Asisten Gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta mengungkapkan, preferensi masyarakat akan belanja daring terlihat dari pertumbuhan transaksi e-commerce pada awal tahun 2021 ini. “Pada Februari 2021, nominal transaksi e-commerce mencapai Rp 27,2 triliun atau naik 45,28% year on year (yoy),” terang Filianingsih, Rabu (14/3).

Peningkatan penjualan daring terbukti dari peningkatan volume penjualan e-commerce selama bulan Februari. Bl mencatat 174,6 juta transaksi atau naik 107,1% yoy.

Seiring dengan preferensi belanja daring yang meningkat, Bl juga mencatat adanya peningkatan volume digital banking. Layanan perbankan digital yang berkembang diantaranya mobile internet banking dan SMS banking.

Tak hanya itu, preferensi masyarakat untuk membayar dengan menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS) juga meningkat. “Hingga Februari 2021, merchant-nya meningkat dari 1,7 juta sekarang mencapai 6,7 juta. Artinya, kami melihat ini cerminan akseptasi digital payment,” tandas Filianingsih.

Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia (IdEA) Bima Laga optimistis total nilai transaksi e-commerce di Indonesia ke depan bisa makin besar, terutama pada momen hari raya ldul Fitri. Bima bilang salah satu hal yang memicu peningkatan belanja daring pada momen tersebut, yaitu kebijakan subsidi ongkos kirim (ongkir) dari pemerintah.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Pihaknya mencatat, selama pandemi pertumbuhan ekonomi digital meningkat 11 persen.

Pertumbuhan ini, lanjut dia tidak lepas dari perusahaan rintisan atau startup di Indonesia yang terus tumbuh. “Apalagi perusahaan startup ini memberikan andil dalam penyerapan tenaga kerja dan dapat membantu meminimalisir atau menurunkan angka pengangguran di Indonesia, “ ujar Gati dalam diskusi virtual, Rabu (14/4) kemarin.

Gati memberi contoh salah satu perusahaan penyedia jasa transportasi online, yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap lapangan pekerjaan di Indonesia. Sembari menjelaskan, solusi teknologi yang ada pada perusahaan startup ini merupakan sebuah solusi yang menarik minat pasar global.

Berdasarkan analisis data tahun 2020 dan prognosis 2021, kementerian memperkirakan kebutuhan ikan selama April-Mei 2021 sebanyak 2,52 juta ton, sementara ketersediaannya 2,69 juta ton.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Artati Widiarti, Selasa (13/4/2021), mengatakan, pihaknya bekerja sama untuk pemasaran daring, di antaranya dengan Tanihub, Aruna, Gojek, dan Grab.

Bank digital saat ini mulai bermunculan di industri perbankan nasional. Mulai dari Bank Digital BCA, Bank Neo Commerce, sampai Bank Jago.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana mengungkapkan bank digital ini tidak memiliki kantor yang banyak. Berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Kemudian bank digital juga melakukan analisa kredit menggunakan teknologi.

Direktur Utama Bank Jago Kharim Indra Gupta Siregar mengungkapkan bank digital ini hadir untuk membidik milenial. Apalagi saat ini milenial memiliki gaya hidup yang serba digital, misalnya belanja, persiapan perjalanan, sampai kesehatan menggunakan aplikasi.

Direktur Utama Bank Neo Commerce Tjandra Gunawan mengungkapkan transaksi di bank digital seluruhnya menggunakan teknologi. Nasabah nantinya bisa menggunakan mobile banking untuk membuka rekening tanpa harus verifikasi menggunakan video call atau ke kantor cabang.

Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyatakan percepatan transformasi ekonomi digital menjadi kunci dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Namun, untuk mengoptimalkan ekonom digital diperlukan sinergi antarotoritas yang dapat menjadi fondasi dalam integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Dibutuhkan leadership nasional dalam mensinergikan berbagai kebijakan di masing-masing otoritas untuk mengintegrasikan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang meliputi aspek pembayaran, pembiayaan, dan investasi, serta interlink dengan aktivitas ekonomi sektor riil. 

Kebijakan BI dalam mendorong digitalisasi sistem pembayaran untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan blue print sistem pembayaran Indonesia 2025. Kebijakan yang dijalankan yaitu pengembangan standarisasi Open Application Programming Interfaces (API) guna meningkatkan interlink bank dengan financial technology (fintech). Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga diarahkan untuk mempercepat digitalisasi sektor jasa keuangan, yang didukung dengan reformasi pengaturan dan pengawasan serta penguatan ekosistem layanan keuangan digital dan perluasan akses keuangan dalam rangka pemberdayaan UMKM. Sinergi kebijakan dan tindak lanjut implementasi di pusat dan daerah diwujudkan dalam pembentukan satuan tugas (satgas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Pemerintah, otoritas terkait dan seluruh pemangku kepentingan sudah menunjukkan komitmen dan kesiapan untuk besinergi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan digital. 

(Oleh - IDS)

Bank Indonesia meluncurkan ruang uji coba bagi industri sistem pembayaran yang mulai merambah segmen digital untuk mengakselerasi ekonomi keuangan digital. Ruang uji inovasi yang populer disebut sebagai sandbox ini berfungsi untuk menguji coba sejumlah aspek, di antaranya produk, layanan, tekonologi, dan model bisnis.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, ruang uji coba yang diluncurkan BI kali ini akan mencakup tiga fungsi, yakni fungsi laboratorium inovasi, uji coba industri, dan regulasi. Laboratorium inovasi ini merupakan sarana pengembangan inovasi layanan yang belum digunakan atau telah digunakan pada industri sistem pembayaran secara terbatas.

Menurut Perry, komitmen BI mendukung inovasi di bidang sistem pembayaran ini sejalan dengan inisiatif Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Inisiatif BSPI itu mengamanatkan reformasi regulasi sebagai upaya mencari titik keseimbangan antara optimalisasi inovasi dengan memelihara stabilitas dan kepentingan nasional.

Untuk memastikan stabilitas dan keamanan layanan keuangan digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) tentang perbankan digital pada semester I-2021. Ketua Eksekutif Industri Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan, aturan tersebut akan melengkapi POJK terkait operasional bank umum.

OJK akan mengatur berbagai aspek operasional bank digital, seperti tata kelola operasional, mekanisme keamanan data nasabah, dan mekanisme mengatasi kejahatan siber.

JAKARTA – Pemerintah tengah membangun dan mengembangkan empat sektor strategis berbasis digital guna meningkatkan internet link ratio dan memperkecil disparitas antarwilayah.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyebutkan, empat sektor pendorong akselerasi transformasi digital tersebut, yakni infrastruktur digital, pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital. “Melalui akselerasi transformasi digital, keempat sektor prioritas tersebut diharapkan semakin siap dalam menyambut peluang era teknologi digital dengan mendorong produktivitas dan kualitas kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat,” ujar Johnny, dalam Munas Ke-10 Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) secara virtual, dari Kantor Kementerian Kominfo (Kemkominfo), Jakarta, Kamis (8/4)

Selain menjamin aktivitas ruang digital yang sehat dan terhindar dari konten negatif, Menkominfo menegaskan, transformasi digital diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang baik, efisien, dan lebih profesional. Pada kesempatan tersebut, Johnny juga menjelaskan, komitmen tersebut diwujudkan salah satunya dengan dukungan dan upaya bersama antara Kemkominfo dan Komisi I DPR RI yang saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Secara khusus, Menkominfo pun berharap RUU tersebut dapat diselesaikan sesegera mungkin dan disahkan menjadi UU. “Proses politik sedang berlangsung di DPR RI. Pelindungan data pribadi sangat penting sekaligus untuk menjamin keamanan dan kedaulatan data kita secara nasional,” ungkapnya.

(Oleh - HR1)

Bank Indonesia akan menggelar Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) di Upper Hills Convention Hall, Jl Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar pada Jumat (9/4) besok.

Direktur BI Sulsel, Iwan Setiawan mengatakan, kegiatan itu digelar sebagai perwujudan dari upaya digitalisasi sistem pembayaran di wilayah Sulawesi Selatan. Ia optimistis, festival ini dapat mengembangkan digitalisasi pembayaran ke seluruh wilayah kabupaten/kota di Sulsel.

Pada kesempatan sama, Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan (Sulsel), Ali Afthan menjelaskan secara teknis acara FEKDI nantinya. Kegiatan itu akan dihadiri Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, dan kepala daerah di 25 kabupaten/kota di Sulsel.

Selain kepala daerah, pihaknya juga akan mengundang Pentahelix atau yang memiliki peran diantaranya Akademi, Bisnis, komunitas, pemerintah dan media. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Ovo hingga Tokopedia.

JAKARTA – Sebanyak 16 kementerian dan lembaga (K/L), 14 industri keuangan, dan sejumlah asosiasi sepakat bersinergi memperkuat dan mengakselerasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital (EKD) di Indonesia. Dengan penguatan sinergi tersebut, transaksi digital banking diproyeksikan tumbuh 19% dari Rp 27.000 triliun pada 2020 menjadi Rp 32.200 triliun tahun ini, transaksi e-commerce melonjak 33% dari Rp 253 triliun menjadi Rp 337 triliun, dan transaksi uang elektronik naik 32% dari Rp 201 triliun menjadi Rp 266 triliun.

Komitmen sinergi penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan digital tersebut ditandai dengan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2021 serta Peluncuran Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), Senin (5/4/2-21). Acara yang digelar virtual ini dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate. Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan pentingnya sinergi untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital (EKD) di Indonesia. Melalui penguatan sinergi tersebut, transaksi di e-commerce pada 2021 ini diproyeksikan akan tumbuh sekitar 33% menjadi Rp 337 triliun tahun ini. Transaksi uang elektronik diproyeksikan naik 32% dari Rp 201 triliun di 2020 menjadi Rp 266 triliun di 2021.

Empat Pilar 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah telah menyiapkan kerangka strategi nasional ekonomi digital. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan visi utama yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dengan optimalisasi di sektor digital. Kerangka strategi tersebut disusun dengan memperhatikan kompleksitas dan keterkaitan berbagai kebijakan antar-otoritas serta kebutuhan para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah. Ekonomi digital diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan menjadi enabler dalam menciptakan berbagai peluang kerja baru, pendorong peningkatan produktivitas, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendukung peningkatan investasi.

Kerangka strategi ekonomi digital didukung oleh empat pilar utama yang dipetakan sesuai dengan prioritas nasional dan program-program unggulan pemerintah. Pilar pertama adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) khususnya talenta digital yang memiliki keterampilan dalam sains dan teknologi. Pilar kedua adalah infrastruktur digital dan infrastruktur fisik yang kuat yang dibutuhkan untuk meningkatkan arus ekonomi serta menciptakan peluang kerja di kedua sektor tersebut. Pilar ketiga adalah penyederhanaan berbagai birokrasi melalui kebijakan aturan dan standar yang mendukung dan mengurangi hambatan inovasi. Pilar keempat adalah riset dan inovasi digital yang diperlukan untuk menghasilkan nilai tambah industri dan mengurangi ketergantungan SDA serta mendorong transformasi ekonomi.

(Oleh - HR1)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal menyusun blueprint tranformasi digital perbankan tahun 2021. Tujuannya adalah memberikan kerangka kerja mendorong inovasi perbankan namun tetap menjaga industri perbankan tetap berjalan kondusif.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK, Teguh Supangkat mengatakan, blueprint tranformasi digital tersebut pada intinya akan mencakup lima aspek yakni data, kolaborasi, manajemen risiko, teknologi dan tatanan institusional yang dilengkapi dengan pilar dukungan terhadap inovasi.

OJK juga akan menyesuaikan regulatori framework yang berfokus pada pengembangan pengaturan, perizinan dan pengawasan agar dapat mendukung transformasi digital yang dilakukan bank.

Pengaturan lebih lanjut juga akan lebih mengacu pada principle based yang akan memperkuat tanggung jawab perbankan mengatur sistem manajemen dengan pengawasan internal secara mandiri. Kemudian, OJK akan melakukan tranformasi perizinan sebagai upaya percepatan, ketepatan proses.

Ketua Bidang Operation, Technologi and Regulated Reporting Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Indra Utoyo mengatakan, transformasi regulasi itu perlu karena tren digital menuntut kolaborasi antar industri. Sehingga jumlah data nasabah yang diakses semakin banyak. Ancaman kejahatan siber yang berfokus pada data pribadi berpotensi meningkat.