Rp 14.000-Rp 17.000 per kilogram (kg) awal bulan lalu. Padahal, pemerintah telah menetapkan harga acuan penjualannya di tingkat produsen sebesar Rp 19.000-Rp 21.000 per kg. Kerugian mereka berlipat karena pada saat yang sama ongkos produksi naik seiring naiknya harga sejumlah komponen, terutama pakan yang didorong oleh kenaikan harga jagung. Ironisnya, ketika peternak menderita karena harga jual telur hancur dan sebagian produksi tak terserap pasar, Indonesia masih mengimpor telur olahan. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Kementerian Perindustrian, Supriyadi, dalam diskusi ”Mengupas Peluang Industri Pengolahan Telur di Indonesia” yang digelar Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka), Rabu pekan lalu mengatakan, impor telur cair beku tahun 2020 mencapai 441 ton dengan nilai 671.000 dollar AS. Padahal, Indonesia surplus telur ayam dan tahun ini diperkirakan mencapai 200.000 ton.

Pinjaman online atau lazin disebut pinjol, akhir-akhir ini menjadi isu yang menarik perhatian banyak pihak. Bahkan orang nomor satu negara ini, Presiden Jokowi sampai mengeluarkan pernyataan perang terhadap pinjol. Menawarkan pinjaman dengan menyebar promosi secara acak melalui layanan pesan singkat via SMS, WA atau applikasi lain, pelaku menyebar jerat para korbannya.

Ketika nasabah tidak mampu membayar, data pribadi mereka disebar, foto pribadi disunting menjadi foto porno. Sampai-sampai nomor telpon yang terkoneksi dengan pengguna pinjol memperoleh pesan masal “Teman Anda yang bernama Fulani tidak membayar pinjaman dari PT Anus. Tolong sampaikan agar ybs melunasi hutangnya. Jika tidak data pribadinya akan kami sebar,” ancam pelaku.

Sebenarnya, pemerintah melalui lembaga keungannya telah menyediakan solusi untuk membantu masyarakat menghadapi dampak ekonomi karena pandemic melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemerintah berusaha melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan konomi pelaku usaha selama masa pandemi Covid-19. (Yetede)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan dua orang pegawai pajak sebagai tersangka penerima suap. Dua pegawai pajak ini adalah WR alias Wawan Ridwan dan AS alias Alfred Simanjuntak. Penetapan dua pegawai pajak sebagai tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyidikan dari kasus korupsi yang menjerat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji alias APA. Wawan Ridwan merupakan Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Ditjen Pajak/Kepala Pajak Bantaeng Sulawesi Selatan sampai dengan Mei 2021/ saat ini menjabat selaku Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi Dan Penilaian Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat Dan Tenggara (Sulselbartra)

Berita soal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencabut izin perusahaan pembiayaan, PT Ovo Finance Indonesia (OFI) menyebabkan Ovo, salah satu pemain dompet digital ketar-ketir. Publik mengira, Ovo merupakan bagian dari OFI dan bisa ikut berhenti. Kabar, pencabutan izin OFi langsung membuat masyarakat, khususnya pengguna Ovo panik. Dari beberapa media sosial terlihat kalau Ovo menjadi salah satu perbincangan publik yang tinggi. Di Twitter, persoalana Ovo sempat menjadi salah satu trending topic.