Belanja iklan tetap tumbuh kuartal-I tahun ini, di tengah pandemi Covid-19 namun melemah memasuki April 2020. Executive Director Nielsen Media Indonesia Hellen Katherina mengungkapkan, pergeseran perilaku dan kebutuhan konsumen selama menjalani proses di rumah saja juga memicu beberapa merek mengambil kesempatan ini untuk lebih banyak beriklan. Di antaranya Telkomsel dan Tokopedia yang melihat meningkatnya kebutuhan akan data internet dan belanja daring (online), Nutella yang mengambil peluang dari meningkatnya aktivitas sarapan di rumah, Indomie yang dipicu dari meningkatnya kebutuhan kon sumen akan stok makanan instan, dan Vidio melalui iklannya menawarkan kebutuhan inhome entertainment yang sedang banyak dicari oleh konsumen.

Hellen menerangkan, kategori layanan online, komunikasi, perawatan rambut, makanan/mi instan, kopi/teh, susu untuk pertumbuhan, vitamin/suplemen memilih menambah budget iklannya di media TV dan digital. Sementara itu, kategori jus dan iklan pemerintah/partai politik mengalokasikan bujet iklannya lebih banyak ke media digital. Sejak diberlakukan nya kebijakan work from home (WFH) dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), kepemirsaan TV lebih tinggi.

Meskipun pada periode ramadan kali ini konsumen lebih banyak beraktivitas di dalam rumah, menurut Hellen, pemilik merek dapat memanfaatkan pergeseran perilaku yang terjadi untuk tetap berkomunikasi dengan konsumennya, tentunya dengan menyeimbangkan tujuan merek dengan mempertahankan kreatifitas untuk mendapatkan kepercayaan konsumen, serta bersiap untuk kondisi normal yang baru di masa mendatang.

Dari waktu ke waktu, penyebaran Covid-19 di dunia, termasuk Indonesia, terus meningkat. Guna memitigasi hal itu, Pemerintah mengimbau untuk beraktivitas di rumah saja, sebagai upaya pembatasan sosial (social distancing) atau pembatasan fisik (physical distancing). Bahkan, DKI Jakarta beberapa kota lain telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), seluruh sekolah memberlakukan “belajar dari rumah” atau study from home (SFH), begitu juga dengan tempat kerja pembatasan dengan jumlah minimum pegawai dan sisanya "bekerja dari rumah” atau work from home (WFH). Kebijakan SFH atau WFH ini telah mendorong masyarakat memanfaatkan internet. Bahkan, pemenuhan kebutuhan pokok se hari-hari juga dilakukan melalui media daring. Ujungnya, penetrasi pengguna internet mendorong tumbuhnya ekonomi digital.

Ekonomi digital atau internet memiliki potensi tinggi bagi perekonomian Indonesia. Laporan e-Conomy SEA 2019 menyatakan, pada tahun 2019, angkanya mencapai nilai US$ 40 miliar atau mencapai 49% di banding 2015 dengan pengguna internet mencapai 152 juta jiwa atau naik 65% sebagaimana ditaksir oleh Google, Temasek, dan Bain & Company. Nilai ini meliputi sektor niaga, travel, media, dan transportasi berbasis daring. Indonesia menempati posisi paling tinggi dibandingkan negara-negara di Asean lainnya, seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Sementara itu, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyajikan data hasil survei, pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 171,17 juta atau 64,8% dari 264,16 juta jiwa populasi penduduk Indonesia.

Pemerintah hendak menangkap potensi pemajakan atas aktivitas ekonomi internet. Apalagi dalam keadaan tertentu, darurat bencana seperti ini, kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) diperkirakan tumbuh. Kebijakan perpajakan berupa perlakuan per-pajakan atas PMSE menjadi salah satu pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020.

Sedikitnya ada dua poin. Pertama, penunjukan pedagang atau penyedia jasa luar negeri dan penyelenggara PMSE, baik luar negeri maupun luar negeri, sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kedua, pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri (SPLN), yang memenuhi ketentuan significant economic presence atau kehadiran ekonomi signifikan.

Pemajakan atas aktivitas ekonomi digital dari perusahaan digital yang berkembang pesat saat ini, seperti: Google, Amazon, Netflix, Spotify, dan Zoom, menjadi tantangan di setiap negara. Ada sejumlah negara yang telah menerapkan pemajakan transaksi digital. Di antaranya adalah Perancis, Italia, Spanyol, Austria, dan India, yang menetapkan pajak dari nilai transaksi. Sementara itu, Australia dan Inggris mengenakan pajak transaksi digital sebagai diverted profit tax atau pajak atas keuntungan yang dialihkan. Negara-negara G20, termasuk Indonesia, memiliki pandangan yang sama untuk mencapai konsensus global atas sistem pajak internasional terhadap aktivitas ini.

Sebagai yurisdiksi dalam negeri, melalui Perppu ini, Indonesia memperluas definisi bentuk usaha tetap (BUT). Perluasan BUT ini sejalan dengan rekomendasi atau rencana aksi the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Melalui Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan "Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1:2015 Final Report”, pendekatan unified approach digunakan sebagai dasar. Pendekatan user participation memungut pajak digital berdasarkan kontribusi pengguna dan hak pengenaan pajak dialokasikan berdasarkan tempat di mana pengguna tersebut berada. Marketing intangibles mengenakan pajak didasarkan pada tempat aset tersebut digunakan. Sedangkan significant economic presence mengasumsikan subjek pajak dianggap memiliki kehadiran ekonomi apabila terdapat interaksi dengan pengguna melalui teknologi digital, misalnya platform online.

Indonesia dan 47 negara juga telah sepakat mengubah ketentuan penghindaran status BUT melalui pengecualian kegiatan tertentu dalam P3B-nya sebagaimana Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting yang ditandatangani pada 7 Juni 2017 di Paris, Prancis, dan telah diratrifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2019.

Tidak berhenti di situ, ketentuan teknis, baik PP maupun PMK, sangat dinantikan. Tujuannya agar potensi atas perluasan basis pemajakan melalui pemajakan ekonomi digital dapat segera ditangkap. Muaranya, terciptanya keadilan iklim berusaha di dalam negeri. Bukan itu saja, penerimaan perpajakan dapat terdongkrak guna pemulihan perekonomian nasional, dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) terus memutar otak menggali penerimaan pajak di tengah pandemi Covid-19, Salah satunya, rencana pemajakan atas perusahaan berbasis digital dalam maupun luar negeri berlandaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan yang mengatur pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) dalam perdagangan menggunakan sistem elektronik (PMSE) alias e-commerce.

Untuk menindaklanjuti Perpu, pemerintah menyiapkan peraturan pemerintah (PP) sebagai payung hukum pemungutan PPh dan atau pajak transaksi elektronik (PTE) dalam PMSE yang saat ini sedang menunggu konsensus The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tentang ekonomi digital, seperti dikonfirmasi Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Kemkeu John Hutagaol. Ia menambahkan pemerintah menunggu konsensus global dikarenakan pengenaan pajak atas penghasilan dari kegiatan digital ekonomi bisa menimbulkan pengenaan pajak berganda.

Walaupun jadwal akhir konsensus internasional semakin dekat, nampaknya kesepakatan tersebut akan tertunda dikarenakan beberapa agenda pertemuan terpaksa dibatalkan dan sebagian lagi ditunda termasuk kemungkinan jadwal the Inclusive Framework (IF) on Base Erosion and Profit Shiftinga (BEPS) pada awal Juli 2020 di Berlin karena pandemi Covid-19. Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengatakan, langkah Indonesia membuat unilateral measure melalui konsep significant economic presence sejatinya sudah ada dalam usulan konsensus global terkait pajak digital. Jika konsensus tidak tercapai maka konsep BUT akan tetap seperti yang tertuang di kebanyakan tax treaty, ia menerangkan dalam skenario itu Indonesia bisa menggunakan pajak transaksi elektronik merujuk India dan Inggris

Sejumlah bank mencatat lonjakan transaksi secara online selama masa pandemi virus corona (Covid-19), dan akan terus meningkat sejalan dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah di Indonesia. SVP Transaction Banking and Retail Sales PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Thomas Wahyudi mengungkapkan, sejak adanya imbauan dari pemerintah untuk #dirumahaja dan bekerja dari rumah (work from home/WFH) pada Februari 2020, perseroan sudah melihat adanya peningkatan transaksi sejak minggu pertama. Pasalnya, nasabah diminta untuk mengurangi aktivitas di luar rumah untuk meminimalkan penyebaran virus corona.

Rata-rata transaksi Mandiri Online mencapai  2 juta transaksi per hari pada Maret 2020 dengan nominal lebih dari Rp 3 triliun dengan 5 juta pengguna Mandiri Online yang Mayoritas transfer dan pembayaran bill payment. Pihaknya memprediksi jumlah tersebut akan terus meningkat selama PSBB diberlakukan. Sebab, kantor cabang bank juga mulai disesuaikan jam operasionalnya dan sudah memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Untuk meningkatkan transaksi Mandiri Online Bank mandiri mengeluarkan kampanye promo #antimatigaya di rumah dengan meningkatkan kenyamanan dan memberikan benefit lebih dalam bertransaksi online untuk nasabah.

Hal yang sama juga terjadi di bank – bank lain, sebut saja PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sebagaimana dikonfirmasi Direktur Santoso Liem. Di sisi lain, ia mengatakan BCA juga tengah memproses bank hasil akuisisinya yakni PT Bank Royal Indonesia sebagai bank digital yang akan melengkapi kebutuhan masyarakat yang dinamis. Sementara itu, Direktur Bisnis Konsumer PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darma dengan mengatakan dengan adanya virus corona saat ini mendorong nasabah lebih peka terhadap layanan digital perbankan dan CIMB Niaga sendiri meyakini capabilities Go Mobile milik mereka yang sudah digunakan nasabah secara luas dapat melayani dan memenuhi kebutuhan nasabah.

Sejak tahun lalu, industri digital di Cina telah mengalami perlambatan ekonomi yang membuat para investor khawatir sehingga menuntut investor agar lebih kreatif untuk selamat dari krisis virus korona. Menurut penyedia data PitchBook, sejauh tahun ini, investasi modal ventura di perusahaan-perusahaan pemula di seluruh Cina yang meliputi Hong Kong, telah anjlok lebih dari 65 persen.

Analis modal ventura di PitchBook, Alex Frederick, sebagaimana dikutip dari CNN berujar penyebaran Covid-19 yang tengah terjadi sekarang memberikan pukulan fatal bagi perusahaan rintisan yang tidak cukup kuat untuk menghadapi gejolak ekonomi. Selama masa krisis, perusahaan yang didanai mengalami penurunan nilai secara signifikan. Sedangkan, upaya menahan virus korona telah menyebabkan perlambatan ekonomi yang akan memperburuk volatilitas ekonomi.

Managing Director Chinaccelerator, Oscar Ramos, mengatakan, tahun ini pengusaha lebih memprioritaskan hal-hal yang lebih mendesak dan menunda kesepakatan dengan investor. Perusahaan rintisan teknologi finansial berbasis di Hong Kong, Mio Tech dan Travel Flan pun mengalami kesulitan yang sama, ketika mencoba untuk mendapatkan dana dari pemodal ventura demi menyelamatkan perusahaan. CEO Travel Flan, Abel Zhao memutuskan untuk memikirkan kembali seluruh model bisnisnya dengan memperluas cakupannya dan mengambil mitra utama dari sektor lain.

Seperti yang dilansir dari BBC, teknologi kesehatan di Cina juga digunakan untuk mengidentifikasi gejala Covid-19, termasuk untuk menemukan perawatan baru dan memantau penyebaran penyakit. Sementara itu, kecerdasan buatan (AI) tingkat lanjut juga telah digunakan untuk membantu mendiagnosis penyakit dan mempercepat pengembangan vaksin. Analis modal ventura di PitchBook, Alex Frederick, memprediksi, investor hanya akan mempertahankan modal mereka dan melanjutkan bisnis kembali seperti biasa ketika kondisi membaik. Alex mengungkapkan, perusahaan rintisan yang hanya mengandalkan dana venture capital akan mengalami nasib paling buruk karena dana telah mengering.

Industri digital di Tanah Air ternyata juga ikut merasakan dampak dari tak menentunya situasi selama kurang lebih sebulan terakhir ini akibat banyak masyarakat Indonesia beraktivitas di rumah. Founder & CEO Help Apps Melia Lustojoputro mengakui, ada perubahan signifikan terhadap layanan perusahaan rintisan miliknya, Help Apps yang merupakan platform berbagai jenis jasa keperluan rumah tangga. Permintaan berkurang secara bertahap hingga 70 persen dibandingkan biasanya. Melia menerapkan kegiatan bekerja dari rumah dan menggencarkan promosi melalui media sosial. Setelah pandemi ini berlalu, Help akan mengadakan pelatihan bagi helper mereka dan akan memberikan promosi-promosi untuk para klien dalam bentuk diskon dan giveaway.

Masa-masa yang tak pasti seperti saat ini ternyata juga membuka peluang baru, salah satunya, Sampingan, platform yang fokus utamanya adalah pekerja blue collar, seperti sales, kurir, dan surveyor lapangan. CEO dan Co-Founder Sampingan Wisnu Nugrahadi mengungkapkan, sejak berdiri pada Januari 2019 Sampingan tumbuh sangat baik tiap bulannya. Peningkatan permintaan terjadi dari industri logistik, karena masyarakat lebih mengandalkan tenaga pengiriman ketika akan memesan barang ataupun berbelanja. Wisnu menyebut, peningkatan jumlah kawan Sampingan yang bergabung karena adanya kebutuhan akan penghasilan tambahan.

Perubahan strategi juga dialami oleh perusahaan ventura capital. Co-Founder dan Managing Partner East Ventures Willson Cuaca memprediksi, akan ada pergeseran yang signifikan dalam pendanaan perusahaan rintisan pada masa pandemi karena lebih berfokus untuk membantu existing portfolio mengarungi krisis. Willson menegaskan, fokus dan strategi perusahannya adalah mendukung wirausaha (entrepreneur) yang menggunakan teknologi untuk memberikan nilai tambah di setiap sektor. Pergerakan krisis yang sangat cepat dan dinamika dunia perusahaan rintisan juga sangat cepat, sehingga kedua kombinasi ini membutuhkan daya adaptasi dan sensitivitas yang tinggi untuk melihat peluang dan target investasi.

Sejak Maret 2020, International Data Corporation (IDC) International memproyeksikan pandemi corona bakal membuat anjlok belanja korporasi untuk keperluan teknologi informasi (TI) di kawasan Asia Pasifik dari 5,2% menjadi 1,2% pada 2020 dari tahun sebelumnya dan diperkirakan bisa makin tajam sepanjang tahun ini.

Menanggapi proyeksi tersebut, Ketua Bidang Industri 4.0 Masyarakat Telematika (Mastel) Indonesia Teguh Prasetya  memperkirakan belanja TI di Tanah Air tahun ini bisa anjlok hingga 0% dengan salah satu faktor utama penurunan tersebut adalah peralihan ke perangkat lunak komputasi awan (Cloud) yang dapat mengurangi anggaran korporasi hingga 80%.

Ketua umum Mastel Indonesia, Kristiono dan Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute  Heru Sutadi menambahkan, meski permintaan dan konsumsi mengalami pertumbuhan sejak imbauan beraktivitas dari rumah namun tidak diiringi kenaikan daya beli akibat terganggunya dunia usaha dan produksi, dimana hal ini akan berdampak kepada kelangsungan bisnis vendor penyedia perangkat TI

Namun disisi lain, Kristiono juga berpendapat  wabah COVID-19 justru akan mengakselerasi proses transformasi digital di banyak sektor dan berkontribusi pada penguatan industri TI nasional.

Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra mengatakan, OVO terus berupaya sekuat tenaga untuk membantu pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19. OVO akan berperan untuk mendistribusikan dana bantuan pemerintah guna meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja muda Indonesia setelah sebelumnya menjadi mitra resmi uang elektronik, bersama dengan bank badan usaha milik negara BNI, untuk Program Kartu Prakerja yang diluncur-kan pemerintah.

Sebelumnya, OVO telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman pada 20 Maret 2020 dengan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, turut hadir pada acara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kepala Staf Presiden Moeldoko. Nota kesepahaman ditandatangani bersamaan dengan peluncuran situs resmi Kartu Prakerja, yakni prakerja.go.id.

Karaniya  menjelaskan, sebagai mitra resmi pembayaran digital program Kartu Prakerja, OVO mendapatkan amanat untuk menyalurkan dana insentif senilai Rp 600.000 setiap bulan. Dana akan ditransfer dalam beberapa tahap selama empat bulan ke akun uang elektronik para peserta yang telah menyelesaikan pelatihan dalam program tersebut. Peserta akan memperoleh bantuan pelatihan senilai Rp 1 Juta untuk digunakan di platform digital mitra.

Dalam daftar tahunan miliarder global tahun 2020 yang dirilis Forbes pada Selasa (7/4) tercatat sejumlah ‘orang kaya baru’ gara-gara Pandemi virus corona (Covid-19), tak kurang dari 178 miliarder anyar masuk daftar dengan total kekayaan bersih senilai total US$ 369 miliar.

Nama – nama yang disebutkan diantaranya:

1. Eric Yuan memiliki kekayaan senilai US$ 5,5 berkat Saham aplikasi telekonferensi Zoom Video Communications yang didirikannya meningkat dua kali lipat.
2. Larry Xiaodong Chen dengan kekayaan US$ 4,5 miliar. pendiri situs pembelajaran daring GSX Techedu (opsi pelajar di China untuk belajar secara danng)
3. Byju Raveendran, dengan kekayaan US$ 1,8 miliar. pendiri aplikasi serupa yaitu Byu
4. Dua bersaduara Dimitry Buckman dan Igor Bukhman lewat Playrix yang membesut gim daring Homescapes dan Fishdom
5. Jitse Groen melalui platform jasa pengiriman tanpa tatap muka di Eropa & Israel, yaitu takeaway.com

Bagi Ilyas Bhat, pria yang sudah kawakan di dunia bisnis keuangan dan industri itu berujar bahwa produk Indonesia tidak kalah bersaing dengan produk sejenis luar negeri, contohnya Mi instan, diyakininya sebagai salah satu produk terenak di dunia. Begitu juga dengan Batik dan furniture dari Jepara. Banyak produsen menginginkan produk-produk unggulan mereka tersebut menembus pasar ekspor, tetapi terhambat proses ekspor yang sulit dan aturan main di negara tujuan yang rumit.

Melihat potensi pasar ekspor yang besar, sejak akhir 2019 Ilyas meluncurkan platform digital untuk membantu para pemilik usaha memasarkan produknya di luar negeri, platform perdagangan ini bernama Made In Indonesia atau disingkat Mind. Melalui Mind, pelaku bisnis bisa mencoba peruntungan menjajal pasar global. Saat ini biaya kemitraan masih gratis, mitra hanya cukup dengan mendaftar di Mind saja. Mind memiliki keahlian dan fitur untuk membenahi skema business-to-business (B2B), dengan dibantu oleh jejaring lama Ilyas untuk menyediakan sarana promosi di luar negeri dan teknologi yang sudah dikembangkan selama lima tahun terakhir memungkinkan proses penjualan dan pembelian ke lebih dari 100 bahasa. Saat ini sudah ada ratusan mitra yang tergabung dengan Mind.

Aktivitas perdagangan ekspor perlu legitimasi dan mengandalkan kepercayaan karena adanya kompetisi, maka itu pelaku bisnis yang sudah mapan, dalam arti kata sudah memiliki struktur organisasi yang lengkap dan berkekuatan hukum, cocok untuk menggarap bisnis internasional. Tahun 2020, Mind menerapkan kurasi ketat untuk menjaga orisinalitas dan berfokus pada beberapa produk, seperti dekorasi rumah, agroindustri, apparel, dan industri kimia. Benua Afrika, Asia dan negara dengan selera yang cenderung sama menjadi fokus perhatian pasar tahun ini.

Mind nantinya akan memperoleh pendapatan dari program berbayar yang memanfaatkan semua fitur dan layanan di marketplace tersebut. Mitra akan dikenai biaya antara 15 juta hingga 35 juta per tahun. Advisor Mind, Kemal Panigoro, menjamin bahwa biaya tersebut lebih murah disbanding mengurus sendiri administrasi ekspor. Mind ditargetkan mendapatkan 2000-2500 vendor sampai akhir tahun dengan tujuh juta transaksi.