Popularitas aset digital kripto atau cryptocurrency di pasar Indonesia terus menanjak. Ketenaran Bitcoin cs yang dielu-elukan di pasar global membuat investor mulai melirik instrumen kripto dan beralih dari instrumen investasi konvensional.

Associate Center of Innovation and Digital Economy Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengungkapkan, “Banyak investor yang melihat dan meyakini kripto bisa meningkatkan keuntungan jauh lebih tinggi dari instrumen saham, surat utang, apalagi deposito perbankan, “ ujarnya kepada Tempo, kemarin.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Sidharta Utama mengungkapkan, hingga Februari 2021, total investor aset kripto di Indonesia mencapai 4,2 juta investor. Jumlah tersebut hampir menyalip investor di bursa saham yang jumlahnya mencapai 4,5 juta investor pada periode yang sama.

Kementerian Perdagangan selaku regulator mendorong pembentukan bursa kripto pertama di Indonesia, Digital Future Exchange (DFX), di bawah naungan PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) atau Jakarta Future Exchange (JFX) serta dalam pengawasan Bappebti.

Inggris menjadi negara terbaru yang ikut dalam perlombaan untuk menjajaki penerbitan mata uang digitalnya oleh bank sentral. Pemerintah Inggris sendiri belum memutuskan apakah akan memperkenalkan versi digital mata uang pound Inggris. Tetapi menyatakan bakal mengeksplorasi tujuan, kasus penggunaan, peluang, dan risiko mungkin timbul. beberapa bank sentral ememang sedang berlomba-lomba mencari tahu strategi mereka sendiri untuk mata uang digital bank sentral atau central bank digital currencies (CBDC). Kemunculan bitcoin dan mata uang kripto lainnya telah memberikan dorongan baru untuk inisiatif tersebut, diiringi tren penurunan penggunaan uang tunai yang lebih luas. 

Lonjakan nilai mata uang dogecoin yang terinspirasi meme telah menyebabkan kekhawatiran akan potensi gelembung (bubble) di pasar mata uang kripto. Alhasil, bitcoin diperdagangkan sekitar US$ 56.740 atau naik 3% dalam 24 jam terakhir. Adapun faktor lain yang mendorong bank-bank sentral mengerjakan CBDC, adalah proyek stablecoin swasta, seperti Diem Association yang didukung Facebook dan mata uang kontroversial yang dikenal sebagai tether. Mata uang semacam itu berusaha mematok nilai pasarnya ke beberapa referensi eksternal, seperti dolar AS, guna menghindari perubahan harga yang tidak stabil yang umum terjadi di sebagian besar mata uang kripto.

(Oleh - IDS)

Pamor ekonomi digital semakin berkibar. Kabar teranyar, Grab Holdings Inc yang berbasis di Singapura berencana go public di Amerika Serikat. Tiga konglomerasi asal Indonesia: Grup Djarum, Sinarmas dan Emtek, ikut berpartisipasi dalam aksi korporasi Grab di pasar AS.

Masuknya tiga konglomerasi Indonesia (Djarum, keluarga Sariaatmadja/Grup Emtek, dan Sinarmas) akan membuat persaingan bisnis digital di Tanah Air semakin sengit. Sebab, ketiganya juga memiliki portofolio investasi dalam ekonomi digital.

Peneliti Center of Innovation and Digital Economy Indef, Nailul Huda menilai, aksi tersebut dapat membuat kompetisi ekonomi digital di Indonesia mengerucut pada tiga poros utama.

Pertama, Gojek dan Tokopedia yang dikabarkan segera merger dan menyusul untuk menggelar IPO. Kedua, Grup Grab dengan dana segar dari IPO dan sokongan ekosistem bisnis dari para investornya. Ketiga, Shopee dengan dukungan SEA Grup.

Di luar tiga poros raksasa itu, pemain baru akan kian sulit bersaing. Oleh sebab itu, merger dan akuisisi menjadi opsi bertahan dan mengembangkan lini bisnis. jika tidak, platform ekonomi digital lainnya bisa merger dan membentuk ekosistem baru, asalkan bisa menggaet investor dengan pendanaan kuat.

Asisten Gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta mengungkapkan, preferensi masyarakat akan belanja daring terlihat dari pertumbuhan transaksi e-commerce pada awal tahun 2021 ini. “Pada Februari 2021, nominal transaksi e-commerce mencapai Rp 27,2 triliun atau naik 45,28% year on year (yoy),” terang Filianingsih, Rabu (14/3).

Peningkatan penjualan daring terbukti dari peningkatan volume penjualan e-commerce selama bulan Februari. Bl mencatat 174,6 juta transaksi atau naik 107,1% yoy.

Seiring dengan preferensi belanja daring yang meningkat, Bl juga mencatat adanya peningkatan volume digital banking. Layanan perbankan digital yang berkembang diantaranya mobile internet banking dan SMS banking.

Tak hanya itu, preferensi masyarakat untuk membayar dengan menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS) juga meningkat. “Hingga Februari 2021, merchant-nya meningkat dari 1,7 juta sekarang mencapai 6,7 juta. Artinya, kami melihat ini cerminan akseptasi digital payment,” tandas Filianingsih.

Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia (IdEA) Bima Laga optimistis total nilai transaksi e-commerce di Indonesia ke depan bisa makin besar, terutama pada momen hari raya ldul Fitri. Bima bilang salah satu hal yang memicu peningkatan belanja daring pada momen tersebut, yaitu kebijakan subsidi ongkos kirim (ongkir) dari pemerintah.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Pihaknya mencatat, selama pandemi pertumbuhan ekonomi digital meningkat 11 persen.

Pertumbuhan ini, lanjut dia tidak lepas dari perusahaan rintisan atau startup di Indonesia yang terus tumbuh. “Apalagi perusahaan startup ini memberikan andil dalam penyerapan tenaga kerja dan dapat membantu meminimalisir atau menurunkan angka pengangguran di Indonesia, “ ujar Gati dalam diskusi virtual, Rabu (14/4) kemarin.

Gati memberi contoh salah satu perusahaan penyedia jasa transportasi online, yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap lapangan pekerjaan di Indonesia. Sembari menjelaskan, solusi teknologi yang ada pada perusahaan startup ini merupakan sebuah solusi yang menarik minat pasar global.

Berdasarkan analisis data tahun 2020 dan prognosis 2021, kementerian memperkirakan kebutuhan ikan selama April-Mei 2021 sebanyak 2,52 juta ton, sementara ketersediaannya 2,69 juta ton.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Artati Widiarti, Selasa (13/4/2021), mengatakan, pihaknya bekerja sama untuk pemasaran daring, di antaranya dengan Tanihub, Aruna, Gojek, dan Grab.

Bank digital saat ini mulai bermunculan di industri perbankan nasional. Mulai dari Bank Digital BCA, Bank Neo Commerce, sampai Bank Jago.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana mengungkapkan bank digital ini tidak memiliki kantor yang banyak. Berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Kemudian bank digital juga melakukan analisa kredit menggunakan teknologi.

Direktur Utama Bank Jago Kharim Indra Gupta Siregar mengungkapkan bank digital ini hadir untuk membidik milenial. Apalagi saat ini milenial memiliki gaya hidup yang serba digital, misalnya belanja, persiapan perjalanan, sampai kesehatan menggunakan aplikasi.

Direktur Utama Bank Neo Commerce Tjandra Gunawan mengungkapkan transaksi di bank digital seluruhnya menggunakan teknologi. Nasabah nantinya bisa menggunakan mobile banking untuk membuka rekening tanpa harus verifikasi menggunakan video call atau ke kantor cabang.

Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyatakan percepatan transformasi ekonomi digital menjadi kunci dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Namun, untuk mengoptimalkan ekonom digital diperlukan sinergi antarotoritas yang dapat menjadi fondasi dalam integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Dibutuhkan leadership nasional dalam mensinergikan berbagai kebijakan di masing-masing otoritas untuk mengintegrasikan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang meliputi aspek pembayaran, pembiayaan, dan investasi, serta interlink dengan aktivitas ekonomi sektor riil. 

Kebijakan BI dalam mendorong digitalisasi sistem pembayaran untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan blue print sistem pembayaran Indonesia 2025. Kebijakan yang dijalankan yaitu pengembangan standarisasi Open Application Programming Interfaces (API) guna meningkatkan interlink bank dengan financial technology (fintech). Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga diarahkan untuk mempercepat digitalisasi sektor jasa keuangan, yang didukung dengan reformasi pengaturan dan pengawasan serta penguatan ekosistem layanan keuangan digital dan perluasan akses keuangan dalam rangka pemberdayaan UMKM. Sinergi kebijakan dan tindak lanjut implementasi di pusat dan daerah diwujudkan dalam pembentukan satuan tugas (satgas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Pemerintah, otoritas terkait dan seluruh pemangku kepentingan sudah menunjukkan komitmen dan kesiapan untuk besinergi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan digital. 

(Oleh - IDS)

Bank Indonesia meluncurkan ruang uji coba bagi industri sistem pembayaran yang mulai merambah segmen digital untuk mengakselerasi ekonomi keuangan digital. Ruang uji inovasi yang populer disebut sebagai sandbox ini berfungsi untuk menguji coba sejumlah aspek, di antaranya produk, layanan, tekonologi, dan model bisnis.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, ruang uji coba yang diluncurkan BI kali ini akan mencakup tiga fungsi, yakni fungsi laboratorium inovasi, uji coba industri, dan regulasi. Laboratorium inovasi ini merupakan sarana pengembangan inovasi layanan yang belum digunakan atau telah digunakan pada industri sistem pembayaran secara terbatas.

Menurut Perry, komitmen BI mendukung inovasi di bidang sistem pembayaran ini sejalan dengan inisiatif Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Inisiatif BSPI itu mengamanatkan reformasi regulasi sebagai upaya mencari titik keseimbangan antara optimalisasi inovasi dengan memelihara stabilitas dan kepentingan nasional.

Untuk memastikan stabilitas dan keamanan layanan keuangan digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) tentang perbankan digital pada semester I-2021. Ketua Eksekutif Industri Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan, aturan tersebut akan melengkapi POJK terkait operasional bank umum.

OJK akan mengatur berbagai aspek operasional bank digital, seperti tata kelola operasional, mekanisme keamanan data nasabah, dan mekanisme mengatasi kejahatan siber.

JAKARTA – Pemerintah tengah membangun dan mengembangkan empat sektor strategis berbasis digital guna meningkatkan internet link ratio dan memperkecil disparitas antarwilayah.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyebutkan, empat sektor pendorong akselerasi transformasi digital tersebut, yakni infrastruktur digital, pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital. “Melalui akselerasi transformasi digital, keempat sektor prioritas tersebut diharapkan semakin siap dalam menyambut peluang era teknologi digital dengan mendorong produktivitas dan kualitas kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat,” ujar Johnny, dalam Munas Ke-10 Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) secara virtual, dari Kantor Kementerian Kominfo (Kemkominfo), Jakarta, Kamis (8/4)

Selain menjamin aktivitas ruang digital yang sehat dan terhindar dari konten negatif, Menkominfo menegaskan, transformasi digital diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang baik, efisien, dan lebih profesional. Pada kesempatan tersebut, Johnny juga menjelaskan, komitmen tersebut diwujudkan salah satunya dengan dukungan dan upaya bersama antara Kemkominfo dan Komisi I DPR RI yang saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Secara khusus, Menkominfo pun berharap RUU tersebut dapat diselesaikan sesegera mungkin dan disahkan menjadi UU. “Proses politik sedang berlangsung di DPR RI. Pelindungan data pribadi sangat penting sekaligus untuk menjamin keamanan dan kedaulatan data kita secara nasional,” ungkapnya.

(Oleh - HR1)