Platform perdagangan digital Blibi.com mengklaim animo masyarakat terhadap produk dalam negeri kelas UKM terus bertumbuh. Juru bicara Blibi.com, Geoffrey L. Dermawan, mengatakan penjualan produk UKM selama Harbolnas 12-12 mencatatkan pertumbuhan positif.

Meskipun enggan memerinci jumlah, Geoffrey mengatakan setidaknya produk UKM yang diminati masyarakat ketika Harbolnas 2019 sudah beragam. Sementara beberapa tahun lalu produk busana jadi pilihan utama, tahun ini produk kriya menggeser di urutan pertama. Produk kriya yang dimaksud Geoffrey ialah meja, sofa, kabinet, dan diffuser. Selain Kriya, Blibi menyebut realisasi penjualan dengan pertumbuhan positif juga teraksa di sektor kuliner. Pendiri perusahaan logistik Paxel, Zaldy Masita, mengatakan intensitas antaran makanan secara online sudah masuk tiga besar dalam kategori barang secara keseluruhan. Zaldy mengatakan berkembangnya bisnis logistik yang menyanggupi pengiriman barang secara instan dalam hitungan jam jadi alasan para pelaku bisnis kuliner bernai berekspansi. Menurut dia, hitungan internal antaran barang di Paxel, sektor kuliner tahun ini sudah menembus angka jutaan kali.

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Ignatius Untung, mengatakan panitia Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) mengendurkan target perolehan transaksi pada acara tahun ini. Dia memperkirakan Harbolnas yang berlangsung pada 11-12 Desember 2019 membukukan transaksi Rp 8 triliun, atau bertumbuh 17,6 persen dari tahun sebelumnya.

Dengan target tersebut,idEA hanya membidik kenaikan transaksi tahunan Rp 1,2 triliun. Padahal, pada 2018, kenaikan transaksi bisa mencapai Rp 2,1 triliun. Menurut Untung, bisnis e-commerce di Tanah Air memasuki fase mature. Basis penjualan, kata dia, sudah cukup besar dan berlangsung cukup lama. Walhasil, pengusaha e-commerce agak sulit mencetak angka pertumbuhan yang tinggi. Untung mengatakan bahwa terjadi seleksi alam pada industri e-commerce, dengan indikator banyak pemain yang bertumbangan. Terus meningkatnya sisi penawaran, kata Untung, terlihat dari munculnya 300 platform yang mendaftar dalam perhelatan Harbolnas tahun ini. Namun panitia hanya menerima 235 entitas. Contoh e-commerce yang tumbang adalah Rakuten Indonesia. Perusahaan yang berasal dari Jepang dan berkolaborasi dengan MNC Group ini akhirnya usaha. Sampel lain adalah Qlapa, pemain lokal yang berasal dari usaha rintisan (start-up) penjual kerajinan tangan, yang kini gulung tikar tak kunjung untung. Yang terbaru ialah pernyataan taipan pendiri Grup Lippo, Mochtar Riady, yang mengakui harus menutup Mataharimall.com.

Pemerintah mulai mengatur konsep kehadiran ekonomi signifikan pada pelaku usaha dengan sistem e-commerce melalui beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). PP tersebut diteken oleh Presiden Jokowi pada 20 November dan diundangkan pada 25 November 2019. Sejumlah poin akan disinkronkan dengan RUU Omibus Perpajakan, khususnya yang mengatur badan usaha tetap (BUT) tidak sebatas kehadiran fisik, juga kehadiran ekonomi signifikan. Pasal 7 PP 80/2019 menuliskan, pelaku usaha luar negeri yang secara aktif bertransaksi dengan konsumen di Indonesia serta memenuhi kriteria kterteu dianggap memenuhi kehadiran secara fisik dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Kriteria tertentu yang dimaksud adalah jumlah transaksi, nilai transaksi, jumlah paket pengiriman, dan/ atau jumlah traffic atau pengakses sebagaimana konsep significant economic presence atau kehadiran ekonomi yang signifikan. Sementara itu pasal 8 menentukan bahwa pemerintah akan memberlakukan ketentuan dan mekanisme perpajakan terhadap kegiatan usaha PMSE sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Regulasi ini dinilai sebagai bukti upaya pemerintah untuk menciptakan level playing field. Apabila pelaku usaha asing secara aktif mengapitalisasi pasar Indonesia atau melewati threshold, mereka harus hadir di Indonesia. Selain itu, PP 80/2019 juga dinilai banyak membantu program pemerintah dalam meningkatkan promosi produk lokal.

Pemerintah mulai mengatur tata cara bisnis pelaku usaha yang menggunakan platform online atau e-commerce. Lewat Peraturan Pemerintah Nomor 80/ 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pemerintah mewajibkan pedagang online punya izin. Kewajiban ini berlaku bagi semua pelapak di e-commerce baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Poinnya aturan itu adalah semua pelaku bisnis yang menggunakan sistem elektronik yang memperoleh manfaat di Indonesia wajib memiliki izin. Kebijakan itu juga berlaku bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang menggunkan sistem elekronik sebagai media dagang. Agar lebih lancar, pemerintah akan mempermudah pendaftaran izin usaha pelapak e-commerce.

Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto menjelaskan, inti aturan ini adalah tiap badan usaha yang melakukan transaksi penjualan di Indonesia harus memiliki izin usaha. Rudy Salahuddin Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menambahkan, mekanisme izin usaha pelaku perdagangan elektronik adalah bagian dari upaya pemerintah mereformasi sistem perizinan.Tata cara perizinan usaha pedagang daring akan diatur lebih teknis dan terperinci melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Permendag kelak akan mengatur merchants yang akan mendaftar izin melalui marketplace. Dengan teregistrasinya merchants di marketplace dianggap sudah memenuhi kewajiban izin usaha.

Selain mengatur pedagang dan pemilik platform, aturan ini juga menyasar pelaku usaha pendukung transaksi perdagangan secara online. Antara lain, aturan bagi pelaku jasa logistik, periklanan secara daring, tata cara pembayaran elektronik, juga perlindungan data bagi konsumen yang bertransaksi.

Posisi para operator telekomukasi di era digital ini, memiliki peran strategis. Pembangunan BTS 4G tak hanya memperkuat jaringan tetapi menumbuhkan layanan-layanan baru. Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatikan (Dirjen SDPPI), menyampaikan bahwa saat ini tengah terjadi shifting dari layanan legacy (panggilan dan SMS) ke data yang belum tuntas. Artinya pendapatan dari data belum sepenuhnya dapat menggantikan apa yang dinikmati ketika pendapatan diperoleh di sisi legacy. Pada 2018 operator-operator komunikasi mengalami negative growth sebesar -7,3 persen. Namun tahun ini Industri telekomunikasi menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Perjalanan teknologi tidak akan berhenti menghadirkan berbagai hal baru yang dinikmati oleh konsumen. Apabila pada era 4G, live streaming, gaming dapat dikonsumsi sebagai konten secara leluasa, era 5G mendatang tentu akan memunculkan tren baru. Internet of Things (IoT) memang telah mulai diperkenalkan sejak teknologi 4G, namun pengaplikasiannya belum maksimal di Indonesia. Meski peluang besar di hadapan, tetapi tetap ada tantangan industri telekomunikasi. Dalam hal harga, Indonesia menjadi negara dengan harga layanan data terendah nomor tiga di dunia setelah India dan Bangladesh. Hal ini baik bagi konsumen tetapi tidak bagi Industri. Yield yang rendah juga bisa memiliki dampak bagi konsumen dan seharusnya dapat me-leverage sektor-sektor lain seperti pendidikan di Indonesia.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo memastikan akan terus mengejar pajak perusahaan digital serta mengajak penyedia layanan over the top asal luar negeri untuk mendaftarkan diri sebagai bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Dia mengatakan, apabila perusahaan digital mendaftarkan dirinya sebagai BUT Indonesia berdasarkan prinsip kehadiran fisik kantor (phisical presence), maka otomatis akan menjadi subjek pajak dalam negeri, sehingga pemerintah dapat menarik PPN dan PPh. "Kalau berkaitan PPh, PPh rezim sekarang mengatakan sepanjang ada physical presence di Indonesia maka Anda adalah BUT, kalau sekarang dia mendapatkan penghasilan di Indonesia seharusnya dia bayar pajak penghasilan di Indonesia, ya akan kita sampaikan, menjustification physical presence but also significant economic presence," tutur Suryo, di Kawasan Senayan, Jakarta, Senin (25/11). Di sisi lain, dia mengatakan bahwa saat ini, DJP tengah menginventarisir daftar perusahaan digital yang mendapatkan keuntungan di Indonesia namun tidak memiliki perusahaan di Indonesia.

Uang elektronik berbasis server akan menggantikan peran uang elektronik berbasis kartu untuk transaksi di gerbang tol. Hal tersebut tengah dibahas dalam kelompok kerja Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Dengan teknologi customer presented mode (CPM) memungkinkan hal tersebut. Teknologi CPM yang dimaksud adalah bagian dari transaksi berbasis kode QR menggunakan ponsel pintar. 

Saat ini, transaksi berbasis kode QR memiliki dua model, yakni CPM dan merchant presented mode (MPM). Pada model MPM, penjual yang akan menampilkan kode QR pembayaran untuk dipindai oleh pembeli ketika melakukan transaksi pembayaran. Sebaliknya, CPM memungkinkan konsumen yang menunjukan kode QR. Dengan demikian penjual yang kemudian memindai kode QR untuk mendebit saldo yang dimiliki konsumen. 

Pada masa yang akan datang uang elektronik berbasis kartu bisa jadi akan punah. Pasalnya, tol merupakan kontributor terbesar transaksi nontunai dengan alat bayar tersebut. Adapun, Bank Indonesia juga terus mendorong penggunaan kode QR sebagai satu alat pembayaran. Hal ini sejalan dengan keinginan bank sentral untuk mengkampanyekan gerakan nontunai.

Bukalapak menyatakan kesiapannya untuk menjadi mitra pemerintah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke UKM yang menjadi mitra marketplace tersebut. Kesiapan itu dilatarbelakangi oleh perusahan selama setahun terakhir yang terbilang sukses bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menyalurkan kredit ultra mikro (UMi). " Secara sistem, kami siap turut menyalurkan KUR, karena sebelumnya kami sudah menyalurkan UMi bagi usaha mikro," kata CEO Bukalapak Achmad Zaky usai bertemu dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta, Senin (18/11)

Presiden Direktur Multipolar/Lippo Group Adrian Suherman memberikan klarifikasi dan menegaskan bahwa berita-berita yang mengabarkan bahwa Lippo Group akan meninggalkan OVO karena tidak sejalan dengan kebijakan marketing OVO tidak dan hanya rumor. Bersama para pemegang saham lain, kata dia, Lippo Group merupakan bagian dari OVO dan selalu mendukung bagi kemajuan bisnis OVO. Apalagi dalam dua tahun, OVO telah berkembang menjadi fintech e-money Indonesia. Sebelumnya, sumber CNBC Indonesia membisikkan bahwa Lippo Group berniat hengkang karena tak kuat memasok dana untuk mendukung aksi bakar uang dengan layanan gratis, diskon dan cashback. Dalam dua tahun terakhir, OVO disebut agresif bakar uang investor. "Lippo Group berencana cabut dari OVO. Tiap bulan OVO menghabiskan US$ 50 juta (Rp 700 Miliar)," ujar sumber tersebut pada Kamus (14/11). OVO sendiri telah menjadi unicorn ke-5 di Indonesia. CB Insight, firma analisis perusahaan, dalam situsnya, menulis bahwa valuasi OVO diperkirakan telah mencapai US$ 2,9 miliar atau sekitar Rp 41 Triliun. Bahkan CB Insight mengatakan valuasi tersebut sudah berlaku mulai 14 Maret 2019.

Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) menilai pertumbuhan pengguna smartphone di Indonesia dan meningkatnya literasi keuangan digital akan meningkatkan transaksi layanan keuangan digital di Indonesia. Jumlah pengguna layanan transaksi pembayaran online dipercayai akan terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan jumlah pengguna smartphone, meningkatnya tingkat melek keuangan digital (digital finance literacy), dan terus munculnya inovasi yang menawarkan kemudahan. Strategi seperti penawaran promo dan strategi lainnya yang menggarisbawahi kemudahan, kecepatan dan keamanan dari layanan ini diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat menjadi pengguna layanan transaksi non tunai.  Secara garis besar, vertikal pinjaman online (digital lending) masih akan terus mengalami pertumbuhan positif sebagai akibat dorongan kesenjangan (gap) pembiayaan yang masih tinggi di pasar. Sebuah riset dari Google, Temasek, dan Bain & Company yang bertajuk Fulfilling its Promise—The future of Southeast Asia’s Digital Financial Services menunjukkan bahwa pinjaman digital secara alami akan muncul sebagai kontributor pendapatan terbesar yang dipimpin oleh inovasi dalam pinjaman konsumen dan pembiayaan modal kerja UKM.